Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Gerdu-taskin merupakan sebuah program yang sasarannya langsung ke masyarakat desa, dimana setiap desa yang mendapatkan bantuan dana program tersebut diharuskan membentuk sebuah Unit Pengelola Keuangan (UPK), pengurus UPK harus warga desa tersebut, dan program yang akan dijalankan harus merujuk pada hasil musyawarah masyarakat desa. Desa Kertosono merupakan salah satu desa penerima dana bantuan Gerdu-taskin. Kemiskinan yang terjadi di Desa Kertosono disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : lokasi desa yang jauh dari pusat perekonomian, sarana dan prasarana desa yang kurang mencukupi, kebiasaan dan pola pikir masyarakat desa yang sederhana, tingkat pendidikan yang rendah, serta keahlian dan lapangan kerja yang terbatas. Dalam pelaksanaan program Gerdu-taskin, UPK Desa Kertosono belum dapat melaksanakan programnya secara maksimal, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK tidak mengalami perkembangan sejak UPK dibentuk. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu kegiatan yang dapat dilakukan oleh UPK untuk memberdayakan masyarakat yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat Desa Kertosono. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan masyarakat, sedangkan untuk menganalisis informasi menggunakan analisis SWOT. Dari hasil penelitian dan analisis secara kualitatif, didapatkn hasil, bahwasannya untuk mengatasi kemiskinan di Desa Kertosono dan menunjang kinerja UPK, maka diperlukan perbaikan individu untuk lepas dari kebiasaan dan pola pikir yang sederhana, selain itu diperlukan juga perbaikan sarana dan prasarana berupa jalanan desa untuk menunjang jalur perekonomian kedalam desa. Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh UPK dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sedikit keahlian masyrakat desa, antara lain : Pembukaan perkebunan baru, dan Usaha Penggilingan padi.

---

Gerdu-Taskin Program is a program that will target directly to rural communities, where every village who get help fund these programs are required to establish a Financial Management Unit (UPK), the board of UPK must be citizens of the village, and programs to be executed should refer to the results of deliberation village community. Kertosono Village is one of the grantees village Gerdu-Taskin. Poverty is happening in the Village Kertosono caused by several things, namely: rural location far from the center of economy, rural infrastructure insufficient, habits and thought patterns are simple village people, low education levels and skills and limited employment . In implementing the program Gerdu-Taskin, UPK Kertosono Village can not carry out its program to the maximum, so that the activities conducted by the UPK no headway since UPK was formed. This research was conducted to find out the activities that can be done by UPK to empower people who can provide additional income for the village of Kertosono. The method used in this study is a qualitative method of Participatory Rural Appraisal (PRA) involving the community, while for analyzing information using SWOT analysis. From the results of qualitative research and analysis, the result, to overcome poverty in the village of Kertosono and support the performance of UPK, it is necessary to repair the individual to escape from the habits and thought patterns that are simple, but it also takes the form of improved facilities and infrastructure to support the village street lane, to make the better economy invesment into the village. For community empowerment activities by UPK can be implemented by utilizing natural resources and little expertise village society, namely: The opening of new plantations, and rice milling business."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pelaksanaan pendidikankebangsaan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah. Ditengah-tengahpudarnya kepedulian generasi muda akan nilai-nilai kebangsaan. Fokus penelitianini adalah pemberdayaan civil society dalam pelaksanaan pendidikan kebangsaandi Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila dan Puslaksuspeta. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan datapenelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Jumlahinforman penelitian adalah 8 orang. Hasil penelitian menjelaskan bahwapelaksanaan pendidikan kebangsaan yang dilakukan oleh PemudaMuhammadiyah, Pemuda Pancasila dan Puslaksuspeta sebagai civil society.Penelitian ini menggunakan teori civil society Larry Diamond sebagai acuandalam merumuskan karakteristik civil society. Larry Diamond mengemukakankonsep civil society yang memiliki ciri-ciri Organized Social Life that isVoluntary, Self Generating, Self Supporting, Autonomous form the State, Boundby Legal Order or Set of Shared Rules. Pemberdayaan civil society seyogyanyadilakukan dengan pelaksanaan semua ciri-ciri tersebut dan pelaksanaanpendidikan kebangsaan merupakan manifestasi konkrit dalam pemberdayaan civilsociety. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan pelaksanaan pendidikankebangsaan di masing-masing civil society; Pemuda Muhammadiyah, PemudaPancasila dan Puslaksuspeta dengan model pemberdayaan civil society yang dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat

