Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Timah(persero) Tbk dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pangkalpinang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan11 informan yang terdiri dari pelaksana program kemitraan PT. Timah (persero) Tbk,mitra binaan, Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang dan LPPBISAKUM.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kemitraan PT. Timah(persero) Tbk dilaksanakan sesuai dengan Per-Men BUMN No.Per-05/MBU/2007,namun masih belum optimal dan merata ke seluruh mitra binaan sehinggapemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan dari program belum sepenuhnyatercapai.

---

ABSTRACTThe thesis discusses about the analysis of the implementation of Kemitraan ProgramPT. Timah (persero) Tbk in community development efforts at Pangkalpinang City.This research used a qualitative approach with descriptive research. While datacollection using in-depth interview with 11 informans which consisted ofimplementing Kemitraan Program PT. Timah (persero) Tbk, program benefeceries,local governments that SMEs Disperindagkop Pangkalpinang and LPPBISAKUM.The result of this research show that the implementation of Program Kemitraan PT.Timah (persero) Tbk has been implemented in accordance with the minister of stateregulations governing the implementation of Kemitraan Programs, but has not headedtowards community development. The implementation of the Kemitraan Program isstill not optimal and not evenly distributed to all existising partners, therefore thatgoal of community development has not been fully achieved."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan emosi malu dan emosi bersalah pada remaja yang bersekolah di SMA umum dan SMA swasta berdasarkan agama Islam, Katolik dan Kristen. Dalam mengukur emosi malu dan emosi bersalah, digunakan alat ukur Test of Self Conscious Affect- 3 yang dikembangkan oleh Tagney, Dearing, Wagner, dan Gramzow (2000) dan direvisi kembali untuk disesuaikan dengan konteks remaja. Jumlah partisipan dalam penelitian ini berjumlah 217 remaja dengan rincian 59 remaja bersekolah di SMA umum, 50 remaja bersekolah di SMA swasta berdasarkan agama Islam, 52 remaja bersekolah di SMA swasta berdasarkan agama Katolik, dan 56 remaja bersekolah di SMA berdasarkan agama Kristen. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan emosi malu dan emosi bersalah pada remaja yang bersekolah di SMA umum dan SMA swasta berdasarkan agama (Islam, Katolik dan Kristen). Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis didapatkan pula bahwa terdapat perbedaan antara emosi malu dan emosi bersalah pada remaja baik yang bersekolah di SMA umum ataupun SMA swasta berdasarkan agama Islam, Katolik dan Kristen. Pada Hasil penelitian ditemukan bahwa remaja lebih cenderung merasakan emosi bersalah di bandingkan dengan emosi malu saat gagal untuk memenuhi standar sosial.

---

ABSTRACT

This research was conducted to see the differences between shame and guilt in adolescents who enrolled in state high school and private high school based on Islam, Catholic and Christian. The Test of Self Conscious Affect ? 3, developed by Tagney, Dearing, Wagner, and Gramzow (2000), was used to measure the shame and the guilt before it revised to adjust to the adolescent context. The number of participants in this study were 217 adolescents with details of 59 public high school?s adolescents, 50 adolescents attended a Islam private high school, 52 adolescents attended a Catholic private high school, and 56 adolescents in Christian private high school. The results showed that there are differences in the shame and guilt in adolescents who enrolled state high school and private high school based on religion (Islam, Catholic and Christian). Based on the results of data analysis, it can be concluded that there is a difference between the shame and guilt in high school adolescents either state or private high school based on Islam, Catholic and Christian. It is also found that adolescents are more likely to feel guilt rather than shame when failing to meet social standards."

