Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenegakan hukum pidana baik didasarkan pada teori pemidanan dan tujuan pemidanaan serta sistem penegakan hukum pidana melalui Sistem Peradilan Pidana penjatuhan pidana lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pelaku, dengan kata lain, tujuan pemidanaan hanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku dari pelaku kejahatan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan kepentingan korban kurang diperhatikan. Perkembangan global tentang pemidanaan memunculkan konsep Restorative justice yang dianggap memperhatikan kepentingan korban dan pelaku.Salah satu perwujudan dari Restorative Justice adalah dengan melakukam mediasi penal. Dalam mediasi penal pihak pelaku dan korban dipertemukan untuk membicarakan kepentingan-kepentingan mereka dengan bantuan seorang mediator. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris berupa studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman, dan juga melakukan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek mediasi penal telah diterapkan oleh masyarakat melalui hukum adat dan aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun dalam pemerikasaan di Pengadilan dalam perkara , meskipun Hukum acara pidana tidak mengatur tentang perihal tersebut, kecuali dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang akan berlaku 2 Tahun kemudian berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Berdasarkan maraknya praktek mediasi penal dalam masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum menjadikan mediasi penal suatu kebutuhan sebagai alternative penyelesaian perkara pidana. Perlunya mediasi penal sebagai alternative penyelesaian perkara pidana di Indonesia membuka peluang untuk diaturnya mediasi penal dalam hukum Indonesia khususnya menjadi bagian dari hukum acara pidana. Kebijakan pengaturan mediasi penal pada masa mendatang dalam hukum acara pidana dapat dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai tahap penyidikan, penuntutan maupun oleh Hakim di persidangan serta member peluang untuk melegitimasi mediasi penal yang terjadi dalam masyarakat seperti hukum adat agar mempunyai kepastian hukum.

---

ABSTRACTEnforcement of the criminal law is based on the theory of punishment and sentencing objectives, and criminal law enforcement system through the Criminal Justice System sentences more devoted to the interests of offender, in other words, the purpose of punishment is only intended to change the behavior of offenders, so as not to repeat his actions, while the interests of the victim less attention. Global developments gave rise to the concept of punishment Restorative justice that is considered the interests of victims and offender . The way to create the Restorative Justice is by doing the penal mediation. In penal mediation the offender and the victim met to discuss their interests with the help of a mediator. The study was conducted using empirical legal research methods such as literature study that examined the documents in the form of literature books, regulations and guidelines, as well as interviews with sources. The results showed that penal mediation practice has been adopted by the community through customary law and law enforcement officers from the level of the investigation, the prosecution and the examination in the court case, although the criminal law does not regulate on the subject, except in the case of offenses committed by children who will be valid 2 years later by Law No. 11 Year 2012 concerning the juvenile justice system. Based on penal mediation rampant in society as well as by law enforcement officials to make mediation a requirement as an alternative penal settlement of criminal cases. The need for penal mediation as an alternative to criminal settlement in Indonesia opening up opportunities for the regulation of mediation in penal law in Indonesia, especially being part of the criminal law. Policy settings in the future penal mediation in criminal procedure can be done at any level of scrutiny from the stage of investigation, prosecution and trial by judge and member the opportunity to legitimize the penal mediation that occurred in the community such as customary law in order to have legal certainty."

