Hasil Pencarian

Ditemukan 16604 dokumen yang sesuai dengan query

Nasir, Jamal J.

The status of women under islamic law and under modern Islamic legislation

London: Graham & Trotman, 1994

297.013 NAS s

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

Muneeza, Aishath

Islamic banking under the Malaysia law

Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2011

332.1 AIS i

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

Ali, Shaheen Sardar

Modern challenges to Islamic law

""The diversity of interpretation within Islamic legal traditions can be challenging for those working within this field of study. Using a distinctly contextual approach, this book addresses such challenges by combining theoretical perspectives on Islamic law with insight into how local understandings impact on the application of law in Muslim daily life. Engaging with topics as diverse as Islamic constitutionalism, Islamic finance, human rights and internet fatawa, Shaheen Sardar Ali provides an invaluable resource for scholars, students and practitioners alike by exploring exactly constitutes Islamic law in the contemporary world. Useful examples, case studies, a glossary of terms and the author's personal reflections accompany traditional academic critique, and together offer the reader a unique and discerning discussion of Islamic law in practice"--Back cover."

Cambridge: Cambridge University Press, 2016

340.59 ALI m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Cecep Lukman Yasin, Raden

Compilation of Islamic law : a socio-political study of the legislation of Islamic law in the New Order period

Malang: UIN-Malang Press, 2009

340.59 CEC c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dewi Octaria

Status hukum dan kedudukan anak hasil perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan = Status and position on the law of the children who concieved from under age marriage according to Islamic marriage law and state regulation number 1 year 1974 about marriage

"Tesis ini membahas tentang status dan kedudukan seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dilakukan di bawah umur dan akibatnya yang sedang marak terjadi di Indonesia dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Status dan kedudukan yang dibahas dalam tesis ini adalah status dan kedudukan sang anak di mata hukum akibat perkawinan di bawah umur yang dilakukan orang tuanya terhadap nasib sang anak di mata hukum negara. Permasalahan pokok dalam tesis ini adalah bagaimana status perkawinan yang dilakukan di bawah umur di mata hukum negara. Tesis ini juga membahas tentang status dan kedudukan sang anak hasil perkawinan di bawah umur di mata hukum negara serta dampak perkawinan di bawah umur terhadap sang pelaku, anak dan masyarakat sekitarnya. Metode yang digunakan oleh penulis ialah yuridis normatif, yaitu dengan cara membaca, membahas dan menelaah bahan-bahan literatur yang digunakan sebagai acuan dan kemudian dicocokkan dan dianalisa sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah umur tergolong ke dalam perkawinan yang tidak sah di mata hukum karena tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan yang ditentukan oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Hukum Islam, ada dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa perkawinan itu sah dan pandangan yang menyatakan sebaliknya. Status dan kedudukan sang anak menurut UU Perkawinan adalah anak tidak sah dan tidak berhak mewaris dari ayahnya. Begitu pun menurut Pasal 100 KHI yang menyatakan sang anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan sang ibu yang melahirkan. Menyikapi permasalahan di atas, penulis berpendapat bahwa semua perkawinan yang dilakukan di bawah, apabila sudah terlanjur dilakukan, sebaiknya segera disahkan menurut hukum yang berlaku. Penulis juga menyarankan agar masyarakat tidak melakukan perkawinan di bawah umur maupun perkawinan di bawah tangan karena hal tersebut sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dihasilkan di mata hukum negara.

This thesis discuss about children's status and position according to marriage act number 1/1974, especially the one who conceived from under age marriage which is common practice in Indonesia. This thesis' discussion points on the children's status and position on the law and also discuss about the children?s future according to the state's law. Problem in this thesis is how under aged marriage status is according to state's law. This thesis also discussed about children's position and status according to state's law and the underage marriage's impacts on the subject, children and surrounding environment. Writer is using a juridical normative method by reading, discussing, and researching the literature which is used as basis and then matched and analyzed according to the discussed problem.
The result of this thesis shows that under aged marriage is illegal according to marriage act number 1/1974. But in the Islamic marriage law, there are two opinions which are contrary. The children's status and position due to marriage law number 1/1974 is unlawful children and therefore have no right to inherit from his father. Due to Islamic marriage law, the children conceived from under aged marriage only legally connected to their biological mother. To solve that problems, writer's suggestion is that the subject of the under aged marriage, if have been done, should be legalize according to the state's law. Writer also suggests that the people should have not considered doing under age married neither unlawful marriage, because the law impact is too degrading for woman and also the children conceived from that marriage."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26159

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Lazareff, Serge

Status of military forces under current international law / Serge Lazareff

Leyden: A.W.Sitjhoff, 1971

341.722 LAZ s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nur Farihani

Wilayah Persia di bawah kekuasaan Islam = Persian territories under Islamic rule

"Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid. Islam masuk ke Persia pada tahun 644 M dan masyarakat yang semula beragama Zoroaster berpindah keyakinan menjadi Islam. Penulisan jurnal ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai Islam menguasai wilayah Persia, kondisi Persia sebelum masuknya Islam, proses masuknya Islam ke Persia, dan wilayah mana saja yang dikuasai Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari beberapa narasumber dosen terkait, beberapa buku dan jurnal terkait, serta beberapa halaman website yang memuat materi yang saya bahas. Ahmad al-Santanawi mengungkapkan bahwa masuknya Islam ke Persia diawali dengan penunjukkan kota Isfahan sebagai ibukota kerajaan Safawi. Kota ini merupakan gabungan dari dua kota sebelumnya, yakni Jayy dan Yahudiyyah yang didirikan oleh Yazdagird I atas anjuran istrinya yang beragama Yahudi. Setelah Kerajaan Mongol sempat menguasai Persia selama 3 abad. Sampai Islam datang di Persia dan mencapai kegemilangan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.

