Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam suasana politik dewasa ini, terdapat suatu pertentangan antara pusat dan daerah, maka mungkin sekali istilah-istilah pers ibukota dan pers daerah akan dirasakan sebagai yang mengandung emosi, bukan dengan maksud untuk menilai, seakan-akan pers ibukota lebih hebat daripada pers daerah.Sebuah buku yang membicarakan sebuah usaha untuk mengadakan pembagian didalam Pers Indonesia menurut penyebarannya. Buku ini akan menjawan pertanyaan tentang adakah persaingan antara pers ibukota dengan pers daerah, maslah yang dihadapi oleh pers daerah."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pers dengan Lembaga Legislatif. Bagaimana pers sebagai salah media komunikasi massa dalam era reformasi ini melakukan fungsi kontrol atas DPR-RI Bagaimana tanggapan DPR-RI terhadap pers, dan bagaimana pengelolaan manajemen Humas Sekretarait Jenderal DPR RI sebagai mediator antara pers dan DPR-RI.Kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah bahwa pers sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki fungsi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers ini sangat terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan termasuk DPR-RI. Pers dan DPR adalah merupakan sub sistem dari sistem politik, sehingga Dinamika hubungan kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Reformasi telah mengubah wajah demokrasi Indonesia termasuk Pers dan DPR. Pers lebih bebas dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya sementara itu hubungan antar lembaga tinggi negara lebih ditengarai adanya parliament heavy. Adanya penguatan fungsi dua lembaga tersebut menyebabkan kedua hubungan menjadi menarik untuk diamati.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Wawawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari anggota DPR-RI, kelompok pers dan kelompok masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pers di era reformasi diwarnai dengan semangat kebebasan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan perkembangan demokrasi. Pers Indonesia saat ini sedang mencari jati diri. Hal ini menyebabkan pers tidak mudah untuk diatur oleh siapapun, termasuk dewan. Saat ini belum jelas bentuk pers Indonesia.Selain itu, Pers Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan pemerintah dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya merasa bahwa saat ini tidak ada suatu institusi yang dapat mengontrol pers. sehingga pers Indonesia saat ini merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pers di era reformasi ini lebih suka menyerang siapa saja, hanya mengambil segi-segi negatif dari Dewan, dan tidak menempatkan isu tidak secara prosposional. Namun fungsi kontrol pers terhadap DPR-.RI dirasakan belum effektif. Hal ini disebabkan karena DPR di dalam era reformasi ini juga memiliki kekuasaan yang luar biasa.Ristriksi politik yang mempengaruhi kehidupan pers, di era reformasi ini relatif sudah tidak dirasakan oleh pers. Namun Penyelesaian sengketa masyarakat dengan pers melalui lembaga peradilan yang mengacu pada KUHP, dirasakan sangat merugikan pers. Sementara ristriksi ekonomi yang berupa pertimbangan bisnis perusahaan pers mempengaruhi kebijakan redaksi.Peran Bagian Pemberitaan dan Penerbitan (Humas) DPR RI dirasakan belum mampu membantu meningkatkan citra positif DPR-RI. Hal ini disebabkan karena kurang terbangunnya hubungan yang baik antara wartawan yang ada di DPR dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Selain itu masih rendahnya kreatifitas Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dalam membangun citra, lambannya kinerja staf karena mental pegawai masih diwarnai sebagai seorang birokrat, jumlah personil yang terbatas, kurang jelasnya otoritas kewenangan, serta anggaran yang belum memadai.x + 108 halaman + LampiranDaftar Pustaka : 30 buku (Tahun 1971 s.d. 2003) + 2 Artikel."

