Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian kerja sebagai salah satu sumber hukum otonom yang bersifat individual dalam suatu hubungan kerja, sampai sekarang ini masih belum mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan bersifat nasional. Keberadaannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang umumnya dibuat pada zaman penjajahan Belanda Untuk menghindari kevakuman hukum, mau tidak mau sampai sekarang ketentuan hukum tentang perjanjian kerja masih menggunakan peraturan Perundang undangan peninggalan masa sebelum kemerdekaan. Mengingat begitu pentingnya keberadaan perjanjian kerja sebagai landasan dalam pelaksanaan suatu hubungan kerja dan sebagai lembaga hukum bagi pekerja dalam memusyawarahkan tentang syarat-syarat kerja, hak-hak dan kewajibannya dengan Pengusaha sebagai imbalan dari penunaian kerjanya dalam, suatu proses barang maupun jasa, tidak dapat ditiadakan eksistensinya untuk berdampingan bersama-sama dengan Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan. Kerja Bersama Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja antara perusahaan di Indonesia dengan kerja ahli yang bukan warga negara Indonesia sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara khusus berlaku bagi mereka. Saat ini perjanjian Kerja bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang .(Expatriate), berlaku ketentuan hukum yang sama dengan tenaga kerja warga negara Indonesia yaitu ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdapat dalam Bab 7A Buku III KUHPerdata. Perjanjian kerja merupakan suatu pegangan (yuridis) awal dan akhir dari subyek hukum yang terlibat di dalamnya bila nanti terjadi perselisihan mengenai isi perjanjian di dalam pelaksanaan kerja. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut maka posisi subyek hukum yang ada di dalamnya akan merasa aman, terjamin (dari kesewenangan pihak lain) Dimana · dalam hal kerja pada gilirannya akan membuahkan kerja yang efisien inovatif dan dedikatif."

"Negara asing yang terlibat perkawinan campuran yang terdapat dalam Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), dilihat dari aspek ekonomi. Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang pengaturan WNA yang terlibat Perkawinan Campuran sebelum dan sesudah lahirnya UU Keimigrasian. Serta akan dipaparkan juga peluang dan tantangan dalam penerapan UU Keimigrasian, khususnya mengenai ketentuan Izin Tinggal dan melakukan pekerjaan dan/atau usaha bagi WNA yang terlibat Perkawinan Campuran, dilihat dari aspek hukum ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya UU Keimigrasian, keberadaan warga negara asing yang terlibat perkawinan campuran hampir tidak pernah diatur sama sekali dalam undang-undang manapun, kecuali Undang-undang Perkawinan. Dengan adanya UU Keimigrasian ini, selain diakui keberadaannya, WNA perkawinan campuran juga diberi kemudahan dalam hal izin tinggal dan izin melakukan pekerjaan/usaha. Hal ini menimbulkan peluang dibidang usaha dan investasi, namun sekaligus juga tantangan terhadap persaingan tenaga kerja di Indonesia.

---

This thesis discusses the opportunities and challenges in implementation of provisions regarding the legal status of foreign citizens in a mixed marriage as explicitly written on law no.6/2011 on immigration (The Immigration Law), from the economic point of view. Therefore, the research will emphasize on problems arose in the regulation of foreign citizens in a mixed marriage before and after the enactment of immigration law. It will also discloses the opportunities and challenges in the implementation of the law, particularly on provisions of residential permit and laws should the foreigners have jobs or running bussiness in Indonesia, from the economic point of view.

This researh indicates that before the enactment of the law was implemented, the legal status of foreign citizens have hardly been regulated at all in any laws, except in the marriage law. By the enactment of immigration law, not only their rights lawfully recognized, the foreign citizens in a mixed marriage are also provided more comfortable condition on residential permit and the permit for having a job or running business. This new development, eventually will create the better opportunities and challenges in the investment, business and labor affairs in Indonesia."

"Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu keberadaannya harus mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Fenomena yang terjadi saat ini banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan baik dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak maka upaya pengangkatan anak dilaksanakan sebagai upaya terakhir.Dalam hal pengangkatan anak harus memperhatikan kepentingan anak terlebih dahulu. Secara umum pengangkatan anak terdapat dua macam yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (domestic adoption) dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia oleh warga negara asing (intercountry adoption). Pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.Dalam tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (Intercountry adoption) dan akan mencoba memaparkan apakah pengangkatan anak antar warga Negara (Intercountry Adoption) dapat memberikan kontribusi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak anak. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan data yang digunakan data primer dan data sekunder.Kesimpulan dari penulis mengenai pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ternyata belum cukup memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak. Dimana masih terdapat kelemahan sehingga dapat memberikan kesempatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan adopsi sebagai kedok dari kejahatan yang mereka lakukan. Bahwasanya sudah saatnya Indonesia meratifikasi Konvensi Den Haag Tanggal 29 Mei 1993 Tentang Perlindungan Anak dan Penerapan Intercountry Adoption sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Bahwa pengangkatan anak di Indonesia saat ini belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Maka dengan adanya perbaikan peraturan perundang-undangannya diharapkan kedepannya pengangkatan anak antar Warga Negara dapat membawa dampak positif terhadap perlindungan hak anak, dimana anak merupakan individu yang rentan baik secara fisik maupun psikologis yang layak untuk dilindungi.

---

Child is one of the best God blessing so that they must have protection from their parent and the environment. Now adays there so many children don?t get protection either from the family and the environment. According to give protection to them adoption become the final decision.In adoption we must concern the best interest for children. Generally there are two kind of adoption first domestic adoption, and Intercountry adoption. Indonesia has regulation for Adoption Peraturan Pemerintah 2007 Number 54.In this thesis writer will explain about Intercountry adoption dan try to describe however intercountry adoption give positive contribution for protection of the children right. The method that I apply in this thesis is analisys normative which is using primer data and skunder data.The conclusion from writer about intercountry adoption is the regulation Peraturan Pemerintah 2007 Number 54 that we have is not enough to give protection for right of the children. There are still have weakness so it give opportunity to unresponsibility person to do their crime such as trafficking. So the most important thing that Indonesia must do is ratification The Den Haag Convention ?Convention On Protection Of The Children and Cooperation In Respect Of Intercountry Adoption? conclude 29 May 1993. Now adays the intercountry adoption inIndonesia not yet give guarantee on protection of the Children right. Indonesia try to repairs the law so in the future intercountry adoption can give positive impact for protection of the children right which is children is weak individu as phisicly an mentally so they need our protection."

"Salah satu imbas adanya AFTA 2010 (Asean Free trade Area) adalah semakin luasnya aspek perdagangan dunia. Aliran perdagangan yang terjadi tidak hanya aliran barang publik, tetapi juga perdagangan jasa termasuk jasa tenaga kesehatan yang dapat mengakses dengan bebas ke berbagai negara. Tujuan: Melakukan review terhadap substansi kebijakan tentang pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing, dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan asing. Metode: Mereview dokumen-dokumen kebijakan dengan pendekatan normatif dan prediktif menggambarkan mengenai bentuk dan implementasi kebijakan terkait perencanaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) di Indonesia. Hasil: Kajian menemukan 7 (tujuh) ragam peraturan kebijakan mendasar dalam pengaturan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) yang meliputi perijinan, sertifikasi dan registrasi, kompetensi, area kegiatan, pembatasan waktu, kompensasi, dan sanksi. Saran: Diperlukan sosialisasi terkait TKWNA antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri termasuk kantor imigrasi."

"This research aimed at getting a description on the effectiveness of application of the law no.9 of 1992 againts foreign citizen working at Bengkulu Province and obstacles of the law application. The result of research proved that the law No.9 of 1992 was basic rules fo foreign workers activities from points of view : (a) data of foreigners visit, temporary stay, permanent residents ; (b) the way of control the foreigners entering Bengkulu ; (c) types of offenenses : imigration permit, missue of working permit. The cases were tackled by government instances, but more obstacles were met at the invloved instances : high public Prosecution office Provincial Police Office, Coordination Board of Local Investment, Manpower Local Office, and imigration office."