Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Topik penelitian ini mengangkat tentang Survivalitas Masyarakat Adat terhadap Intervensi Negara : Studi di kampung Kuta, Ciamis. Hasil penelitian menunjukkanbahwa peran mereka dalam mengelola pemerintahan asli (pemerintahan adat) dapat disederhanakan dalam peran mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakatnya.Peran-peran tersebut diantaranya pengaturan pendirian rumah, penentuan mata pencaharian, pembatasan ekplorasi hasil alam, penyelesaian konflik. Dalam bidang pemberdayaan, pemimpin adat Kuta berupaya menstimulan generasi penerus kehidupanadat mereka, ketangkasan atau kegagahan, kemampuan seni. Di bidang pelayanan pemimpin adat berperan dalam menjaga kesehatan warganya, fasilitator dalam berbagai ritual adat, pelayanan lainnya dalam berbagai lini kehidupan. Keseluruhan peran yangterbentuk ini menjadikan mereka sebagai pemimpin yang kredibel dan responsif, disegani dan memiliki kharisma tersendiri yang membedakannya dengan masyarakat adat biasa. Hal tersebut secara tidak langsung melahirkan masyarakat yang sejahtera(welfare community) dengan tercukupinya segala kebutuhan. "

"Penelitian ini menjelaskan mengenai konflik ekologi politik antara negara versus masyarakat lokal di Ogoni, Nigeria. Konflik ini bermula dari aktivitas eksploitasi minyak dan dampaknya pada degradasi lingkungan di tanah Ogoni. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif.Penelitian ini memfokuskan pada gambaran akan konflik kepentingan diantara dua aktor tersebut, yang terjadi selama kurun waktu tahun 1993-1998, melalui perspektif ekologi politik. Ada kecenderungan, bahwa semua aksi dan strategi yang dilakukan oleh kedua aktor tersebut dalam konflik ekologi politik ini juga diakibatkan dari adanya hubungan yang tidak sejajar (asimetris) antara negara dan masyarakat.Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa ada perbedaan kepentingan yang mendasar antara negara dan masyarakat, terkait dengan kepentingan mereka mengenai sumber daya alam dan lingkungan, yang menyangkut kepentingan ekonomi politik dan ekologi politik.

---

This research was explain about political-ecological conflict between state and grassroots actors in Ogoni, Nigeria. This conflict was beginning from the oil exploitation activities that caused impacts on environmental degradation in Ogoniland. This research was a qualitative research with explanative design.By using political ecology perspective, this research was focus on the illustration about conflict of interest between state and grassroots actors in Ogoni, during 1993-1998. There also a tendency, that all the action and strategy which done by these two actors in environmental conflict, was the impact of unequal (asymmetric) relations between state and society.The result of the research concluded that there are different basic interests between state and society about natural recourses and environmental, that related to economy politic and ecology politic."

