Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koperasi Dana Mandiri menjalankan usahanya melalui kegiatan simpan pinjam. Penghimpunan dana yang dilakukan Koperasi Dana Mandiri dilakukan dengan cara mengiming-imingi calon nasabah dengan pemberian imbalan yang dianggap cukup tinggi. Namun pada Tahun 2015 Koperasi Dana Mandiri digugat ke pengadilan karena tidak dapat mengembalikan simpanan para anggotanya. Kebebasan koperasi dalam menentukan kebijakannya adalah satu keunggulan dari suatu koperasi. Pada contoh kebijakan yang ditetapkan secara bebas adalah pemberian imbalan atas simpanan yang ditentukan melalui keputusan rapat anggota. Pemberian imbalan berupa bunga ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.2 Tahun 2017. Imbalan jasa yang cukup besar tentunya akan menarik masyarakat untuk mengelola uangnya pada Koperasi Simpan pinjam. Namun pemberian bunga tersebut akan menjadi masalah ketika suatu koperasi tidak bisa  mengembalikan simpanan anggotanya tersebut. Maka terciptalah suatu pokok permasalahan tentang pengaturan rapat anggota koperasi dan mekanisme mengenai pemberian bunga simpanan kepada anggota koperasi serta pemberian bunga pada koperasi dana mandiri dan apakah diperlukan aturan tambahan yang mengatur tentang pemberian bunga tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberian imbalan atas jasa tersebut dilakukan berdasarkan rapat anggota yang ketentuannya mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah, selanjutnya pemberian bunga yang dilakukan oleh koperasi dana mandiri merupakan keputusan indivindu bukan keputusan rapat anggota dan menjawab bila tidak diperlukan pengaturan khusus mengenai pemberian Batasan atas imbalan anggota koperasi karena semua didasarkan rapat anggota dan itulah yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya.

---

Koperasi Dana Mandiri runs its business through savings and loan activities. Funds collected by the Dana Mandiri Cooperative are carried out by lure potential customers with rewards that are considered high enough. But in 2015 the Dana Mandiri Cooperative was sued in court for not being able to return the deposits of its members. The freedom of cooperatives in determining their policies is one advantage of a cooperative. In the example of a policy that is freely determined is the provision of benefits for deposits determined through the decision of a meeting of members. The provision of rewards in the form of interest is regulated in the Minister of Cooperatives and SMEs Regulation No.2 of 2017 The benefits of services that are quite large will certainly attract the public to manage their money in the Savings and Loan Cooperative. But the giving of interest will be a problem when a cooperative cannot return the savings of its members. Then a main issue was created regarding the arrangement of cooperative member meetings and the mechanism for providing deposit interest to cooperative members and giving interest to independent fund cooperatives and whether additional rules were needed to regulate the interest. This writing uses normative legal research methods. The results of this study found that the provision of compensation for these services is based on meeting members whose provisions refer to the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulations, then the interest made by independent fund cooperatives is indivindu decisions rather than decisions of member meetings and answers if no special arrangements are needed granting limits on compensation for cooperative members because all are based on members' meetings and that is what makes cooperatives different from other business entities."

"Modal pada koperasi digolongkan menjadi dua jenis, yakni modal sendiri dan modal pinjaman. Selain itu, untuk memperkuat struktur modal, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal melalui penyertaan modal. Modal penyertaan dapat diberikan oleh siapa saja, dari dalam maupun luar negeri, baik pemerintah, anggota koperasi, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum, serta badan-badan hukum lainnya, melalui perjanjian penyertaan modal antara koperasi dengan pemodal. Atas modal yang disertakannya pada koperasi tersebut, Pemodal tentunya perlu diberikan perlindungan hukum, terutama apabila koperasi kelak mengalami kerugian yang dapat merugikan pemodal. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengalami kerugian yang mengakibatkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada wanprestasi terhadap pemodal. Untuk memperoleh kesimpulan atas perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, dilakukan penelitian dengan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada karena hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian penyertaan modal. Selain itu, peraturan perundang- undangan tentang penyertaan modal pada koperasi juga tidak mengatur adanya perlindungan hukum. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada selanjutnya menyelesaikan kewajibannya melalui perjanjian perdamaian antara pemodal dan Koperasi Cipaganti Karya Persada yang termuat dalam putusan homologasi antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan pemodal yang mewajibkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemodal.

