Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melaksanakan kegiatan restrukturisasi hutang, suatu perusahaan publik dimungkinkan untuk memanfaatkan berbagai instrumen pasar modal yang dianggap paling sesuai dengan keadaan perusahaan publik atau emiten. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan penjualan atas efek bersifat ekuitas baik melakukan penjualan saham, melakukan konversi obligasi dalam penyelesaian restrukturisasi utang, dan/atau melakukan penerbitan waran. Waran yang diterbitkan sebagai bagian suatu skema restrukturisasi Emiten Pasar Modal dalam pembayaran utang tentunya memiliki risiko hukum yang tentunya berdampak kepada para pemegang saham, ataupun kepada Kreditor sebagai pemegang waran.Melihat pada suatu aksi korporasi emiten pasar modal Indonesia pada akhir tahun 2017 lalu, PT Bakrieland Development, Tbk., melakukan penerbitan sejumlah waran tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Kreditornya yang didasari atas adanya Putusan Pengadilan Tinggi (order of court) Singapura. Penerbitan waran tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu seperti itu biasa disebut dengan Naked Warrant dan mengakibatkan risiko hukum, serta melakukan analogi atas celah hukum dalam mengartikan waran sebagai suatu efek bersifat ekuitas. Sehingga waran yang diterbitkan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan penerbitan waran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, hal mana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sekarang ini hanya mengatur pada penerbitan waran yang dilakukan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.Penerbitan waran tanpa melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh PT Bakrieland Development, Tbk., dapat menimbulkan risiko hukum kepada pemegang saham maupun para pemegang waran (kreditor), yaitu dilusi yang tak terbatas (karena tergantung pada jumlah tagihan yang dikonversi menjadi waran) serta risiko kepada pemegang waran tersendiri yang mendapatkan waran tersebut tanpa melalui mekanisme Penawaran Umum dan para pemegang waran harus berspekulasi untuk harga saham emiten tersebut setidak-tidaknya mencapai nominal harga pelaksanaan waran dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia selama masa pelaksanaan waran untuk warannya dapat di exercise.

---

In carrying out debt restructuring activities, it is possible for a public company to utilize various capital market instruments that are deemed most appropriate to the state of the public company or issuer. One of them is by selling equity securities by selling shares, converting bonds in debt restructuring settlement, and / or issuing warrants. Warrants issued as part of a restructuring scheme of the Capital Market Issuers in debt repayment certainly have legal risks which certainly have an impact on shareholders, or on creditors as warrants.Looking at the corporate action of the Indonesian capital market issuer at the end of 2017, PT Bakrieland Development, Tbk., Issued a number of warrants without Pre- emptive Rights to its creditors based on the existence of a High Court of Singapore order. Issuance of warrants without pre-emptive rights as known as Naked Warrant results in legal risk, and makes an analogy to legal loopholes in interpreting warrants as an equity effect. So that the warrants issued do not fully meet the warrants issuance requirements as regulated in the Financial Services Authority Regulation, wherein the current Financial Services Authority Regulation only regulates on the issuance of warrants made through Pre-emptive Rights.Issuance of warrants without pre-emptive rights carried out by PT Bakrieland Development, Tbk., Can pose legal risk to shareholders and warrants (creditors), ie unlimited dilution (because it depends on the number of bills converted into warrants) as well as risks to the individual warrants who get the warrants without going through a Public Offering mechanism and the warrants must speculate that the issuer's share price will at least reach the nominal price of the warrants in the trading of the Indonesia Stock Exchange during the exercise period of the warrants for warrants to be exercised."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan perancangan proses bisnis PT ABC oleh Kantor Konsultan XYZ. PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan dan maritim. Sedangkan, Kantor Konsultan XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi bisnis. Perancangan proses bisnis ini adalah perancangan proses bisnis level 3 setelah terjadinya merger dari 4 (empat) perusahaan yang menjadi PT ABC. Evaluasi dilakukan dengan melihat penerapan teori business process management selama proyek perancangan proses bisnis dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi, Kantor Konsultan XYZ melaksanakan metode yang berbeda pada tahap desain dan analisis menurut teori business process management. Selanjutnya, pengalaman magang di Kantor Konsultan XYZ kemudian dievaluasi dengan merefleksikan diri pada hal-hal yang telah berjalan dengan baik dan belum berjalan dengan baik, serta mengambil kesimpulan dan tindak lanjut yang akan dilakukan.