"ABSTRAKPerkembangan yang menarik di Indonesia saat ini adalah banyaknyaperundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Undang-undangadministrasi seperti perbankan, lingkungan hidup, dan lain-lain mengandungpidana yang sangat berat, yang mestinya khusus untuk rumusan deliknya dibuatundang-undang pidana tersendiri.Hukum pidana dalam perkembangannyaternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur danmenertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pencantumanbab tentang ketentuan sanksi pidana tersebut bagi beberapa kalanganmenimbulkan keresahan karena dikhawatirkan akan menimbulkanoverkriminalisasi. Kekhawatiran ini dikarenakan tidak adanya kebijakankriminalisasi yang jelas yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang.Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakan kedudukanadministrative penal law di Indonesia dalam kerangka kebijakan kriminal,bagaimanakah kebijakan formulasi pemidanaan yang ada di dalamadministrative penal law di Indonesia, dan upaya apa yang dapat dilakukanuntuk mencegah overkriminalisasi dalam administrative penal law. Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwapenggunaan sanksi pidana di dalam undang-undang yang bersifat administratifmasih merupakan pilihan utama. Pola pemidaan yang terdapat dalam berbagaadministrative penal law, ternyata tidak memiliki keseragaman pola pemidanaan.Pidana penjara ternyata masih menjadi pilihan utama dalam pengenaan sanksi didalam hukum administrasi. Perlu diupayakan re-evaluasi pada tahap formulasisehingga tidak terjadi overkriminalisasi di dalam undang-undang yang bersifatadministrasi.

---

ABSTRACTCurrently, there is an interesting phenomena in Indonesia.There are somany administrative law containing criminal sanctions. Administrative law suchas banking law, environmental law, and others contain many criminal sanctions,which suppose to be regulated specially. Criminal law used as a tool to controland regulate the society by the laws. Some of the expert thought that the use ofcriminal sanction in the administrative penal law, for some reasons can makeovercriminalization condition. Overcriminalization can arise because theregulator (government and legislative) do not have no one clear criminal policy.This researchobliged to answer the research questions such as how is theposition of administrative penal law in frame of criminal policy, how is the penalformulation in the administrative penal law in Indonesia, and what efforts can bedone to prevent overcriminalization in administrative penal law. This is anormative juridical research.Based on the research, the use of criminal sanctionin the administrative penal law is still the main choice for the regulator. There isno specific pena formulation that used in the administrative penal law. Theprison sanction still become the main choice in admnistrative penal law. By theconditions, we need to re-evaluate the formulation step in order to preventovercriminalization. The formulation step is a strategic step in criminalize or nota conduct."

"Proses pelayanan peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang di pengadilan dan pemasyarakatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun kemudian, berbagai permasalahan kemudian muncul, mayotitas adalah berkaitan dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses peradilan pidana tersebut. Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan publik mempunyai peran dalam melakukan pencegahan dan pemeriksaan atas dugaan Maladministrasi yang terjadi dalam proses peradilan pidana tersebut, Maladministrasi tersebut juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik pada proses peradilan pidana dilakukan oleh pengawas internal seperti Inspektorat, Jaksa Agung Muda Pengawasan maupun Hakim Pengawas. Pengawasan eksternal kemudian dilakukan juga oleh beberapa instasni seperti Ombudsman. Namun kemudian, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman tentu tersebut pada aspek administrasi atau formil peradilan. Hal tersebut dikarenakan, dalam hukum materiil pada proses pemeriksaan pidana menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaan kewenangan pengawasannya, Ombudsman juga memiliki kendala seperti sifat hasil pemeriksaan akhir Ombudsman yaitu saran perbaikan, tindakan korektif atau rekomendasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh instansi yang dilaporkan.

---

The process of criminal justice services starting from the process of investigation, investigation, prosecution, trial in court and correctional institutions has been regulated in statutory regulations. However, later, various problems then emerged, the majority of which were related to implementation that was not under the laws and regulations governing the criminal justice process. The Ombudsman as supervisor of public administration has a role in preventing and examining alleged maladministration that occurred in the criminal justice process, this maladministration also has the potential to cause human rights violations. Based on the results of the research, supervision in the process of providing public services in the criminal justice process is carried out by internal supervisors such as the Inspectorate, Deputy Attorney General for Supervision, and Supervisory Judges. External supervision is also carried out by several agencies such as the Ombudsman. But then, the supervision carried out by the Ombudsman is certainly on the administrative or formal aspects of the judiciary. This is because, in material law, the criminal examination process is the authority of law enforcement officials. In carrying out its supervisory authority, the Ombudsman also has obstacles such as the nature of the results of the Ombudsman's final inspection, namely suggestions for improvement, corrective action, or recommendations that have not been fully implemented by the agency reported."