"Selama dua dasawarsa terakhir ini, telah terjadi perubahan yang mendasar tentang cara pandang Ilmu Politik terhadap negara dimana negara dianggap merupakan struktur yang otonom, suatu struktur dengan logika dan kepentingannya sendiri yang tidak harus sama dan selaras dengan kepentingan kelas dominan dalam masyarakat ataupun negara bukanlah sekedar arena tempat konflik kepentingan sosial ekonomi saling berbenturan satu sama lain. Dalam kenyataannya negara jauh lebih mandiri dan cenderung bersifat ekspansionis atau penetratif terhadap masyarakat. Studi ini mempelajari implikasi dari penetrasi negara di Riau Kepulauan, suatu kawasan yang memiliki pengalaman historis bernegara jauh ke masa lampau, tetapi relatif terbatas dalam interaksinya dengan negara dan kepolitikan nasional Indonesia. Keterbatasan interaksi dengan negara nasional ini berlangsung sampai paruh pertama Orde Baru. Sedangkan pada paruh kedua, negara telah melakukan penetrasi secara politik dan ekonomi bersamaan dengan intervensi ekonomi kapitalis dunia. Untuk mempelajari implikasi penetrasi negara ini, dipergunakan teori Bureaucratic Capitalist State dari Richard Robison, Negara Otoriter Birokratik Rente dari Arief Budiman dan Rent Capitalism State dari Olle Tarrnquist. Sedangkan untuk menjelaskan dimensi kapitalisme yang menyertai penetrasi negara tersebut, dipergunakan perspektif Sistem Dunia dari Immanuel Wallerstein. Dalam kondisi dimana suatu kawasan interaksinya dengan negara dan kepolitikan nasional relatif terbatas, sedangkan pada sisi lain kawasan tersebut memiliki pengalaman bernegara yang jauh berakar ke masa lampau, kuatnya pengaruh negara tetangga dari segi budaya (Malaysia) dan ekonomi (Singapura), serta terdapatnya kepincangan dalam tingkat kesejahteraan dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi, maka penetrasi negara yang dilakukan pada masa Orde Baru tersebut seharusnya membuat kawasan ini semakin terintegrasi ke negara nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya, penetrasi negara tersebut telah membuat (1) ekonomi kawasan ini semakin terintegrasi ke ekonomi global, (2) status quo kepincangan struktur sosial-ekonomi, (3) sentripetalisasi atau allienasi masyarakat dari negara, (4) sentralisasi pemerintahan dan pembangunan, serta (5) marginalisasi masyarakat lokal. Hal yang demikian itu terjadi disebabkan penetrasi negara yang dilakukan itu lebih dimotivasi untuk kepentingan kapitalisme internasional dimana sebagai akibat krisis harga minyak, Indonesia terpaksa beralih dari strategi Industri Substitusi Impor (ISI) kepada ekonomi berorientasi ekspor atau pembangunan Industri Berorientasi Ekspor (IBE), menyusul merosotnya kemampuan negara sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, negara terpaksa membuka pintu lebar-lebar bagi modal asing. Dalam hubungan inilah kapitalisme internasional masuk ke Riau Kepulauan melalui program kerjasama Sijori. Dengan demikian modal negara sentral beralih ke negara semi pinggiran, dalam hal ini Riau Kepulauan, bukan melalui mekanisme surplus ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis dunia sebagaimana dikatakan oleh Wallerstein, melainkan diundang oleh pemerintah atau negara semi pinggiran. Jika Wallerstein berpendapat peralihan arus modal akan terjadi dengan sendirinya, tak terelakkan, sebab sistem ekonomi kapitalis dunia itu merupakan satu jaringan ekonomi yang utuh yang terdiri dari berbagai macam struktur produksi, yang terintegrasi dari berbagai wilayah yang tidak sederajat tahap perkembangannya, untuk Riau Kepulauan hal tersebut tidak terbukti. Dengan demikian teori Wallerstein tentang sistem ekonomi kapitalis dunia mengandung kelemahan pada aspek peranan negara nasional dalam arus perpindahan modal dari negara sentral ke negara semi pinggiran. Sebagaimana halnya perspektif yang berskaia makro (global) cenderung mengabaikan dimensi mikro (negara nasional), demikian juga teori Wallerstein. Analisis sistem dunia tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap perkembangan yang khas dari suatu lokalitas tertentu, atau dengan kata lain lead sistem dunia dalam usahanya untuk mengamati dinamika global, mengabaikan bahkan melupakan analisis sejarah perkembangan lokal yang kongkrit, dalam studi tentang Riau Kepulauan, terbukti kebenarannya. Perhatian Wallerstein yang selalu dicurahkan pada ?totalitas" telah menghalanginya untuk terlibat dalam analisis sejarah yang kongkrit dan spesifikasi dari suatu masyarakat tertentu, studi tentang penetrasi negara di Riau Kepulauan, membuktikan kebenaran kritikan terhadap teori Wallerstein tersebut."