---

ABSTRACTThis study was motivated by the phenomenon of national educationimplementation carried out by non-governmental organization. Amid fadingconcerns the younger generation will be national values. This research focus is theempowerment of civil society in the implementation of national education inMuhammadiyah Youth, Pemuda Pancasila and Puslaksuspeta. This study used aqualitative approach with descriptive methods. Research data collection is done byin-depth interviews and documentation. The number of informants research is 8people. Discussion The study describes the implementation of national educationconducted by the Muhammadiyah Youth, Pemuda Pancasila and Puslaksuspeta ascivil society. This study uses the theory of civil society Larry Diamond as areference in formulating the characteristics of civil society. Larry Diamond arguesthat the concept of civil society has the characteristics of Organized Social Lifethat is Voluntary, Self Generating, Self Supporting, Autonomous form the State,Bound by Legal Order or Shared Set of Rules. Empowerment of civil societyshould be done with the implementation of all of these characteristics and theimplementation of national education is a concrete manifestation of theempowerment of civil society. Conclusions This study describes theimplementation of national education in each of the civil society; PemudaMuhammadiyah, Pemuda Pancasila and Puslaksuspeta with civil societyempowerment model that was developed in the activities of civil societyorganizations."

"Penelitian ini membahas gambaran partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat pada Program KUBE Ahsanu’amala di Desa Pengadegan yang merupakan program CSR pemberdayaan masyarakat PT X berkerjasama dengan Non Government Organization (NGO) Human Initiative. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah terungkapnya pengelolaan program-program sosial yang dijalankan oleh organisasi pelayanan kemanusiaan sebagai pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan bersumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial berupa pengayaan mata kuliah intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat, manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, dan mata kuliah Kesejahteraan Sosial dalam sektor industri. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei 2021 hingga Juni 2021 menggunakan metode wawancara mendalam pada10 orang informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Penelitian mengungkapkan adanya keunikan dari program pemberdayaan masyarakat dalam program CSR dari sebuah perusahaan yang melibatkan (NGO). Sebagai pelaksana program, NGO Human Initiative ternyata membawa hasil pre-assessment dengan Local Leader pada saat penentuan menentukan program yang dinilai cocok dan memunculkan kesepakatan untuk mendirikan kelompok usaha bersama (KUBE). Terungkap pula adanya Interactive Participation dari warga anggota KUBE Ahsanu’amala, karena dalam praktiknya warga diberikan kebebasan serta wewenang dan tanggung jawab yang dimulai sejak proses persiapan hingga proses pelaksanaan berlangsung. Partisipasi yang terjadi dapat dikelompokan dalam tiga bentuk partisipasi yaitu berupa partisipasi kemampuan, partisipasi fisik, dan partisipasi harta benda. Bentuk partisipasi tersebut juga menunjukan bahwa istilah partisipasi yang digunakan dalam program CSR ini adalah untuk menggambarkan sebuah proses pemberdayaan.

---

This study discusses the description of community participation in the community empowerment process in the Ahsanu'amala KUBE Program in Pengadegan Village which is a CSR program for community empowerment of PT X in collaboration with the NGO Human Initiative. Urgency of this research was to to reveal in managing social programs of human service organization as implementation of CSR program which is expected to spread more significant impact on society. Results of this research is expected to contribute to the Social Welfare Study programs as enrichment for courses of community intervention and empowerment, management of humanitarian service organizations, and Social Welfare in the Industrial Sector. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Collecting data conducted in Mei 2021 to June 2021 using in-depth interviews with 10 informants who selected by purposive sampling technique. Result of this study revealed that there is a unique community empowerment program that involves Non Government Organizations (NGOs) and is a Corporate Social Responsibility (CSR) program of a company. Where the NGO as the program implementer will bring the results of the pre-assessment with the Local Leader to further determine the program that is considered suitable. The results of the study show that there is interactive participation from members of the Ahsanu'amala KUBE, because in practice they are given freedom, authority and responsibility starting from the preparation process until the implementation process. It was also revealed that participation of KUBE’s members can be grouped into 3 forms of participation: Ability Participation, Physical Participation, and Property Participation. The form of participation that occurs also shows that the term participation used in the program is to describe an empowerment process.

