Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini telah terjadi perubahan paradigma di bidang kesebatan, yang berawal dari paradigma sakit menekankan pada aspek kuratif menjadi paradigma sehat dengan titik berat pada pelayanan promotif dan preventif. Unit Uji Kesehatan sebagai salah satu unit yang ada dalam Pelayanan Kesebatan St. Carolus adalah unit yang juga dipersiapkan untuk perubaban paradigma yang ada. Pelayanan Kesehatan St. Carolus (PKSC) yang telah lama berkecimpung di sektor jasa juga merasakan pengaruh tingkat kompetisi dalam melayani pasar pelayanan kesehatan. Hal ini mengbaruskan PKSC untuk jeli melibat pasar yang ada dengan tujuan menjawab situasi pasar. Salah satunya melaknkan analisis segmen, target dan positioning dari unit ujikes sehingga bisa diketabui segmen, target dan positioning deri unit Ujikes PKSC. Penelitian dilakukan terhadap responden yang berasal dari poli spesialis PKSC dengan asumsi behwa dari gamharan pelanggan poli spesialis bisa diketahui segmen yang menggunakan PKSC dan mrget pasar yang akan dibidik oleh unit Ujikes. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan kuesioner pada tahapan segmentasi dan kualitatif dengan wawancara mendalam dalam menentukan target dan positioning dari Ujikes.

---

There has been changing in paradigm of health, beganwith sick paradigm which curative aspects as focus, to health paradigm with promotion and preventive as focus.Medical check up is one of units in Pelayanan Kesehatan St. Carolus (PKSC) that bad been prepared to health paradigm. PKSC which has serve community health from long time ago, get the impact of high competition in health services.PKSC must aware of the market to answer this situation. One of the answer by doing analysis of segmentation, targeting and positioning private customer of PKSC medical check up unit to know the segment, target and positioning of this unit. This research takes respondent from visitors of PKSC specialist policlinics, with assume by knowing the segment of this unit we can have target of medical check unit. The research is quantitative by using questioner in segmentation and qualitative by doing depth interview to decide target and positioning of medical check up unit. From this research, we got segment of this uoit, by analysis demography, socioeconomic and psicography variables, are upper low and middle class of society. The positioning of PKSC medical unit is to give satisfaction by quality and good services. Advices for this unit are to make a product that focus to martenity and geriartri with competitive price, more active in promotion that can be doing by media such make consultation space in news paper. In the future} medical check up unit and the other support facility will focus in one service area to give easy access and comfortable for costumer."

"Pengaturan pendidikan kedokteran saat ini diatur dalam tiga buah undang-undang, yaitu UU No. 29 Tahun 2004 (UU Pratik kedokteran), UU No. 12 Tahun 2012 (UU Pendidikan Tinggi), dan UU No. 20 Tahun 2013 (UU Pendidikan Kedokteran). Ketiga undang-undang tersebut mengatur mengenai penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter. Ketiga substansi ini telah diatur dalam jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan delegasi yang berbeda serta diimplementasikan oleh instansi yang berbeda juga yaitu Kementerian Pendidikan dan Konsil Kedokteran Indonesia. Kondisi seperti ini menyebabkan adanya potensi disharmoni di antara UU Praktik Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menguraikan permasalahan mengenai kesesuaian antara pengaturan penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, serta dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter dalam UU Praktik Kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran dari sisi teks peraturan, doktrin hukum, dan aspek implementatif agar menghadirkan kepastian hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian penormaan dalam UU Praktik kedokteran, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pendidikan Kedokteran dalam pengaturan penetapan standar pendidikan profesi dokter, uji kompetensi dokter, dan dokumen kelulusan pendidikan profesi dokter sampai dengan peraturan delegasi dari ketiga undang-undang tersebut. Undang-undang ini memiliki hierarki yang sama dalam tata urutan perundang-undangan. Dari sisi materi muatan terdapat harmonisasi antara UU Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kedokteran, namun harmonisasi tidak terjadi antara UU Praktik Kedokteran dengan undang-undang lainnya. Oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum akibat adanya disharmoni antara UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran serta UU Pendidikan Tinggi, perlu adanya ketaatan terhadap pelaksanaan asas lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori dan konsistensi dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

---

The regulation of medical education is currently regulated in three laws, Law Number 29 of 2004 (Law of Medical Practice), Law Number 12 of 2012 (Law of Higher Education), and Law Number 20 of 2013 (Law of Medical Education). The three laws regulate the establishment of medical professional education standards, medical competency tests, and medical professional education graduation documents. These three substances have been regulated in different types and forms of delegation legislation and implemented by different agencies, namely the Ministry of Education and the Indonesian Medical Council. This condition creates the potential for disharmony between the Medical Practice Law, the Higher Education Law, and the Medical Education Law. This research using a normative juridical method describes the problem of conformity between setting standards for medical professional education, medical competency tests, and graduation documents for medical professional education in the Medical Practice Law, Higher Education Law, and Medical Education Law from the perspective of regulatory texts, legal doctrine, and implementation aspects in order to provide legal certainty. The results of the study found that there were inconsistencies of norms in the Law on Medical Practice, the Law on Higher Education, and the Law on Medical Education in the setting of standards for medical professional education, medical competency tests, and graduation documents for medical professional education up to the delegation regulations of the three laws. This law has the same hierarchy in the order of legislation. In terms of content, there is harmonization between the Law on Higher Education and Medical Education, but harmonization does not occur between the Law on Medical Practice and other laws. Therefore, in order to provide legal certainty due to disharmony between the Medical Practice Law and the Medical Education Law and the Higher Education Law, it is necessary to adhere to the implementation of the principles of lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi prioriand consistency in implementing conviction."

"La gestion des risques associés aux soins passe aussi par la prévention des erreurs médicales. A ce titre, elle implique la prise en compte et l’accompagnement de l’individu médecin dans ses responsabilités, son identité professionnelle, comme dans ses souffrances de « deuxième victime », parfois en "burn out". Légitime, complexe et délicat, parce qu’il relève d’un véritable tabou dérangeant et stigmatisant, il s’agit là d’un changement culturel qui passe par un soutien social et une formation adaptée."

"The paradigm of Evidence Based Medicine (EBM) is new in the world of medicine and is used in practice praxis and medical research through a systematic observation, standardized, and objective. The article brings to light whether EBM and the supportive apparatus are able to defend the theory of decision-making concept of Pellegrino and Thomasma and how it affects the attitude of the practitioners in making a well-thought decision to administer a rational, objective, and effective treatment for the patients."