Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru untuk senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat, termasuk ketentuan mengenai remisi. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bagi narapidana tindak pidana narkotika¬-psikotropika, korupsi, terorisme, dan kejahatan HAM berat, remisi diberikan setelah mereka menjalani sepertiga masa pidana dan berkelakuan baik. Hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yang tidak membedakan jenis tindak pidana.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana fungsi remisi dalam pembinaan narapidana tindak pidana narkotika-psikotropika, korupsi, terorisme dan kejahatan HAM berat dan mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam pemberian remisi bagi mereka.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berkaitan secara langsung dengan bidang remisi, registrasi dan statistik maupun narapidana tindak pidana narkotika¬p-sikotropika, korupsi, terorisme dan kejahatan HAM berat.Analisis penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika-psikotropika, korupsi, terorisme dan kejahatan HAM berat belum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Fungsi remisi maupun langkah-Iangkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah dan Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya sama seperti tindak pidana umum lainya dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.Untuk itu perlu direkomendasikan agar Pemerintah segera melakukan pengkajian untuk memberikan kejelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah maupun Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika-psikotropika, korupsi, terorisme dan kejahatan HAM berat.

---

ABSTRACT

This study aimed to determine whether Changes in evaluation system demands new norms in social life to always in track with development within society, including regulations about remission. Government passed Regulation Number 28/2006 about alteration to Government Regulation Number 3211999 about Conditions and Requirements of Inmates' Rights. For inmates granted with cases of drugs, corruption, terrorism and human rights violation, remission is granted after they have done one third of conviction time and recorded good behavior. This is different from the previous regulation which did not differentiate the nature of criminal cases.

This study is conducted to find how remission works inmates in drugs, corruption, terrorism and human rights violation cases, and various steps that need to be taken by Director General of Correction, Jakarta Regional Office of Law and Human Rights, and Correctional Institution of Class I Cipinang in granting remission for them.

This study is a descriptive analysis and categorized as qualitative research. Sources of information were obtained from interview with officers in Correctional Institution Class I Cipinang, Regional Officer of Law and Human Rights, and Director General of Correction who have direct access to area of remission, registration and statistic, as well as inmates with cases of drugs, corruption, terrorism and human rights violation.

This research also revealed that informants feel that remission for those inmates has not in accordance with government Regulation Number 2812006. Remission and other treatments conducted by Director General of Correction for those special inmates are basically the same as with other inmates, which is based on Government Regulation Number 3211999 about Conditions and Requirements of Inmates' Rights and Presidential Decree Number 174/1999 about Remission.

Therefore it is recommended that the government should do through examination to clarify Government regulation Number 28/2006 about alteration to Government Regulation Number 3211999 about Conditions and Requirements to give assurance to Director General of Correction, Regional Officer of Law and Human Rights and Correctional Institutional in granting remission for inmates with cases of drugs, corruption, terrorism and human rights violation."

"Pidana denda merupakan sanksi pidana yang tergolong tua. Beberapa negara dalam pelaksanaannya pada awalnya bersifat keperdataan, karena berhubungan dengan ganti kerugian. Pada perkembangan selanjutnya pidana denda tidak lagi berhubungan dengan ganti kerugian, melainkan menjadi sanksi pidana.Perkembangan teori pemidanaan mulai dari teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan mencari jawaban atas kebaradaan dan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan kepada pelaku kejahatan yang awalnya sebagai balasan atas tindak pidana yang telah dilakukan kemudian berkembang menjadi penjatuhan pidana, seyogyanya memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku kejahatan. Perkembangan teori pemidanaan ini kemudia.n menjadi penyebab berkembangnya pidana denda.Pada perkembangan, Di Indonesia Pidana denda semakin banyak dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, antara lain adalah pada kejahatan psikotropika dan narkotika. Akan tetapi, pencantuman ancaman pidana denda tersebut adalah untuk memperberat ancaman sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini karena ancaman pidana denda merupakan kumulatif dari ancaman sanksi pidana penjara, sehingqa dengan demikian penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika adalah pidana penjara dan pidana denda.Bukti lain pidana denda berkembang pesat di Indonesia adalah bahwa dalam rancangan KUHP juga banyak menggunakan ancaman pidana denda sebagai alternatif pemidanaan selain pidana penjara. Pengaturan mengenai pidana denda dalam rancangan KUHP mengatur ancaman pidana denda secara kategori, mengatur sistem penerapan sanksi pidana denda, mengatur batas waktu dan cara pembayaran denda, serta mengenai tindakan paksaan serta pedoman penjatuhan pidana denda. Pidana denda akan semakin sering diterapkan karena semakin dipandang sebagai sanksi pidana yang mampu memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu bukan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, melainkan untuk pencegahan, pembinaan dan penyelesaian konflik."