"

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas kebijakan dalampelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan EkonomiUmat Melalui Pondok Pesantren Dan Koperasi Pondok Pesantren. Maksud dariprogram tersebut adalah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan danmeningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan mengkoordinasikan, mensinergikan,mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan secara terpadu, guna meningkatkankesejahteraan rakyat di pondok pesantren dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukandengan model analisa Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisa memberikankesimpulan bahwa dua pokok kebijakan yang dinilai paling penting dalamPemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi PondokPesantren adalah memberikan dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan SDMdalam rangka pengembangan awal pemberdayaan ekonomi pondok pesantren.Kebijakan prioritas selanjutnya adalah Penguatan Kelembagaan dan PenguatanKerjasama dalam rangka perkuatan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehinggamampu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Rekomendasi berdasarkan analisa dankesimpulan adalah bahwa (1) dalam menetapkan pesantren sasaran program perludiperkuat basis data yang memadukan data pesantren, potensi wilayah, berikut profilkemiskinan di wilayah tersebut; (2) perlu dipertimbangkan untuk memperoleh sumberanggaran selain yang berasal dari APBN/APBD melalui kerjasama kemitraan dengandunia usaha dan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, khususnyabagi dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan sumberdaya manusia pesantren;(3) Kemenag perlu menjadikan program pemberdayaan ekonomi umat melalui pondokpesantren dan koperasi pondok pesantren menjadi salah satu kegiatan atau programprioritas kementerian, sampai pada tingkatan instansi vertikal di lingkungan Kemenag;dan (4) Untuk memperluas cakupan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat MelaluiPondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren, perlu dipertimbangkan untukmengintegrasikan program ini dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya.

---

ABSTRACTObjective of this research is to find priorities of policy in implementation of PovertyAllevation Policy Through Community Economic Empowerment By Pondok Pesantrenand Pondok Pesantren Cooperative, which aim to reducing poor people and to improvewell-being by coordinating, synergizing, and integrating programs and activities toimproving well-being of pondok pesantren and their surrounding community, usinganalysis model of Analytical Hierarchy Process (AHP). Analysis lead to the conclusionthat two main policy in the implementation of Community Empowerment in EconomicBy Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative is Business Financing andHuman Resource Development to support the initial development of pesantren?seconomic empowerment. The next priority policy is Institutional Strengthening, andCooperation Strengthening to strengthen pesantren?s economic empowerment so theycan empower their local community. Recommendations based on the analysis and theconclusion that combine pesantren?s data, potency of the region, and the poverty profileof the region; (2) need to be considered to obtain financial resources apart from theState/Region Budget through a partnership with the business and financial institutionsthat manage a public funds, particularly for business financing support and humanresource development; (3) Kemenag need to make Community EconomicEmpowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative as a ministry?spriority program of activity, up to the level of their vertical institutions; (4) Should beconsidered to integrate the program with other poverty allevation programs to expandthe scope of Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and PondokPesantren Cooperative."

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada salah satu fenomena hidden homeless di Jepang yaitu Net Café Refugees sebagai salah satu permasalahan sosial dalam masyarakat Jepang kontemporer.Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah latar belakang yang dialami seseorang sehingga terjebak dalam situasi Net Café Refugees.Data yang diperoleh merupakan data primer dari hasil wawancara melalui film dokumenter dan data sekunder dari hasil penelitian kepustakaan serta pengumpulan data dari sumber-sumber publikasi lainnya seperti artikel elektronik maupun jurnal ilmiah. Model analisis yang digunakan bersifat deskriptif eksploratif.

---

ABSTRACT

This research focused on one of hidden homeless phenomenon in Japan, Net Café Refugees as one of social problem in contemporary Japanese society.

This study attemps to examine the background experienced by people who are stucked in a Net Café Refugees situation.

