Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang dikaji menurut prinsip-prinsip good governance, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, studi kepustakaan, dan observasi kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya: Pertama, prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar belum dijalankan dengan optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terhadap pengelolaan Dana Desa karena masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah penentuan prioritas pembangunan serta swakelola tidak terwujud secara utuh. Selain itu, tidak adanya transparansi mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi Dana Desa, rendahnya tingkat profesionalitas sehingga melahirkan pola politik dinasti, prinsip rule of law tidak sepenuhnya diterapkan karena masih adanya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan. Pertanggungjawaban secara administrasi dapat dikatakan baik, namun kurang akuntabel karena tidak transparan. Tingkat responsivitas pun rendah karena tidak mampu menerima aspirasi masyarakat dan tidak adanya tindak lanjut. Serta prinsip keadilan belum ditegakkan karena masih adanya diskriminasi politik. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar, seperti kualitas Sumber Daya Manusia cukup mumpuni namun kurang profesional karena lemahnya pengawasan internal yang berakibat pula pada pengelolaan keuangan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, serta masih kurangnya komunikasi dan rendahnya kerja sama antara Pemerintah Desa Gandamekar dengan masyarakat dan lembaga terkait. Faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar ialah kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Dana Desa.

---

This thesis analyzes management of the Village Fund in Gandamekar Village, Plered District, Purwakarta Regency according to the principles of good governance, and factors that influence it. This study uses qualitative method with post-positivist approach that produces descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, literature studies, and qualitative observations using triangulation techniques to check the validity of the data. This current research reveal that findings of: First, the principles of good governance in Village Fund management in Gandamekar Village have not been implemented optimally because a low level of community participation because the community is not involved in the deliberations of determining development priorities and non functioning self-management. Furthermore, no transparency from planning, implementation to evaluation of the Village Fund, low professionalism bureaucracy due to dynastic politics pattern, non functioning principles of rule of law because there are still facilities construction that are not in accordance with specifications and planning. Administrative accountability is good enough, but it is less accountable because there is no transparency. A low level of responsiveness in receiveing aspirations from the community and the absence of follow-up. And the principle of equity has not been upheld because there is a political discrimination. Second, the factors that influence good governance in Village Fund Management in Gandamekar Village such as the quality of Human Resources are qualified enough but unprofessional because of weak internal supervision that also affects the Village Fund financial management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability are not appropriate with the principles of village financial management, and the lack of communication and the lack of cooperation between the Gandamekar Village Government and the community and related institutions. The critical success factor in creating good governance in Village Fund management in Gandamekar Village is the quality of Human Resources as the manager of the Village Fund."

"Implikasi dari UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 adalah secara langsung mempengaruhi gerakan perubahan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengambil keputusan khusunya pembangunan desa melalui aktivitas Musrengbangdes selama ini."

