Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimana pengawas melakukan pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, dan apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut serta upaya mengatasinya.

---

Notary is known as one only public official which power by authority in producing a deed that is authentically constitute a trusted agent by public however unable releassed from its regulation rules, namely the Acts Number 30 of 2004 about Notary Official (formerly named official regulation contained within state gazette 1860 Number 3). As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply from him and also must be capable with responsibility in provide an authentically deed that applied to those community required it. The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon a supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating with controlling on all acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on Notary as public official, it was issued a new regulation that effective for all Notaries, namely the Acts No. 30 of 2004. By effective that Acts so the authority of State Court as Notary Supervisor named as the Supervision Assembly. In referring with the above matter there emerged a certain problem how an supervisor hold its control to those Notaries in doing their duties before and after effective the Acts No. 30 of 2004, problems during the supervision function and solutions for those."

"ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum merupakan suatu profesi yang kedudukannyasangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum salah satunya dibidang Perbankan yaitumembuat Akta Perjanjian Kredit yang melibatkan nasabah dan bank, sehinggaNotaris harus memiliki sikap yang profesional berdasarkan Pasal 16 ayat (1) hurufa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalammenjalankan Jabatannya Notaris berkewajiban: Bertindak Jujur, saksama,mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalamperbuatan hukum. Dalam kasus ini bentuk pelanggaran yang dilakukan olehNotaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-UndangJabatan Notaris, dimana Notaris menyerahkan agunan berupa Sertipikat hak Milikatas tanah kepada nasabah tanpa adanya konfirmasi dan persetujuan dari pihakbank terlebih dahulu. Sehingga pihak Bank merasa dirugikan sebagai pihak yangberitikad baik meminjamkan pinjaman, maka Bank melaporkan Notaris kepadaMajelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan memberikan sanksikepada Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridisnormative dengan tipologi yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisisdata yang bersifat kualitatif.

---

ABSTRACTAs a Notary Public Official whose position is a very important profession inhelping create legal certainty for the community. Notary service as general officerin banking is one of them made a deed of credit agreement involving the customerand the bank, so the notary must have a professional attitude under Article 16Paragrapah (1) letter a of Regulations number 30 year 2004 concerning the notary,in carrying out his post notary shall: Acting honestly, carefull, independent,impartial and safeguard the interest of parties involved in the legal action. In thiscase the violations is commited by the notary violations of Article 16 Paragraph(1) letter a notary law, notary where the right hand over collateral ceritificate tothe customer-owned land without the confirmation and approval of the bank inadvance. So the bank feels aggrieved party as the party acting in the good faithlend loans, the bank reports to the supervisory council of notary public who hasthe authority to give sanction to the notary. This study used a method with anormative juridical typology exploratory in nature and also method of qualitativedata analysis."

"Dibanding dengan profesi lainnya seperti pengacara, polisi, jaksa atau hakim, sebenarnya notaris merupakan suatu harapan bagi masyarakat mencari perlindungan kekuatan hukum dalam aktivitas perdata yang mereka lakukan sehari-hari seperti jual beli, hibah, wasiat dan lain-lain. Notaris sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) nomor 3 tahun 1860 adalah pejabat umum satu-satuya yang berwenang untuk membuat akta otentik. Di tangan notaris masyarakat mengharapkan suatu tindakan pencegahan (preventif) terhadap suatu masalah yang bisa muncul terutama dalam bidang hukum perdata. Dengan makin berkembangnya hukum, maka Notaris dituntut pula untuk mengikuti arus perkembangan yang begitu cepat. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut kecermatan dan ketelitian dalam menyusun suatu akta (perjanjian) yang dihadapkan padanya. Seperti profesi hukum lainnya maka jabatan notaris ini tidak lepas pula dari melakukan suatu tindakan yang salah dalam menjalankan jabatannya tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh notaris karena kekurang telitian dan kurang cermatnya dalam membuat suatu akta. Di pengadilan telah terjadi beberapa kasus dimana akhirnya akta yang dibuat notaris dibatalkan oleh hakim. Sebenarnya sejauh manakah kewajiban dan tanggung jawab notaris itu yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, maka penulis menuangkannya lebih terinci dalam skripsi ini."