Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang, melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan ditetapkan pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit menggunakan pembayaran pra upaya yaitu menggunakan pola INA-CBG. Penerapan tarif INA-CBGs menimbulkan polemik bagi rumah sakit karena terdapat selisih bayar yang cukup besar antara tarif rumah sakit dan tarif INA-CBG. Salah satu komponen yang harus dipersiapkan oleh rumah sakit adalah membuat suatu system kendali biaya berbasis clinical pathways.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan kualitatif dengan mendapatkan data berupa wawancara secara mendalam untuk mengetahui persepsi para pimpinan RS.PMI Bogor dan dokter bedah umum atas kesiapan RS.PMI Bogor untuk melakukan kendali biaya pada pasien-pasien yang menggunakan jaminan BPJS.Hasilnya disimpulkan bahwa terdapat variasi biaya antar penjamin terhadap pasien appendicitis akut tanpa penyulit dan komplikasi yang dirawat di kelas 3 di RS.PMI Bogor, dan rumah sakit belum melakukan kendali biaya secara efektif atas pasienpasien BPJS karena hanya mengandalkan pengalamannya untuk mengelola pasienpasien Jamkesmas dan Jamkesda di kelas 3.

---

Background,through a presidential decree No. 12 of 2013 on health insurance set up payment of health services at the hospital level using prospective payment system that based on INA-CBGs. Implementation of INA-CBGs rates for hospital is polemical, because there is some gap between the hospital tariffs and INA-CBGs tariff. One of the components that must be prepared by the hospital is making a financial cost containment program based on clinical pathways.This study uses descriptive quantitative and qualitative research to get the data in the form of indepth interviews to determine the perceptions of leaders RS.PMI Bogor and general surgeon on the readiness of PMI Bogor Hospital to control costs in patients who use BPJS.The research concluded that there are variations in costs between the guarantors against acute appendicitis patients without complications that are treated in class 3 room and board in PMI Bogor Hospital, and hospitals do not perform effective control costs on patients BPJS because it only rely on its experience to manage patients JAMKESMAS and JAMKESDA."

"Standar Pelayanan Minimal Kemenkes No 129 Tahun 2008 yaitu respon time dankepuasan pelanggan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja denganmenerapkan metode Lean. Penelitian ini menggunakan operasional researchdengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk melihat kinerja pelayanan IGDRumah Sakit Umum Daerah Cilincing sebelum dan sesudah penerapan metodeLean.Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar waktu pelayanan merupakannon value added waste sebesar 65.39 sedangkan kegiatan value added sebesar34,61. Setelah penerapan metode Lean di IGD menghasilkan perbaikan kinerjapelayanan IGD dengan menurunkan kegiatan non value added menjadi 38,6 danmeningkatkan kegiatan value added menjadi 61,4 . Perbaikan respon time dari30,37 menjadi 10,4 menit dan kepuasan pelanggan dari 60,28 menjadi 77,78 .Keynote :Metode Lean, Value Added, Non Value Added, Kinerja, Respon Time, KepuasanPelanggan

---

Name Netty SiahaanStudy Program Hospital Administration StudyJudul Application of Lean Method on Improving Service Performanceof IGD at Cilincing Hospital 2017The performance of service at IGD Cilincing Hospital still under MinimumService Standard Kemenkes No 129 2008 that is the response time and customersatisfaction. One way to improve performance by applying the Lean method. Thisresearch uses operational research with qualitative approach aims to see serviceperformance of IGD Cilincing Hospital Area before and after application of Leanmethod.The result of research shows that most of service time is non value added waste equal to 65.39 while value added activity is 34,61. After theapplication of Lean method in IGD resulted in improved performance of IGDservices by decreasing non value added activities to 38.6 and increasing valueadded activities to 61.4. Improved response time from 30.37 to 10.4 minutes andcustomer satisfaction from 60.28 to 77.78 .Keywords Lean Method, Value Added, Non Value Added, Performance, Response Time,Customer Satisfaction."

"Improvement of per capita income will boost the demand for outpatient care and lead enhanced expectation of service quality of hospital. People perceived that private hospital has better services than public hospital. Based on these, we assumed that private hospital users have particular characteristics. This study aimed to investigate factors associated with utilization of private hospitals for outpatient care and who get the benefits, the rich or the poor. This study used data of 42,540 respondents from IFLS-4 collected in 2007. Analyses showed the higher the income the higher the demand. Insured?s groups have higher demand than uninsured. Demand analyses revealed that increased price of private hospital caused higher demand. This evidence indicated that outpatient care of private hospital was perceived as luxuries goods. However increased price of public hospital did not influence the demand of private hospital. It is indicate that private hospital has different type with patients of public hospital. It means that the two types of hospital comprise different segment of patients. The rich benefited more outpatient care in private hospital than the poor. It implies that the government should enforced Ministry of Health?s regulation on hospital social function.

