Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam alinea ke N Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka diselenggarakanlah pembangunan disegala bidang aspek kehidupan yang sekaligus juga membangun manusia Indonesia seutuhnya.Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Soerjono Soekanto pengertian pembangunan secara sederhana dapat dikatakan merupakan suatu proses yang dialami oleh suatu masyarakat yang menuju kepada keadaan hidup yang lebih baik, proses mana pada umumnya direncanakan serta dilakukan dengan sengaja.Dari rumusan tersebut diatas, dapat dikatakan dengan kalimat yang lain, bahwa untuk menuju keadaan hidup yang lebih baik mau tidak mau, suka tidak suka pembangunan yang dilaksanakan haruslah pembangunan yang memajukan perekonomian disamping memajukan juga bidang-bidang yang lain.Menurut rencana pembangunan nasional transisi yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangnan Nasional untuk tahun 2005 setelah tidak ada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bahwa tujuan pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk mengembangkan perekonomian yang berdaya saing melalui percepatan kebangkitan sektor rill dengan penggerak sektor industri yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA). Menggerakan sektor industri ditempuh dengan berbagai cara, antara lain dengan meningkatkan produktivitas usaha kecil menengah melalui penciptaan iklim kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif serta pengembangan keunggulan kompetitif dan pembukaan mitra usaha baru yang berorientasi pada pertumbuhan dan jenis-jenis usaha inovatif, serta memanfaatkan sumber daya lokal.Dengan demikian kedudukan usaha kecil dalam hiruk pilcuknya proses pembangunan perekonomian di Indonesia sangatlah strategis. Kedudukan strategis tersebut disebabkan karena usaha kecil diperkirakan dapat banyak menyerap tenaga kerja, ikut melancarkan peredaran perekonomian dan mampu mendukung perkembangan perusahaan besar."

"Usaha kecil adalah suatu jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha lemah atau rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. Usaha ini termasuk ke dalam jenis ekonomi kerakyatan yang memiliki fungsi dan peran sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Peran pengusaha kecil yang mampu bertahan dalam krisis, dengan menggiatkan kelesuan perekonomian nasional sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini, telah mampu menyelamatkan perekonomian bangsa dari kehancuran dan keterpurukan.Namun sayangnya, perhatian Pemerintah terhadap usaha kecil ini masih terlihat sangat minim. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya upaya perlindungan hukum terhadap usaha kecil tersebut, seperti pemberian bantuan pembinaan dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, perlulah kiranya untuk membuat penelitian dan kajian lebih dalam mengenai usaha kecil dan perlindungan hukum terhadapnya, agar dapat diketahui tentang aspek permasalahan yang ada di dalamnya dan mendapatkan solusinya.Salah satu wilayah di Indonesia, yang memiliki potensi sangat besar dalam hal peningkatan dan pengembangan jumlah dan jenis usaha kecil adalah Kota Bekasi. Kota Bekasi, sebagai salah satu kota jasa dan perdagangan terbesar di Provinsi Jawa Barat, telah menampung ribuan pencari kerja dari berbagai daerah, yang jumlahnya terus melonjak setiap tahunnya. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, pada 2009 angka pengangguran terbuka di Kota Bekasi mencapai sekitar 41.700 orang. Sementara tahun ini (2010) hingga bulan Juli, tercatat sebanyak sekitar 19.000 orang masih belum mendapat perkerjaan. Sedang hingga Desember nanti, angka pengangguran diperkirakan akan terus bertambah menjadi berkisar antara 41.000 hingga 43.000 jiwa. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi pernah menawari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kepada para angkatan kerja yang menganggur. Namun tawaran itu ternyata tidak diminati oleh para pencari kerja karena masih rendahnya tingkat keselamatan dan keamanan bekerja di luar negeri, dalam anggapan mereka.Oleh karena itu, penulis melihat adanya kesempatan dan peluang besar bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk menurunkan angka pengangguran terbuka tersebut melalui pemberdayaan usaha kecil, yang akan membuat mereka menjadi mandiri dan dapat memperoleh penghasilan sendiri, bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Di samping itu, pemberdayaan terhadap usaha kecil ini juga akan membantu Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pemberdayaan usaha kecil ini adalah melalui pemberian perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menggantikan kedudukan Undang-undang No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan adanya Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi, telah mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang aspek pengaturan usaha kecil di Kota Bekasi, beserta pelaksanannya. Apakah terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perundang-undangan tersebut, dan jika ada, solusi apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk mengatasinya.