"Pembangunan yang berkaitan dengan industri pesawat terbang, bangsa Indonesia telah merencanakan sejak tahun 1950an, dengan program Banteng. Dilanjutkan dengan membangun fasilitas industri penerbangan (L1PNUR) pada tahun 1960an yang masuk dalam Rencana Pembangunan Semesta Berencana. Selain itu pendirian Divisi ATTP di Pertamina tahun 1974. Tahun 1975 pemerintah terus meletakkan berbagai kebijakan, salah satunya mendirikan Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) yaitu pada masa PELITA II. Strategi yang berdasarkan aeronatika adalah sebuah upaya untuk menguasai teknologi dengan mulai dari atas. Dengan telah diproduksi beberapa pesawat seperti N235, N250 dan dilanjutkan dengan program pengembangan pesawat Jet-N2130. Semua itu merupakan kebijakan pemerintah di dalam meneruskan berbagai strategi yang direncanakan. Namun disadari betapa besarnya kendala pemerintah dalam pengembangan usahanya, apalagi dalam rangka mengantisipasi pasar bebas dituntut Iebih efisien, efektif, produktif dan antisipatif serta mampu bersaing dan selalu berorientasi dan berprilaku bisnis. Maka kebijakan privatisasi merupakan salah satu solusi untuk dapat mengatasi berbagai kendala tersebut. Privatisasi berarti melibatkan pihak swasta untuk turut berperan di dalam program pengembangan pesawat Jet-N2130. Kebijakan privatisasi diharapkan akan memberikan berbagai keuntungan, secara garis besar dapat kami gambarkan sebagai berikut: Pertama perseroan tersebut akan menjadi transparan, dengan tujuan untuk menghilangkan iklim birokrasi yang korup serta akan menghilangkan Pula praktek KKN. Kedua Perseroan tersebut akan memperoleh modal baru sehingga pengembangan usaha akan menjadi lebih cepat. Ketiga dimungkinkan adanya pengalihan teknologi. Keempat privatisasi akan merubah budaya birokrasi yang lamban menjadi korporasi yang lincah dan akan bermain dengan mekanisme pasar. Kelima menjadikan perseroan tersebut independen bebas dari intervensi birokrasi sehingga kelayakan usaha dapat diutamakan. Keenam akan memperoleh akses pemasaran pesawat terbang ke manca negara. Ketujuh bermanfaat bagi rakyat banyak dan ekonomi Indonesia pada umumnya, karena saham perseroannya dijual di pasar modal sehingga pasar modal dapat lebih cepat berkembang. Selain itu penjualan saham perseroan kepada publik akan menciptakan pendistribusian pemilikan saham kepada masyarakat. Semua itu akan menumbuhkan persaingan yang sehat dan mendorong kekuatan pasar serta akan mencegah intervensi birokrasi dan kepentingan politik dalam kegiatan perusahaan tersebut. Dengan alasan-alasan tersebut Privatisasi Program Pengembangan Pesawat Jet-N2130 merupakan salah satu alternatif terbaik untuk dilaksanakan karena dari pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa berbagai keputusan bisnis yang didasarkan pada campur tangan birokrasi dan politik pada umumnya hanya akan menyebabkan memburuknya kinerja perseroan akibat dikesampingkannya pertimbangan kelayakan usaha dan didahulukannya kepentingan-kepentingan lain yang tidak selaras dengan misi perusahaan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa bila sebuah perusahaan dimiliki oleh pemerintah 100%, maka kontrol atas badan usaha tersebut terjadi berbagai distorsi. Benturan kepentingan antara fungsi pemerintah sebagai regulator dan penyelenggara bisnis tidak dapat dihindari. Privatisasi Program Pengembangan Pesawat Jet-N2130 merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjadikan Perseroan dapat berjalan sebagaimana mestinya badan usaha."

