Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini menganalisis dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang ditunjukan oleh pengurangan jumlah penduduk miskin, peningkatan kesehatan dan peningkatan pendidikan. Untuk mengetahui dampak Dana Desa dilakukan analisis regresi terhadap tiga variabel yaitu rasio pra keluarga sejahtera, jmlah penderita gizi buruk dan angka partisipasi kasar sekolah. Dari ketiga model tersebut ditemukan bahwa Dana Desa mempunyai pengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan supra desa masih banyak mengintervensi kewenangan desa sehingga otonomi desa tidak lagi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat.

 

---

This study analyzes the impact of the Village Fund on the welfare of the community as shown by the reduction of the number of poor people, the improvement of health and the improvement of education. In order to know the impact of Village Fund done regression analysis of three variables, namely the pre prosperous family ratio, malnutrition and school gross enrollment rates. From the three models it is found that Village Fund have influence to improve peoples welfare. The supra-desa policy still interferes with village authority so that village autonomy is no longer based on the right of origin and tradition.

"

"In this upper-level undergraduate text, David Hyman delivers a solid economics-oriented approach to public finance and public policy. The 11th edition of Public Finance addresses public issues that will confront the United States and other nations throughout the new millennium. Dr. Hyman first emphasizes the economic theory of public goods and how to best provide them. He then builds in relevant applications to illustrate the main economics points and ensure solid understanding. Packed with timely, real-world examples, this text sparks lively discussion and debate with its convincing coverage of hot topics using the latest government statistics and recent scholarly research." -- publisher website."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh penerapan aspek-aspek hifdzun nasl penjagaan keturunan terhadap kesejahteraan pada level rumah tangga di Indonesia. Kesejahteraan ini terdiri dari kesejahteraan subjektif, yang diukur berdasarkan kesejahteraan subjektif saat ini dan kebahagiaan, serta dilengkapi dengan kesejahteraan objektif yang diukur dengan tingkat pengeluaran. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan penjagaan keturunan hifdzun nasl yang bermula sejak tahun 2007 hingga 2014. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey IFLS gelombang ke 4 dan 5. Untuk melihat pengaruh terhadap kesejahteraan subjektif, peneliti menggunakan ordered logit sebagai metode estimasi. Sedangkan, untuk melihat pengaruh terhadap kesejahteraan objektif, peneliti menggunakan metode regresi atau OLS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penjagaan keturunan tidak mengurangi rumah tangga untuk tetap merasa sejahtera dan bahagia. Dengan demikian, penelitian ini memberi implikasi kepada pihak-pihak yang memiliki dan/atau mengasuh anak, agar dapat menjaga keturunannya dengan baik.

---

This study discusses the effect of applying aspects of hifdzun nasl to welfare at the household level in Indonesia. Those welfare consist of subjective wellbeing, as measured by the current subjective wellbeing and happiness, and complemented by objective well being as measured by the level of expenditure. This study aims to examine the application of safeguard of offspring hifdzun nasl that began in 2007 until 2014. Therefore, this study used Indonesian Family Life Survey IFLS data of the 4th and 5th waves. To see the effect on subjective wellbeing, researchers used an ordered logit as an estimate method. Meanwhile, to see the effect on the objective welfare, the researcher used regression or OLS method. The results of this study prove that the safeguard of offspring does not reduce the household to stay feel prosperous and happy. Thus, this study has implications for those who have and or nurture children, in order to safeguard their offspring well."

"Sejak otonomi daerah dilaksanakan tahun 2001, banyak terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai hasil dari pemekaran daerah. Salah satu alasan suatu daerah dimekarkan adalah DOB hasil pemekaran dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-nya) sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemekaran daerah, peningkatan APBD dan kesejahteraan masyarakat di daerah hasil pemekaran. Dengan menggunakan panel data regression model dan unit analisis DOB yang terbentuk tahun 2003 dan 2008, penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran memang membuat APBD per kapita DOB meningkat cukup besar, terutama setelah lima tahun pemekaran, baik pemekaran daerah yang terjadi pada tahun 2003 maupun tahun 2008. Namun, peningkatan APBD per kapita di DOB hasil pemekaran daerah tahun 2003 belum berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat di DOB. Sementara untuk pemekaran daerah tahun 2008, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan APBD per kapita di DOB berasosisi positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di DOB yang ada di daerah tertinggal, namun tidak demikian untuk daerah yang tidak tertinggal. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa jika persyaratan-persyaratannya dipenuhi, maka usulan pemekaran daerah untuk daerah tertinggal sebaiknya disetujui. Karena dengan dimekarkan, bukan hanya APBD per kapitanya yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat.