The primary data were obtained from interviews through documentary films and the secondary data were from the result of literature research as well as the collection of data from publications resources such as electronic articles and scientific journals. This research used descriptive explorative method to analyze the data.

Based on the findings, it can be concluded that the causes of the Net Café Refugees phenomenon are motivated by economic, political and cultural factors."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari pembiayaan mikro yang diberikan oleh bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) terhadap Perkembangan Keuangan dan Kesejahteraan Ekonomi (pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data agregat pembiayaan BPRS dan BPR, simpanan perbankan, kredit perbankan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan yang ada di 33 provinsi di Indonesia dalam rentang tahun 2011-2021. Metode yang digunakan adalah regresi panel data menggunakan model FEM (robust) untuk dua model (growth dan gini) dan model REM untuk tiga model (depbank, credbank, dan poverty). Hasil penelitiannya adalah rasio pembiayaan mikro BPR berpengaruh negatif pada rasio simpanan perbankan terhadap pendapatan daerah, rasio kredit perbankan terhadap pendapatan daerah, dan ketimpangan, serta tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sementara itu, rasio pembiayaan BPRS berpengaruh positif pada rasio simpanan perbankan terhadap pendapatan daerah dan ketimpangan, memberikan dampak negatif terhadap kemiskinan, dan tidak signifikan mempengaruhi rasio kredit perbankan terhadap pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan hasil ini dapat menjadi pertimbangan evaluasi dari pengaruh yang diberikan pembiayaan mikro oleh BPR dan BPRS yang ada di Indonesia.

---

This study aims to see the effect of micro financing provided by Rural Banks (BPR) and Islamic Rural Banks (BPRS) on financial development and economic welfare (economic growth, poverty, and inequality) in Indonesia. This study uses BPR and BPRS financing aggregate data, banking deposits, banking loans, economic growth, inequality and poverty in 33 provinces in Indonesia in the 2011-2021 range. The method used is data panel regression using a female FEM (Robust) for 2 models (growth and gini) and brake models for 3 models (depbank, credank, and poverty). The results of this research are the ratio of BPR micro financing negatively affect the ratio of banking deposits to regional income, banking credit ratios to regional income, and inequality, and does not significantly affect economic growth and poverty. Meanwhile, the BPRS financing ratio has a positive effect on the ratio of banking deposits to regional income and inequality, has a negative impact on poverty, and does not significantly affect the ratio of bank credit to regional income and economic growth. It is hoped that these results can be considered by the evaluation of the influence given by micro financing by BPRs and BPRS in Indonesia."

"The Girl Effect adalah sebuah program yang diluncurkan pada September 2015 dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan secara global. Program ini diadakan berdasarkan kepercayaan bahwa kalau perempuan diberikan kesempatan, mereka bisa mengangkat negaranya dari kemiskinan. Latar belakang dari program ini adalah sesuatu yang menarik untuk diungkap, dengan adanya agenda makroekonomi besar yang menjadi bagian. Makalah ini tidak hanya membahas The girl effect secara khusus, tapi juga pemberdayaan perempuan secara umum. Makalah ini membahas hubungan antara The girl effect dengan pemberdayaan perempuan, dan juga seberapa besar program ini peduli terhadap perempuan itu sendiri dibandingkan dengan tujuannya untuk mengurangi kemiskinan. Terungkap bahwa hubungan dan kerjasam dari pihak-pihak yang terlibat dibutuhkan untuk mengatasi beban perempuan dalam menanggulangi kemiskinan. Lebih lanjut, perwakilan perempuan yang benar-benar peduli terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan perempuan harus terlibat dalam mendesain program; baik itu di development practitioner agency atau di pemerintahan.

---

The Girl Effect is an independent non-profit organization, launched in September 2015 with the goal of ending poverty globally. Its work is based on its belief that when given the opportunity, girls are able to lift their countries out of poverty. The backdrop of this program is something that is interesting and intriguing to be revealed, with the big macroeconomy agenda play its part in this subject. This paper not only talk about the girl effect in particular, but also the women empowerment program in general. It discuss the relation between the girl effect and women empowerment, and also to what degree the program care about the women itself rather than the purpose of alleviating poverty. It find out that the relation and cooperation between the embroiled parties is needed to overcome the burden of woman on alleviating poverty. Moreover, the women representative that really care of what women really needs and wants should be involved in designing the program; whether it is on the develoment practicioner agency or in government."

"Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi yang dapat menghambat proses pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2011 hingga 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data panel dengan pendekatan Fixed Efek dan sumber data adalah data sekunder yang merupakan publikasi Badan Pusat Statistik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akses terhadap air bersih, akses terhadap listrik, tingkat kesakitan penduduk, pengeluaran perkapita untuk makanan, dan pendapatan regional bruto per kapita berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penurunan tingkat kemiskinan Sedangkan variabel persentase penduduk berpendidikan SD/sederajat ke bawah dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

---

Poverty is a complex issue and it is multidimensional which can hamper the process of economic development in Indonesia, including in North Sumatra. This study aims to identify the variables that influence poverty in 33 districts/cities in North Sumatra Province during the period 2011 to 2013. The method used in this research is quantitative approach using panel data with Fixed Effects and data sources are secondary data is a publication of the Agency Bureau of Statistics. The method used in this research is quantitative approach using panel data with Fixed Effects and data sources are secondary data is a publication of the Central Bureau of Statistics.

The results showed that the variables of access to clean water, access to electricity, morbidity rate, per capita expenditures for food, and regional gross domestic product per capita statistically significant effect on reducing poverty. While the variable percentage of elementary education/equivalent and the open unemployment rate was not statistically significant effect on reducing poverty."

"Artikel ini membahas tentang analisa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelaksanaan Program Dana Pembangunan Desa DPD di Pemerintah Desa Margalaksana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Margalaksana terutama dalam Program Dana Pembangunan Desa DPD lebih banyak difokuskan kepada pembangunan fisik, padahal pembangunan sumber daya masyarakat lebih penting dilaksanakan mengingat masyarakat Desa Margalaksana memiliki sumber daya masyarakat yang rendah. Melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD belum dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas desa di Desa Margalaksana karena disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum dapat menunjang kebutuhan masyarakat antara lain tidak tersedianya pelayanan dasar, tidak tersedianya infrastruktur, tidak tersedianya aksesbilitas, pelayanan umum belum baik dan penyelnggaraan pemerintahan yang belum baik.

---

This article discusses the analysis of the implementation of the Rural Community Empowerment Through the Implementation Rural Development Funds Village Programme DPD in the village government Margalaksana. This research is a qualitative descriptive approach. These results indicate that the empowerment held in the village of Margalaksana especially in the Village Development Funds Village Programme DPD more focused on physical development, but development is more important community resources carried out considering the villagers Margalaksana have low public resources.

Through the Village Development Fund DPD it can be seen that the empowerment of communities through the Rural Development Funds Village Programme DPD has not been able to contribute to improving the quality of rural village Margalaksana because it is caused by activities carried out have not been able to support the needs of the community, among others, the unavailability of basic services , lack of infrastructure, lack of accessibility, public service is not good and not good governance."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan di 26 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat selama periode 2008-2012. Data yang digunakan adalah data panel kabupaten/kota. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yaitu Head Count Index sebagai variabel terikat dan enam variabel bebas yang mewakili tiga karakteristik determinan kemiskinan. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase jalan aspal terhadap panjang jalan, rasio Sekolah Dasar, rasio Puskesmas, rasio ketergantungan, serta persentase kepala rumah tangga berumur 15 tahun keatas yang memiliki ijasah/STTB setingkat SD dan SMP, terbukti mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel persentase penduduk miskin berumur 15 tahun keatas dengan status bekerja terbukti meningkatkan tingkat kemiskinan.

---

This research aims to analyze determinant factor of poverty in 26 regency/city of West Java Provinces from year 2008 until 2012. It used panel data of regency/city. In this research, poverty measurement used Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Index of Poverty Head Count Index as the dependen variable and six independen variables representing three chracteristic determinant of poverty. By using a fixed effect model, the results showed that variables percentage of asphalt street, elementary school to population ratio, public health care to population ratio, dependency ratio, and percentage of head household aged 15 years or older who graduate form elementary and secondary school, are proven to reduce the poverty rate. While the percentage of population aged 15 years or older with status employment are proven to increase poverty rate."