Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian yang dilakukan mengenai Pranata Beli Sewa ini mencakup beberapa hal: Pertama, apakah konsep Bali Sewa yang dianut oleh masyarakat bisnis di Indonesia sudah tepat menurut konsep hukum, baik yang dianut oleh Common Law maupun oleh Civil Law. Selanjutnya bagaimana pandangan dan peranan pengadilan dalam hal ini sikap para Hakim mengenai Pranata Beli Sewa ini, yang dapat dilihat melalui putusan-putusan mereka. Kedua, karena pranata Beli Sewa ini tidak diatur di dalam BW maupun KUHDagang maka keberadaannya didasarkan kepada kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak bisa berkembang manakala para pihak berada dalam kedudukan yang sama atau seimbang, artinya mempunyai posisi tawar (bargaining power) yang sama kuat. Dalam keadaan dimana Salah satu pihak berana dalam posisi yang lemah maka perjanjian yang dihasilkan akan berat sebelah artinya hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Untuk menghindarkan kaadaan yang demikian negara perlu campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan menetap kan syarat-syarat tertantu mengenai Beli Sewa yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, perlu ditetapkan klausul-klausul yang tidak diperbolahkan atau yang diharuskan dalam Parjanjian Beli Sewa agar tidak merugikan Salah satu pihak, sehingga tercapai suatu perjanjian yang tidak berat sebelah."

"Tulisan ini mengemukakan berbagai persoalan di sekitar fidusia dan sewa-beli, yaitu mengenai apakah ia bersifat accessor atau obligator, apakah kreditr dan debitur cukup dilindungi, perlindungan terhadap pihak ketiga; perkembangan fiduscia dan sewa-beli dalam praktek, dasar hukum untuk kedua lembaga tersebut;obyek fiducia dan sewa-beli;hapusnya fiducia dan sewa beli."

"Perjanjian hutang piutang dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Namun, yang kerap terjadi adalah para pihak mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian hutang piutang secara lisan membentuk suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas objek yang dijadikan jaminan perjanjian hutang piutang lisan yang bersangkutan, sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2288/K/PDT/2020. Permasalahan utama yang diangkat adalah terkait dengan kedudukan hukum perjanjian hutang piutang lisan berdasarkan hukum pembuktian dan akibat penyelundupan hukum perjanjian hutang piutang lisan yang dibuat sebagai pendahuluan Akta PPJB dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2288/K/PDT/2020. Guna menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian doktrinal, dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa perjanjian hutang piutang lisan in casu terbukti dengan alat bukti persangkaan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 173 HIR, yang ditarik dari alat bukti saksi, dan tertulis seperti Akta PPJB dengan klausul hak membeli kembali dan laporan appraiser atas objek sengketa yang menyatakan perbedaan nilai ril objek sengketa dengan harga yang diperjanjikan dalam Akta PPJB dan telah dibayar lunas 2,5 (dua setengah) bulan sebelum pembuatan Akta PPJB. Perjanjian hutang piutang lisan yang dibuat sebagai pendahuluan Akta PPJB yang memuat klausul hak membeli kembali adalah suatu penyelundupan hukum karena telah memenuhi unsur penyelundupan hukum dan telah melanggar syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berangkat dari itu, Akta PPJB in casu harusnya batal demi hukum.

---

Debt agreements can be made either in an unwritten or written format. However, what often happens is that parties that bind themselves into an unwritten debt agreement would then form a Sales and Purchase Agreement Deed on the object used as a collateral in the previous unwritten debt agreement, as happened in the Supreme Court Decision Number 2288/K/PDT/2020. The main issues raised are related to the legal position of an unwritten debt agreement based on the law of evidence, and the consequences of legal evasion in an unwritten debt agreement made as a preliminary agreement to a Sales and Purchase Agreement Deed in the Supreme Court Decision Number 2288/K/PDT/2020. To provide answers for the issues above, a doctrinal research method is used, with a qualitative analysis method. The results found that the unwritten debt agreement in this case is proven by the judge’s presumption as stipulated in Article 173 of the HIR, that is drawn from witness evidence and written evidence, such as the Sales and Purchase Deed with the right to repurchase clause, and the appraiser’s report on the disputed object, which states the obvious difference between the real value and the agreed value that had been fully paid 2,5 (two and a half) months prior to making the Sales and Purchase Agreement Deed. The unwritten debt agreement made as a preliminary agreement to the Sales and Purchase Agreement Deed containing the right to repurchase clause is a form of a legal evasion, because it has fulfilled the elements of legal evasion and has violated one of the objective requirements for the validity of an agreement which is regulated in Article 1320 of the Civil Code. Therefore, the Sales and Purchase Agreement Deed in this case should be null and void."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, dalam perkembangannya dalam masyarakat PPJB ini lahir dikarenakan adanya keinginan dalam mengikatkan niat baik dalam kegiatan jual beli tanah, dimana umumnya PPJB ini dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya dikarenakan alasan administratif seperti belum disertipikatkan objek yang akan diperjual-belikan, pelunasan pembayaran yang memerlukan tahapan-tahapan pembayaran atau juga dikarenakan proses balik nama sertipikat dari nama penjual tanah terdahulu menjadi nama penjual tanah yang akan dilakukan proses jual beli tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam pelaksanaan PPJB ini sendiri sering kali menimbulkan permasalahan seperti sengketa kepemilikan yang dapat ditimbulkan dengan adanya PPJB dan juga seperti sengketa tanah dimana hanya melalui PPJB, tanah yang akan diperjual-belikan tersebut sudah beralih penguasaan fisiknya dan bahkan beralih penguasaan sertipikatnya.Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 731K/Pdt/1996 dan Nomor 2728 K/Pdt/2011 ini, timbul sengketa terhadap kepemilikan tanah yang bersumber pada PPJB yang menjadi dasar perikatan dimana dalam hal belum dilakukan perjanjian jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) namun kepemilikan terhadap objek tanah sudah beralih dengan PPJB sebagai dasar. Hal ini menunjukan bahwa dalam pemahaman yang berkembang dalam masyarakat umum dimana tidak semua masyarakat paham bahwa yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah hanyalah perjanjian jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT dengan menggunakan Akta Jual Beli. Sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan dilakukan PPJB maka kepemilikan tanah sudah beralih dan si pembeli tanah sudah berhak atas kepemilikan tanah dan berhak menguasai secara fisik objek tanah tersebut.