---

Cooperative Capital is classified by two types, i.e. equity capital and debt capital. To maintain a solid structure of capital, Cooperative might have an equity participation. Equity participation may be given by anyone from national or international parties, whether government, members of cooperatives, community, legal entity and unincorporated business entities, and other legal entities, through a cooperative equity participation agreement between cooperative and investor. Therefore, investors would need to be given protection by the law, especially when the cooperative suffered an economic loss that could harm the investors. This condition happened to Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. To obtain the conclusion on legal protection which might be given by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperatives, normative juridical approach with a descriptive typology research is used. In the end, there is no legal protection for investor provided by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. Moreover, there is also no legal protection for investor provided by any regulation especially about equity participation in cooperative. Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative only settle its obligations to investors after a peace agreement between the investors and Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative, which requires Cipaganti Guna Karya Persada Cooperative to settle its obligations to investors. "

"ABSTRAKDewasa ini, perkembangan perekonomian Indonesia memasuki era globalisasidengan persaingan yang menitikberatkan pada invididualisme dan peningkatanmodal tanpa mengenal batas, sehingga berdampak pada ruang gerak terbatas bagikoperasi. Kegiatan ini menuntut pelaku usaha kecil seperti koperasi dapatmenyusun strategi yang tepat untuk mempertahankan eksistensinya. Tumbuh danberkembangnya koperasi, tidak akan terlepas dari peran pemerintah sebagai pihakyang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap kepada koperasi.Dengan adanya peran dari pemerintah, diharapkan dapat membantu mengatasipermasalahan yang dihadapi oleh koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkaneksistensinya dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bersifat yuridisempiris, melalui wawancara kepada responden dan studi dokumen untuk dapatmemberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTNowadays, the development of Indonesia?s economy has entered the globalizationera with competition that emphasizes on individualism and capital increasewithout limitation, hence affecting the room for movement which becomeslimited for cooperatives. The activities currently demand small business enactorssuch as cooperative to form a strong strategy to be able to survive. The growthand development of the cooperative cannot be separated from the government?srole as the party who has the obligation to founding the cooperatives. With therole of the government, it is hoped that it could help overcome problems faced bycooperatives, hence the cooperatives can increase its existence in the nationaleconomy. This research is juridical empirical, using interview towardsrespondents and document study to be able to give a depiction towards the issuesresearched."

"Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang diharapkan suatu saat akan menjadi Sokoguru Perekonomian Nasional. Dari sekian banyak Koperasi di Indonesia, tidak sedikit yang harus dibubarkan ataupun dipailitkan karena alasan-alasan tertentu. Skripsi ini membahas mengenai Kepailitan Badan Hukum Koperasi yang dilakukan oleh Anggota Koperasi dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 7/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa Anggota Koperasi sebelum mengajukan Kepailitan atas Badan Hukum Koperasi, sebaiknya menggunakan Hak nya sesuai yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk menyuarakan pendapatnya hingga membuat Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi agar dapat memenuhi Asas Kekeluargaan yang dianut oleh Koperasi, serta menyatakan bahwa Modal Penyertaan tidak dapat dikategorikan sebagai Utang sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sesuai dengan ketentuan dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

Cooperative is a people rsquo s economic movement which is expected to be a pillar of National Economy. Among many Cooperatives in Indonesia, there is little to be disbanded or bankrupted because of certain reasons. This thesis discusses about Cooperative Legal Entities Bankruptcy that conducted by the member of the Cooperative by analyzing the Semarang Commercial Court rsquo s Decision Number 7 Pailit 2013.Pn.Niaga.Smg. This research is a qualitative study in the form of normative judicial. Result of this research is stated that before the Members of Cooperative proposed bankruptcy against the Cooperative Legal Entity, the Member should have used their privileges according to what is stipulated in Law No. 25 of 1992 to express their opinion and to make the Member Meeting in order to disbanded the Cooperative to satisfy the Kinship Principles which is embraced by the Cooperative. As well stated in this thesis that Capital Participation could not be considered as a debt as defined by Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in accordance with the Provision of Law No. 25 of 1992 about Cooperative."

"ABSTRACTKeberadaan koperasi dipertanyakan terkait dengan menjamurnya bisnis digital. Hal tersebut menunjukan bahwa industri digital di Indonesia sangat berpotensi menjadi pilar bagi pertumbuhan ekonomi di era milenial ini, sehingga koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Pada tahun 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri hadir memperkenalkan diri sebagai Koperasi Digital pertama di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota pada perkoperasian dan menganalisis penerapan ketentuan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota di Koperasi Digital Indonesia Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan mengenai keanggotaan, bentuk simpanan dan rapat anggota koperasi diatur dalam beberapa pasal dalam UU Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Selain itu, UU Perkoperasian yang sudah berlaku lebih dari dua puluh lima tahun sudah tidak dapat menampung kegiatan perkoperasian di masa sekarang dan terdapat aspek-aspek dalam KDIM yang tidak diatur secara jelas seperti perekrutan anggota secara online, akun virtual, simpanan khusus, dan rapat anggota dengan media elektronik. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang pengaturan perkoperasian di Indonesia dan membuat pengaturan untuk menampung ketentuan yang masih belum jelas pengaturannya agar terciptanya kepastian hukum .

