Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini meneliti bagaimana penerapan analisis FAR untuk untuk menentukan remunerasi sesuai Arm?s Length Principle di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap teori tentang analisis FAR dan prakteknya di negara Jerman, Amerika dan Indonesia.Dari penelitian terhadap teori dan praktek dilapangan ditemukan bahwa Analisis FAR merupakan faktor penting dalam menentukan remunerasi sesuai Arm's Length Principle. Analisa FAR digunakan untuk memahami transaksi afiliasi yang diperiksa sehingga pihak yang akan diuji melalui pembanding yang potensial akan dapat ditentukan. Penentuan pembanding internal atau pembanding eksternal akan bergantung pada kemiripan karakeristik FAR yang dihasilkan melalui pengulangan proses analisis FAR transaksi/pihak yang dibandingkan oleh pembanding potensial.Penelitian menghasilkan flowchart langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis FAR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyesuaian yang dapat diandalkan, hirarki perbandingan dan faktor perbandingan lainnyadalam penetapan pembanding yang dapat diandalkan dan dipercaya. Pertimbangan ketiga faktor tersebut akan membantu penentuan metode transfer pricing terbaik untuk menentukan remunerasi sesuai Arm?s Length Principle.Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia perlu ditetapkan langkahlangkah dalam membuat analisis FAR dan analisis FAR terintegrasi dalam grup (?Value chain?) agar Agar Wajib Pajak dapat menentukan remunerasi sesuai Arm's Length Principle di Indonesia. Ketika proses analisis FAR telah dilakukan terhadap Wajib Pajak dalam suatu industri, maka akan dapat terbentuk suatu pembanding yang dikenal dengan nama "benchmark".

---

This research is about the application of functional analysis to determine the arm?s length principle renumeration in Indonesia. This research is done to the functional analysis theory and practice in Jerman, USA and Indonesia.Functional analysis is an important factor to determine the arm?s length principle renumeration. The functional analysis is used to understand the afiliated transaction so that the potential comparable will depend on functional characteristic that is found through the repeatence of functional analysis transaction or tested party compare to the potential comparable.This research result the flowchart of step that should be done in functional analysis by considering the adjustment factors that is reliable, the comparable hierarchy and other comparable factors in determining the reasonable and reliable comparable. Those three factors will help determining the best transfer pricing method to determine the arm?s length principle renumeration.This research concluded that it is needed to determined the step in making the functional analysis and value chain analysis in Indonesia so that the tax payers can determine the arm?s length principle renumeration. When functional analysis is done to the tax payers in the same industry, it will create a comparison that is known as "benchmark"."

"Laporan magang ini membahas mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi harta tidak berwujud pada PT XYZ dengan pihak afiiasinya. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik yang dilakukan PT XYZ dengan peraturan perpajakan dan teori terkait. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terkait transaksi harta tidak berwujud telah diaplikasikan dengan baik oleh PT XYZ yang meliputi analisis eksistensi transaksi harta tidak berwujud, analisis manfaat benefit atau komersial, analisis kesebandingan dan penentuan pembanding, analisis metode transfer pricing yang dipilih, serta penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai analisis kesebandingan dan metode transfer pricing yang dipilih.

---

This report aims to describe the arm's length principle practice for dealing with intangible property transaction on the related party transaction in PT XYZ. The analysis was conducted by comparing the practice at PT XYZ with the taxation law and related theory. The arm's length principle for intangible property transaction has been applied properly at PT XYZ including the analysis of property existence benefit or commercial comparability and comparable determination transfer pricing method and the applied of arm's length principle according to comparability analysis and the choosen transfer pricing method."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan penerapan prinsip kewajaran atas transaksi penjualan barang antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia. Tiga permasalahan yang dianalisis yaitu kesesuaian penerapan prinsip kewajaran atas transaksi penjualan barang antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan prinsip kewajaran tersebut, serta upaya-upaya yang dilakukan DJP dalam mengatasi permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan tentang penerapan prinsip kewajaran atas transaksi penjualan barang antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia telah sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapannya adalah kesulitan mendapat data pembanding; menentukan Transfer Pricing Methods yang tepat; dibutuhkan waktu yang panjang dan biaya administrasi yang besar; rendahnya pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan negara laawan transaksi; dan kurangnya SDM yang menguasai. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi bagi Wajib Pajak; pemeriksaan, menilai kembali, dan penyesuaian; dan membangun tim internal.

