Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Informasi Penempatan Apoteker Dalam Pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang perencanaan penempatan apoteker dalam pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana. Namun saat ini sistem informasi yang berjalan hanya menyajikan informasi secara agregat yaitu nama tempat/wilayah/daerah dan jumlah formasi apotekernya.Tujuan penelitian ini untuk memperoleh hasil analisis sistem pelaksanaan proses penempatan apoteker dalam rangka pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dengan tepat waktu.Upaya untuk analisis sistem ini, dilakukan dengan metode penggalian informasi dengan menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview) dan telaah dokumen dan dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif.Dan hasil penelitian ini dapat diidentifikasi, bahwa bila disusun dalam analisis SWOT dapat dijabarkan; kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan hambatan/kendalalancaman (threat), dimana strategi yang harus diambil dalam analisis sistem informasi penempatan apoteker dalam pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana (WKS), perlu adanya prosedur baku untuk mekanisme penempatan apoteker dalam rangka Wajib Kerja Sarjana dan serta melihat akan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman daripada instansi yang terkait dengan permasalahan Wajib Kerja Sarjana, khususnya apoteker, sehingga penempatan apoteker tepat pads waktunya.Rencana perubahan atau dengan perkembangan organisasi unit kerja Ditjen POM menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dengan berlakunya otonomi daerah dapat menjadikan Badan POM bisa mandiri dalam hal penempatan apoteker dalam rangka Wajib Kerja Sarjana.Daftar bacaan : 24 (1961 - 2000).

---

Aphotheker Placement Information System Analysis in Applied of Graduate Work Compulsory (Wajib Kerja Sarjana) at National Agency of Drug and Food ControlAphotheker placement information system analysis in applied of Graduate Work Compulsory (GWC) can provide supporting information which is needed for planning of Aphotheker placement in applied of GWC. However the information system which is applied now, only provided information in the agregate way such as name/place/province/region or amount of aphotheker formation.The objective of this study is to get analysis result of Aphotheker placement information system in applied of GWC at National Agency of Drug and Food Control in order to make it on time. The effort for analysis of this system is carried out with information excavation methode with using in depth interview, document study and analysis with qualitative approach methode.From this study, it can be identified, if it is compesed in SWOT analysis, the SWOT analysis can be elaborated; strength, weakness, opportunity, threat, where a strategy should be taken in aphotheker placement information system in applied of GWC, a mechanism standard procedure is needed on aphotheker placement in applied of GWC by considering strength, weakness, opportunity and threat of authority which is related with GWC problem, especially aphotheker, so placement of aphotheker could be carried out on time.Planning to change or with development of Directorat General of Food and Drug Control become National Agency of Drug and Food Control and by commencing of region authority, it makes the National Agency of Drug and Food Control could stand alone for placement of aphotheker in applied of GWC.Bibliography : 24 (1961 - 2000)"

"Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah/Badan POM sebagaimana fungsi pengawasan yang dimiliki. Sebagai organ pemerintah Badan POM mempunyai peran panting dalam melakukan fungsi pengawasan sebagaimana telah diberikan kepadanya melalui Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir No. 64 Tabun 2005. Melihat perkembangan ilmu dan teknologi pada hakekatnya proses perubahan orientasi nilai dan pemikiran termaksud selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan social budaya. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi serta perkembangan hukum perdagangan internasional sampai pada tahapan dimana transaksi perdagangan hampir tidak lagi mengenal Batas Negara dengan biaya transaksi yang lebih murah, dengan demikian produk-produk farmasi dan makanan dapat menyebar cepat ke wiayah berbagai Negara dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat, oleh karena itulah diperlukan fungsi pengawasan secara tepat dan benar terhadap peredaran obat dan makanan dari hulu sampai hilir dan juga tidak menutup kemungkinan pengawasan obat dan makanan akan ditentukan pengawasan yang berskala nasional dan internasional. Kembali kepada tugas dan fungsi Badan POM, jika dikaitkan dengan program yang menjadi tugasnya, ruang lingkup kegiatan menjadi sangat luas, upaya pegendalian, pengawasan dan pembinaan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan/produksi distribusi, pelayanan dan penggunaan perbekatan farmasi, makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Disamping itu upaya pengendalian pengawasan dan pembinaan dilakukan melalui kerjasama dengan sector terkait dengan penekanan pada tugas dan fungsi masing-masing. Dalam tulisan ini akan dijelaskan Badan POM sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen mempunyai fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan terhadap mutu, khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan, dimana karena kedudukannya sebagai organ Negara diberikan tugas dan fungsi untuk mengawasi seluruh peredaran obat dan makanan yang mencakup pengawasan dari pre-market sampai dengan post-market artinya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sangat Iuas dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu pengawasan terhadap peredaran obat-obatan dan makanan perlu suatu kerja sama yang baik antara para penegak hukum itu sendiri dengan instansi terkait yang hares menangani bagaimana peredaran obat dan makanan seharusnya yang diatur dan yang diperbolehkan oleh aturan yang berlaku dan oleh sebab itu pemerintah memberikan kepercayaan kepada Badan POM tentang kewenangan pengawasan obat dan makanan diseluruh Wilayah Indonesia melalui keputusan Presides No. 103 Tahun 2001, namun Badan POM bukan merupakan single player, akan tetapi Pemerintah Daerah juga terlibat dalam pengawasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya."

