Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pengakuan dan pengukuran nilai wajar tanaman kelapa sawit antara perlakuan akuntansi berdasarkan International Accounting Standards 41 (IAS 41) yang berbasis harga pasar dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 Aset Tetap (PSAK 16) yang memberi pilihan antara pengukuran berbasis biaya perolehan atau basis harga pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perbedaan pengukuran tersebut terhadap nilai wajar tanaman kelapa sawit pada industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai wajar tanaman kelapa sawit dengan pengukuran berbasis harga pasar berdasarkan IAS 41 berbeda dengan pengukuran berdasarkan PSAK 16 model biaya berbasis biaya perolehan. Hasil pengukuran berdasarkan IAS 41 dan PSAK 16 model revaluasi dapat menghasilkan nilai wajar yang sama jika menggunakan pendekatan yang sama dalam menentukan harga pasar aset tanamam kelapa sawit. Akan tetapi dampaknya laporan laba rugi menyajikan hasil operasi yang berbeda dan ekuitas mengakui akun surplus revaluasi. Kedua hal ini menjadikan penerapan PSAK 16 model revaluasi tidak bisa menggantikan penerapan IAS 41.

---

This research discusses the fair value of oil palm plantation by comparing the measurement in accordance with International Accounting Standards 41Agriculture (IAS 41) with basis of market price and Indonesian Accounting Standard 16 Fixed Assets (PSAK 16) which allows selection of cost model or market price (revaluation) model. This research is intended to identify impacts of the difference in measurement on the fair value of oil palm plantation of the oil palm plantation industry in Indonesia.The results of this research indicates that the fair value of oil palm plantation measured under basis of market price under IAS 41 is different with the fair value based on PSAK 16 cost model. The measurement under IAS 41 and PSAK 16 market price (revaluation) model will results in similar fair value if applies similar approach in determining the market valye of the oil palm plantation. However, the the income statements reports different operating results and the equity accounts impacted due to recognition of revaluation surplus. These items of difference have made the application of PSAK 16 revaluation model cannot substitute the application of IAS 41."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan model lima faktor dengan faktor profitabiltias berbasis kas dan varian model lima faktor dengan komponen besar dan kecil dari Fama dan French 2016a dalam menjelaskan imbal hasil saham di pasar modal Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spanning regression dan regresi Ordinary Least Square terhadap portfolio test asset. Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Sutrisno 2016, secara keseluruhan model faktor ganda Fama dan French termasuk diantaranya adalah model tiga faktor dapat menjelaskan imbal hasil portfolio sampel penelitian ini dengan cukup baik walaupun tidak secara sempurna. Namun hasil penelitian cenderung berpihak kepada model lima faktor dengan faktor profitabiltias berbasis kas.

---

This study aims to test ability of the five factor model that has been modified with cash based profitability, and it rsquo s big and small components variants from Fama and French 2016a in explaining stock returns in Indonesia rsquo s capital market. The method used in this study is spanning regression and Ordinary Least Square regression of test asset portfolios. Contrary with previous finding by Sutrisno 2016, in general this study found that Fama and French rsquo s multifactor model including the three factor model, although not perfect, can explain the returns of the sample portfolio that is used in this study quite well. Despite that fact the result of this study tend to side with the five factor model with cash based profitability."

"ABSTRAKDrainage construction for plantations development on peatlands often caused controversy. Drainage construction will be followed by subsidence of peatland . To be able to extend the chance to get profit in the plantation business subsidence prevention efforts are needed. Setting water level and the prevention of excessive drainage is one of the efforts to reduce the rate of subsidence of the peat.This study is based on literature review by collecting information from various sources and then comparing and analyzing it so that information is obtained on a comprehensive subject matter. Literature review include: monitoring parameters, types of equipment for monitoring, pattern placement monitoring equipment, the range and the frequency of monitoring. From the study concluded that the water level necessary to measure on land and channels using dipwell and staff gauges. Observations were made with a combination of automated recording device and manual recording. Both are quite accurate, but the use of automatic registers in remote locations saves time, and if an automatic device is installed in an area that has the potential to have large water level fluctuations and runs quickly, it will provide more accurate data. Observations on dams for water level control are installed at every 20 cm drop in hidraulic head."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang risiko dunia dan risiko lokal dalammempengaruhi Pasar Saham Indonesia dengan menggunakan pendekatanInternational Capital Asset Pricing Model. Model yang digunakan adalahMultivariate GARCH dari De Santis & Gerard (1997) and J. Antell & M.Vaihekoski (2004). Tesis ini menunjukkan bahwa risiko global dan lokalmerupakan faktor penting dalam proses asset pricing imbal hasil Indonesia danpada saat risiko relatif stabil pada waktu pengamatan, hanya risiko lokal yangmemberikan kontribusi pada proses price discovery sementara risiko global tidak.Dilihat dari Pasar Indonesia yang terintegrasi secara parsial, imbal hasil PasarSaham Indonesia dengan menggunakan informasi internasional memperhitungkanrisiko global dan risiko lokal dengan komposisi informasi yang bersifat globallebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan informasi yang bersifat lokal.