"Gerakan lingkungan di Amerika Serikat mengemuka sejak tahun 1960-an. Dukungan kuat masyarakat Amerika Serikat terhadap gerakan lingkungan menguat seiring meningkatnya kesadaran akan besarnya bahaya akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Pemerintah pun didorong untuk segera mengambil tindakan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya bencana ekologis lebih lanjut, dengan memperbanyak perundangan di bidang lingkungan hidup. Gerakan lingkungan hidup dinilai ikut berperan dalam mempengaruhi opini masyarakat, dengan memberi informasi mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang dihadapi Amerika Serikat bahkan dunia.Namun demikian organisasi-organisasi lingkungan hidup itu sendiri terdiri dari berbagai spektrum yang luas, dengan prinsip dan gaya politik yang beraneka, dengan ideologi dan ciri yang beraneka. Jumlah anggota organisasi-organisasi lingkungan ini pun melonjak secara signifikan, dan di tahun 1990-an tercatat mencapai tujuh juta orang. Hal ini tentu menjadi suatu kekuatan politik tersendiri.Sebagai sebuah `interest group' pada gilirannya ternyata turut memberi tekanan pada penetapan berbagai kebijakan lingkungan di Amerika Serikat. Di tengah tekanan dari gerakan lingkungan, berbagai kebijakan lingkungan pun terus bermunculan, diantaranya Clean Air Act, Federal Water Pollution Control Act Amendments, Safe Drinking Water Act dan Multiple Use-Sustained Yield Act. Meski berbagai perundangan lingkungan telah diluncurkan, namun dalam pelaksanaannya ataupun penegakan hukum atas perundangan tersebut masih mengalami banyak tantangan dan hambatan. Kegagalan implementasi perundangan tentu akan memerosotkan kredibilitas institusi federal yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan perundangan tersebut. Namun demikian berbagai pihak ternyata turut serta memberikan andil dalam "melumpuhkan" institusi pelaksana perundangan ini.Presiden dan Kongres dinilai juga turut melemahkan institusi pelaksana perundangan lingkungan. Pemerosotan kredibilitas institusi federal ini, dilakukan pemerintah federal dengan Cara memberikan beban yang terlalu berat untuk ditangani institusi federal, selain kurangnya `political will'. Selain itu dalam banyak kasus, pemerintah federal sendiri cenderung lebih pro pada kepentingan bisnis.Berbagai perundangan lingkungan terlihat masih menyediakan celah-celah, yang memungkinkan berbagai pihak mengambil keuntungan, sekaligus menggagalkan implementasi perundangan. Pihak-pihak tersebut adalah kelompok bisnis dan negara bagian yang "kaya" (kuat dalam basis industrinya).Kasus yang terjadi pada kebijakan lingkungan, dengan demikian menunjukkan adanya suatu kontroversi politis. Di satu sisi, banyak perundangan lingkungan telah diloloskan pemerintah federal dalam kurun waktu yang relatif singkat (lebih dari 50 perundangan dalam kurun 1960-1992), namun di sisi lain justru implementasi perundangan tersebut terhambat atau bahkan gagal/digagalkan karena kurangnya kemauan politik (political will) dari pemerintah federal.Selain itu dalam kasus kebijakan lingkungan, keterlibatan dari berbagai kekuatan politik tersebut terlihat sangat intens, karena kebijakan lingkungan merupakan suatu kebijakan politik yang sensitif. Intensnya interaksi dan keterlibatan diantara kekuatan-kekuatan politik tersebut menciptakan dinamika tersendiri dalam implementasi kebijakan lingkungan. Dinamika ini dimungkinkan dalam sistem politik Amerika Serikat yang menganut asas pluralisme. Sesuai asas pluralisme, berbagai kekuatan politik tersebut dapat saling mengawasi, saling mengimbangi dan saling berbagi kewenangan.Dalam kebijakan lingkungan, dinamika tersebut terlihat jelas, dari proses tarik-menarik, pengaruh-mempengaruhi, dan saling mendominasi diantara berbagai kekuatan politik. Sering terjadi satu pihak menjadi lebih dominan dalam memaksakan kepentingannya dibanding pihak lain. Dalam kasus implementasi perundangan lingkungan, `power struggle' ini terlihat jelas.Karena itulah thesis ini disusun dengan maksud untuk mengungkap dominasi pemerintah federal serta kuatnya lobi kelompok bisnis, yang mengakibatkan terhambatnya/gagalnya implementasi kebijakan lingkungan. Tinjauan tersebut secara spesifik akan bertolak dari kasus-kasus kebijakan utama, yaitu: Clean Air Act (1970), Federal Water Pollution Control Act Amendments (1972); Safe Drinking Water Act (1974), Toxic Substance Control Act (1976) dan amandemennya tahun 1986 (Superfund), Resource Conservation and Recovery Act (I980) dan amandemennya (1984), Nuclear Waste Policy Act (1982), clan Multiple Use-Sustained Yield Act (1960).Penelitian terhadap hal tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang kekuatan-kekuatan politik yang terlibat dalam penentuan kebijakan lingkungan di Amerika Serikat, serta untuk memahami kompleksitas interaksi diantara berbagai kekuatan politik tersebut.

---

Environmental movement in the United States of America gets stronger since 1960s. People support this movement due to many environmental disasters that getting frequently happened. Government is urged to take appropriate actions to overcome any further ecological disasters by launching environmental laws. Environmental movement takes part in giving enlightenment to people regarding many environmental problems in the U.S. and the world.

Environmental organizations, however, is diversified towards a broad spectrum, principally and ideologically. Anyway the member of those organizations has raised significantly to 7 million people in 1990s, that makes them become an interest group in American politics.

They pursue government to launch many environmental laws. Some of them are Clean Air Act, Federal Water Pollution Control Act Amendments, Safe Drinking Water Act and Multiple Use-Sustained Yield Act. Though many laws had been declared, in practice there is still weak in law enforcement. For sure, failure in implementation has decreased credibility of federal institution in implementing environmental laws. This research will show that the federal government (President and Congress) gives contribution in making federal institution getting weaken.

President and Congress give to much pressure to federal institution in implementing the laws, in other side they have no political will and seems more favor to business groups side. Many laws are created with its weakness, that any parties could take advantages of it, even could make it fail in implementation. Those parties particularly are business groups and "rich-states".

Environmental laws show in particular a political controversy. Though federal government in just 30 years established more than 50 laws, however in practice and implementation those laws was crippled and failed due to less of political will of federal government.