---

This thesist focused on regulation of application of Arm's Length Principle for Sales of Goods among Related Party in Indonesia. Three issues are raised about harmonization of application of Arm's Length Principle for Sales of Goods among Related Party in Indonesia with OECD Transfer Pricing Guidelines, problems of application, and solution of the problems. This research is using qualitative approach with descriptive method. Primary data obtained by in-depth interview while secondary data obtained by literature study and observation.

The result showed that application of Arm's Length Principle for sales of goods among Related Party in Indonesia has been harmonized with OECD Transfer Pricing Guidelines. The problems on application are difficulties to get comparability data to analize it; difficulties to choose the most appropriate of Transfer Pricing Methods; needed long time and high cost to applicate; low comprehension of tax payer about tax administrations from counterparty country; and limited expert in this field. As the solutions, Directorate General of Taxation are doing socialisation for taxpayer; doing inspection, readjust, and correlative adjustment; developing internal team."

"ABSTRAKTugas akhir ini membahas mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi hubungan istimewa di PT JMA. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen transfer pricing guna menjadi bukti pendukung bagi otoritas perpajakan Indonesia yang menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berada pada tingkat harga yang wajar dan bebas dari upaya penghindaran pajak.Analisis dalam penelitian ini meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan indikator tingkat laba, perhitungan indikator tingkat laba berdasarkan laporan keuangan, penentuan kriteria dan pengolahan data pembanding, dan kesimpulan hasil rentang kewajaran.

---

ABSTRACTThis final project discusses the application of the arm`s length principle in Affiliated Party Transactions at PT JMA. The application of the arm`s length principle is part of the process of drafting transfer pricing documents to be supporting evidence for the Indonesian taxation authority which explains that transactions conducted by companies with related parties are at a reasonable price level and free from tax avoidance efforts.The analysis in this study includes identification of special relationships and affiliate transactions, comparative analysis, selection of transfer pricing methods, selection of profit level indicators, calculation of profit level indicators based on financial statement, determining criteria and processing of comparative data, and conclusions on the arm`s length range."

"Laporan magang ini menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi PT A yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam TP Documentation yang dipersiapkan oleh KAP PTR. Sebagai wajib pajak yang berkewajiban untuk menyusun dokumen penentuan harga transfer sebagai dokumen pendukung untuk pelaporan perpajakan, transaksi afiliasi yang dilakukan harus dianalisis dan dilaporkan melalui dokumentasi transaksi istimewa untuk melihat implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diterapkan agar bebas dari upaya penghindaran pajak. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi yang dimiliki, analisis fungsional, aset, dan risiko, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan dan perhitungan indikator tingkat laba, analisis ekonomi atas masing-masing transaksi afiliasi, hingga kesimpulan hasil analisis. Dalam pembuatan dokumentasi wajib untuk mengacu pada peraturan mengenai transfer pricing terutama Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

---

This internship report analyzes the application of the arm’s length principle in PT A's affiliated transactions which then discussed further in the TP Documentation prepared by KAP PTR. As a taxpayer who is obliged to prepare transfer pricing documents as supporting documents for tax reporting, affiliated transactions carried out must be analyzed and reported through transfer pricing documentation to see the implementation of the arm’s length principle that are applied so that the affiliated transactions are free from tax avoidance efforts. The analysis includes identification of related-party relationships and affiliated transactions done during the fiscal year, functional, asset, and risk analysis, comparability analysis, selection of transfer pricing methods, selection and calculation of profit level indicators, economic analysis of each affiliated transaction, and the conclusion of the analysis results. In preparing the documentation, taxpayers must refer to the regulations regarding transfer pricing, especially the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 213/PMK.03/2016 concerning Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Retained by Taxpayers Conducting Transactions with Related Parties, and Management Procedures."