"Tesis ini adalah tentang penyelidik swasta dalam mengungkap tindak pidana. Perhatian utama tesis ini adalah pada keberhasilan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik swasta dalam mengungkap tindak pidana di bidang HAKI.Tesis ini untuk menunjukkan bahwa keberhasilan penyelidik swasta mengungkap tindak pidana di bidang HAKI, merupakan tindakan-tindakan penyelidik swasta secara individual melakukan penyelidikan sesuai dengan yang ditugaskan oleh pimpinan organisasi, dengan menggunakan tehnik dan pendekatan metode ilmiah yang di dukung oleh proses manajemen dan sumber daya manusia yang berkualitas serta pembiayaan penyelidikan yang memadai dari perusahaan.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah keberhasilan penyelidik swasta dalam mengungkap tindak pidana di bidang HAKI, meskipun tanpa memiliki suatu kewenangan penegakkan hukum seperti layaknya penyelidik Polisi. Sedangkan pertanyaan dari tesis ini adalah mengapa penyelidik swasta dapat mengungkap kasus-kasus yang diterima dari pimpinan organisasinya dapat berhasil.Dalam tesis ini, keberhasilan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik swasta, dari prespektif penyelidik swasta, oleh karena itu saya menggunakan metodelogi etnografi, yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan tindakan-tindakah individu penyelidik swasta dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh para individu penyelidik swasta.Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindakan penyelidik swasta secara individu berhasil mengungkap kasus-kasus yang diberikan oleh pimpinan organisasinya dengan menggunakan tehnik dan pendekatan metode ilmiah, dan individu-individu penyelidik swasta memiliki kemampuan intelektual, yaitu mempunyai inisiatif, kreatifitas, ketabahan, ketekunan, kemampuan menyusun serta manjalankan strateginya sesuai dengan lingkungan kasus yang ditangani, kemampuan berkomunikasi untuk membangun jaringan sosial dengan individu dan individu organisasi atau institusi lainnya yang berkaitan dengan pekerjaannya sehingga jaringan sosial tersebut menjadi jaringan informannya, dan kemampuan untuk bekerja sama di antara sejawat serta untuk mendukung mobilitas penyelidikan dibutuhkan pula kemampuan fisik yaitu kesehatan, daya tahan tubuh dan tenaga.Dan yang mendukung keberhasilan pengungkapan kasus oleh individu penyelidik swasta, adalah manajemen yang profesional. Salah satu yang terpenting dari kegiatan manajemen adalah melakukan identifikasi dan menentukan sasaran-sasaran yang harus dicapai secara jelas serta pelaksanaannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, merubah perilaku individu menjadi perilaku organisasional dengan memberikan penguatan-penguatan, untuk menunjang operasional pengungkapan kasus di dukung dengan pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan penyelidik.Implikasi tesis ini adalah perlunya pembenahan dalam organisasi penyidikan yaitu dengan pemisahan fungsi penyidikan dan fungsi penyelidikan, manajemen dilaksanakan secara profesional dan di dukung dengan biaya penyelidikan yang memadai, serta perlunya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara penyelidik swasta dengan Satuan Reserse dan pembinaan terhadap penyelidik swasta untuk memperkuat jaringan informasi untuk pengungkapan kasus tindak pidana."

"Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2326.310 hektar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur, memiliki Kawasan Budidaya Kehutanan lKBK seluas 1.619.238 hektar atau sekitar 59,39 % dari luas kabupaten. Sedangkan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) di kabupaten tersebut seluas 1.107.072 hektar, yang di dalamnya termasuk hutan rakyat dengan luas 16.710,34 hektar atau sekitar 1,51 % dari luas KBNK.Guna mengembangkan hutan rakyat, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat/Hutan Milik. Pasal 4 Ayat (1) Perda tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan hutan rakyat mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemanfaatan, pengolahan, pemasaran dan pengembangan dengan tata cara pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Bupati.Permasalahan kebijakan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini adalah sebagai berikut : (1) Kebijakan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara barn dijabarkan melalui Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu (IPPK) Rakyat yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188IHK-11012002; (2) Kebijakan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara pada aspek kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pemasaran dan pengembangannya dilakukan melalui bimbingan teknis kepada petani hutan rakyat namun implementasinya tidak dilakukan secara keseluruhan clad aspek-aspek kegiatan pengelolaan hutan rakyat tersebut di atas.Hutan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga kini masih menghadapi beberapa masalah teknis, yaitu : (1) Pengelolaan hutan rakyat belum berkembang secara luas karena pengelolaannya masih bersifat parsial; (2) Pemanfaatan hutan rakyat terutama pengembangan tanaman kayu jenis Akasia dan Sengon, setelah masak tebang menghasilkan pendapatan yang sangat kecil karena harga jual yang diperoleh petani tidak sesuai dengan biaya pemeliharaanya, sehingga hampir tidak ada petani yang tertarik untuk melakukan penanaman kembali; (3) Pengelolaan hutan rakyat belum mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari.