"Penganggaran dalam perspektif New Public Management (NPM) menekankan orientasi output. Penerapan di Indonesia adalah penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sampai dengan empat tahun terakhir masih ditemukan kementerian/lembaga tidak memiliki standar biaya khusus. Padahal dalam penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan standar biaya khusus.Dengan menggunakan pendekatan activity based costing, penelitian ini ingin mengetahui seberapa jauh efektivitas kebijakan standar biaya khusus dengan cara membandingkan antara periode sebelum dengan sesudah penerapan kebijakan. Kemudian mencoba mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyusunan standar biaya khusus.Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan studi kasus di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.Data yang digunakan adalah data sekunder laporan realisasi keuangan tahun 2007 dan 2008, dan data primer dari responden kunci. Dua alat statistik digunakan dalam penelitian ini. Uji t-Test untuk mengetahui perbedaan realisasi keuangan antara periode sebelum dengan sesudah penerapan kebijakan. Uji peringkat koefisien korelasi Spearman untuk mengetahui korelasi antara dua variabel. Lebih jauh lagi, penelitian ini ingin mengetahui harapan tentang standar biaya khusus dari perspektif pengguna.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dengan sesudah penerapan kebijakan.Hasil ini didukung dengan arah hubungan yang negatif antara realisasi anggaran dengan standar biaya sebagai: dasar untuk menentukan alokasi anggaran, dan pedoman dan informasi biaya kegiatan. Perspektif pengguna menginginkan standar biaya dijadikan dasar dalam menentukan alokasi anggaran dan fleksibel dalam pelaksanaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan standar biaya dalam tingkat kegiatan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan.

---

New Public Management (NPM) perspective focuses budgeting on output oriented. Indonesia interpret this perspective by implementing performance based budgeting as mandated in Law No. 17 year 2003 about Public Finance. This performance based budgeting requires every institution to have a specific cost standard. Unfortunately, up to last four years, it was found that some ministerial or other institutions still do not have the specific cost standard. Using activity based costing approach, this research tries to investigate the effectiveness of specific cost standard policy, by comparing the period of before and after policy implementation. Furthermore, this research tries to analyze the relationship between some factors affecting the effectiveness of specific cost standard.This research is an applied research using National Agency of Drug and Food Control as case study. Data used in this research are both primary and secondary data. The primary data collected from key respondents while the secondary data collected from financial report year 2007 and 2008.The data analyzed using two statistical analyses; t-Test and Spearman?s rank correlation test. t-Test is used to test the difference between the period of before and after policy implementation while Spearman?s rank correlation test is used to test the correlation between two variables. Furthermore, this research tries to investigate some opinions about specific cost standard implementation from user?s perspective. The empirical results show that there are no differences between the period of before and after policy implementation.This result is supported by the inverse correlation between budget realization and specific cost standards which is used as the base of budget allocation and the guidance and source of information for activity/project budgeting. Based on users? perspective, specific cost standard is needed as a tool and guidance for budget allocation, and it should be flexible in its implementation. This research concludes that the development of specific cost standard in activity level and should be adjusted with the activity's need in practice."