"ABSTRAKSuratkabar daerah sebagai salah satu media komunikasi peran utama sebagai media penyebaran berita massa meini liki ke daerah dimana dia bersirkulasi. Penelitian ini memaparkan tentang profil berita dalam halaman pertama suratkabar daerah Waspada, Pikiran Rakyat, Januari, 7 pembangunan Bali Post dan Banjarmasin Pcst, tanggal 13 5 Maret, 24 April, i Mei, 9 Juni, 16 Juli, 24 Agustus, 1 September, 2 Oktober, 21 November, dan 15 Desember, semuanya Februari, dalam tahun 1990. Dalam analisis skripsi ini diteliti tentang profil berita pembangunan yang meliputi persoalan kualitas berdasarkan ukuran mutu kriteria peliputan berita pembangunan. Dan pada bagian lain dipaparkan penyelidikan trend pers daerah melalui kategorisasi isi berita menurut sektor pembangunan, sumber berita pembangunan, nara sumber berita pembangunan, dan lokasi event berita pembangunan. Dengan menggunakan metode analisis isi, diperoleh profil berita pembangunan empat suratkabar daerah yang diteliti di simpulkan: Pers Daerah dalam peliputan berita pembangunannya masih sangat lemah dari segi kualitas. Sektor pembangunan yang pembangunan ekonomi, kemudian disusul dengar, sektor diliput secara menonjol adalah sektor pembangunan politik/diplomasi dan lingkunqan hidup. Dan berdasarkan data yang diperoleh, tampak kantor berita Antara cukup besar dalam membantu suratkabar daerah diluar dari liputan wartawannya bahwa peranan menyediakan berita-beri tanyai, sendiri. Melalui analisis isi ini pula didapat bahwa nara sumber berita pembangunan masih dominan pada pejabat pemerintah. Sebagai pertanda bahwa state oriented masih tampak menonjol d i lingkungan pers daerah. Sekaligus memperkuat anggapan terhadap pers Indonesia yang umumnya bercirikan terlalu banyak mengacu pada pejabat pemerintah. Sedangkan lokasi event berita pembangunan yang menonjol adalah lokasi di wilayah Jakarta. Sehingga terjad.i konsentrasi peliputan hanya ada di pusat, bukan di daerah. Hasil penelitian ini mendukung berbagai pendapat atau pemikiran yang sering timbul pada diskusi-diskusi ihwal pers pembangunan dan pers daerah, yaitu mengenai kuahnya kualitas berita pembangunan, dominannya liputan sektor ekonomi, dominannya nara sumber pejabat pemerintah, dan kesenjangan antara lokasi event berita pembangunan antara pusat, dan daerah."

"Hubungan Indonesia - Australia sejak masa kemerdekaan Indonesia sampai saat ini selalu mengalami pasang surut. Ditambah lagi ketika Timor Timur bergabung dengan Indonesia, Australia melihatnya sebagai perwujudan nafsu ekspansionisme dari Indonesia. Pers-pun banyak memberikan liputan berita yang bernada negatif tentang Indonesia. Apalagi ketika lima wartawan Australia tewas pada pertemuan di Balibo Sejak itu liputan pars selalu menyudutkan posisi Indonesia. Peran Pers dalam memberikan input bagi para pengambil kebijakan di Australia sangatlah besar, terutama berkaitan dengan masalah Indonesia. Dalam melihat sejauh mana Faktor Pers Dalam Politik Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia Dalam kasus Timor Timur Pasca Jajak Pendapat, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana liputan pers Australia tentang masalah Timor Timur pasca jajak pendapat ? 2). Bagaimana pengaruh liputan pers tersebut pada kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Indonesia ? Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana pandangan pers Australia terhadap kasus Timor Timur pasca jajak pendapat, dan menjelaskan bahwa pers memiliki pesan dalam Hubungan Intemasional serta memaparkan peranan pers dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah model aktor rasional yang di ajukan oleh Graham Allison, proses pembuatan kebijakan luar negeri Australia dari Mediansky serta pendapat Cohen bahwa pers juga mempengaruhi kebijakan luar negeri dari input-input yang di terima oleh para pengambil kebijakan. Adapun metode yang di pakai dalam tesis ini adalah melalui analisis isi berita dari surat kabar The Australian dan The Canberra Times yang terbit dari tanggal 30 Agustus yaitu Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur sampai dengan tanggal 16 September 1999 sebagai tanda pemutusan kerjasama keamanan Indonesia -- Australia yang menandakan hubungan bilateral yang terendah antara kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah berita yang begitu banyak , letak berita dan isi berita serta tema dan artikel banyak memberikan input bagi para pangambil kebijakan luar negeri Australia khususnya Perdana Menteri (eksekutif). Begitu juga dari analisis jenis imbauan pesan yang diungkapkan oleh Jalaluddin Raahmat, artikel yang terdapat di kedua surat kabar tersebut banyak menggunakan imbauan motivasional dan imbauan emosional yang memberikan input kepada pengambil kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan tentang pengiriman pasukan dan pemberian bantuan kemanusiaan keapada Timor Timur. Dengan demikian apa yang di ungkapkan oleh Perdana Menteri Australia sendiri, kemudian oleh Harold Crouch, mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia Wirjono dan Kim Beazley serta Derek Manangka bahwa para ikut memanasi dan mempengaruhi hubungan Indonesia - Australia dapat di tunjukkan melalui penelitian ini."