Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya akhir ini membahas peranan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan studi pada Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai aparat pengawasan intern, ITJEN Kementerian Keuangan telah mulai nmenjalankan fungsinya sebagaimana fungsi pengawas intern dengan paradigma baru, yaitu memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi, dengan menjalankan fungsi sebagai pemberi assurance dan advisory consulting (konsultatif). Hal ini memberikan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan peningkatan dari semula "Tidak Memberikan Pendapat" untuk LKKL tahun 2006 dan 2007 menjadi "Wajar Dengan Pengecualian" untuk LKKL tahun 2008. Pencapain hasil tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana yang ada.Meskipun pelaksanaan peran ITJEN telah memberikan hasil yang signifikan dengan peningkatan opini sebagaimana tersebut di atas, agar lebih optimal, menurut penulis perlu dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengatasi hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal. Pada penelitian ini selain disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor/pereviu juga disarankan melakukan sosialisasi kepada unit penyusun laporan agar lebih peduli kepada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

---

The focus of this research is the role of Inspectorate General (IG) as an Ministrial Internal Auditor in Improving the Quality of the Ministry Financial Statement (Case study in Ministry of Finance). This research is qualitative descriptive interpretive. As the result, this research discovers that IG of Ministry of Finance has conducted as a modern Internal Auditor that gives value added to organization and assisted to achieve the organization?s objectives, and to conduct a role as a consultative management or advisory consulting. This role has been implemented in Ministrial of Finance Financial Statement review activity.The significant result of this activity is the improvement opinion of Ministry of Finance Financial Statement which formerly "Disclaimer Opinion" to "Quaified Opinion". Besides the result, there are still some internal and external obstacles in optimizing the role of IG, especially in Human Resources, concern with competencies in review technical, sytem and government accounting standard. This research recommends to enhance the IG Ministry of Finance?s auditors competence and disseminates to other offices under Ministry of Finance to build their awareness in accountability especially in Financial Reporting."

"Karya akhir ini membahas peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan studi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penelitian dilakukan secara kuantitatif untuk melihat pengaruh variabel-variabel penelitian secara bersama-sama terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan penjabarannya dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai Aparat Pengawasan Intern, Itjen Kemenparekraf belum secara maksimal menjalankan perannya, namun upaya-upaya perbaikan menuju perwujudan peran APIP yang efektif telah mulai dibangun. Berkaitan dengan peningkatan kualitas Laporan Keuangan, pencapaian target opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenparekraf merupakan target utama yang menjadi fokus perhatian Itjen khususnya. Dalam praktek penerapannya masih ditemui berbagai hambatan dan kendala baik dari internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Itjen Kemenparekraf telah menyiapkan Rencana Aksi peningkatan kualitas Laporan Keuangan. Dengan adanya rencana aksi ini diharapkan opini terhadap Laporan Keuangan Kemenparekraf dari semula "Wajar Dengan Pengecualian" menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian"dapat tercapai. Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana yang ada dan juga anggaran yang memadai dalam melakukan reviu Laporan Keuangan. Pada penelitian ini selain disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor/pereviu juga disarankan melakukan sosialisasi kepada unit penyusun laporan agar lebih peduli kepada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

---

This thesis discusses the role of the Inspectorate General as the Internal Audit Officers to improve the quality of financial statements at the Ministry of Tourism and Creative Economy. The research was performed quantitatively to see the relation of all variables that affected the quality of financial statements, and the explanation of the research is done with qualitative methods with descriptive interpretive.

As an Internal Audit Officer, the role of the Inspectorate General of the Ministry of Tourism and Creative Economy was not optimal yet, but corrective actions towards the creation of goverment internal auditor role's to be effective has begun to be built. Achieving the "Unqualified" opinion of the Ministry of Tourism and Creative Economy's Financial Statement is their target to improve the quality of Financial’s Statement . In fact to realize these targets are still encountered many obstacles and constraint from both internal and external.

To overcome these problems Inspectoate General has prepared the Action Plan for improving the quality of financial statement. This action plan is a important way, the opinion " Fair with Exception" to be "Unqualified" is going to be achieved. The achievement of these results are not separatd from the supporting factors which are the Human Resources and Infrastructure that is used in conducting the review of financial statements.