"Salah satu hal yang sering menimbulkan sengketa antara WP dengan DJP adalah terkait dengan proses melakukan analisis kesebandingan, termasuk penentuan perusahaan pembanding yang tepat. Terlebih lagi, konflik dapat muncul ketika WP menggunakan perusahaan pembanding yang merugi atau loss making comparables dalam analisis kesebandingannya. Hal tersebut menjadi suatu masalah karena penggunaan perusahaan pembanding yang merugi diindikasikan sebagai cherry picking atau sengaja dipilih guna mendapatkan nilai interkuartil yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penggunaan pembanding merugi oleh PT X pada tahun pajak 2018 sudah sesuai ketentuan arm’s length principle di Indonesia dan panduan internasional yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan kedua pembanding merugi oleh PT X sudah sesuai ketentuan arm’s length principle di Indonesia dan panduan internasional yang berlaku, sehingga sudah seharusnya kedua pembanding tersebut tidak dieleminasi dan dapat diterima sebagai data pembanding.

---

One of the things that often causes disputes between WP and DGT is related to the process of conducting a comparability analysis, including determining the right comparables company. Moreover, conflicts may arise when taxpayers use loss making comparables in their comparability analysis. This becomes a problem because the use of loss-making comparison companies is indicated as cherry picking or deliberately chosen to get a low interquartile value. The purpose of this study is to analyze whether PT X's use of loss-making comparables in the 2018 fiscal year complies with the provisions of the arm's length principle in Indonesia and applicable international guidelines. This research was conducted using a qualitative approach with data collection techniques through library research and field studies (interviews). The results of the study show that the use of the two loss-making comparables by PT X is in accordance with the provisions of the arm's length principle in Indonesia and applicable international guidelines, so that the two loss-making comparables should not be eliminated and can be accepted as comparables company."

"Transaksi transfer pricing atas jasa menjadi salah satu kasus paling banyak yang menjadi sumber isus kontroversi pajak. Penyelesaian isu dapat dilakukan melalui penerapan arm’s length principle. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep transaksi transfer pricing, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas keberadaan dan manfaat jasa, serta kewajaran nilai imbalan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT ADJ untuk tahun pajak 2020. Dalam penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa transaksi afiliasi dalam PT ADJ sesuai dengan konsep transfer pricing dan mengacu telebih dahulu kepada tax treaty. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jasa manajemen intra-grup yang diperoleh PT ADJ berupa jasa audit dan akuntansi, sistem IT, sumber daya manusia, strategis bisnis, dan operasional usaha, memberikan manfaat bagi perusahaan. Namun, bukti dokumentasi transaksi afiliasi tidak dapat diberikan. Hasil penelitian atas kewajaran nilai transaksi jasa manajemen dalam PT ADJ dengan karakteristik sebagai fully-fledged service provider masih berada dalam rentang kewajaran dan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Namun, penggunaan metode transactional net margin method lebih tepat dibandingkan metode comparable uncontrolled price yang tidak mencerminkan kesebandingan yang tinggi yang digunakan oleh PT ADJ.