"In generally narcotic and phsycotropics can be said good subjects is natural or syntetycs able to give stimulant effects should be use. The problem will be arose when someone consumes them without prescription from the doctor; it means consumed more than needed. The addiction of narcotics and phsycotropics has been taken in law on Undang-undang No.5 tahun 1995 dan No. 7 Tahun 1997. Occuring both of the constitutions on above, it is not less the narcotic and phsycotropics addictions but make them to be increase. It can be looked up in all of the narcotics prisoners in indonesia. Those can be found on mass media, cause of the conditions, the writer interest to knowing how the process of the addiction of narcotic and phsycotropics has been done. So he has been done the research to three of narcotic prisoners to know them how they are addicted to narcotic and phsycotropics. The research has been done by qualitative method and interview to set many data. The interview had been taken to SP, TR and DS. The research of research is showed many conditions that is influence and be the criminogetics factor of the narcotic and phsycotropics adductions. From the three prisioners can be know that the process should be take on many factors such as social environment, economics and friendship."

"ABSTRAKPenggunaan narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan berbagaidampak buruk secara psikologis baik intra maupun interpersonal,penurunan kualitas kesehatan tubuh dan pelanggaran hukum. Meskipundapat menimbulkan berbagai dampak buruk akan tetapi sejak tahun 1998terjadi peningkatan jumlah pengguna narkotika dan psikotropika yangcukup besar di Indonesia Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 500.000sampai 1.350.000 penderita ketergantungan narkotika dan psikotropika diIndonesia.Salah satu variabel psikologis yang penting dalam penggunaan narkotikadan psikotropika adalah motivasi. Berdasarkan hasil penelitian Sucahya,Siagian dan Sari (2001) tentang motivasi awal penggunaan narkotika danpsikotropika serta teori proses berlawanan yang dikemukakan Solomon danCorbitt (dalam Franken, 1982) terlihat adanya perubahan antara motivasiawal penggunaan narkotika dan psikotropika dan motivasi yang membuatseseorang mempertahankan perilaku penggunaan narkotika danpsikotropika. Allport (1961) menamakan perubahan motivasi awal yangmendorong dimulainya perilaku dan motivasi yang mempertahankanperilaku sebagai otonomi fungsional (functional autonomy). MenurutAllport perilaku ketergantungan narkotika dan psikotropika termasuk dalamotonomi fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsiproses otonomi fungsional pada penderita ketergantungan narkotika.Penelitian ini dilakukan terhadap empat orang penderita ketergantungannarkotika dan psikotropika. Pendekatan penelitian yang digunakan adalahpendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalahstudi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam karena penelitian ini ingin mengetahui proses pengalamansubyektif individu yang tidak dapat diketahui dan dipahami tanpapengungkapan secara verbal dari individu tersebut. Untuk melengkapi datahasil wawancara dilakukan observasi terhadap subyek dan prosesberlangsungnya wawancara.Merujuk pada kata proses dalam tujuan penelitian ini maka deskripsimotivasi penggunaan narkotika dan psikotropika dilakukan pada tahaptahappenggunaan narkotika