Moreover interest groups were involved extensively, since environmental laws are very sensitive. Intensity and involvement of any interest groups had created motion in American politics. This could be occurred in the U.S.A, which respect pluralism. In pluralism, any parties or political bodies could play a "check-and balance" mechanism.

The check-and-balance mechanism, in practice, could create any efforts from any parties to dominate, and to attract the other party. This mode clearly display in implementing the environmental policy.

Based upon this issue, this thesis is designed to disclosure power struggle among political bodies and interest groups in environmental law implementation. In particular, it will reveal how federal government and business groups play its dominant role on environmental policy.

To give a clear analysis, the thesis will take selected environmental laws, such as: Clean Air Act (1970), Federal Water Pollution Control Act Amendments (1972); Safe Drinking Water Act (1974), Toxic Substance Control Act (1976) and its Amendment - 1986 {Superfund}, Resource Conservation and Recovery Act (1980) and its Amendment (1984), Nuclear Waste Policy Act (1982), and Multiple Use-Sustained Yield Act (1960).

The research is executed to give a comprehensive analysis about how power struggle happened in America's politics, especially in environmental law implementation, and to understand why this is happened."

"Tesis ini membahas kerusuhan pada konser grup heavy metal terbesar dunia, Metallica, yang berlangsung di Jakarta pada 10 April 1993. Kerusuhan melibatkan generasi baru Indonesia yang  umumnya lahir setelah tragedi 1965. Generasi yang berjarak dengan peristiwa 30 September 1965 itu merupakan generasi yang menjadi target kebijakan normalisasi kehidupan kampus (NKK)  pemerintah Orde Baru. NKK bertujuan mengalihkan kehidupan pemuda, terutama mahasiswa, dari kehidupan sosial-politik kampus sehingga menjadi lebih berorientasi pada kehidupan individu dan hiburan. Harapan Orde Baru dari kebijakan NKK adalah untuk mendorong terciptanya stabilitas politik dan keamanan yang sempat menjadi isu usai pecahnya insiden Malari 1974. Upaya Orde Baru untuk menjauhkan pemuda dari politik dan mendekatkan ke arah hiburan, tak menjamin terciptanya stabilitas. Tesis ini menggunakan pendekatan sejarah naratif untuk menggambarkan latar belakang, detik-detik pecahnya kerusuhan, serta dampaknya bagi kehidupan sosial, politik, dan budaya anak muda Indonesia. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa dunia hiburan malah membawa persoalan baru terkait stabilitas bagi Orde Baru. Hiburan, utamanya musik, justru digunakan anak muda Indonesia era 1980 maupun 1990-an untuk menyuarakan isu-isu sosial dan politik. Dunia hiburan juga menjadi medium baru anak muda untuk menggoncang stabilitas Orde Baru. Salah satu bentuknya tercermin dari Konser Metallica 1993 yang berujung rusuh. Di balik kerusuhan dalam konser Metallica 1993 ada isu seputar kesenjangan ekonomi yang memantik massa bertindak anarkis hingga menimbulkan korban jiwa dan materi.  Lepas kerusuhan itu Orde Baru mulai menaruh kewaspadaan pada kebijakannya sendiri yang mengalihkan kehidupan anak muda ke sektor hiburan. Sejak kerusuhan Konser Metallica 1993,  dunia hiburan mulai diwaspadai Orde Baru. Sejak itu, izin bagi kegiatan hiburan, seperti konser musik, dibatasi secara ketat. 

---

This thesis discusses the riots at the concert of the worlds largest heavy metal group, Metallica, which took place in Jakarta on April 10, 1993. The riots involved a new generation of Indonesians who were generally born after the 1965 tragedy. This generation is the target of New Order policy called normalization of campus life (NKK). NKK aims to divert the lives of young people, especially students, from the socio-political life of the campus so that it becomes more oriented towards individual life and entertainment. The hope of the New Order from the NKK policy was to encourage the creation of political and security stability which had become an issue after the outbreak of the Malari 1974 incident. This thesis uses a narrative historical approach to describe the background, the seconds of the outbreak of riots, and their impact on the social, political, and cultural life of Indonesian youth. The results of the study revealed that encourage young people to entertainment life brought new problems related to stability for the New Order. Entertainment life, especially music, is actually used by Indonesian youth in the 1980s and 1990s to voice social and political issues. The world of entertainment has also become a new medium for young people to shake the stability of the New Order. One form is reflected in the 1993 Metallica Concert which ended in chaos. Behind the riots at the 1993 Metallica concert there were issues surrounding economic inequality that caused the masses to act anarchically to the point of causing fatalities and material losses. In the aftermath of the riots the New Order began to put caution on its own policies that diverted the lives of young people into the entertainment sector. Since the 1993 Metallica Concert riots, the world of entertainment began to be wary of the New Order. Since then, permits for entertainment activities, such as music concerts, have been strictly restricted."