Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah merupakan salah satu kebutuhan dalam kegiatan pembangunan. Untuk memperoleh tanah dalam kegiatan tersebut, maka pihak instansi yang memerlukan tanah melakukan suatu upaya agar proyek yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Instansi yang memerlukan tanah dalam rangka pengadaan tanahnya untuk proyek tersebut dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian dengan pemilik tanah. Sebagai salah satu contoh kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum telah direalisasikan pembangunan jalan Outer Ring Road dengan jalan Lenteng Agung. Permasalahan yang timbul dari pengadaan tanah khususnya untuk kepentingan umum tersebut adalah masalah pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah yang tanahnya terkena proyek tersebut. Hal ini disebabkan oleh mekanisme musyawarah dalam penentuan ganti kerugian yang dilakukan masih jauh dari yang diharapkan. Perjanjian antara instansi yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah dalam menentukan besarnya ganti rugi merupakan salah satu aspek dari hukum perjanjian, dimana dalam pasal 1338 KHUPerdata menyatakan kesepakatan itu mengikat bagi mereka yang melaksanakan perjanjian sebagai undang-undang dan juga dalam pasal 1320 KHUPerdata yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah adanya kata sepakat diantara mereka yang melakukan perjanjian. Pada tahun 1993 pemerintah telah mengeluarkan Keppres No. 55 tahun 1993 yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun dengan keluarnya peraturan baru ini masih juga terdapat permasalahan di lapangan dalam rangka pengadaan tanah terutama menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan ganti kerugian yang disebabkan oleh karena masih terdapat kelemahan dari materi yang diatur dalam Keppres No 55 Tahun 1993."

"Dalam proyek pembangunan PLTU 10.000 MW, risiko atau ketidakpastian yangm muncul di dalam proyek tersebut terdapat pada setiap tahapan proses EPC mulai dari tahap engineering, procurement, construction sampai dengan tahapan testing/commissioning yang menimbulkan pengaruh signifikan dalam kinerja biaya. Setelah dilakukan kajian dan risiko didapatkan risiko dominan yaitu sering terjadinya re-design engineering, perubahan kondisi cuaca pada fase construction. Pada proses dummy didapatkan faktor dominan risiko kurang pengalaman Partner dalam menangani proyek sejenis dan kurangnya informasi tentang perusahaan vendor. Pemodelan risiko didapatkan mean pada skala interval -2,5% < sd < 0%, artinya kinerja biaya proyek pada kondisi kecenderungan rendah atau dengan realisasi RAP aktual melebihi RAP rencana.

---

In a 10,000 MW power plant construction projects, risks or uncertainties arise in the project are included on each stage of the EPC process starting from the engineering, procurement and construction up to the stage of testing / commissioning are also factors that influence the risk of project performance. After doing the study and of risk that influence the cost performance of the EPC contractor on the construction, the dominant risk are the frequent occurrence of re-engineering design phase and changes in weather conditions at the construction phase. The dummy process on statistical model also found the dominant risk in the factor of partner inexperience in handling similar projects and the lack of information about the company's vendors. From the obtained mean risk modeling scenarios on a scale interval -2.5% "