---

ABSTRACTWe study on how global and local risks are priced in Indonesian StockMarket employing International Capital Asset Pricing Model. The model isestimated by using Multivariate GARCH of De Santis & Gerard (1997) and J.Antell & M. Vaihekoski (2004). This thesis shows that the global and local risksare important factors in Indonesian asset pricing and in a relatively stablecondition, only local risk that gives contribution to price discovery processmeanwhile the global risk doesn?t. Indonesian Market is partially integrated,accordingly the return of Indonesian Stock Market includes global and local riskin the pricing with the composition that global information has bigger impact toIndonesia than the local information., We study on how global and local risks are priced in Indonesian StockMarket employing International Capital Asset Pricing Model. The model isestimated by using Multivariate GARCH of De Santis & Gerard (1997) and J.Antell & M. Vaihekoski (2004). This thesis shows that the global and local risksare important factors in Indonesian asset pricing and in a relatively stablecondition, only local risk that gives contribution to price discovery processmeanwhile the global risk doesn’t. Indonesian Market is partially integrated,accordingly the return of Indonesian Stock Market includes global and local riskin the pricing with the composition that global information has bigger impact toIndonesia than the local information.]"

"Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) tengah dengan salah satu pokok materinya, yakni kebijakan pengungkapan aset sukarela. Meski diharapkan dapat berimplikasi secara positif atas kehidupan masyarakat, namun tidak sedikit yang khawatir kebijakan ini dapat berdampak buruk. Disisi lain, kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian dikarenakan masih banyak orang yang menganggap kebijakan ini merupakan tax amnesty jilid ii. Untuk itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah kebijakan pengungkapan aset sukarela merupakan salah satu bentuk dari tax amnesty, menganalisis dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengungkapan aset sukarela, proses formulasi kebijakan pengungkapan aset sukarela, dan pemenuhan kriteria good tax policy menurut Joint Venture’s Tax Policy Group dengan kebijakan pengungkapan aset sukarela. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengungkapan aset sukarela merupakan kebijakan yang sama dengan kebijakan tax amnesty. Kemudian, Fungsi pajak sebagai instrumen politik menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pengungkapan aset sukarela. Lalu, proses formulasi kebijakan pengungkapan aset sukarela telah sejalan dengan konsep formulasi kebijakan model rasional sederhana yang dikemukakan oleh Patton dan Savicky. Kebijakan pengungkapan aset sukarela juga telah memenuhi konsep good tax policy.

---

The government has passed into law the 2021 Law about Tax Regulation Harmonization, with one of its subject matters being the voluntary asset disclosure policy. Although the law is expected to have positive implications for the people, many are worried that this policy could create bad impacts. On the other hand, this policy creates uncertainty because there are still many people think that this policy is a tax amnesty volume II. For this reason, this research attempts to determine whether asset disclosure policy is a form of tax amnesty, analyze the government's considerations in setting asset disclosure policy, the process of formulating asset disclosure policy, and the fulfillment of criteria for good tax policy according to the Joint Venture's Tax Policy Group with asset disclosure policy. This descriptive research will employ a quantitative approach with a post-positivist paradigm and data collection techniques in the form of library research, field studies, and in-depth interviews. The results of this study conclude that the voluntary asset disclosure policy is the same policy as the tax amnesty policy. Then, the tax function as a political instrument is the basis for government considerations in determining voluntary asset disclosure policies. The process of formulating a voluntary asset disclosure policy is in line with the concept of a simple rational model policy formulation proposed by Patton and Savicky. The voluntary asset disclosure policy has complied with the concept of a good tax."

"Tesis ini membahas mengenai optimalisasi akuntansi aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan khususnya pada Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan dan Bagian Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kompleksitas dan permasalahan mengenai manajemen aset tetap, dan bagaimana akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural dalam aktivitas manajemen aset tetap di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukan kompleksitas permasalahan dan pihak yang terlibat dalam akuntansi dan manajemen aset tetap. Penelitian juga menghasilkan aktivitas akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural. Rekomendasi penelitian ini adalah aktivitas logis akuntansi aset tetap dalam proses (1) perencanaan dan penganggaran; (2) penggunaan dan pemeliharaan; (3) pemanfaatan; (4) pengamanan, pengawasan dan pengendalian; dan (5) penghapusan aset tetap.