---

ABSTRACTThe existence of cooperatives is questioned related to the development of digital businesses. This shows that the digital industry in Indonesia has the potential to become a pillar of economic growth in this era, so it needs to adapt with these developments. In 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri introduced itself as the first Digital Cooperative in Indonesia. Therefore this study aims to identify the regulation for membership, forms of savings, and mechanism for meeting members on cooperatives and analyzing the application of provisions regarding membership, forms of savings, and meeting mechanism of members at Koperasi Digital Indonesia Mandiri based on Indonesian Cooperatives Law. The type of research is normative juridical. This research shows that the regulation regarding membership, forms of savings, and meetings of cooperative members are regulated in several articles in the Indonesian Cooperative Law and Ministry of Cooperatives and SMEs Regulations. In addition, the Indonesian Cooperative Law which has been in effect for more than twenty-five years has not been able to accommodate cooperative activities in the present and there are clearly unregulated aspects in KDIM such as online member recruitment, virtual accounts, special savings and meetings member with electronic media. Therefore the government needs to review the Cooperative Law and issue a regulation to accommodate provisions that are still unclear in order to create legal certaity."

"Unit Simpan Pinjam (USP) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU lama) berbeda dengan USP dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU baru). UU baru secara tegas melarang penyelenggaraan USP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai peraturan pelaksana dari UU lama. Ketika UU baru diberlakukan, beberapa koperasi Indonesia yang menjalankan USP telah menaati pemisahan USP menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Namun, dengan keluarnya putusan Pembatalan UU Perkoperasian baru dan memberlakukan UU Perkoperasian lama, menimbulkan persoalan baru bagi koperasi yang telah melakukan penyesuaian dengan UU Perkoperasian baru.

---

Savings and Loans Units in The Cooperative Act No. 25 of 1992 is different with Savings and Loans Units in The Cooperative Act No. 17 of 2012. The Cooperative Act No. 17 of 2012 definitely prohibits about Savings and Loans Units implementation which stipulated in Government Regulations No. 9 of 1995 about Implementation of Business Savings and Loans by The Cooperative. When The Cooperative Act No. 17 of 2012 enacted, several cooperatives which have Savings and Loans Units in Indonesian have obeyed the rules of The Cooperative Act No. 17 of 2012 to separating The Savings and Loans Unit into Credit Unions. However, by the cancellation the new Cooperatives Act and enact the previous Cooperative Act “The Cooperative Act No. 25 of 1992, has created new problems to the cooperative that have adjusted to the new Cooperative Act. The cooperative must re-commit the changes to re-adjust the setting according to the Cooperative Act No. 25 of 1992 again."

"[Tesis ini menganalisis Faktor Faktor Kinerja Koperasi Primer Koperasi Pusjarah TNI Puspen TNI dan Puskes TNI di Lingkungan Mabes TNI dengan Berdasarkan Perspektif 7's Mckinsey Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivism dengan menggunakan metode kualitatif Faktor faktor yang mendukung kinerja di koperasi Pusjarah TNI Puspen TNI dan Puskes TNI sebagai subyek penelitian sebagai berikut 1 Adanya nilai yang berkembang dan dianut oleh anggota koperasi untuk selalu memberi dukungan bagi kemajuan koperasi dengan banyak memberikan masukan masukan feedback untuk peningkatan kegiatan perkoperasian Selain itu kepercayaan yang tinggi kepada Pengurus koperasi 2 Adanya dukungan dari dinas untuk kemajuan permodalan koperasi di masing masing primer koperasi 3 Style yang diterapkan bersifat demokratis dengan stlye yang berbeda dimasing masing koperasi namun tetap berdasar kepada asas kekeluargaan Faktor faktor yang menghambat kinerja di koperasi Pusjarah TNI Puspen TNI dan Puskes TNI sebagai berikut 1 Tidak adanya penetapan Standard Operational Procedure SOP dalam kegiatan koperasi sehari hari Prosedur yang ada ditetapkan pada saat Rapat Akhir Tahunan RAT dan dapat berubah sewaktu waktu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pada saat Rapat Akhir Tahunan RAT berikutnya 2 Tidak adanya struktur tersendiri untuk pengurus koperasi serta tidak adanya penetapan SOP dalam kegiatan koperasi sehari hari 3 Pengurus koperasi memiliki double duty antara sebagai pegawai dan sebagai pengurus koperasi sehingga tidak terfokus dengan kegiatan koperasi 4 Kurangnya pengetahuan pengurus tentang perkoperasian serta belum maksimalnya anggota memanfaatkan keberadaan koperasi dan koperasi hanya dikenal sebagai Unit Simpan Pinjam USIPA Hasil penelitian menyarankan membuat struktur tersendiri khusus koperasi Perlunya ditetapkan SOP yang jelas serta adanya evaluasi