---

Since regional autonomy was implemented in 2001, many New Autonomous Regions (DOB) have been formed as a result of regional proliferation. One of the reasons for a region to be proliferated is that the new autonomous regions can manage its own Regional Income and Expenditure Budget (APBD). This study aims to analyze the relationship between regional proliferation, the increase in the Regional Income and Expenditure Budget (APBD) and the welfare of the community in the area resulting from the proliferation. By using panel data regression models and analysis units for new autonomous regions that were formed in 2003 and 2008, this study shows that proliferation has indeed made the APBD per capita of new autonomous regions increase considerably, especially after five years of proliferation, both regional proliferation that occurred in 2003 and 2008. However, the increase in the APBD per capita in the new autonomous regions from regional proliferation in 2003 has not succeeded in raising the welfare of the community in the new autonomous regions. Meanwhile, for regional proliferation in 2008, the results of the study show that the increase in APBD per capita in new autonomous regions has a positive assosiation with the increase in the welfare of the community new autonomous regions in underdeveloped regions, but not so for regions that are not underdeveloped. Therefore, this study suggests that if the requirements are met, then the proposed for regional proliferation in underdeveloped regions better be approved. Because with the regional proliferation, not only the APBD per capita increased, but also the welfare of the community also increased."

"Penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung menimbulkan risiko fiskal yang signifikan, yang perlu ditangani dengan cermat sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko fiskal yang terkait dengan penyertaan modal negara dalam proyek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang timbul dari penyertaan modal negara dalam proyek kereta cepat jakarta bandung mencakup risiko teknis, risiko ekonomi, risiko hukum, dan risiko sosial politik. Risiko yang timbul tersebut tidak dapat disebut sebagai risiko fiskal karena hanya merupakan risiko perusahaan. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap pengelolaan keuangan dan tanggung jawab hukumnya. Namun dalam praktiknya terdapat problematika yang dihadapi terkait dengan penyertaan modal negara untuk pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung yang dikhawatirkan dapat membebani APBN.

---

The state equity participation in the jakarta bandung high-speed rail project poses significant fiscal risks, which need to be handled carefully in accordance with existing regulations. This research aims to analyze the fiscal risks associated with state equity participation in the project. The method used in this research is juridical-normative which is organized in an explanatory approach. The result of this research is that the legal status of state equity participation deposited in the development of the jakarta bandung high speed train project cannot be said to be state finance due to the transformation of the legal status of state finance into private finance or legal entities. In addition, this research shows that the risks arising from the state equity participation in the jakarta bandung high-speed train project include technical risks, economic risks, legal risks, and socio-political risks. The risks that arise cannot be referred to as fiscal risks because they are only corporate risks. This also has implications for financial management and legal responsibility. However, in practice, there are problems encountered related to state equity participation for the development of the Jakarta-Bandung high-speed train project, which is feared to burden the state budget."

"ABSTRAK

Berlangsungnya transisi demografi terjadi secara bersamaan dengan proses modernisasi. Peningkatan peran pemerintah dalam menanggulangi risiko individu seperti kemiskinan, pengangguran, dan usia tua telah dibuktikan menjadi substitusi untuk peran tradisional keluarga, yang pada akhirnya mengurangi nilai dari keluarga—terutama nilai tambah anak yang biasa membantu menghadapi risiko tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang dengan permasalahan kesejahteraan yang cukup signifikan telah meningkatkan transfer publiknya sejak post-krisis keuangan Asia pada tahun 1998. Untuk mengerti efek dari peningkatan transfer publik, kami menggunakan Indonesia Family Life Survey 3 (2000) dan 4 (2007) menggunakan analisis deskriptif, analisis grafik dan model Probit dengan menerima transfer privat sebagai variable dependen. Hasilnya adalah probabilitas menerima transfer privat yang dilandasi oleh altruisme di-crowd out dengan keberadaan transfer publik.

---

ABSTRACT

The occurance of demographic transition is simultaneously happened with modernization. Increasing state’s role in regulating the risks of individuals such as poverty, unemployment and old age has been proven to work as substitution to traditional family roles, which in turn reducing the value of family members—especially children’s who usually assist handling these risks. Indonesia as a developing country with significant welfare issues has been increasing the transfer from government since post-Asian financial crisis in 1998. In order to understand the effect public transfer, we use Indonesia Family Life Survey 3 (2000) and 4 (2007) using descriptive analysis, graphic analysis and Probit model with receiving private transfer as dependent variable. The result is that the probability of receiving altruistic-motivated private transfer is crowded out by the public transfers.

"

"Public management is undoubtedly an acknowledged area of management science, but with meager empirical research. This book takes this challenge and presents a rare analysis of public management from the perspective of 12 Prime Ministers of Poland who governed between 1989 and 2014. The author features the concepts, practice and challenges of public management by making use of direct interviews with the Prime Ministers according to the classical management functions of planning, organization, direction and controlling. The book also presents a theoretical inquiry which redefines public management by breaking away from the traditional paradigm of public management, and introducing a 'mega-organizational' understanding of the state within new institutional economics."