Islam took over Mesopotamia and part of Persian Sassanid dynasty. Islam came to Persia in the year 644 AD and the people who originally believe in Zoroastrian religion has converted to Islam. Writing this journal, in order to examine more deeply about Islam has dominate the Persian region, condition of Persia before the advent of Islam, arrival of Islam to Persia, and which areas are dominated by Islam. This research used literature review conducted by comparing information from several sources associated professor, several related books and journals, as well as several pages of articles that contain material that I discuss. Ahmad alSantanawi revealed that the entry of Islam into Persia beginning with the appointment of Isfahan as the capital city of the Safavid kingdom. This city is a combination of the previous cities, namely Jayy and Yahudiyyah established by Yazdagird I at the instigation of his wife who is Jewish. After the Mongol Empire had invaded Persia during the third century, until Islam came in Persia and reached the glories of the reign of Caliph Umar bin Khattab. "

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2016

MK-Pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Bareyn Mochaddin

Status uang santunan Asuransi Jiwa Syariah dalam hukum kewarisan islam = The status of sum insured islamic life insurance in islamic inheritance law

"[ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai pertentangan antara ketentuan dalam asuransi

syariah tentang penerima manfaat asuransi jiwa syariah dengan ketentuan pembagian

waris dalam hukum waris Islam. Dalam asuransi jwa syariah, penerima manfaat uang

santunan asuransi jiwa bila tertanggung meninggal telah ditunjuk sebelumnya dan

tercantum dalam polis, sedangkan ketentuan waris Islam menyatakan pembagian

harta dari seseorang yang telah meninggal telah diatur di dalam al-Qur’an dan al-

Hadits. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif tentang asuransi jiwa syariah

dan hukum waris islam, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah melalui penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa polis asuransi jiwa syariah dapat dinilai

sebagai wasiat sehingga uang santunan asuransi jiwa syariah menjadi milik penerima

manfaat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan wasiat dalam KHI. Kedudukan

hukum ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi jwa syariah tetaplah

sebagai ahli waris yang memiliki hak waris sehingga bila polis asuransi jiwa syariah

tidak sesuai dengan ketentuan dalam KHI, ahli waris tersebut berhak atas uang

santunan. Dengan ketentuan yang ada saat ini mengenai asuransi jiwa syariah,

pemberian asuransi kepada penerima manfaat meski menggangu hak ahli waris lain

adalah terpenuhinya prestasi dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun kecuali

dosa di mata Allah SWT.

Ketentuan mengenai asuransi jiwa syariah saat ini masih belum sesuai dengan

ketentuan hukum waris Islam, sedangkan waris merupakan hak bagi umat Islam yang

dilindungi oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, karena uang

santunan asuransi jiwa syariah berkaitan dengan kematian seseorang dan

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bagi umat Islam

di Indonesia wajib melakukan pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam.

Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya membuat Undang-Undang khusus mengenai

Asuransi Syariah yang disesuaikan dengan hukum Islam lainnya, khususnya hukum

waris Islam. Meski belum ada peraturan mengenai asuransi syariah ini, kontrak

asuransi syariah yang sesuai dengan hukum Islam masih bisa dibuat karena hukum

perjanjian di Indonesia mengenai asas kebebasan berkontrak, maka perusahaan

asuransi dan nasabah asuransi jiwa syariah bisa membuat kontrak asuransi yang

isinya sesuai dengan syariah.

ABSTRACT

This thesis discusses the conflict between determination of the beneficiaries of

islamic life insurance and the distribution of property in Islamic law of inheritance. In

the islamic life insurance, the beneficiary of islamic life insurance compensation

money when the insured dies has been appointed earlier and listed in the policy, while

the provisions of Islamic inheritance declare the division of property of someone who

has died has been set up in the al-Quran and al-Hadith. This research is a normative

law on life islamic insurance and Islamic inheritance law, and data collection tools

used in this research is through literature research.

The results showed that islamic life insurance policy can be assessed as a

testament. So the islamic life insurance compensation money belongs to the

beneficiaries, as long as not contrary to the provisions of a will in KHI. The legal

position of heirs who are not listed in the policy of islamic life insurance remains as

an heir who has the right of inheritance so that when the policy of islamic life

insurance is not in accordance with the provisions of KHI, these heirs shall be entitled

to compensation. With the existing provisions regarding islamic life insurance,

providing insurance to beneficiaries despite another heir is the fulfillment of

achievement and not cause any legal consequences except sin in the Eyes of Allah.

Provisions concerning islamic life insurance is still not in accordance with the

provisions of Islamic law. Meanwhile, inheritance is the right of Muslims who are

protected by article 29 of the Constitution of 1945. In addition, because the

compensation money islamic life insurance related to the death of a person and as

mandated by Law No. 3 of 2006 concerning Amendment to Act Number 7 1989

Religious Courts for Muslims in Indonesia are required to conduct the division of

inheritance based on Islamic law. Therefore, the government should create a specific

law regarding Takaful adapted to Islamic law, in particular the Islamic inheritance

law. Although there is no regulation regarding this Islamic insurance, Takaful

contract in accordance with Islamic law can still be made because of the law of

contract in Indonesia on the principle of freedom of contract, the insurance company

and the customer can make an islamic life insurance contract whose contents in

accordance with sharia, This thesis discusses the conflict between determination of the beneficiaries of