---

In society growth of The Sale and Purchase Agreement Commitment of the Land. This agreement was firm because of goodwill realization of society in land acquisition activity. A few reason that The Sale and Purchase Agreement Commitment was made example : administration matter as the land has‟t certificated yet, the buyer need a terms for sinking fund of the land and transfer the name in certificated from the previous owner into a recent owner, so the sell and purchase agreement in front of official land deed maker can‟t be held . The Sale and Purchase Agreement Commitment development in society cause problems as the ownership of land dispute and the transfer of land ownership only using The Sale and Purchase Agreement Commitment not The Sale and Purchase Agreement by official land deed maker. In Case Study of Indonesia Supreme Court verdict number 731K/Pdt/1996 dan Nomor 2728 K/Pdt/2011, the dispute was cause by transfer of land ownership using The Sale and Purchase Agreement Commitment and not by The Sale and Purchase Agreement of official land deed maker. This situation shown us that in general society, The Sale and Purchase Agreement Commitment still not applied as it purpose, because according to them, The Sale and Purchase Agreement Commitment is the official law action to transfer the ownership or land and by using The Sale and Purchase Agreement Commitment, they thought they own the land."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diikuti dengan sewa menyewa dengan causa pengakuan utang. Putusan yan menjadi fokus penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 51PK/PID/2022. Dalam kasus ini Notaris melakukan tipu muslihat dengan menyiasati utang tersebut untuk dijadikan  perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa dengan causa pengakuan utang dan  delik penipuan yang terdapat pada Perjanjian Jual Beli diikuti sewa menyewa dengan causa  pengakuan utang dalam Putusan Mahkamah Agung 51PK/PID/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian Eksplanatoris-analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis kualitatif di mana bertujuan. Untuk mendeskripsikan suatu peristiwa secara mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keabsahan dari PPJB mengalami perubahan dari pengadilan negeri yang dinyatakan sah sedang pada putusan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah. Bahwa PPJB adalah sah karena sejatinya para pihak sudah mengaku bahwa objek sudah beralih dengan adanya PPJB dan sewa menyewa. Delik penipuan yang didakwakan oleh hakim Mahkamah Agung karena berdasarkan putusan perkara perdata PPJB dianggap sah. Dari perjalanan sidang dapat diketahui bahwa hakim mengesampingkan semua alat bukti yang ada.

---

This thesis discusses the sale and purchase binding agreement (PPJB) followed by leasing with causa acknowledgment of debt. The decision that is the focus of the research is the Supreme Court Decision Number 51PK/PID/2022. In this case the TAH Notary committed a trick by tricking the debt into a binding sale and purchase agreement followed by a lease. The formulation of the problem in this study is the validity of the binding sale and purchase agreement followed by leasing with the causa of acknowledgment of debt and fraudulent offenses and fraudulent offenses stated by the Judge. The research method used is doctrinal with an explanatory-analytic research typology. This study uses secondary data. The results of this study reveal that the validity of the PPJB has changed from the district court which is valid while the high court is considered invalid and the supreme court declares it to be invalid. The author states that the PPJB is valid because actually the parties have acknowledged that the object has changed with the existence of the PPJB. The delict of fraud charged by the Supreme Court judge because based on the decision on the PPJB civil case was deemed valid. From the course of the trial it can be seen that the judge overruled all available evidence."