---

Small business is a form of business or economic activity which is committed by the weak employers that has earns less income. This business sector is categorized as economic populist that has big function and role to increase economic populist activity in the development country, included Indonesia. The role of small business employer who is able to resist from the crisis with their activities since before the Independence Day until this year, has save the economy of Indonesia from the destruction and collapsed.

But, unfortunately, the intention from the Government to this small business sector, still minim. The case is able to seen from the less of effort of legal protection for the small business, such as the help of empowerment, safeguard and development of the small business. Because of that, in the mind view of writer, it is necessary to make a research about small business and the legal protection of it, so that people will know and understand about the problem's aspect of small business and get the solutions.

One regional in Indonesia, which has a big potential in the case of increase and develop the amount and category of small business is Bekasi City. This city, as one of the biggest service and traffic in The Province of West Java, has been accepted a hundred of employer from others regional that the amount is increase every year. Based on the data from Regional Department of Employer (Dinas Tenaga Kerja) of Bekasi City, in 2009 the rate of open unemployment in Bekasi City has been reached until 41.700 people. In this year (2010) until July, listed that amount 19.000 people still have no job. Approximated on coming December, the number of open unemployment will be increased until amount 43.000 souls. The Regional Department of Employer (Dinas Tenaga Kerja/Disnaker) Bekasi City has offered the job for the unemployment to work as Indonesian Employer in foreign country. But, the offering is not accepted by them because of the thinking of the less of safety and health of work in foreign country in their minds.

So, the writer see the big chance for The Government of Indonesia or Local Government of Bekasi City to reduce or decrease the rates of open unemployment with the empowerment of small business, that will make them become independent in economic and able to earn their income, and also will be able to open or give the jobs for others. Besides, the empowerment of small business also able to help the Government of Local Government to increase the rate of economic and welfare status of their population, and also to increase the pure local income.

One of the efforts that can be used to empowerment the small business sector is the legal protection providing by the regulation of law. According to Act Number 20 of 2008 regarding The Micro, Small and Middle Business, which has the position as an act which is reply The Act of Number 09 of 1995 regarding Small Business, and according to the Local Act of Bekasi City Number 08 of 2003 regarding The Empowerment and Development of Small Business in Bekasi City, writer has been endorsed and forced to research deeply about the aspects of small business sector in Bekasi City, included its regulation's application. Writers wonders to know whether there is a problem that impacted by the regulation, and if so, what kind of solution that should be done by the Government, especially by Local Government of Bekasi City to encounter and solve it."

"UNIVERSITAS INDONESIAFAKULTAS ILMU SOS1AL DAN 1LMU POL1T1KPROGRAM PACASARJANAPROGRAM STUDIILMU ADMINISTRAS1KEKHUSUSAN ADMTNISTRASI DAN KEBIJAKSANAAN BISNISABSTRAKERY ARIANTO3996232292ANAUS1S PRESTASI PENYALURAN KREDIT KEPADA USAHA KECILDAN KOPERASIXiii+ 112 Halaman + 20 Tabel + 1 GambarDaftar Pustaka : 23 Buku, 10 lain-lain (1982 - 2001)Studi ini bertujuan untuk menganalisa prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) dimana sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebijakan pemerintah dalam hal menyisihkan sebagian labanya untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi. Pemerintah mengharapkan BUMN dapat melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi, antara lain dengan alasan sebagai berikut:1. Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.2. Adanya potensi yang relatif besar dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi.3. BUMN mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan/bimbingan dalam permodalan, pemsaran, dan peningkatan sumber daya manusia.PERPUSTAKAAN PUSAlHUNIVERSI1AS INDONESIA I r4. BUMN diharapkan menyisihkan labanya sebesar 1 - 3 % untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi, sehingga pengembangan usaha kecil dan koperasi dapat tercapai.Penelitian ini memfokuskan perhatian pada masalah prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi sekaligus dapat mengetahui keinginan dari usaha kecil dan koperasi atas penyaluran kredit dari PT. Jamsostek (Persero) tersebut, Dengan demikian, pihak BUMN dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan untuk melakukan evaluasi kinerjanya.Pelaksanaan pembinaan dilakukan mulai tahun 1991. Penelitian ini dibatasi hanya berdasarkan data tahun 1995 - 2000. Selama lima tahun terdapat 1.857 unit/mkra binaan yang berada dibawah pembinaan PT. Jamsostek (Persero) yang tersebar di 16 propinsi seluruh Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, penelitian hanya memfokuskan pada tiga propinsi, Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Pembatasan ini sengaja dilakukan karena tiga propinsi tersebut diperkenalkan sistem mitra binaan ini dalam waktu yang hampir bersamaan.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pertama menyusun analisis berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari tiga propinsi sejak tahun 1995-2000. Data tersebut disusun berdasarkan jumlah besarnya pinjaman dana, sisa pinjaman dana yang tidak/belum terlunasi, kondisi mitra binaan terhadap pinjamannya (lancar, kurang lancar, lunas, macet dan ragu-ragu). Kedua, disebarkan sejumlah kuestioner yang dimintakan pendapat dan pandangan mitra binaan yang berada di tiga propinsi, untuk rnengevaluasi pembinaan yang telah diberikan BUMN, termasuk di dalamnya harapan mitra binaan terhadap sistem pembinaan yang diharapkan dapat mereka terima.Hasilnya, sebagian pinjaman termasuk dalam kategori macet. Jika dilihat alasan dan persepsi dari mitra binaan, mungkin saja hal ini terjadi karena terdapat perbedaan persepsi tentang sistem pembinaan yang dilakukannya. Walaupun yang dimaksud dengan pembinaan tidak melulu dengan pemberian pinjaman, tetapi termasuk juga pembinaan dalam hal manajemen, pemasaran, pelatihan SDM, penertapan teknologi dan sebagainya. Dari hasil analisis, ditemukan ternyata persepsi mitra binaan tentang pembinaan adalah lebih menekankan pada sisi manajemen. Sementara itu untuk masalah pemberian modal dan persyaratan-persyaratan lainnya diharapkan pihak BUMN yang memberikan rambu-rambunya, sehingga mitra binaan hanya bertindak sebagai pelaksana saja.Berkaitan dengan evaluasi kebijakan tentu tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Hasil penelitian ini sedikit atau banyak dapat dipakai sebagai rujukan bagi pelaksanaan penyalur kredit kepada mitrabinaan, dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero). Dengan demikian mitra binaan dapat berkembang dan dapat bersaing di era globalisasi ini."