---

This internship report aims to examine and evaluate the implementation of PT ABC business process design by XYZ Consulting Firm. PT ABC is a company operating in the port and maritime sector. In the meantime, XYZ Consulting Firm is a company that operates in the field of business consulting services. This business process design is the level 3 business process design after the merger of the 4 (four) companies that became PT ABC. Evaluation is carried out by looking at the application of business process management theory during the implementation of the business process design project. Based on the evaluation results, XYZ Consulting Firm implemented different methods at the design and analysis stages according to business process management theory. Additionally, the internship experience at XYZ Consulting Firm is then evaluated by reflecting on things that have gone well and not gone well, as well as drawing conclusions and follow-up actions that will be taken. "

"Perkembangan perekonomian dunia dewasa ini semakin ke arah globalisasi perdagangan. Produk yang dihasilkan suatu negara tidak hany diperdagangkan di negara tersebut, melainkan diperdagangkan pula di negara lain. Akibatnya orientasi pasar ditujukan ke seluruh dunia. produsen harus menyesuaikan disain produknya agar seseuai dengan kebutuhan global yaitu dengan menciptakan produk yang bersifat universal. Kalaupun harus dilakukan penyesuaian, maka penyesuaian itu kecil dan tidak memerlukan biaya besar.Tersedianya media komunikasi yang canggih akan mempercepat informasi suatu produk sampai pada calom pembeli. Informasi itu tidak hanya mengenai produk saya, namun juga harga jual di tiap negara. Demikian juga pola permintaan, penawaran, pola penyaluran serta karakteristik pemakai dari suatu produk dapat diketahui dengan cepat.Faktor-faktor diatas akan mendorong gray marketer untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Semua kegiatan yang menyangkur penyaluran suatu produk tanpa melalui saluran distribusi yang resmi, dikenal sebgai kegiatan gray market. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan cara mengimpor dan menjual produk yang sama dari sumber di negara lain, dapat berasal dari produsen maupun distributor resmi, kemudian menjualnya di pasar dalam negeri dengan harga bersaing.Di samping itu gray market dapat menekan biaya pemasaran dan operasinya dengan memanfaatkan citra produk yang memang sudah dikenal oleh calon pemakainya. Dengan harga bersaing, yaitu sekitar 40% di bawah harga jual resmi, pemakai umumnya berani mengambil resiko dengan mengabaikan pelayanan purna jualnya yang mencakup jaminan, pelayanan perbaikan dan tersedianya suku cadang.Pembahasan ini dilakukan pada industri elektronika mengingat bahwa kegiatan ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh industri elektronika di Indonesia. Dari pengamatan LIPI dan Gabungan Pengusaha Elektronika, jumlah produk yang berasal dari kegiatan ini berkisar antara 40-60 % dari total permintaan produk elektronika di Indonesia.Pada masa resesi, banya produsen elektronika yang menghentikan produksinya karena menurunnya daya beli masyarakat dan mengecilnya pangsa pasar akibat kegiatan gray market. Ditambah pula, kebijakan pemerintah terhadapa industri elektronika mengenai produk komponen elektronika sehingga menyebabkan harga jual tidak bersaing.Namun dengan dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan 28 Mei 1990 (PAKMEI), industri elektronika di Indonesia mendapat peluang yang besar untuk melakukan perluasan usaha sehingga akan tercipta produk yang murah dengan kualitas yang baik. Akibatnya, produk yang dihasilkan oleh produsen lokal dapat bersaing dengan produk luar negeri.