yang dikemukakan oleh Pagliaro dan Pagliaro(1996) yang terdiri dari tahap penggunaan awal, penggunaan sosial,penggunaan tetap, penyalahgunaan dan penggunaan kompulsif.Pada tahap penggunaan awal para subyek menggunakan ganja atau pil BKuntuk sesuatu diluar efek langsung zat itu sendiri seperti penerimaan teman,memuaskan rasa ingin tahu atau menarik perhatian orang tua akan tetapiketika para pengguna sudah merasakan intoksikasi maka motivasi merekauntuk kembali menggunakan ganja, pil BK atau ineks pada tahappenggunaan sosial, penggunaan tetap dan penyalahgunaan adalah keinginanuntuk merasakan kembali intoksikasi. Pada tahap penggunaan tetap mulaimuncul ketergantungan secara psikologis sehingga intensitas keinginanuntuk merasakan intoksikasi kembali meningkat. Para subyek tidak hanyamengalami peningkatan dosis tapi juga perubahan zat yang digunakan.Ketika para subyek rutin menggunakan shabu atau heroin maka merekapun mengalami gejala putus obat yang menyakitkan. Akhirnya, motivasipenggunaan narkotika dan psikotropika pun berubah menjadi keinginanuntuk menghilangkan gejala putus obat. Motivasi inilah yang mendorongpara subyek penelitian untuk menggunakan heroin secara kompulsif padasaat wawancara dilakukan. Eratnya perubahan motivasi penggunaannarkotika dan psikotropika dengan pengaruh narkotika dan psikotropikaberupa intoksikasi, toleransi dan gejala putus obat membuat otonomifungsional pada penderita ketergantungan narkotika dan psikotropikatermasuk dalam otonomi fungsional perseveratif.Selain besarnya peran faktor fisiologis pada proses otonomi fungsional padapenderita ketergantungan narkotika dan psikotropika, Allport (1961) jugamenyatakan bahwa aspek psikologis memegang peranan penting karenapara penderita ketergantungan narkotika dan psikotropika sering kalimengembangkan sub sistem kepribadian untuk menyelesaikan masalahmereka dengan kembali menggunakan narkotika dan psikotropikaPentingnya aspek psikologis ini dalam riwayat ketergantungan narkotikapara subyek tampak ketika mereka kembali menggunakan narkotika danpsikotropika setelah selama beberapa waktu meninggalkannya dan tidaklagi mengalami gejala putus obat. Saat itu mereka kembali menggunakannarkotika dan psikotropika karena adanya keinginan yang sangat kuat untukkembali merasakan kenikmatan intoksikasi. Sehubungan dengan hasil penelitian ini disarankan agar informasi tentangpenggunaan narkotika dan psikotropika serta ketrampilan sosial untukmenolak ajakan penggunaan narkotika dan psikotropika diberikan disekolah sejak pendidikan dasar sebagai salah satu upaya pencegahanpenggunaan narkotika dan psikotropika Bagi individu yang telahmenggunakan narkotika dan psikotropika diperlukan terapi untuk mengatasigejala putus obat serta pembekalan pengetahuan dan ketrampilan dalammengatasi ketergantungan psikologis dan mengatasi masalah tanpa bantuannarkotika dan psikotropika.Untuk penelitian pada penderita narkotika dan psikotropika selanjutnyadisarankan untuk memperhatikan kondisi fisik dan psikologis para subyeksehubungan dengan intoksikasi dan gejala putus obat yang mereka alami.Hal ini penting untuk meningkatkan keakuratan dan kedalaman data yangdidapatkan. Penggunaan narkotika dan psikotropika selama bertahun-tahundapat menurunkan kemampuan kognitif sehingga pertanyaan perludisampaikan secaras sederhana dan jika perlu dapat diulang-ulang agarsubyek penelitian memahami maksud pertanyaan."