In this research, it is advised to always maintain and improve the competence of auditors / pereview. And it is also suggested to socialize it to unit of reported constituent to be more concerned about the quality of the financial statements to show the accountability of financial management."

"Tesis ini membahas faktor-faktor risiko pada proses pembebasan tanah dengan studi kasus pada Proyek Banjir Kanal Timur DKI Jakarta dalam hubungannya dengan kinerja waktu proyek. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksploratif dan menggunakan pendekatan risiko serta analisa statistik (korelasi dan regresi berganda). Untuk menentukan biaya penanganan risiko yang optimal digunakan program crystal ball. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor risiko dominan dalam pembebasan tanah Proyek BKT adalah akibat warga yang menuntut uang ganti kerugian lebih tinggi dari harga NJOP serta adanya perbedaan harga tanah karena kedekatan dengan lokasi bisnis.

---

The focus of this study is the identification of factors in land acquisition of East Jakarta-Flood Way Project that risking lag in project completion time. This study is quantitative, explorative, using risk approach and also statistical analyze (correlation and multiple regression). To optimize risk cost then using the crystal ball model. The result found risk factors that influencing project significantly are the compensation problems and also differences of land price due to near with central business district."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan sistem balanced scorecard pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (ITJEN). Penelitian ini menggunakan analisis terhadap data primer berupa wawancara dengan beberapa responden dan pengamatan serta data sekunder berupa dokumen/laporan tentang sistem balanced scorecard. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem balanced scorecard yang ada perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam rangka mengefektifkan fungsi ITJEN. Penelitian ini menyarankan agar perspektif keuangan ditambahkan pada sistem balanced scorecard; semua indikator kinerja utama pada sistem balanced scorecard dimasukkan dalam kontrak kinerja; beberapa sasaran strategis pada sistem balanced scorecard dilakukan penyesuaian; dan sistem balanced scorecard dikomunikasikan secara efektif kepada pegawai.

---

The objective of this research is to evaluate the balanced scorecard's implementation at ITJEN. This research is using an analysis on a primary data by an interview and observation and a secondary data by a document about balanced scorecard. This research found that the current system should be developed in order to make the function of ITJEN more effective. This research suggests that financial perspective is added to balanced scorecard, all key performance indicators on balanced scorecard are included on performance contract, some strategic objective on balanced scorecard is adjusted and balanced scorecard should be communicated to all employees effectively."

"Laporan magang ini membahas evaluasi atas praktik analisis kondisi dan potensi bisnis yang dilakukan PT Konsultan. Selain itu, laporan magang ini juga mengevaluasi efektivitas manajemen tim dan pemangku kepentingan yang dilakukan PT Konsultan selama mengerjakan proyek. Adapun kerangka evaluasi yang digunakan adalah teori problem solving dari Childress & Marietta (2017), analisis eksternal dan analisis SWOT dari David & David (2017), gap analysis dari Kim & Ji (2018), efektivitas manajemen tim dari Robbins & Judge (2017), dan teori manajemen pemangku kepentingan dari Schwalbe (2016). Hasil evaluasi menunjukan bahwa praktik analisis eksternal, internal, dan SWOT pada PT Konsultan telah sesuai dengan kerangka evaluasi yang digunakan. Terdapat sedikit perbedaan pada praktik problem solving yang digunakan PT Konsultan, namun praktik tersebut dapat diterima sesuai dengan perannya sebagai advisor dari proyek yang dijalankan. Untuk manajemen tim dan pemangku kepentingan, PT Konsultan juga telah mempraktikannya secara efektif. Selain itu, laporan magang ini juga membahas refleksi diri selama mengikuti kegiatan magang di PT Konsultan. Bagian ini meliputi deskripsi terkait pengalaman-pengalaman yang berharga, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut dari refleksi diri tersebut.