---

This thesis analyzes Factors Primary Cooperative Performance Pusjarah TNI Puspen Puskes TNI and TNI at TNI Headquarters with the Perspective Under 7 39's McKinsey This study uses a Post Positivism approach using qualitative methods Factors that support the performance in cooperatives Pusjarah TNI Puspen TNI and Puskes TNI as research subjects as follows 1 There are values that developed and adopted by the cooperative members to provide support for the progress of the cooperative providing feedback for enhancement of cooperative activities The values also generates high confidence in the Board of the cooperative 2 There are supports by the department for the advancement of cooperative capital in each primary cooperative 3 Style applied is democratic with a different style in the respective cooperative however it still based on the principle of the family Factors that hamper the performance of cooperatives Pusjarah TNI Puspen TNI and Puskes TNI as follows 1 There is no enforcement of Standard Operational Procedure SOP in cooperative daily activities The procedure will be assigned in the End Annual Meeting RAT and open to modification at any time based on policies established by the next Final Annual Meeting RAT 2 There is no autonomous structure for the cooperative management along the lack of determination of SOP in cooperative daily activities 3 There is a double duty carried by the cooperative management that enforce them to be in charge as an employee but also as cooperative management that disrupt the focus of cooperative activities 4 Lack of knowledge regarding cooperatives and the board members have not make the most the advantage of cooperatives existency and cooperative only known as Savings and Loans Unit USIPA Results of the study suggest the department to establish an autonomous structure of cooperatives along with the assigns SOPs and evaluation., AbstractThis thesis analyzes Factors Primary Cooperative Performance Pusjarah TNI Puspen Puskes TNI and TNI at TNI Headquarters with the Perspective Under 7 39 s McKinsey This study uses a Post Positivism approach using qualitative methods Factors that support the performance in cooperatives Pusjarah TNI Puspen TNI and Puskes TNI as research subjects as follows 1 There are values that developed and adopted by the cooperative members to provide support for the progress of the cooperative providing feedback for enhancement of cooperative activities The values also generates high confidence in the Board of the cooperative 2 There are supports by the department for the advancement of cooperative capital in each primary cooperative 3 Style applied is democratic with a different style in the respective cooperative however it still based on the principle of the family Factors that hamper the performance of cooperatives Pusjarah TNI Puspen TNI and Puskes TNI as follows 1 There is no enforcement of Standard Operational Procedure SOP in cooperative daily activities The procedure will be assigned in the End Annual Meeting RAT and open to modification at any time based on policies established by the next Final Annual Meeting RAT 2 There is no autonomous structure for the cooperative management along the lack of determination of SOP in cooperative daily activities 3 There is a double duty carried by the cooperative management that enforce them to be in charge as an employee but also as cooperative management that disrupt the focus of cooperative activities 4 Lack of knowledge regarding cooperatives and the board members have not make the most the advantage of cooperatives existency and cooperative only known as Savings and Loans Unit USIPA Results of the study suggest the department to establish an autonomous structure of cooperatives along with the assigns SOPs and evaluation ]"

"ABSTRAKSelain melalui modal sendiri serta modal penyertaan, koperasi juga ditentukan untuk dapat memupuk modalnya melalui modal pinjaman. Pengaturan mengenai perkoperasian di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai modal pinjaman koperasi haruslah selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. UUD 1945 melalui Pasal 33-nya, menentukan prinsip-prinsip ekonomi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan perekonomian di Indonesia, yang di antaranya adalah prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan prinsip kemandirian. Penelitian ini membahas mengenai peran dan kedudukan modal di dalam koperasi, pengaturan mengenai modal pinjaman pada koperasi di Indonesia, serta selaras atau tidaknya pengaturan mengenai modal pinjaman pada koperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi pada Pasal 33 UUD 1945. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan data yang berasal dari data sekunder.

---

ABSTRACTAside from equity capital and participation capital, cooperative can also collects fund from debt capital. The regulation towards cooperatives in Indonesia, including regulation towards cooperative debt capital must be consistent with the provisions of UUD 1945. UUD 1945 through Article 33, stipulated the principles of economics that become the legal basis of economic conduct in Indonesia, among others are the principle of mutual cooperation based on brotherhood and the principle of independent. This research will examine the capital rsquo s role and position in cooperative, cooperative debt capital regulation in Indonesia, and the consistency or inconsistency of debt capital regulation on cooperative with the principles of economics in Article 33 of UUD 1945. Besides that, this research uses document research as its research methods, with data that originated from secondary data."