"Penelitian ini membahas keadaan yang memberatkan dalam putusan pemidanaan, khususnya tentang pertimbangan yuridis dari fakta yang tersajikan. Studi ini menegaskan adanya permasalahan Hakim pidana untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan. Penelitian menggunakan metode doktrinal dengan melakukan analisis putusan dari lima putusan PID.SUS.ITE yang disyaratkan. Agar menjawab penelitian ini, analisis putusan fokus pada reaksi masyarakat yang diintepretasikan Hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulisan keadaan yang memberatkan tidak konsisten dan memerlukan pengaturan lebih lanjut. Penelitian ini mengusulkan pedoman bagi hakim untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan keadaan yang memberatkan dalam putusan pengadilan yang mendatang.

---

The thesis discusses the topic of aggravating circumstances within criminal judgments, particularly regarding behind judges’s judicial reasoning based on the presented facts. The study emphasizes the problems from criminal judges into considering aggravating circumstances. The research uses doctrinal method by analyzing judicial decisions from five required electronic criminal cases. The analysis centers on evidence of public's reaction which explains the judges aggravating circumstances. Research shows that the application of aggravating circumstances are inconsistent and requires further regulation. Writer suggest a set of guidelines for judges to improve clarity and consistency in the application of aggravating circumstances in the upcoming court decisions."

"ABSTRAKMediasi tidak lagi hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di ranah perdata, melainkan dalam perkembangannya dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana tertentu. Mediasi sebagai alternatif model penyelesaian perkara pidana ini dikenal dengan istilah mediasi penal. Indonesia telah mengimplementasikan konsep mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni melalui Diversi dan dalam penanganan perkara-perkara pidana tertentu di tingkat penyidikan oleh aparat kepolisian. Namun demikian, masyarakat hukum adat di beberapa daerah di Indonesia pada dasarnya juga telah menerapkan konsep mediasi penal sejak lama, Aceh menjadi salah satunya. Tinjauan Yuridis dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana mekanisme dan kedudukan mediasi penal di Aceh dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta kekuatan hukum hasil mediasi penal yang dijalankan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal yang dijalankan di Aceh terintegrasi di dalam Peradilan Adatnya yang berasaskan musyawarah damai sesuai ajaran Islam, dimana Peradilan Adat ini merupakan tahap pendahuluan bagi penyelesaian perkara pidana tertentu. Apabila telah diupayakan penyelesaian di dalam Peradilan Adat namun tidak berhasil, maka pihak-pihak terkait dapat membawanya ke jalur Peradilan Formal Negara. Putusan yang dihasilkan oleh Peradilan Adat di Aceh memiliki kekuatan hukum yang mengikat langsung bagi para pihak yang telah menyatakan secara tegas menerima putusan tersebut.

---

ABSTRACTMediation is no longer used only for civil cases settlement, but has now been used for particular criminal cases settlement as well. Mediation as the alternative model of criminal cases settlement is known as penal mediation. Indonesia has implemented the concept of penal mediation in Juvenile Criminal Justice System through Diversion and in the dealing of particular criminal cases at the level of investigation by police officers. However, indigenous people in several areas in Indonesia basically have also implemented the concept of penal mediation since quite a long time, Aceh is one of them. Juridical review in this research is focused on how the mechanism and the position of penal mediation in Aceh in Indonesian Criminal Justice System are, also the legal force of the implementation of penal mediation in Aceh. This is a normative legal research which is conducted through literature and desk study. The results of this research show that the implementation of penal mediation in Aceh is integrated in their Customary Justice which is based on the principle of peaceful deliberation according to the teaching of Islam, where the Customary Justice they have is a preliminary stage for particular criminal cases settlement. If a settlement had been attempted through the Customary Justice but was unsuccessful, then the related parties could bring their cases for settlement through the Formal Justice. The decisions made by the Customary Justice in Aceh have a direct legal binding for the parties who have expressed their acceptance of the decisions explicitly."