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang terjadi selama ini, bahwa usaha kecil yang secara kuantitatif merupakan bagian terbesar dari pelaku ekonomi di Indonesia belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan nasional. Fenomena ini diyakini oleh banyak kalangan sebagi akibat kebijakan perekonomian yang tidak memihak kepada sektor usaha kecil dan lebih memberi perhatian kepada sektor usaha besar yang jumlahnya kurang dari 0,5 persen dari jumlah seluruh pengusaha di Indonesia. Akibatnya antara lain dapat dilihat dari sumbangan seluruh usaha kecil terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya sekitar 40 persen saja. Padahal sektor usaha kecil ini mampu menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja di Indonesia dan relatif lebih mampu bertahan di masa krisis. Khusus untuk sektor industri kecil, pada tahun 1998 hanya mampu memberikan kontribusi kepada PDB Indonesia sebesar 4,49 persen.Mengingat begitu luasnya cakupan bidang usaha sektor usaha kecil, maka penelitian dalam tesis ini hanya memfokuskan pada usaha kecil di sektor industri pengolahan. Dimana tesis ini mencoba mengidentifikasi dan meneliti kinerja serta karakteristik industri kecil dan rumah tangga baik dari sisi faktor pembedanya maupun dari sisi sifat fungsi produksinya kecil untuk mengetahui sejauh mana posisi industri kecil secara nasional, faktor kelemahannya dan bidang usaha yang potensial untuk dikembangkan maupun kurang potensial bagi industri kecil, dengan menggunakan alat analisis deskriptif, analisis diskriminan dan analisis cobb-douglas.Dari analisis deskriptif antara lain dapat diketahui bahwa selama krisis jumlah industri kecil mengalami penurunan sebanyak 23 persen, dan nilai outputnya mengalami peningkatan sekitar Rp 17 trilyun, namun peningkatan ini disertai dengan menurunnya nilai tambah terhadap output yang disebabkan meningkatnya nilai input antara lain sebagai akibat kenaikan nilai dollar terhadap rupiah. Selain itu kontribusi industri kecil terhadap industri nasional selama tahun 1991 sampai 1996 relatif masih kecil, yang ditunjukkan dengan persentase nilai output dan nilai tambahnya yang hanya 10 sampai 12 persen. Demikian juga pertumbuhan nilai output dan nilai tambahnya yang lebih lambat dibandingkan industri besar yaitu berkisar 16,67 dan 18,21 persen dibandingkan 18,12 dan 20,02 persen. Hasil lain juga menunjukkan bahwa sektor industri kecil dan rumah tangga lebih bersifat labour intensif yang ditunjukkan antara lain dari pertumbuhan tenaga kerjanya selama tahun 1991 sampai 1996 yaitu sebesar 7,42 persen, lebih besar dari pertumbuhan secara nasional yang 5,0 persen. Walaupun tenaga kerja di sektor industri kecil ini masih didominasi (sekitar 70 persen) oleh sumberdaya manusia yang berpendidikan setingkat SMP ke bawah.Selama masa krisis, secara umum industri kecil dan industri rumah tangga di semua sektor usaha menunjukkan peningkatan nilai output namun diiringi dengan penurunan nilai tambah per outputnya, kecuali industri kecil di sektor industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 31) yang mengalami peningkatan nilai ouputnya tanpa perubahan berarti dalam nilai tambah per outputnya. Sehingga kebijakan pembinaan yang dilakukan pemerintah sebaiknya lebih menekankan kepada kebijakan yang dapat menekan biaya produksi, seperti bantuan penyediaan bahan baku yang murah dan terjangkau serta kebijakan pengenaan tarif listrik minimum.Hasil analisis diskriminan menunjukkan bahwa faktor pembeda yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kinerja industri kecil dan rumah tangga apabila dibandingkan dengan industri besar dan sedang adalah faktor tenaga kerja. Sehingga pembinaan yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor industri kecil dan rumah tangga perlu untuk menjadi perhatian pemerintah, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun penumbuhan iklim usaha yang dapat menarik tenaga kerja yang berkualitas untuk bekerja di sektor industri kecil.Sedangkan dari analisis Cobb-Douglas dapat disimpulkan antara lain bahwa industri kecil di sektor usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 31), industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 32) dan di sektor industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga (ISIC 33) menunjukkan kinerja dan prospek untuk dikembangkan yang relatif lebih baik dari sektor lainnya. Sedangkan bagi industri rumah tangga yang umumnya bersifat decreasing return to scale, pembinaan harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan melalui pengkajian yang seksama. Mungkin pembinaan yang dilakukan tidak harus selalu ditekankan kepada upaya untuk mengembangkan mereka menjadi usaha menengah atau besar dengan resiko akan menghadapi persaingan keras dari usaha besar dan sedang yang telah eksis, akan tetapi mengarahkan mereka untuk melakukan usaha di sektor industri yang lebih menguntungkan apabila dikelola dalam skala mikro dan bagaimana agar mereka mampu berusaha secara efisien dalam skala usaha mikro dan menghasilkan produk yang dapat diterima pasar.Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor tenaga kerja memang masih merupakan titik lemah kinerja sektor industri kecil dan rumah tangga, yang kemudian menyebabkan kelemahan-kelemahan lain seperti kelemahan dalam mengakses pasar, pengelolaan usaha yang tidak efisien dan profesional, ketertinggalan dalam teknologi produksi, kelemahan dalam memperoleh informasi pasar dan lain-lain. Untuk itu di masa mendatang pemerintah harus lebih sungguh-sungguh dalam melakukan kebijakan untuk meminimalkan kelemahan ini dengan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia industri kecil dan rumah tangga, antara lain melalui berbagai bimbingan dan pelatihan di bidang teknik produksi dan manajemen usaha yang disertai dengan kebijakan pendukungnya seperti, penyediaan pasar bagi produk industri kecil dan penyediaan perangkat peraturan-peraturan yang mendukung bagi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kecil, serta ditingkatkannya koordinasi yang baik dan terpadu antara instansi pembina, baik di tingkat pusat maupun daerah."

