Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Arbitrase merupakan satu alternatif yang dapat ditempuh oleh para pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya. Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 tahun 2004 merupakan hukum positif, Undang-undang ini mencabut dan mengganti UU No. 12 tahun 1964 dan UU No. 22 tahun 1957. konsekuensinya, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuahan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dibubarkan, sehingga seluruh perselisihan perburuhan tidak lagi melalui P4D dan P4P. Dalam istilah ilmu hukum, PPHI disebut sebagai hukum acara forrnil, artinya semua perselisihan Industrial diselesaikan sesuai dan menurut tata cara yang diatur dalam UU PHI, sedangkan hukum materinya adalah UU No. 13 tahun 2003 dan sejumlah peraturan pelaksana lainnya. Untuk menggantikan lembaga P4D dan P4P, dibentuk 4 (empat) lembaga pilihan penyelesaian hubungan industrial. Keempat lembaga dimaksud adalah : 1) Mediasi, 2) Konsiliasi, 3) Arbitrase, 4) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Arbitrase merupakan lembaga independen yang berwenang memeriksa perselisihan hubungan industrial. DaIam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial lembaga ini memiliki mekanisme persidangan yang mirip dengan tata urutan persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial. Sistem arbitrasi tidak mengenal upaya hukum banding maupun kasasi."

"Penerapan sistem ekonomi syariah di Indenesia ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991, kemudian terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 1993, MUI mendirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dan kemudian pada tahun 2003 sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) khusus untuk menyelesaikan sengeta ekonomi syariah di Indonesia, kemudian mengalami perubahan nama dan status menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYA.RNAS) dan kedudukannya menjadi bagian dari MU.Penelitian ini membahas mengenai perkembangan lembaga arbitrase Islam di Indonesia dilihat dari sejarah dan dasar hukum Islam dan hukum positif yang mendasarinya, dan beberapa penyebab mengapa lembaga arbitrase Islam (BASYARNAS) lebih rasional dan efisien; ditinjau dari perspektif pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law).Sedangkan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, bersifat desktiptif dan eksplantoris, dan bentuknya perspektif dan evaluatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan fakta. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan proses analisis dilakukan secara kualitatif, dan menarik kesimpulan dengan cara berfikir deduktif.Setalah melakukan pembahasan dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa lembaga arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah dikenal di dalam sistem hukum Islam jauh sebelum kedatangan agama Islam di Arabia sedangkan penerapannya di Indonesia adalah ditandai dengan didirikannya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) kemudian berubah nama menjadi Badab Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kedua, ditinjau dari perspektif analisis ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law) maka meskipun secara yuridis Peradilan Umum dan Peradilan Agama memiliki kewenangan (kompetensi absolut) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (khususnya perbankan) namun BASYARNAS tetap lebih efisien dan rasional dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia jika dibandingkan dengan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dalam membantu penerapan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum di dalam penelitian ini maka digunakan beberapa asumsi dan konsepsi, hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan proses analisis terhadap objek penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum, dapat dibatasi variabel-variabel yang dianggap kurang relevan dan rasional."

"Didalam melaksanakan kegiatan ekonomi perusahaan para pelaku usaha akan selalu menjalankan dengan cara-cara yang baik sesuai aturan-aturan yang biasa digunakannya, namun seringkali menjumpai masalah diantara para pelaku usaha tersebut. Keadaan seperti itu sesungguhnya sudah disadari sejak awal oleh pelaku usaha, oleh karena itu jauh-jauh hari sudah disiapkan juga suatu cara-cara pemecahan bila masalah-masalah tersebut memang benar-benar menjadi kenyataan dan tidak dapat dihindari. Disamping penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dimana cara ini merupakan cara penyelesaian sengketa paling sederhana namun dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, maka apabila cara ini gagal ditempuh biasanya menggunakan cara-cara lain diantaranya adalah mediasi. Sudah lama diketahui bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan menghabiskan banyak waktu, apalagi apabila harus melalui proses banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali, disamping diperlukan biaya-biaya yang cukup tinggi. Itulah sebabnya kemunculan cara arbitrase, menjadi tandingan yang nyata bagi pengadilan, mengingat proses arbitrase dibatasi hanya enam bulan. Dalam waktu enam bulan tersebut harus sudah ada putusan, sedangkan putusannya sendiri bersifat final dan mengikat. Dikeluarkannya Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu produk hukum yang ditunggu-tunggu pelaku usaha, hal ini terlihat betapa antusiasnya pelaku usaha menggunakan cara ini, dan tampak nyata makin padatnya acara-acara penyelesaian perkara melalui arbitrase. Pada saat ini keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sangat menonjol, hal mana tidak terlepas dari menonjolnya keunggulan arbitrase, terutama sekali karena unggulnya disebabkan karena waktu penyelesaian lebih cepat, putusan cepat diperoleh, biaya pun relatif lebih murah, jika dibanding penyelesaian perkara diselesaikan melalui pengadilan, dimana penyelesaian proses pengadilan sehingga diperoleh suatu putusan tetap, memerlukan waktu yang lama malahan hingga beberapa tahun. Bagi para pelaku usaha kecepatan penyelesaian sengketa adalah sangat perlu, sebab disamping segera terbebas dari hambatan karena masalah tersebut, waktu akan diperuntukkan bagi pengembangan usaha. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menangani banyak masalah seperti disebut didalam buku pelayanannya disebutkan bahwa bahan-bahan yang dapat diarbitrasekan adalah: Asuransi, Keuangan Perbankan, Paten, Hak Cipta, Penerbangan, Telekomunikasi, Ruang Angkasa, Kerjasama, Pertambangan, Angkutan Laut & Udara, Lingkungan Hidup, Fabrikasi, Industri, Perdagangan, Lisensi, Keagunan, Hak Milik Intelektual, Design, Konsultasi, Distribusi, Maritim & Perkapalan, Konstruksi, dan Penginderaan Jauh. Dari begitu banyak bidang yang dapat ditangani oleh BANI, pada saat ini terutama setelah terjadi kelesuan ekonomi pada 1997, masalah-masalah konstruksi menjadi sangat menonjol. Seiring dengan perkembangan pembangunan negara maka hal yang sangat menjadi dasar perkembangan kemajuan negara adalah bertumpu pada masalah kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan negara. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana pembangunan negara, seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, lapangan terbang, pelabuhan, gedung bertingkat untuk perkantoran maupun untuk tempat tinggal maupun gudang-gudang merupakan sarana yang wajib ada untuk dapat memperlancar roda ekonomi. Pada saat ini negara kita sedang giat-giatnya memacu pembangunan sarana dan prasarana tersebut, dengan harapan tercapainya pembangunan tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Bidang kerja seperti tersebut diatas sering disebut bidang konstruksi. Kegiatannya sangat tipikal, malahan yang lebih menonjol lagi bidang tersebut dibawah penanganan dan pengawasan suatu departemen yang dikenal dengan nama Departemen Pekerjaan Umum. Didalam praktek pelaksanaan pembangunan banyak melibatkan konstruktor-konstruktor dari dalam negeri, maupun dari luar negeri, mengingat sebagian biaya pembangunan tersebut berasal dari luar negeri juga, disamping untuk pelaksanaan konstruksi-konstruksi khusus memerlukan ahli-ahli khusus pula dari luar negeri."