"Accessible design atau Accessibility merupakan proses pembuatan produk yang dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dengan melakukan adaptasi tertentut erhadap desain alat ataupun teknologi. Laman web yang menerapkan aksesibilitas jugat erbukti bermanfaat saat digunakan oleh orang yang bukan penyandang disabilitas. adat ahun 2023 Indonesia ada sebanyak 215.62 juta (7.19%) penduduk yang menggunakanI nternet dan terdapat 22.97 juta (8.5%) masyarakat indonesia penyandang disabilitas. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, pemerintah wajib menyediakan keterbukaani nformasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Melalui e-government pula, peningkatan pelayanan publik dapat terwujud. Penulis juga menemukan banyak laman web milik pemerintah yang menyediakan layanan publik untuk berbagai macamkeperluan seperti pembayaran pajak, pengadaan barang, ataupun pengurusan dokumen seperti KTP. Inisiatif penerapan aksesibilitas dalam laman web juga dilakukan oleh Amerika dengan menetapkan regulasi Section 508 dan Americans with Disabilities Act (ADA) di kawasan Uni Eropa dengan dikembangkannya standarisasi EN 301 549 V3.2.1, dan secara global PBB mendorong penerapannya dengan membuat E-Government Development Index (EDGI). Untuk itu World Wide Web Consortium (W3C) membuat sebuah standarisasi aksesibilitas konten web untuk semua jenis perangkat yang bernama Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) dengan versi terbarunya yakni WCAG 2.2. Pengujian kepatuhan aksesibilitas tidak memungkinkan untuk dilakukan secara manual karena akan memakan waktu yang sangat panjang dan akurasi yang dibutuhkan sangat tinggi. Oleh karena itu dikembangkan berbagai macam alat bantu pengujian antara lain adalah WAVE, Lighthouse, Axe, SortSite, dan Accessibility Insights for Web. Dalam penelitian ini digunakan standarisasi WCAG 2.2 dan alat bantu WAVE untuk melakukan pengujian. Diambil sebanyak 34 sampel laman web Kementerian di Indonesia. Terdapat satu laman yang tidak dapat diakses selama rentang pengujian sehingga pengujian dilakukan terhadap 33 laman web Kementerian, secara umum ditemukan bahwa terdapat 16 kementerian memiliki tidak lebih dari 100 elemen yang harus diperbaiki, 12 kementerian memiliki tidak lebih dari 200 elemen yang harus diperbaiki, dan lima laman kementerian oleh alat bantu WAVE paling tinggi yakni sebanyak 66 elemen dibanding 46 untuk kedua peneitian terkait. Sehingga penulis menyimpulkan laman web Kementerian Indonesia masih harus diperbaiki untuk menjamin kenyamanan pengguna yang merupakan penyandang disabilitas. Namun perlu diperhatikan bahwa jumlah diatas tidak mengindikasikan laman web kementerian Indonesia lebih sulit digunakan oleh penyandang disabilitas karena sifat dan alur penggunaan dari laman web yang tidak sama antara yang diteliti pada penelitian ini dengan penelitian pembanding. memiliki lebih dari 201 hingga 588 elemen yang harus diperbaiki. Melihat lebih dalam, penulis menemukan terdapat 1,235 (26.2%) elemen yang termasuk kategori error dan harus segera diperbaiki dari total 4,705 elemen yang terbagi dalam enam kategori. Penyebab utama suatu elemen dikategorikan error adalah gambar tertaut tidak memiliki teks alternatif (40.94%), Link/tautan tidak ada/kosong/terduplikasi (20.51%), Teks alternatif tidak ada/kosong/terduplikasi (18.82%). Dengan memperbaiki ketiga penyebab error diatas, jumlah elemen dengan kategori error akan berkurang sebanyak 80.27%. Setelah melakukan perbandingan dengan dua penelitian terkait, ditemukan bahwa secara umum laman web kementerian memiliki rata-rata elemen yang dideteksi oleh alat bantu WAVE paling tinggi yakni sebanyak 66 elemen dibanding 46 untuk kedua peneitian terkait. Sehingga penulis menyimpulkan laman web Kementerian Indonesia masih harus diperbaiki untuk menjamin kenyamanan pengguna yang merupakan penyandang disabilitas. Namun perlu diperhatikan bahwa jumlah diatas tidak mengindikasikan laman web kementerian Indonesia lebih sulit digunakan oleh penyandang disabilitas karena sifat dan alur penggunaan dari laman web yang tidak sama antara yang diteliti pada penelitian ini dengan penelitian pembanding.
Accessible design is the process of making products that can meet the needs of people with disabilities by making certain adaptations to the design of tools or technology. Web pages that implement accessibility also proven useful when used by people without disabilities. In 2023 there are 215.62 million (78.19%) people who use the Internet and 22.97 million (8.5%) people with disabilities in Indonesia. Based on UU No. 14 of 2008 (Indonesia National Law), the government is obliged to provide open information to all Indonesian citizen. Through e-Government, improvements in public services can be achieved. Author also found many government websites that provide public services for various purposes such as paying taxes, procuring goods, or processing documents such as KTPs (Indonesian Identity Card). Initiative toimplement accessibility in web pages happened in US by establishing Section 508 and the Americans with Disabilities Act (ADA) regulations, in the European Union with the development of the EN 301 549 V3.2.1 standardization, and globally the UN encouraged its implementation by creating the E-Government Development Index (EDGI). For this reason, the World Wide Web Consortium (W3C) created a standardization of accessibility for all types of devices called Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) with the latest version, namely WCAG 2.2. Accessibility testing is not possible to do manually because it will take a very long time and the required accuracy is very high. Therefore, various kinds of testing tools were developed, namely WAVE, Lighthouse, Axe, SortSite, and Accessibility Insights for Web. WCAG 2.2 standardization and WAVE tools were used to carry out the testing procedure. A total of 34 samples of Ministry web pages in Indonesia were taken. One Ministry web page that could not be accessed during the measurement period, in general author found that there were 16 ministry page that had no more than 100 elements that needed to be improved, 12 ministry pages that had no more than 200, and five ministry pages has 201 to 588 elements. Author found that there were 1,235 (26.2%) elements that fell into the error category and needed to be fixed immediately out of a total of 4,705 elements discussed in six categories. The main cause of an element being listed as an error is that the linked image does not have alternative text (40.94%), the link is missing / empty / duplicated (20.51%), the alternative text is missing / empty / duplicated (18.82%). By correcting the causes of the three errors above, the number of elements in the error category will be reduced by 80.27%. After making a comparison with two related studies, author found that in general Indonesian ministry web pages had the highest average of elements detected by the WAVE tool, 66 elements compared to 46 for the two related studies. Author concludes that the Indonesian Ministry's website still needs to be improved to ensure the comfort of users with disabilities. However, it should be noted that the numbers above do not indicate that the Indonesian ministry's web pages are more difficult to navigate for people with disabilities because the nature and flow of use of the web pages are not the same between sites studied in this research and comparative research."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2024