---

Transfer pricing’ service transactions are one of the most cases that have become the source of tax controversy. The issue can be solved through the application of the arm's length principle. This study aims to analyze the concept of transfer pricing transactions, the application of the arm's length principle for the existence and benefits of services, as well as the fairness of the value of management service fee paid by PT ADJ for the 2020 tax year. This research used a qualitative approach with field studies and literature studies. The analysis’ results show that affiliate transactions within PT ADJ are in accordance with the concept of transfer pricing and refer first to the tax treaty. The research’ results also showed that the intra-group management services obtained by PT ADJ in the form of audit and accounting services, IT systems, human resources, business strategic, and business operationals, provided benefits for the company. However, proof of affiliate transaction’ documentation cannot be provided. The research’ results on the fairness of the management services fee in PT ADJ with the characteristics as a fully-fledged service provider are still within the range of fairness and have met the arm’s length principle. However, the use of the transactional net margin method is more appropriate than the comparable uncontrolled price method which does not reflect the high comparabiliity used by PT ADJ."

"[Laporan ini membahas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi di PT XYZ Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengacu pada regulasi perpajakan dan teori yang berlaku. Meskipun ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur analisis kesebandingan, penentuan pembanding, dan penentuan metode transfer pricing telah sesuai dengan regulasi dan teori yang berlaku. Selain itu, penerapan metode transfer pricing menunjukkan bahwa transaksi afiliasi di PT XYZ Indonesia wajar. Struktur transfer pricing documentation PT XYZ Indonesia telah memenuhi persyaratan minimal yang diatur oleh regulasi.

---

The report aims to describe the arm's length principle practice on the related party transaction in PT XYZ Indonesia. The analysis was conducted through applying corresponding taxation law and theory. Despite the finding of some weaknesses in its practice, the result suggested that comparability analysis, comparables determination, and transfer pricing method selection were held in accordance to the corresponding taxation law and theory. In addition, the application of transfer pricing method suggested that the related party transaction was arm's length in nature. The structure of transfer pricing documentation has met the minimum requirements set by regulation., The report aims to describe the arm’s length principle practice on the related party transaction in PT XYZ Indonesia. The analysis was conducted through applying corresponding taxation law and theory. Despite the finding of some weaknesses in its practice, the result suggested that comparability analysis, comparables determination, and transfer pricing method selection were held in accordance to the corresponding taxation law and theory. In addition, the application of transfer pricing method suggested that the related party transaction was arm’s length in nature. The structure of transfer pricing documentation has met the minimum requirements set by regulation.]"

"ABSTRAKKetentuan tentang transfer pricing di Indonesia diatur secara tegas dalam PMK 213/PMK.03/2016. Wajib Pajak yang telah memenuhi threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ketentuan tersebut, diwajibkan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menyelenggarakan transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia adalah Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan induknya yakni FGDK Corporation Korea Selatan. PT FGD Indonesia memiliki peredaran bruto melebihi 50 miliar Rupiah, maka PT FGD Indonesia wajib untuk menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing sesuai yang diamanatkan PMK-213. PT FGD Indonesia memiliki sejumlah transaksi afiliasi, salah satu dari transaksi tersebut adalah transaksi pembayaran bunga atas utang pinjaman. Berdasarkan fakta tersebut, PT FGD Indonesia wajib membuat transfer pricing documentation atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil penelitian menunjukkan PT FGD Indonesia dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan terpenuhinya tiga tahap pengujian yakni pengujian eksistensi, pengujian kewajaran utang dan pengujian tingkat suku bunga pinjaman. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan PMK-213 dilihat dari 2 dua sudut pandang yaitu dari sisi fiskus terkait dengan adanya perubahan pola pemeriksaan serta dari sisi Wajib Pajak yaitu semakin tingginya cost of compliance. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan dokumentasi transfer pricing PT FGD Indonesia atas pembayaran bunga pinjaman adalah terkait dengan sedikitnya informasi serta pemberian data yang cukup lama oleh Wajib Pajak hambatan teknis serta tidak adanya credit rating yang dimiliki oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia hambatan substansi.

