Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap rumah sakit harus menerapkan sistem keselamatan pasien yang mana salah satunya adalah ketepatan prosedur obat dan operasi dengan melakukan pengkajian awal pasien, termasuk RSUP Fatmawati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelengkapan pengisian pengkajian awal dokter pada pasien rawat inap di RSUP Fatmawati Tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian didapat rata-rata kelengkapan pengkajian awal dokter pasien rawat inap sebesar 65%. Banyaknya kolom yang harus diisi, alokasi waktu dokter untuk pelayanan pasien rawat inap, dan feedback langsung dari pihak manajemen kepada dokter yang belum optimal dianggap memengaruhi kelengkapan pengisian pengkajian awal dokter pasien rawat inap RSUP Fatmawati.

---

Every hospital should implementing patient safety which is one of them is ensure correct- site, correct-procedur, correct-patient surgery by doing initial patient asessment. The aim of this research is to analyze the physician's early assessment completeness of inpatients of RSUP Fatmawati in 2015. This research use both quantitative and qualitative by using observation and in-depth interview method. The result of this research found that the average of physician‟s early assessment completeness of inpatients is 65%. The number of required fields, doctor‟s time allocation for inpatients services, and management's feedback to the physicians had not been optimal were considered affecting the physician‟s early assessment completeness of inpatients of RSUP Fatmawati."

"Setelah era desentralisasi, pembangunan bidang kesebatan menjadi salah satu bidang kewenangan wajib yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan ketenman tersebut maka tanggungjawab pembangunan bidang kesehatan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Kewenangan ini juga meliputi hal pengelolaan perencanaan penganggaran dan penyediaan pendanaannya.Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran melalui APBD kabupaten. Namun demikian anggaran kesehatan yang dialokasikan pada dinas kesehatan kabupaten melalui APBD kabupaten ternyata masih rendah. Sedangkan permasalahan kesehatan di kabupaten ini cukup besar khususnya penyakit-penyakit menular.Penelitian ini merupakan suatu studi kebijakan pendanaan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan adalah pejabat Pemerintah Daerah dan unsur Legislatif informan tersebut adalah : Anggota DPRD (komisi D), Ka Bag Keuangan, Ka Bag Pembangunan, Pejabat Bappeda yang berkompeten, Kepala Dinas Kesehatan, Ka TU Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bag Keuangan dan Perencanaan Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Data dan Infokes Dinas Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bidang kesehatan belum mendalam. Peran yang dilakukan oleh pengambil keputusan sangat penting, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dalam perencanaan penganggaran. Komitmen yang diberikan pada sektor kesehatan tidak konsisten yang teroermin pada rendahnya anggaran yang dialokasikan pada dinas kesehatan. Adanya sumber dana selain APBD kabupaten yang dialokasikan pada dinas kesehatan yang belum diketahui oleh pejabat pemerintah kabupaten yang berkompeten dalarn perencanaan penganggaran. Adanya usulan kegiatan dinas kesehatan yang belum diusulkan secara komprehensif.Penulis menyarankan agar dinas kesehatan melakukan advokasi pada jenjang yang paling dasar di tingkat kecamatan sampai jenjang pengambil keputusan di tingkat kabupaten dan jika perlu dapat menggunakan narasumber dari Propinsi Jawa Barat atau Departemen Kesehatan. Selain im menyarankan pada dinas kesehatan untuk menginformasikan dana-dana yang diterimanya serta meningkatkan kemampuan menyusun rencana kesehatan kabupaten secara terintegrasi dan komprehensif, termasuk pula mengintegrasikan pendanaan yang datang dari berbagai sumber."