Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertititik tolak dari seringnya para pelanggan mengeluh bahwa proses pelayanan pasien yang akan dirawat di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang , lama dan bolak balik. Alur proses pelayanan di rumah sakit merupakan dasar dalam memahami kegiatan-kegiatan pelayanan di rumah sakit sebagai suatu sistem dimana komponen-komponen kegiatan terkait satu sama lain dan merupakan satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alur proses pelayanan, lamanya waktu pelayanan, faktor-faktor yang berhubungan dengan alur proses pelayanan dan berdasarkan temuan-temuan, dilakukan analisis untuk mengetahui titik-titik kritis (critical paths) dari alur proses, akhirnya dilakukan metode simulasi untuk memperbaiki titit-titik kritis, sehingga lebih efisien dan efektif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dan informasi mengenai alur proses pelayanan dan faktor-faktor yang berhubungan, diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder, sedangkan data waktu pelayanan diperoleh melalui observasi dan pencatatan jumlah waktu pelayanan sejak dokter membuat keputusan rawat sampai pasien berbaring di tempat tidur ruangan rawat inap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur proses pelayanan ini mempunyai beberapa putaran (loops) dan akan memperpanjang proses pelayanan. Rata-rata keseluruhan waktu pelayanan adalah 56,7 menit. Alur proses pelayanan ini berhubungan dengan struktur organisasi, penugasan dan kegiatan-kegiatan pelatihan sumber daya manusia serta fasilitas tempat kerja. Kegiatan yang merupakan titik-titik kritis adalah pengurusan administrasi keuangan, pengambilan spesimen darah rutin dan menunggu di IGD/poliklinik. Metode simulasi untuk perbaikan titik-titik kritis dilakukan, alur proses yang menghemat waktu pelayanan sebanyak 15,2 menit disarankan.

---

Analysis of Flowchart of Inpatient Care at Yos Sudarso Hospital, Padang Frequent complains of customer that service process for inpatient care at Yos Sudarso Hospital, Padang are as follows: a long waiting time and had to go back and forth from one unit to another. Flowchart of service process at the hospital is an interrelated activities of services as a system with its components act as a unity to achieve an integrated purpose in delivering services to customers. The objective of this research is to understand the flowchart of inpatient process, duration of service time and its related factors to flowchart of inpatient process. Based on the findings, analysis will be done to know the critical paths of service process, and finally simulation methode is done to improve the critical paths to be more efficient and effective. The design of research is qualitative approach. Data and information related to flowchart of inpatient process was obtained from in-depth interviews and secondary data, while data of service time was collected from observation and the total time was calculated starting from the moment of doctor's decision for inpatient care until the patients stayed on bed. Results showed that the flowchart of service process had several loops and caused longer service process. The average service time was 56,7 minutes. Factors which influence flowchart of service process are: organization design, assignment of man power, training activities and facilities of working area. The critical paths are: administration and budget time, routine blood specimen time, and waiting time at emergency care or polyclinic. A simulation model to improve the critical paths is conducted, the new flowchart will reduce service time to 15,2 minutes. Bibliography : 26 (1985-2000)"

"ABSTRAKDalam melakukan penyelesaian/penertiban terhadap aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMN dihadapkan pada perangkat peraturan yang berbeda dibanding pihak swasta, dimana keputusan bisnis berpotensi dikenakan tindak pidana korupsi ketika keputusan bisnis tersebut ditetapkan dengan mengesampingkan asas kehati-hatian, prinsip-prinsip bisnis, menyimpang dari ketentuan, ada atau tidak adanya Good Corporate Governance (GCG), dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau orang lain yang bukan kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, Penulis melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang tersedia dan keterbatasannya dalam penyelesaian/penertiban aset Pertamina di Yos Sudarso Plumpang Jakarta Utara. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah yuridis normatif yaitu meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan tipologi penelitian evaluatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa management BUMN dalam melakukan penyelesaian permasalahan/penertiban aset BUMN (PT Pertamina) di Jalan Yos Sudarso Plumpang belum dapat memiliki koridor hukum yang kuat dimana penyelesaian permasalahan aset tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN dan/atau Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-02/MBU/2010 tentang Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtangan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Secara mendasar, pembuatan kedua peraturan tersebut lebih menekankan pada bisnis/nilai tambah bagi BUMN dibanding penyelamatan aset-aset BUMN (recovery asset). Pada akhir tesis, penulis memberikan saran agar pembuat kebijakan (Menteri) melakukan perubahan atau revisi terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN dan/atau Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-02/MBU/2010 tentang Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtangan Aktiva Tetap BUMN atau membuat peraturan baru yang secara khusus mengatur mengenai penyelamatan terhadap aset-aset BUMN (Recovery Asset).