---

Kutai Kartanegara Regency with 2,726,310 hectares is one of regencies in East Kalimantan Province, having Kawasan Budidaya Kehutanan KBK (Forest Preservation Area) as large 1,619,238 hectares or around 59.39% of this regency. And the Non-Forestry Conservation Area (KBNK) in this regency is 1,107,072 hectares which include private forest with 16.710,34 hectares or about 1,51 % of non-forestry conservation area.

In order to develop this private forest, The Regional Government and Local House of Representatif (DPRD) of Kutai Kartanegara Regency has stipulated policies on Regional Regulation (Perda) on Number 31 12000 pertaining to Management on Private Forest. Article 4 point (1) of this regulation explains that management of private forest is include planting, maintaining, harvesting, processing, usage, marketing and developing activities with code of conducts that has been regulated by Head of Regency's decree.

Matters pertaining to private forest management policies in the Regency of Kutai Kartanegara are, thus far, as follows: (1) Management policy is just about spelled ant trough the IPPK harvest and utilization license for private timber set out by decision of the regency No. 180.188IHK-11012002; (2) Private forest management policy at Kutai Kertanegara Regency on the aspects of planting, cultivation, harvesting, utilization, management, marketing and development are implemented by technical guidance to private forest fanner, but it didn't implemented as a whole in terms of such management.

The private forest at the Kutai Kartanegara region up to present day is still facing some technical problems, such as (1) Private forest Management has not yet deve-loped significantly due to to its partial management. (2) Private forest utilization ,especially the development of acacia, and sengon, after ready for logging, does not result in proper revenues to the forester due to its cheap selling price, which does not correspond to its plantation Cost, which almost no foresters interested to replant them. (3) A conserved private forest management is still far from realization.

Such problems indicated that there are gaps between the implementation and management policy, so that it causes private forest in the region is not yet developing as expected. To find ant why it is so happen and how the implantation on the management policy of private forest in Kutai Kertanegara should be made. And then a recommendation to develop the management should be proposed. The Evaluation will be based on Prince analysis approach, taking into account some criterion (Dunn,2000), such as : effectiveness, efficiency, adequacy, participation, responsiveness, appropriateness.

Formulation of research is drawn up as follows: (I) How the management policy is implemented? (2) What is the result of implementation? (3) Are there any gap between the implementation and the management policy of private forest? (4) What any factors that shall afflict such gap?

The purpose of this research are: (1) To find out the policy and its implementation at research location; (2) To evaluate the implementation policy of private forest; (3) To inductivity the gap between implementation and management policy of private forest; (4) To identify any factors that cause gap in the implementation and management policy of private forest.

Research is carried out with qualitative-descriptive method. Selection of respondents is made with purposive sample. This technique applies considering limitations of time, energy and money and that one could not take larger and further sample (Arikunto, 2002).

Respondents for this Research include decision makers and social figures that are concerned with the private forest management such as: Bupati ("municipal ruler or regent"), Forestry Officials, Bappeda, DPRD Kutai Kartanegara Regency (Local House of Representatives), specialists or experts in forestry field, NGO-s, forest industrialists, and press whereas the respondent sampling is drawn from the private forest farmers under two-stage cluster sample technique.

The research conclusions are as follows: (1) Management policy for private forest No. 31/2000, until today is just spelled out by regent's decision No. 180.1881HK-110/2002 on the procedure of licensing in 1PPK. Implementation policy of forest management in Kutai Kertanegara regency give more priority to planting, cultivation and farm operations to develop private forest than other aspects; (2) Implementation result of forest management on the planting aspect in the frame work of preserving and developing private forest have a good assessment, but the processing of get bad rating. Whereas timber marketing and utilization by means IPPK realization, replanting post-felling of timber get bad rating; (3) There are a gap between the implementation and management policy of private forest in Kutai Kertanegara Regency, that is in the management, marketing, utilization by means of IPPK realization and replanting post-felling of the result is deficient; (4) Factors affecting the gap between implementation of management policy give more priority to planting, cultivation and development assistance of private forest; lack of technical guidance relating to management and marketing operations; lack of socialization relating to utilization by means of IPPK realization capital shortage for farm operations; lack regulation in log trade; extreme minimum in the result of log sale; and the orientation still rely on the utilization of natural forest in relation to private forest."