---

Harapan mutu pelayanan rumah sakit. Masyarakat memiliki persepsi pelayanan rumah sakit swasta lebih bermutu daripada rumah sakit pemerintah, sehingga terdapat asumsi pelanggan rumah sakit swasta mempunyai karakteristik khusus. Tujuan studi ini adalah menginvestigasi berbagai faktor yang berhubungan dengan utilisasi rawat jalan dan kelompok yang mendapat manfaat. Studi ini menggunakan 42.540 responden rumah sakit swasta IFLS-4 tahun 2007. Semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula permintaan, kelompok jaminan/asuransi mempunyai permintaan yang lebih tinggi daripada non-jaminan. Kenaikan tarif rawat jalan rumah sakit swasta yang dipersepsi masyarakat sebagai barang mewah meningkatkan permintaan. Namun, kenaikan tarif rawat jalan rumah sakit pemerintah tidak memengaruhi permintaan rawat jalan rumah sakit swasta. Hal tersebut mengindikasikan karakteristik pasien rumah sakit swasta yang berbeda dari rumah sakit pemerintah. Kelompok kaya mendapatkan manfaat rawat jalan rumah sakit swasta lebih besar daripada kelompok miskin. Untuk mengoreksi keadaan ini pemerintah perlu menegakkan peraturan menteri kesehatan tentang fungsi sosial rumah sakit."

"It is believed that to achieve Healthy Indonesia 2010 vision health financing is a significant factor that affects the quality public health. However, according to Human Development Index?s indicators, Indonesia is at 110th position of 177 countries in the world. The present study has been carried out to understand the politic and financing policy in the management of government hospitals own by DKI Jakarta. Two DKI Jakarta own hospitals i.e. Pasar Rebo Hospital and Duren Sawit Hospital were selected as samples. This study is qualitative research with using indepth interviews. To collect primery data deal with relevan roles from which the data on hospital rules and regulations as well as finance were collected during 2004-2008 period. The results of actor, content, context, and process analyses showed that financing policy consists of tariff, local revenue and expenditure budget (APBD) subsidy, poor households (gakin), notification letter for the poor (SKTM) as well as financial pattern related to hospital status. In deciding this policy, legislators of local people representative (DPRD) are the main actors. Decision making process of financing agenda and formulation was imperfect which in turn causes implementation constraint. In addition, financing policy evaluation, and adaptation processes are not implemented properly. It takes discussions and cooperation between various policy actors to produce policy. Hospital administrator who has a stategic funtion should make effort to improve internal hospital toward independence as well as external hospital by advocates legislative to correct next policy.

---

Telah diyakini bahwa untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010 pembiayaan rumah sakit merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Namun, menurut indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia masih menempati posisi ke-110 dari 117 negara di dunia. Penelitian ini telah dilaksanakan untuk memahami politik dan kebijakan pembiayaan pengelolaan rumah sakit pemerintah DKI Jakarta. Dua rumah sakit milik Pemerintah DKI Jakarta, yaitu Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Duren Sawit dipilih sebagai sampel. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Pada kedua rumah sakit ini dikumpulkan data mengenai peraturan dan regulasi serta keuangan rumah sakit selama tahun 2004-2008. Hasil analisis aktor, konten, konteks, dan proses menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan rumah sakit terdiri dari penentuan tarif, subsidi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), keluarga miskin (gakin), dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) serta pola pembiayaan yang terkait dengan status kelembagaan. Dalam penetapan kebijakan ini, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan aktor utama. Proses pengambilan keputusan untuk menetapkan agenda dan rumusan keuangan masih belum sempurna sehingga menghambat pelaksanaannya. Selain itu, proses evaluasi dan adaptasi kebijakan pembiayaan belum dilaksanakan dengan baik. Dibutuhkan diskusi dan kerja sama antara berbagai aktor kebijakan untuk menghasilkan kebijakan. Administrator rumah sakit berfungsi strategis untuk melakukan upaya peningkatan secara internal menuju kemandirian rumah sakit dan kemandirian eksternal dengan cara advokasi pihak legislatif untuk perbaikan kebijakan selanjutnya."