---

ABSTRACTIn the resolution/enforcement against dispute the assets of BUMN, the BUMN’s management faced a different set of rules than the private sector, where their business decisions potentially subject to corruption when the decisions are exclude principle of prudence, the principles of business, notwithstanding, the presence or absence of Good Corporate Governance (GCG), committed for personal gain or groups or others who are not corporate interests. In this studies, the authors review the regulations and limitations provided in the settlement/enforcement dispute as a highest BUMN in Indonesia Pertamina North Jakarta. The method used to examine the normative juridical researching legal norms contained in the legislation is the typology of evaluative research. This thesis concludes that the Pertamina management in the resolution of disputing their assets the Jalan Plumpang BUMN can not have a strong legal corridor to solve the problems since the dispute assets are not adequately resolved by using the Regulation of the BUMN Minister PER-06/MBU/2011 Number of Fixed Asset Performance Guidelines state and/or the Minister of BUMN Number: Per-02/MBU/2010 on How to Write-off of Fixed Assets and alienation of State-Owned Enterprises. Fundamentally, both regulation the have more emphasis on the business/value added for BUMN than saving the assets (asset recovery). At the end of the thesis, the author provides advice to policy-makers (the Minister) to revise the Regulation of the Minister of BUMN No.PER-06/MBU/2011 Number of Fixed Asset Performance Guidelines state and/or the Minister of State Owned Enterprises No.: Per-02/MBU/2010 on How to Write-off of fixed assets and the alienation of state or create new legislation regulation that specifically regulates the rescue of the state-owned enterprise assets (Asset Recovery)."

"PT Pelindo (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan khusus untuk melakukan pengusahaan terhadap kegiatan kepelabuhanan di Indonesia, yang salah satunya adalah penyediaan jasa bongkar muat. Penelitian ini membahas terkait dugaan penguasaan pasar dalam penyediaan jasa bongkar muat yang secara khusus dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) di Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon, dengan melakukan analisis terhadap Putusan KPPU Nomor 29/KPPU-L/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait posisi PT Pelindo IV (Persero) selaku Badan Usaha Pelabuhan (“BUP”) Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon yang telah menerima hak konsesi dari negara, serta kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim KPPU dalam Putusan No. 29/KPPU-L/2020 mengenai Pasal 19 huruf A dan B serta Pasal 50 huruf A jo. Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Merujuk pada hal tersebut, penulis akan mengaitkan antara pokok permasalahan dengan peraturan serta doktrin terkait. Setelah penulis menganalisis dan membandingkan antara pertimbangan Majelis Hakim KPPU dengan yurisprudensi terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim KPPU terkait posisi PT Pelindo IV (Persero) sebagai BUMN khusus kepelabuhanan yang telah diberikan hak konsesi oleh negara sebagai salah satu bentuk Monopoli Negara dan merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia untuk lebih kritis dalam mempertimbangkan posisi, peran dan fungsi dari PT Pelindo (Persero) sebagai BUMN penyelenggara kegiatan kepelabuhanan di Indonesia.

---

PT Pelindo (Persero) is a State Owned Enterprise (“SOE”) which was specifically established to operate port activities in Indonesia, one of which is providing container services. This research discusses the alleged market control in the provision of container services which were specifically carried out by PT Pelindo IV (Persero) at Yos Sudarso Pier, Port of Ambon, by analyzing the Verdict of KPPU Number 29/KPPU-L/2020. The purpose of this research is to analyze the position of PT Pelindo IV (Persero) as the Port Company of Yos Sudarso Pier, Port of Ambon, and the suitability of the KPPU Panel of Judges’ consideration in Verdict No. 29/KPPU-L/2020 regarding Article 19 letters A and B and Article 50 letter A jo. Article 51 of Law Number 5 of 1999. This research is judicial-normative with qualitative analysis method. Therefore, the author will link the subject matter with related regulations and doctrines. After the author has analyzed and compared between KPPU Panel of Judges’ considerations with previous jurisprudence, the author concluded that there was a mistake in the consideration of PT Pelindo IV (Persero)’s position as a special SOE for ports that had been granted concession rights by the state, which as a form of State Monopoly and is the implementation of Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Therefore, KPPU as the business competition law enforces in Indonesia should be more critical in considering the position, role, and the function of PT Pelindo (Persero) as a SOE that organizes port activities in Indonesia."

"Tourist trade industry and its impact on socioeconomic condition of the people in West Lombok, Nusa Tenggara Barat Province"

"Salinity represents one of many character of surface layer that is important for biological life,inclusive mangrove forest with its association....."

"A. Latar Belakang: Bertempat tinggal di apartemen dapat dikatakan sebagai hal yang baru bagi penduduk Jakarta dan karena itu, baik disadari maupun tanpa disadari, para penghuninya membutuhkan proses penyesuaian diri baik penyesuaian diri di dalam lingkungan keluarganya maupun penyesuaian diri terhadap lingkungan di luar keluarga, antara lain tetangga yang seapartemen, di mana untuk selanjutnya akan berpengaruh pula pada kehidupan sosial budaya penghuni apartemen tersebut. B. Permasalahan: Proses penyesuaian diri bagi penghuni apartemen pertama-tama tentunya berkaitan dengan suasana rumah tinggal yang tidak lagi terletak langsung di atas sebidang tanah melainkan berupa rumah vertikal, yaitu beberapa tempat tinggal yang dibangun di sebuah gedung bertingkat. Demikian pula suasana antara satu keluarga penghuni dengan keluarga lainnya tentunya akan berbeda."