---

This thesis discusses the optimization of fixed assets accounting on State-Owned Assets management in the Ministry of Finance, particularly in the Bureau of Equipment, and Division of General Directorate General of Treasury. This study is a qualitative research using soft systems methodology approach. The objective is to describe the complexity and problems concerning fixed asset management, and how a logic fixed asset accounting and culturally acceptable in fixed asset management activities in the Ministry of Finance.

The results showed the complexity of the issues and parties involved in the accounting and fixed asset management. The study also showed a logical and culturally acceptable fixed asset accounting. This research recommendation is logic fixed asset accounting in the process: (1) planning and budgeting; (2) the use and maintenanc; (3) utilization; (4) security, supervision and control; and (5) dispossal of fixed assets."

"Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk menganalisis temuan audit terkait permasalahan manajemen aset tetap pada kementerian atau lembaga di Indonesia tahun 2014-2018. Penelitian studi kasus ini menggunakan metode campuran yang dimana mentransformasikan observasi kualitatif atas temuan audit terkait asset tetap menjadi kualitatif data untuk analisis table dan statistika. Observasi ini menggunakan kajian literatur atas LHP LKPP. Penelitian ini diobservasi dan ditulis saat pandemi Covid-19, sehingga data hanya diperoleh dari website e-PPID BPK RI. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama atas temuan aset tetap pada kementerian atau lembaga adalah kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas aset tetap. Permasalahan dalam aspek pembinaan disebabkan oleh kurangnya prosedur operasi standar. Di samping itu, permasalahan terkait pengawasan dan pengendalian disebabkan oleh kurangnya investigasi dan pemantauan asset yang menyebabkan ketidakpastian pada asset tetap. Ketidakpastian ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mencatat, mengklasifikasi, dan merawat aset tetap. Terdapat tendensi pada kementerian atau lembaga untuk membeli aset baru dibandingkan menggunakan aset yang telah dimiliki, sehingga dapat menimbulkan idle asset. Jumlah asst tetap yang terlalu banyak juga dapat mennyulitkan kementerian atau lembaga dalam melakukan inventarisasi. Faktor yang terakhir adalah banyaknya penyimpangan dari standar akuntansi pemerintah.

---

This case research aims to analyse the audit findings regarding fixed asset management issues in ministries or institutions of Indonesia 2014-2018. This case study research uses a mixed-method that transform the qualitative observations of the audit findings of fixed asset into quantitative data for table and statistical analysis. The observations based on the literature review of LHP LKPP. As, this research is observed and written during the Covid-19 pandemic, the data is being collected only through e-PPID BPK RI website. This case study shows that the main fixed asset management findings come from inadequate guidance, supervision, and control of fixed asset. The inadequate guidance influenced by the lack of standard operating procedures. This may impact to the workflow of the ministries or institutions. On the other hand, the inadequate supervision and control influenced by the lack of investigation and monitoring of fixed asset which leads to the uncertainty of fixed asset. The uncertainty of assets is also influenced by the unqualified human resources to record, classify, and maintain the fixed asset. Moreover, the ministries or institutions tends to buy new assets rather than using the old ones which may leads to idle assets. The large number of fixed assets will make it difficult for ministries or institutions to process the inventory. Lastly, there are some actions that in accordance to government accounting standard."

"ABSTRAKPenerapan akuntansi berbasis akrual pada manajemen aset tetap diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dalam pengelolaan aset tetap secara efisien dan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kepatuhan Kementerian Keuangan dalam menerapkan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap sesuai regulasi yang berlaku dan analisis langkah-langkah yang perlu dilakukan demi peningkatan kepatuhan Kementerian keuangan dalam penerapan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan belum sepenuhnya comply terhadap regulasi akuntansi akrual pada manajemen aset tetap sesuai regulasi yang berlaku. Penyusunan regulasi yang lebih teknis, penyempurnaan aplikasi akuntansi, dan pembinaan SDM akuntan pemerintah yang efektif perlu dilakukan demi peningkatan kepatuhan Kementerian keuangan dalam penerapan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap.

---

ABSTRACT

The implementation of accrual accounting on fixed asset management is expected to improve the quality of government decision-making in the management of fixed assets efficiently and effectively to the public prosperity and welfare. The aim of this study was to analyze compliance of the Ministry of Finance in implementing accrual accounting in the management of fixed assets according to the regulation in force and analyze the steps that need to be done in order to improve compliance of the Ministry of Finance in implementing of accrual accounting on fixed asset management. This research is a qualitative case study approach.

The results showed that the Ministry of Finance has not yet fully complied with the regulation of accrual accounting in the management of fixed assets according to the regulation in force. The preparation of more technical regulation, improvement of accounting application system, and effective government accountant development are needed to be done in order to improve compliance of the Ministry of Finance in implementing of accrual accounting on fixed asset management."