---

This internship report discusses the evaluation of the practice of analyzing business conditions and potential by PT Konsultan. In addition, this internship report also evaluates the effectiveness of the team and stakeholder management carried out by PT Konsultan while working on the project. The evaluation frameworks used are the problem-solving theory from Childress & Marietta (2017), external analysis and SWOT analysis from David & David (2017), gap analysis from Kim & Ji (2018), team management effectiveness from Robbins & Judge (2017), and stakeholder management theory from Schwalbe (2016). The evaluation results show that the external, internal, and SWOT analysis practice at PT Konsultan is in accordance with the evaluation framework used. There is a slight difference in the problem-solving practices used by PT Konsultan, but these practices are acceptable according to their role as advisors for the project being carried out. For team and stakeholder management, PT Konsultan has also practiced it effectively. In addition, this internship report also discusses self-reflection while participating in internship activities at PT Konsultan. This section includes descriptions of valuable experiences, evaluations, analyses, and follow-ups of these self-reflections."

"Skripsi ini menganalisis peran LAKIP terhadap proses perencanaan kinerja dengan cara menganalisis format isi LAKIP, menganalisis sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dan melakukan tinjauan standard operating procedure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang tersedia dalam LAKIP kurang memadai untuk dijadikan bahan analisis, khususnya analisis value for money. Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama lebih mengacu pada renstra, renja, dan kontrak kinerja Kementerian. Selain itu, standard operating procedure tidak menyebutkan secara jelas keterkaitan antara LAKIP dengan proses perencanaan. Dengan demikian, LAKIP belum berperan secara optimal dalam proses perencanaaan di Inspektorat Jenderal.

---

This study aims to understand the role of the Performance Accountability Reports of Government Agencies's (LAKIP) Role in planning process by analyzing the format and the content of LAKIP, analyzing strategic objectives and key performance indicators, and conduct review of standard operating procedures. The results showed that the information provided in the report formed insufficient to make an analysis, especially analysis of value for money. Determination of the strategic objectives and key performance indicators refers more to the strategic plan, working plan, and the Ministry of the performance contract. In addition, standard operating procedure does not mention clearly the relationship between performance reports with the planning process. Thus, LAKIP has not played an optimal role in the planning process in the Inspectorate General."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan Review laporan keuangan oleh Inspektorat Jenderal dengan Standar Review, mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Review, serta merumuskan upaya-upaya meningkatkan kualitas review. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa review yang dilakukan Itjen telah berpedoman pada Standar Review, namun masih terdapat kelemahan di setiap tahapannya. Hasil identifikasi terhadap hambatan internal organisasi paling utama adalah kompetensi pereviu yang belum merata, belum dilaksanakannya review pada tingkat Satuan Kerja, serta belum adanya pedoman kegiatan review. Hambatan dari luar organisasi adalah kurangnya komitmen pimpinan, kompetensi pegawai pengelola keuangan di tingkat satker, dan manajemen waktu unit penyusun laporan keuangan. Upaya-upaya untuk mengatasinya, yaitu dengan meningkatkan kompetensi pereviu melalui pelatihan, menyusun pedoman khusus pelaksanaan review, meningkatkan komitmen pimpinan, serta meningkatkan kompetensi petugas Satker.

---

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the conformity of the review of financial statement by Inspectorate General IG with Review Standards, identify some constrains that affecting the practice, and formulate the attempts that improve the quality of the review. This research is a descriptive qualitative with case study approach. This research concludes that the review of financial statement done by IG has been actually grounded in Standard, although there are several weaknesses in each stage. The main identifications of internal constraints are the uneven competence of reviewers, the delay of reviewing activities in the level of Satker, and the absence of guidance for reviewing activities. The constraints from outside organization are the lack of leaders rsquo commitment, the lack of employees rsquo competences on financial management in the level of Satker, and the time management between each unit of organizers. Some attempts to overcome the constraints, which are by increasing the competence of reviewers through well structured trainings, draw up a guidance for review activities, embedding the leader 39 s rsquo commitment, advancing the competence of employees in every unit. "

"ABSTRACTLaporan keuangan pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan variabel kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal pemerintah. Penelitian ini mengobservasi 52 data yang meliputi periode tahun 2015-2017 menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

