Hasil Pencarian

Ditemukan 32934 dokumen yang sesuai dengan query

Naskah undang-undang pemilihan umum : UU nomor 16 tahun 1969, UU nomor 5 tahun 1975, Pasal-pasal UU nomor 16 tahun 1969

Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum, 1980

324.659 8 IND n

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969

Jakarta: 1969

342.05 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Susunan Dalam Satu Naskah dari UU No.16 th 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1975 dan kedua dengan undang-undang nomor 2 tahun 1985

Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1986

342.05 SUS

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pemilihan umum 1997 : buku lampiran II, proses perubahan undang-undang nomor 16 tahun 1969 beserta peraturan pemerintahnya, serta proses perubahan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang pemilihan umum

Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum, 1997

R 324.6 LEM p III

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Tambunan, A.

Undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1975 tentang perubahan undang-undang no. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan / perwakilan

Bandung: Binacipta, 1976

324.659 8 TAM u

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

ANALISIS EKONOMI TERHADAP PASAL-PASAL HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

"Analisis ekonomi atas hukum adalah melihat aspek efisiensi dalam upaya meminimalisasi cost terhadapberoperasinya (aturan) hukum yang telah disusun agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dantidak efisien. Tulisan ini hendak membahas mengenai relevansi penggunaan pendekatan ekonomiterhadap praktik Hukum Persaingan Usaha Sebagai Undang-undang yang mengatur masalah ekonomiUndang-undang Persaingan Usaha memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain diluar hukum untuk menginterpretasikanmakna aturan hukum Penggunaan prinsip rule of reason dalam Undang-undang PersainganUsaha merupakan proses pembuktian yang membutuhkan bantuan faktor nonhukum (non legal factor)seperti ilmu ekonomi.

340 ARENA 6:1 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library