Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahwa pelepasan dana masyarakat kepada pihak-pihak yang memerlukan diberikan dalam bentuk kredit. BerdasarKan riset yang kami lakukan di Bank Mandiri aldalah berpedoman pada U.U. No.10 tahun 1998 antara lain bahwa bank dalam melakukan usahanya berdasarkan penilaian secara objektif berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu disaat meminjamkan kredit pada debitur bank haruslah melakukan analisa yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit, apabila fasilitas kredit yang diberikan telah melampaui jangka waktu yang diperjanjikan atau debitur membuat suatu kelalaian atas peraturan yang telah ditetapkan maka oleh bank akan dimasukkan kedalam kolektilibilitas dari tingkat lancar menjadi yang lebih rendah yaitu: (2) dalam perhatian khusus (3) kurang lancar (4) diragukan (5) macet.Adapun perubahan kolektibilitas dimaksud sesuai dengan lamanya tunggakan bunga atas kewajiban debitur yang telah jatuh tempo. Terhadap kredit bermasalah tersebut selanjutnya bank melakukan penilaian dan menganalisa untuk diketahui bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik namun kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya baik yang telah jatuh tempo dan , atau berupa angsuran pokok/ bunga, maka atas persetujuan management bank, dilakukan restrukturisasi kredit. Atas Restrukturisasi tersebut akan berdampak adanya perubahan pada perjanjian pokok, maka dalam hal ini legal risk perlu menjadi perhatian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya wansprestasi dikemudian hari oleh debitur. Adapun aspek hukumnya adalah dengan melakukan suatu pengikatan berupa perjanjian yang dibuat dalam suatu akta pengakuan hutang di hadapan notaris."

"Pada dasarnya kredit bermasalah merupakan hal yang wajar terjadi di industri perbankan karena faktor penyebabnya yang begitu beragam. Akan tetapi, meskipun terdapat kewajaran atas terjadinya kredit bermasalah pada suatu bank, berdasarkan data statistik Bank Indonesia bulan Desember 2005 bahwa kredit bermasalah pada bank BUMN dengan bank swasta nasional, dengan nilai perbandingan persentase NPL 14,75% : 3,22%. Maka dari itu perlu dikaji apa yang menjadi penyebab besarnya kredit macet dan bagaimana mekanisme penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank di dalam praktek. Untuk mengkajinya digunakan metode studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, Namun, didukung dengan alat pengumpulan data yaitu studi draf perjanjian kredit dari Bank X. Dari hasil kajian perangkat hukum perdata dan hukum ternyata perbankan telah diberikan perlindungan memadai dalam menangani persoalan kredit macet. Oleh hukum, bank telah diberi beberapa jalan untuk menanganinya. Secara preventif, bank dilarang mengobral dana atau bersikap ”murah hati” kepada nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan sungguh-sungguh. Penyaluran kredit harus disertai jaminan (agunan) lengkap dengan perjanjian untuk menjual barang agunan atas kekuasaan kreditur (beding van eigen matige verkoop). Dengan janji tersebut bank selaku kreditur dapat langsung menjual barang jaminan (parate executie) dengan bantuan Kantor Lelang Negara (KLN) tanpa harus meminta izin (fiat) pengadilan negeri (PN). Apabila tidak diperjanjikan hak demikian, bank (swasta) dapat meminta PN melakukan sita eksekusi atas barang jaminan dan menjual lelang melalui KLN berdasarkan Pasal 224 HIR. Sedang bank pemerintah dapat meminta PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) untuk menyelesaikan kredit yang berada di tangan debitur."

"[ABSTRAKPerkembangan perbankan saat ini di Indonesia semakin maju, ini ditandai dengansemakin banyaknya bank dan mempunyai peran penting dalam pertumbuhan danpembangunan ekonomi. Tidak hanya perbankan lokal, dewasa ini banyak bankasing yang masuk ke Indonesia, masuknya bank asing ke Indonesia diantaranyamelalui akuisisi bank lokal yang ada di Indonesia. Dalam dunia perbankan, suatupermasalahan dan resiko yang seringkali terjadi dan berpotensi terjadi adalahkredit bermasalah atau kredit macet. QNB Indonesia yang merupakan bank hasilakuisisi di Indonesia memiliki beberapa cara dalam mencegah dan menyelesaikankredit bermasalah. QNB Indonesia selalu mengupayakan kredit bermasalah dapatdiselesaikan dengan cara non litigasi melalui penyelamatan kredit denganrestrukturisasi. Jalur peradilan atau jalur litigasi bukan prioritas dalammenyelesaikan kredit bermasalah.