---

ABSTRACTThe governments financial statement represents the states financial management accountability. This research aims to analyze the factors that influence the quality of the states financial statement using the variables of the states budget management quality and internal audit. This research observed 52 data that covered the period of 2015-2017 using the multiple linear regression analysis. Results of the research suggest that the quality of budget management quality and internal audit has a positive effect on the central governments financial statement quality."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengidentifikasi kelemahan masing-masing elemen dan key process area dengan menggunakan Internal Audit-Capability Model. Berdasarkan kelemahan key process area diidentifikasikan area of improvement dan dirancang strategi serta rencana tindak untuk meningkatan level kapabilitas APIP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berada pada level 1 initial. Kelemahan pada elemen peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja serta struktur tata kelola harus mendapatkan perhatian untuk mempercepat pencapaian target ke level 3 integrated. Strategi peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal adalah melakukan penguatan kapasitas, kewenangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

---

The objective of the research is to asses capability level of Government Internal Auditor APIP at General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs, to identifying weakness of each elements as well as key process area using Internal Audit Capability Model IA CM. By weakness of such key process area had been identified area of improvement, strategy design and its follow up for increasing such capability level of APIP. This research uses qualitative method with case study method.

The study indicated that capability level of General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs is in 1 initial. This study identifies the weakness in the element of role and service, human resources management, professional practice, performance management and accountability and governance structure should be observed in order to accelerate target achievement to level 3 integrated. Strategy to increase capability level of APIP at general inspectorate is by strengthening capacity, authority and increasing of human resource competency."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang berperan sebagai manajer aset publik di Indonesia. Tugasnya meliputi merumusan dan melaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sejak tahun 2009 ketika PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA) menyerahkan aset kelolaannya kepada Kementerian Keuangan, maka aset eks kelolaan BPPN dan PT PPA yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJKN, mulai dikelola oleh DJKN. Hanya saja, sejak tahun 2014, BPK menemukan masalah dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Bahkan, temuan dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA ini kembali muncul di laporan pemeriksaan BPK tahun 2015, 2016, 2019, dan 2020. Berdasarkan adanya temuan berulang atas pengelolaan aset properti tersebut, perlu dilakukan evaluasi atas pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Tujuan dilakukannya evaluasi atas pengendalian unternal tersebut adalah untuk mengetahui implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset yang dilakukan Kantor Pusat DJKN, sehingga dapat ditentukan perbaikan atas kelemahan dalam pengelolaan aset hingga akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan BPK. Evaluasi atas pengendalian internal dilakukan dengan kriteria yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan metode kualitatif atas data dan informasi yang didapatkan dari kajian literatur, analisis dokumen, kuesioner, dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh DJKN memiliki kelemahan dalam rancangan pengendalian internal dan pelaksanaan pengendalian internal.

---

This research aims to evaluate the internal control in asset property management held by The Directorate General of State Assets Management. The Directorate General of State Assets Management is an Echelon I unit in the Ministry of Finance that acts as a public asset manager in Indonesia. Its duties include formulating and implementing policies in the field of state property, separated state assets, other state assets, valuation, state receivables, and auctions. Since PT Perusahaan Pengelola Aset handed over their managed assets to the Ministry of Finance in 2009, the assets managed by Indonesian Bank Restructuring Agency and PT Perusahaan Pengelola Aset, which are by the duties and functions of Directorate General of State Assets Management, began to be managed by Directorate General of State Assets Management. However, since 2014, The Audit Board of the Republic of Indonesia has found problems in managing these property assets. These findings re-emerged in 2016, 2019, and 2020 reports. Based on these repeated findings, it is necessary to evaluate the internal control in managing property assets. The purpose of the evaluation of the internal control is to assess the internal control in asset management so that improvements can be made to weaknesses in asset management and finally resolve the problems found by The Audit Board of the Republic of Indonesia. Evaluation of internal control is carried out using the criteria contained in the Government Internal Control System following Government Regulation No. 60 of 2008 with qualitative analysis of data and information obtained from literature review, document analysis, questionnaires, and interviews. The results show that the internal control carried out by the Directorate General of State Assets Management has weaknesses in the design and the implementation of internal controls."