"Penelitian ini memfokuskan perhatian pada pengelolaan Alokasi Dana Desa Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sardonoharjo Ngaglik Sleman tahun 2017 telah menerapkan prinsip prinsip Good Governance. 2) Mengetahui tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kendalanya di Desa Sardonoharjo Ngaglik Sleman tahun 2017. 3) Mengetahui Kinerja Keuangan Desa di Desa Sardonoharjo Ngaglik Sleman tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan wawancara mendalam kepada narasumber untuk menggali informasi sehingga diperoleh penelitian yang obyektif mengenai alokasi dana desa, hal ini dilakukan mengingat wawancara mendalam merupakan strategi penelitian yang tepat untuk mengetahui secara mendetail baik dari pihak pemerintah desa dan perangkat desa. Kesimpulan penelitian ini bahwa 1) Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sardonoharjo telah menerapkan prinsip-prinsip good governance. 2). Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menerapkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi terkendala dengan keterlambatan laporan dari pedukuhan dan pihak desa agak kesulitan dalam menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 3) Pengukuran Kinerja Keuangan Desa di Desa Sardonoharjo didasarkan pada tingkat efektivitasnya yaitu sebesar 97% yang berarti efektif."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perubahan iklim komunikasi yang dapat menciptakan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian studi kasus memberikan gambaran berdasarkan kajian deskriptif kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan iklim komunikasi dalam mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Jenis kajiau ini hanya rnemaparkan situasi dan kondisi, namun tidak mencari atau menjelaskan hubungan . Kajian ini tidak juga membuat hipotesis atau prediksi. (Rabmat, 1995, 24) Informasi diperoleh melalui wawancara dengan narasurnber. Diantaranya Bupati Bantul, Kepala Bagian Humas dan lnformasi, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Administrasi Pemerintah, perwakilan dari warga masyarakat , dan wartawan.Penelitian ini berangkat dari paradigma positivisme yang memandang optimis bahwa perubahan iklim komunikasi akan membawa Kabupaten Bantul kepada keadaan yang lebih baik. Dengan perubahan iklim komunikasi maka akan terjalinnya hubungan dengan landasan kepercayaan diantara stake holders yang ada. Hal ini memungkinkan. terlaksananya good governance di Kabupaten Bantul.Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang akan memberikan gambaran usaha yang dilakukan Pak Idham sebagai Bupati Bantul dalam membuat perubahan pada iklim komunikasi di Kabupaten Bantul. Dalam memilih sampel digunakan teknik snow hall sampling dimana penentuan responder berdasarkan pilihan dari responden sebelumnya, dan juga purposive sampling dimana penulis telah terlebih dulu menentukan serangkaian kriteria yang harus dipenuhi oleh responden atau narasumber.Dalam melakukan perubahan iklim komunikasi, terdapat beberapa kendala yaitu keterpurukan tingkat keperayaan masyarakat Bantul terbadap Pemerintah Kabupaten Bantul serta adanya pemikiran bahwa pembangunan itu adalah tanggung jawab pernerirtah kabupaten. Namur saat ini kedua kendala tersebut telah dapat diatasi dengan melakukan kegiatan komunikasi dua arah, baik secara interpersonal maupun melalui media massa secara bersamaan dan berkesinambungan.Penelitian ini menemukan bahwa sejauh ini iklim komunikasi sangat berperan dalam pelaksanaan good governance pada pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan jalan desa. Perubahan iklim komunikasi memiliki kemampuan untuk mengembalilcan kepercayaan masyarakat dan mampu membuat perubahan yang mendorong masyarakat untuk melakukan pemberdayaan dalam membangun jalan desa."

"Good governance is efforts to manage economic and social resources transparently, accountably, and anticipatively involving the state, industry, and society sectors. Implementation of the principles of transparency and accountability will support each element of good government to manage nation well. By doing so, each decision state administrative court can be accountable for the public and the law. Te government (central and provincial level) should encourage industries and communities in every policy and effort to advance the societies. The implementation of good governance is a must, not just a trend in international relationship. Therefore, all officials and staffs of governmental institution and other state organizations should improve their understanding in executing good governance."

"Penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani kepentingan umum rentan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan antara para pejabat administrasi negara (pejabat tata usaha negara - pejabat TUN) dengan masyarakat. Apabila timbul permasalahan maka Hukum Administrasi Negara telah menyediakan mekanisme dalam hukum formil atas berbagai permasalahan tersebut yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan langsung terhadap kompetensi absolut PTUN tertuang dalam Pasal 49 UU PTUN. Pengecualian atas suatu sengketa TUN terdiri dari (1) keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya klausul kepentingan umum dalam pembatasan tersebut. Hal ini terkait erat dengan kewenangan diskresi Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan (freies ermessen). Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana praktekpraktek diskresi di Indonesia selama ini dalam kaitannya dengan legalitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian bagaimana kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan mengenai praktek diskresi yang terjadi selama ini di Indonesia dan menjelaskan kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah secara kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi yang transparan dan akuntabel akan menyebabkan terwujudnya good governance. Namun apabila penggunaan diskresi itu tidak transparan dan tidak akuntabel maka yang terjadi adalah bad governance."