---

ABSTRAKThe provisions on transfer pricing in Indonesia are strictly regulated in PMK 213 PMK.03 2016. Taxpayers who have fulfilled the threshold as stipulated in Article 2 of such provisions shall be obliged to apply the arm rsquo s length principle by conducting transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia is a Taxpayer with special relationship with its parent company, FGDK Corporation of South Korea. PT FGD Indonesia has a gross turnover exceeding 50 billion Rupiah, then PT FGD Indonesia is obliged to hold documentation of transfer pricing as mandated by PMK 213. PT FGD Indonesia has a number of affiliate transactions, one of which is an interest payment transaction on loan debt. Based on these facts, PT FGD Indonesia is required to make transfer pricing documentation on loan interest payments paid to prove that the transaction fulfills the principle of fairness and business practice. The result of the research shows that PT FGD Indonesia in implementing transfer pricing documentation on loan interest payment transaction has fulfilled the arm rsquo s length principle with the fulfillment of three testing phases namely testing of existence, testing the reasonableness of debt and testing loan interest rate. The obstacles faced in the application of PMK 213 seen from 2 two point of view that is from the fiscal side associated with the change of inspection pattern and from the Taxpayer side that is the higher cost of compliance. The obstacles faced in applying the transfer pricing documentation of PT FGD Indonesia to the interest payment of the loan are related to the lack of information and long data giving by the Taxpayer technical barrier and the absence of credit rating owned by most companies in Indonesia substance barrier ."

"Pandemi Covid-19 menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa sektor usaha di Indonesia. PT A sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa transportasi menjadi salah satu perusahan yang terkena dampak tersebut. Pada tahun 2020, PT A melakukan sejumlah transaksi afiliasi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan fakta ini, PT A memiliki kewajiban untuk melakukan dokumentasi transfer pricing. Pada proses pengujian kewajaran transaksi, PT A menggunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan database komersil untuk mencari data perusahaan pembanding. Penggunaan database komersil memiliki keterbatasan yang mana data perusahaan pembanding paling mutakhir pada bulan Januari 2020 ialah data perusahaan pembanding di tahun 2018. Pada tahun 2018, situasi pasar belum terdampak pandemi. Apabila analisis pengujian kewajaran dilakukan seperti biasanya, maka akan berpotensi besar terjadi ketidaksebandingan karena terdapat perbedaan kondisi ekonomi dan pasar.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT A saat terdampak pandemi Covid-19 berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) dan menganalisis penyesuaian kesebandingan yang dilakukan oleh PT A pada saat terdampak pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan oleh PT A pada tahun 2020 yaitu  transaksi pembelian, pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, dan biaya jasa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan melihat faktor-faktor kesebandingan. Penyesuaian kesebandingan combined period pada PT A merupakan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesebandingan pada periode yang terdampak pandemi Covid-19.

---

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on several business sectors in Indonesia. PT A as a company engaged in the transportation service industry is one of the companies affected by this. In 2020, PT A entered into a number of affiliated transactions with related parties. Based on this fact, PT A has an obligation to document transfer pricing. In the process of testing the fairness of the transaction, PT A uses the Transactional Net Margin Method (TNMM) with a commercial database to find data on comparable companies. The use of commercial databases has limitations whereby the availability of the most recent comparable company data in January 2020 is the comparable company data in 2018. In 2018, the market situation had not been affected by the pandemic. If the analysis of the fairness test is carried out as usual, there will be a high potential for a disproportionate to occur due to differences in economic and market conditions. This study aims to analyze affiliate transactions carried out by PT A when affected by the Covid-19 pandemic based on the arm's length principle and analyze the comparability adjustments made by PT A when affected by the Covid-19 pandemic. This study used a qualitative research approach with data collection techniques from library research and field studies. The results of the analysis show that affiliated transactions carried out by PT A in 2020, namely purchase transactions, service income, other income, and service fees are in accordance with the arm's length principle based on the comparability factors. The combined period comparability adjustment in PT A is an adjustment that can be made to improve comparability during the period affected by the Covid-19 pandemic."