Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Regional Regulation as a tool of social engineering does no other than want to place it as a moving motor than later could disseminate idea and goals, which wanted to be implemented in accordance with what has already been planned well and sysematically. Wiith the function of Regional Regulation as law not only constitutes legislation function merely, but also constitutes activity of the implementing bureaucracy."

"Semenjak diperkenankannya modal asing masuk kembali ke Indonesia, yakni antara lain dengan berlakunya UU No. 1 Th. 1967, maka terbentuklah embrio ekonomi Indonesia yang tumbuh berkembang ke arah sistem perekonomian yang terbuka dengan membentuk ekonomi pasar, serta kegiatan bisnis yang cenderung liberal. Perkembangan ini, lebih dimungkinkan dengan diterbitkannya berbagai tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang sudah dilakukan sejak dasa warsa tahun 1960-an, walaupun istilah deregulasi sendiri baru mulai dikenal secara populer sejak tahun 1983. Dan ternyata bahwa kebijaksanaan deregulasi mempunyai dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, yaitu misalnya dengan berubahnya ketentuan-ketentuan tentang joint venture ke arah yang lebih menguntungkan bagi PMA, seperti hapusnya diskriminasi kepemilikan modal antara PMA dan PMDN. Namun demikian, kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, khususnya perubahan ketentuan joint venture tadi, banyak mendapat kritikan dari para pakar hukum dan ekonomi berkenaan dengan segi-segi hukumnya, antara lain karena dianggap inkonsisten, dan karena kebijaksanaan tingkat bawahan dapat pula merevisi suatu UU yang lebih tinggi hirarkinya, sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum."

"Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum, agar yayasan berfungsi sesuai dengan rnaksud dan tujuannya berdasarkan, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan.Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga memperbolehkan yayasan mendirikan badan usahaa dan boleh melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prosfektif. Sehingga nenimbulkan adanya kehendak untuk menjadikan yayasan sebagai kendaraan untuk tujuan memperoleh keuntungan. dan juga berlindung dibalik status badan huhkum yayasan.Bagaimana agar yayasan tetap berjalan sesuai dengan tujuannya sebagai badan hukum. soaial jhga relevansi tugas dan fungsi Notaris dengan tujuan yayasan.Perlu lebih lanjut diteliti tujuan kegiatan yayasan,peran dan fungsi Notaris dalam proses pendirian yayasan melalui peraturan perundang-undangan,buku- buku,artikel,majalah,dan juga sumber lain yang menunjang. Kegiatan yayasan yang mendiri kan dan menyelenggarakan perusahaan merupakan alat dari yayasan untuk mencapai tujuannya tetapi tidak dikaitkan dengan yayasan hal ini dimaksudkan untuk menunjang agar kegiatan yayasan tetap berlangsung tanpa berharap pada bantuan, bentuk relevansi tugas dan fungsi Notaris dengan tujuan yayasan terletak pada saat pendirian yayasan yang diharuskan dalam bentuk akta notariil agar setiap akta yayasan memiliki sifat otentik."