Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya akar perbedaan yang menonjol dalam pemikiran politik Islam antara Islam Syi'ah dan Sunni tentang kekuasaan khususnya studi tentang sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan. Namun dalam pemikiran ini memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan negara Islam. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban seperti apa pemikiran politik Islam Syi'ah dan Sunni tentang kekuasaan? Serta bagaimana implikasi politik Islam Syi'ah dan Sunni terhadap Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan?.Sebagai kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan teori kekuasaan politik, kepemimpinan politik Islam dan teori triass politika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur.Temuan dalam penelitian ini menunjukkan pemikiran Syi'ah dengan konsep Imamah-nya mampu memberikan terobosan dalam dunia Islam sejak revolusi Khomeini pada tahun 1979 hingga saat ini. Dengan kekuasaan para ulamanya di Republik Islam Iran negara tersebut telah menjadi power yang ditakuti oleh negara kuat lainnya seperti Amerika dan Israel. Begitu pula halnya dengan Islam Sunni, dimana konsep Khalifah dapat diimplementasikan pada suatu Negara di Pakistan yang sebagai Negara Republik Islam Pakistan sejak tahun 1970.Implikasi sistem politik Islam ini menunjukkan bahwa politik kekuasaan dengan studi sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan menjadi tolak ukur seperti apa fakta yang terjadi dalam suatu negara yang dilahirkan berdasarkan pemikiran politik masing-masing keyakinan Islam Syi'ah dan Sunni. Implikasi politik ini juga menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu teori itu diterapkan dalam sistem pemerintahan atau negara.

---

The study was backed by the roots by the difference that stands out in the political thought of Islam between Shiites and Sunnis about Islamic power in particular studies of the political system of the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan. In this thinking, however, have the same goal, namely to create an Islamic State. Therefore, this research was conducted to seek answers as to what the political thought of Islam Shi'ah and Sunnis about power? Political implications as well as how Shia and Sunnis against the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan?.As a theoretical framework, this research uses theories of political power, the political leadership of Islam and the theory of "triass politika". This research uses qualitative research methods to approach literature.The findings in this research indicates the Shi'ah concept of Imamate thought with his capable of delivering breakthrough in the Islamic world since the Khomeini revolution in 1979 to the present. With the power of the ulamanya in the Islamic Republic of Iran the country has become dreaded by the State power firm more like America and Israel. Sunni Islam, in which the concept can be implemented in a Caliphate State the Country of Pakistan as the Islamic Republic of Pakistan since the 1970s.The implications of the political system in Islam to show that political power with the study of the political system of the Islamic Republic Iran Islamic Republic of Pakistan and become a benchmark as to what facts that happened in a country that was born by virtue of their respective political thought Shia and Sunni beliefs. This also shows the political implications of successful or whether a theory is applied in the system of Government or the State."

"Sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah perbedaan pendapat antar lembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain. Dalam hal ini, sengketa kewenangan antar lembaga negara yang menjadi obyek sengketa merupakan kewenangan konstitusional. Hukum Islam dalam hidup bernegara memegang prinsip bahwa negara dibangun untuk menegakkan keadilan sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 10. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara terhadap negara yang menerapkan hukum Islam yaitu Afghanistan, Iran, dan Pakistan dan disandingkan dengan Indonesia yang dalam hal ini merupakan negara demokrasi dan mengakui hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang hidup di masyarakat. Negara-negara tersebut merupakan negara yang melaksanakan syariat Islam dan sangat beragam. Skripsi ini hadir dengan membahas peranan lembaga yudisial dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga sebagaimana diatur dalam konstitusi di negara Islam. Tulisan ini menggunakan metode normatif dalam bentuk kualitatif, yang kemudian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di negara yang menerapkan hukum Islam memiliki cara penyelesaian dengan metode serta penerapannya yang berbeda.

