Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Practice of democracy in the Indonesian general election"

"Tak lama lagi, Pemilu 1997 akan diselenggarakan. Ketiga orsospol peserta pemilu (OPP) kini tengah sibuk mempersiapkan dirinya masing-masing. Dibanding PPP dan PDI, agaknya Golkar-lah yang paling siap untuk itu. Memang sejak pertama kali mengikuti Pemilu pada tahun 1971, ia selalu berhasil mengumpulkan suara terbanyak. Terakhir pada Pemilu 1992, suara yang berhasil dikumpulkan Golkar menurun secara signifikan, meski posisinya sebagai single majority tak tergoyahkan. Tak heran kalau kini ia sangat berambisi meraih suara sebanyak mungkin. Sekitar 70,25% dan bahkan kalau bisa 80%, itulah target perolehan suara Golkar pada pemilu mendatang. Dan tentu saja ia sudah menyiapkan kiat-kiat penggalangan untuk itu. Salah satunya adalah melalui Korpri (Korps fegawai Negeri Republik Indonesia), yang jumlahnya kurang lebih enam juta orang. Tentang hal ini, Mendagri Yogie S.M. dalam Rakernas Korpri (25-9-1996) pernah menyatakan bahwa Golkar merupakan alat perjuangan politik para pegawai negeri. Bahkan Sekjen Korpri Waskito Reksosoedirjo, dengan mengacu pada keputusan Munas IV Korpri tahun lalu (22-9-1995), menegaskan bahwa pegawai negeri yang tidak memilih Golkar dalam pemilu diancam akan dikeluarkan dari Korpri, yang berarti pula berhenti menjadi pegawai negeri. Padahal, dalam UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, tak ada ketentuan yang mengharuskan pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota Golkar. Begitupun dalam PP No. 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Parpol dan Golkar {Suara Pembaruan, 2-10-1996). Bahkan ormas saja seperti AMPI dan Kosgoro tidak hams menyalurkan suaranya kepada Golkar (lihat wawancara Media Indonesia Minggu 10-11-1996 dengan pakar politik Dr. Maswadi Rauf). Apalagi sebuah korps para pegawai tentunya. "

"Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Skripsi ini membahas tentang kritik terhadap realitas demokrasi di Indonesia yang masih tertuju pada pemikiran yang bersifat backward-looking. Aristokrasi Übermensch adalah konsep sosial-politik yang mengatur pemerintahan dan/atau kehidupan bermasyarakat yang dikuasai oleh seseorang yang memiliki visi dan misi ke depan serta keinginan kuat untuk berkuasa.Hasil penelitian menyarankan bahwa konsep Aristokrasi Übermensch perlu dilibatkan dalam kehidupan berdemokrasi; karena konsep ini mampu memberikan sikap mental untuk melawan sistem yang menindas rakyat dan semangat hidup untuk menghadapi masa depan.

---

This study is a qualitative research with a descriptive design. The focus of this study is about criticizing the realities of democracy in Indonesia which still remaining for the backward-looking ideas. Übermensch Aristocracy is a social and political concept which controls the government and/or society by somebody who has the vision and mission for the future and the will to power.

The result of this study suggests that the concept of Übermensch Aristocracy should be involved in the democratic living; because it gives a mental attitude to fight for the system and spirit to face for the future."