"Dalam strukur perekonomian nasional, usaha kecil merupakan komponen penting yang memiliki nilai strategis. Sesuai dengan amanat GBHN 1993, adalah suatu keharusan untuk membina dan mengembangkan usaha kecil. Salah satu upaya pembinaan terhadap usaha kecil dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan akuntansi bagi pengusaha kecil. Melalui penelitian ini, penulis ingin memperoleh gambaran tentang pengetahuan, sikap dan persepsi, serta penerapan pengusaha kecil terhadap akuntansi bagi usaha kecil. Kemudian berdasarkan data tersebut, penulis berharap dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana bentuk pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha kecil. Penelitian ini menggunakan metode telaah kepustakaan dan observasi lapangan. Untuk mengumpulkan data, penulis menyebarkan kuesioner baik melalui pos maupun mengantarkannya langsung kepada responden. Responden dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu responden yang pernah dan yang tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Balai Pelatihan Koperasi dan Pengusaha Kecil DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa pengusaha kecil memang membutuhkan pendidikan dan pelatihan akuntansi demi pengembangan usahanya. Semoga kenyataan ini dapat menggugah pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta, untuk terus berusaha mewujudkan suatu sistem pendidikan dan pelatihan akuntansi bagi usaha kecil yang terintegrasi dan mampu menunjang pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Indonesia."

"Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dan guna mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri, serta dapat berkembang menjadi usaha menengah salah satunya dilakukan dengan menggalakkan program "kemitraan". Diharapkan melalui kemitraan dapat secara cepat tercipta simbiosis mutualistik, sehingga kekurangan dan keterbatasan pengusaha kecil dapat teratasi, serta usaha kecil akan memperoleh berbagai manfaat dengan prinsip win-win solution.Dalam konteks ini akan dikaji mcngenai dampak pelaksanaan program kemitraan tersebut, di DKI Jakarta, dengan mengambil studi kasus di PIK Pulogadung - Jakarta Timur. Kajian dipusatkan pada dampak berbagai pola kemitraan yang dilaksanakan pada usaha kecil tersebut, khususnya usaha kecil furniture, garment dan kulit. Teridentifikasi ada 3 (tiga) pola kemitraan pada usaha kecil furniture, garment dan kulit tersebut, yaitu sub-contracting up-stream, sub-contracting partial dan keterkaitan operasional. Khusus pada usaha kecil garment juga dapat diidentifikasikan pola kemitraan keterkaitan dagang.Berdasarkan argumentasi tersebut sebelumnya, baik pada furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta, implementasi pola kemitraan SC-upstream memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih tinggi dalam memberikan dampak terhadap perkembangan UK tersebut, dibandingkan dengan pola SC-partial maupun PKO. Akan tetapi dalam hal perlu lebih dicermati bahwa, memang implementasi pola kemitraan SC-partial pada UK furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta relatif kurang fleksibel (cocok) dibandingkan dengan pola SC-up stream, akan tetapi pola SC-partial ini masih relatif membawa dampak yang bagus terhadap perkembangan UK tersebut. Karena pada dasarnya tingkat perbedaan yang ada hanya pada akses permodalan, dimana pada UK yang mengikuti pola kemitraan SC-partial lebih suka menggunakan penyertaan modal sendiri. Hal ini terjadi karena memang struktur permodalan mereka berada pada tingkat yang kuat.Sementara itu pada implementasi kemitraan PKO pada UK furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta, teridentifikasi memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pola SC-up stream dan SC-partial. Hal tersebut terjadi karena UK yang mengikuti kemitraan PKO ini tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) di hadapan pengusaha UM atau UB mitranya. Karena pada dasarnya UK yang mengikuti kemitraan PKO ini hanya berfungsi sebagai "tukang jahit". Karena hanya sebagai tukang jahit, maka pada kenyataannya yang terjadi UK yang bersangkutan hanya menjual "jasa tenaga kerja".Berdasarkan pada hasil penelitian, dan beberapa kesimpulan tersebut sebelumnya, mancatat bahwa pola kemitraan sub-contracting up-stream (SC-up steam) relatif paling cocok (fleksibel) diimplementasikan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta pada khususnya, dan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment pada umumnya. Karena usaha kecil yang mengikuti pola kemitraan SC-up stream ini memiliki keunggulan; (a) Memiliki bargaining position yang tinggi, (b) Tidak memiliki karakteristik sebagai sekedar tukang jahit (maklon), dan (c) Pola hubungan kemitraan pada SC-up stream tersebut mencerminkan pola hubungan kerjasama dagang murni (kerjasama pemasaran). Karena keunggulan tersebut maka usaha kecil relatif menjadi pemegang kebijakan tingkat harga, kapasitas, jenis, mode, hingga ke kualitas produk.Oleh karena itu hendaknya kebijakan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil di DKI Jakarta pada khususnya, dan usaha kecil pada umumnya, khususnya yang terkait dengan implementasi program kemitraan, hendaknya diarahkan pada pemilihan pola kemitraan SC-up stream tersebut. Akan tetapi syarat utama yang harus dipenuhi adalah, pihak pemegang kebijakan harus memberikan dukungan bantuan permodalan usaha yang cukup, misalnya dengan melepaskan kredit lunak dan membantu membukakan akses permodalan bagi usaha kecil furniture. Karena syarat utama usaha kecil dapat melakukan pola kemitraan SC-up stream ini harus memiliki dukungan kemampuan permodalan sendiri/mandiri yang kuat."