---

Disputes over authority between state institutions are differences of opinion between state institutions and the existence of demands from one state institution against another state institution. In this case, the authority dispute between state institutions which is the object of the dispute is a constitutional authority. Islamic law provides guidance that the state is built to uphold justice as stated in Q.S. Al-Hujurat (49) verse 10. The problem in this study is how to resolve disputes over authority between state institutions against countries that adhere to Islamic law, namely Afghanistan, Indonesia, Iran and Pakistan and juxtaposed with Indonesia which in this case is a democratic country and recognizes Islamic law as one of the living legal systems in society. These countries are Muslim countries that implement Islamic law and have their own diversity. This thesis presents by discussing the role of the judiciary in resolving authority disputes between state institutions in countries that adhere to Islamic law and resolving authority disputes between institutions as stipulated in the constitution. This paper uses a normative method in a qualitative form, which then concludes that the settlement of disputes between the authorities of state institutions in countries that adhere to Islamic law has a way of solving them with their respective methods and applications."

"Kelahiran PPKI berhubung erat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa bulan sebelum Proklamasi diucapkan. Beberapa dari peristiwa itu adalah : terbentuknya Dokuritsu Jumbi Gosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia _BPUPKI) ; dan lahirnya keputusan Saiko Sonae Shido Kaigi (Mahkamah Perang Tertinggi). pada tanggal 17 Juli 1945. Dokuritsu Jumbi Gosakai (seterusnya disebut Badan Penyelidik) merupakan realisasi janji Perdana Menteri Koiso Koniski bahwa segenap bangsa Indonesia diperkenankan kemerdekaannya kelak kemudian hari. Badan Penyelidik dibentuk berdasarkan pengumuman Guaseikan No. 23 tanggal 29 April 1945. Dalam maklumat tersebut disebutkan bahwa Badan Penyelidik bertujuan menyelidiki hal-hal yang penting mengenai Kemerdekaan Indonesia serta menyusun berbagai usaha yang penting. Badan penyelidik mempersiapkan rancangan yang akan dibicarakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan _"

"Hubungan perdagangan pertanian antara Iran dan Indonesia telah mengalami perkembangan dan tantangan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Pertanyaan penelitian dalam bab ini adalah mengapa Iran tidak meningkatkan perdagangan pertaniannya dengan Indonesia? Tesis ini menerapkan teori James K. Sebenius tentang "Negosiasi Tingkat Dua, Pihak Lain Menghadapi Tantangan 'Di Balik Meja'". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sanksi internasional dan perubahan kebijakan dalam negeri telah berdampak besar pada volume perdagangan, dengan fluktuasi yang nyata terlihat selama peristiwa politik utama seperti sanksi perbankan tahun 2012 dan kesepakatan JCPOA tahun 2015. Analisis menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan ini, penggunaan produk pertanian strategis Iran, seperti saffron, telah menciptakan peluang perdagangan yang unik. Lebih jauh, keterlibatan organisasi internasional dan perjanjian ekonomi telah membatasi dan memfasilitasi hubungan perdagangan, yang menggarisbawahi interaksi yang kompleks antara faktor global dan lokal. Tesis ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam tentang pengaruh internasional dan domestik terhadap perdagangan bilateral, yang memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di kedua negara.

---

The agricultural trade relationship between Iran and Indonesia has experienced significant developments and challenges over the past decades. The research question of this chapter is why didn’t Iran increase their agricultural trade with Indonesia? This thesis applied theory of James K. Sebenius theory of "Level Two Negotiations, the Other Side Meet Its 'Behind-the- Table' Challenges”. The result of study reveals that international sanctions and domestic policy changes have substantially impacted trade volumes, with notable fluctuations observed during key political events such as the 2012 banking sanctions and the 2015 JCPOA deal. The analysis indicates that despite these challenges, Iran's strategic use of agricultural products, like saffron, has created unique trade opportunities. Furthermore, the involvement of international organizations and economic agreements has both constrained and facilitated trade relations, underscoring the complex interplay between global and local factors. This thesis underscores the importance of a nuanced understanding of international and domestic influences on bilateral trade, providing insights for policymakers and stakeholders in both nations."