---

ABSTRAKThe development of the current banking in Indonesia is advancing, it is marked bythe increasing number of banks and has an important role in the growth andeconomic development. Not only local bank, many foreign banks to enterIndonesia, the entry of foreign banks to Indonesia, including through theacquisition of local banks in Indonesia. In the banking world, the problems andrisks that often occur and are potentially problematic credit or bad credit. QNBIndonesia, which is the result of the acquisition of a bank in Indonesia has severalways to prevent and resolve problem loans. QNB Indonesia has always soughtnonperforming loans can be solved by means of non-litigation through creditrescue with restructuring. Lane or lanes judicial litigation is not a priority insolving the problem loans.;The development of the current banking in Indonesia is advancing, it is marked bythe increasing number of banks and has an important role in the growth andeconomic development. Not only local bank, many foreign banks to enterIndonesia, the entry of foreign banks to Indonesia, including through theacquisition of local banks in Indonesia. In the banking world, the problems andrisks that often occur and are potentially problematic credit or bad credit. QNBIndonesia, which is the result of the acquisition of a bank in Indonesia has severalways to prevent and resolve problem loans. QNB Indonesia has always soughtnonperforming loans can be solved by means of non-litigation through creditrescue with restructuring. Lane or lanes judicial litigation is not a priority insolving the problem loans.;The development of the current banking in Indonesia is advancing, it is marked bythe increasing number of banks and has an important role in the growth andeconomic development. Not only local bank, many foreign banks to enterIndonesia, the entry of foreign banks to Indonesia, including through theacquisition of local banks in Indonesia. In the banking world, the problems andrisks that often occur and are potentially problematic credit or bad credit. QNBIndonesia, which is the result of the acquisition of a bank in Indonesia has severalways to prevent and resolve problem loans. QNB Indonesia has always soughtnonperforming loans can be solved by means of non-litigation through creditrescue with restructuring. Lane or lanes judicial litigation is not a priority insolving the problem loans., The development of the current banking in Indonesia is advancing, it is marked bythe increasing number of banks and has an important role in the growth andeconomic development. Not only local bank, many foreign banks to enterIndonesia, the entry of foreign banks to Indonesia, including through theacquisition of local banks in Indonesia. In the banking world, the problems andrisks that often occur and are potentially problematic credit or bad credit. QNBIndonesia, which is the result of the acquisition of a bank in Indonesia has severalways to prevent and resolve problem loans. QNB Indonesia has always soughtnonperforming loans can be solved by means of non-litigation through creditrescue with restructuring. Lane or lanes judicial litigation is not a priority insolving the problem loans.]"

"Persoalan pertanggungjawaban pemegang saham perseroan terbatas pada mulanya merupakan masalah yang kontroversial, karena tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak boleh lebih dari nilai saham yang diambilnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.1/1995 (UUPT). Akan tetapi dalam keadaan tertentu tabir pemisah antara perseroan terbatas dan para pemegang saham dapat disingkap oleh hakim (piercing the corporate veil) sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 110 UUPT. Pemegang saham dapat bertanggung jawab secara tidak terbatas atau terbatas adalah melalui suatu proses pemeriksaan di pengadilan. Hakim akan menentukan apakah pemegang saham perseroan terbatas melanggar norma Pasal 3 ayat 2 UUPT. Proses pengadilan inilah yang akan membuktikan apakah ada piercing the corporate veil pada PT bank apabila terjadi likuidasi PT bank akibat kredit macet dan asset yang ada tidak mencukupi untuk membayar kepada kreditur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penyelesaian pertanggungjawaban pemegang saham PT bank, yaitu pertama, menggunakan hukum perusahaan melalui mekanisme piercing the corporate veil, dan kedua, melalui hukum perbankan. Apabila terbukti pemegang saham secara langsung atau tidak langsung menyebabkan PT bank mengalami kebangkrutan maka pemegang saham dapat bertanggung jawab secara pribadi. Namun apabila tidak terbukti tetapi PT bank tetap bermasalah, pemegang saham pengendali PT bank secara pribadi tetap dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas dasar pernyataan kesanggupan pemegang saham pengendali sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 hurup a angka 4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Pasal 25 ayat (2) hurup c PBI Nomor 5/25/PBI/2003. Dengan demikian, pemegang saham PT bank dapat dituntut pertanggungjawaban secara pribadi walaupun tidak ada piercing the corporate veil."