Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memaparkan perkembangan Baccalaureat (Bac) di Francis berdasarkan perkembangan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Francis dan perkembangan statistik lulusannya. Berdasarkan perkembangan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Prancis terlihat bahwa materi dan penyelenggaraan Bac terus mengalami modifikasi. Beberapa kebijakan penting yang membentuk Bac seperti yang dikenal dewasa ini adalah kebijakan Fouchet pada 1965, kebijakan Chevenement pada 1985 dan kebijakan Francois Bayrou pada 1995. Sementara itu, berdasarkan perkembangan statistik lulusannya terlihat bahwa perkembangannya itu dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prancis dan situasi sosial_ekonomi pada suatu masa. Meskipun secara umum terlihat peningkatan jumlah lulusan Bac, terdapat beberapa karakteristik khusus yang membedakan antara satu periode dengan periode lain."

"ABSTRAKAjaran melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah lamadipergunakan dan ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.Penafsiran dari melawan hukum pun mengalami perkembangan dan terpengaruh dengankonsep melawan hukum dalam hukum perdata. Permasalahan mengenai bagaimanakahpenerapan dan pergeseran ajaran melawan hukum materiil dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI khususnya kasus korupsi sejak berlakunya UU No. 24 Tahun 1960hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 menjadi pokok pembahasandalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Agungmengalami pergeseran pandangan ajaran melawan hukum dari bentuk formil ke dalambentuk materiil. Bentuk materiil pun meliputi penggunaan dalam fungsi positif dannegatif. Pada masa sekarang ini, ajaran melawan hukum materiil cenderungdipergunakan dalam fungsinya yang positif dimana hakim juga sangat berhati-hatimenggunakan fungsi negatifnya karena tuntutan sosiologis kemasyarakatan yangsemakin besar dalam pemberatasan korupsi. Dengan demikian pendekatan yangdigunakan tidak hanya pendekatan secara hukum tetapi juga secara sosiologis.Rekomendasi penelitian adalah pemberian batasan penggunaan fungsi positif ajaran inidalam kasus serta hakim harus jeli menggali nilai-nilai dalam masyarakat. Metodepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan desain deskriptif.

---

abstractThe using of Substantive Law Concept against corruption cases in Indonesia has longbeen used and found in the Jurisprudence of The Supreme Court of The Republic ofIndonesia. This concept has been influenced by civil law concept. The application andthe shift of substantive law concept since Act No. 24 In 1960 until Act No. 20 In 2001 jo.Act No. 31 In 1999 has became the main problems in this research. The result reveal thatThe Supreme Court has shifted the view from formal law concept to the substantive lawconcept. The substantive law concept used in two kind of function: positive and negativewhere the judge also very careful about using negative function because of the demandsfrom sociological community to eradicate corruption. Thus the approach used is not onlylegal approach but also sociological approach. Research recommendation is the provisionlimits the use of positive function of this doctrine in the case and the judge should becautious explore values in the society. The methode used is the juridical normative withdescriptive design."