Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 96808 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agung Yudiviantho
"Tesis ini membahas mengenai sumber pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi terhadap piutang pembiayaan konsumen. Penelitian dilakukan dengan cara membandingkan beban bunga dari tiga sumber pendanaan, yaitu pinjaman bank, obligasi, dan sekuritisasi aset. Data yang digunakan adalah laporan keuangan PT. ABC Finance per 31 Desember 2009. Metode analisis menggunakan interest coverage ratio untuk menentukan tingkat bunga sekuritisasi.
Dari hasil analisis diperoleh hasil gross margin dari pinjaman bank, obligasi, dan sekuritisasi berturut-turut sebesar 2,65%, 4,95%, dan 2,81%. Dengan demikian disimpulkan bahwa sekuritisasi aset bukanlah sumber pendanaan termurah bagi Perseroan pada saat ini walaupun Perseroan memiliki kemampuan serta potensi sumber pendanaan yang memadai untuk melakukan sekuritisasi terhadap piutang pembiayaan konsumen yang dimiliki dalam portofolionya.

This thesis discusses about the source of funding by means of securitization of consumer finance receivables. Research done by comparing cost of fund from the three sources of funding, namely bank loans, bonds, and asset securitization. The data used are the financial statements of PT. ABC Finance as of December 31, 2009. Analysis method using the interest coverage ratio to determine the interest rate securitization. The results of analysis of gross margin results from bank loans, bonds, and assets securitization are 2.65%, 4.95%, and 2.81%, consecutively. It concludes that asset securitization is not the cheapest source of financing for the Company at this time although the Company has the ability and potential sources of funding sufficient to do the securitization of consumer finance receivables held in its portfolio."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28107
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Lestari
"Tesis ini mengambarkan mengenai perlakuan akuntansi dan perpajakan atas piutang tidak tertagih pada perusahaan pembiayaan konsumen (consumer finance). Perumusan masalah dalam tesis ini adalah mengenai aspek akuntansi dan perpajakan yang terkait dengan piutang tidak tertagih dalam hal pencadangan piutangnya, penghapusan piutang tidak tertagih, pelunasan kembali piutang yang telah dihapuskan, serta sita jaminan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal pencadangan piutang tidak tertagih, antara aspek akuntansi dan perpajakan terdapat perbedaan yang mencolok dimana secara akuntansi perusahaan melakukan pencadangan atas piutang tidak tertagihnya, namun secara perpajakan tidak diperkenankan sehingga terdapat beda sementara (temporary different). Dalam hai penghapusan piutang tidak tertagih terdapat juga perbedaan metode penghapusan sehingga hal ini juga mengakibatkan beda sementara (temporary different). Sedangkan apabila perusahaan menerima pelunasan atas piutang nasabah, baik secara akuntansi maupun perpajakan telah terdapat peraturan yang jelas yang mengakomodir transaksi tersebut Dalam hal sita jaminan yang dilakukan perusahaan atas agunan yang digunakan sebagai jaminan pada saat perikatan, dapat dilakukan apabila terdapat bukti positif dari pihak hukum/terkait, dan proses sita jaminan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak (perusahaan pembiayaan dan nasabah).

This thesis explain about accounting and tax aspect of bad debt in consumer finance company. Main problem of this thesis is how to reserve the bad debt, write off the bad debt, repayment the bad debt, and confiscate the guarantee. The method in this thesis is a literature study and based on Financial Accounting Standard and Tax Rule in Indonesia. For bad debt, the accounting and tax aspect have a different treatment. In accounting aspect, consumer finance company can reserve their customer debt, but in tax aspect the consumer finance company can’t reserve the customer bad debt, so this different make a temporary different In a write off the debt there are any different write off method and it can caused temporary different. If the consumer finance company get the repayment of bad debt from their customer, in accounting and tax aspect have a fixed rule about that transaction. For confiscate the guarantee, consumer finance company just can do that if any positive evidence from legal party, and the confiscate process is accepted by a consumer finance company and their customer."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26030
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mirza Fahlevy, Author
"ABSTRAK
Meningkatnya kebutuhan otomotif seiring dengan makin baiknya perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, telah meningkatkan pula kebutuhan pembiayaan atas otomotif itu sendiri. Hal ini menjadikan peluang pasar tersendiri bagi industri multifinance di Indonesia Dengan keberadaan perusahaan pembiayaan di Indonesia, sekitar 212, tentunya persaingan yang ada terasa cukup ketat. Masing-masing perusahaan ingin berusaha merebut pangsa pasar yang ada melalui pemberian pelayanan yang baik serta suku bunga pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Apalagi kini sudah banyak bank yang juga ikut dalam usaha pembiayaan ini, tentunya persaingan yang ada menjadi jauh lebih ketat.
Kemampuan memberikan suku bunga yang rendah pada saat melakukan pembiayaan tentu saja tergantung pada seberapa besar biaya atau suku bunga yang harus dibayarkan pada saat pendanaan. Pendanaan yang paling lazim digunakan oleh perusahaan multifinance adalah loan atau pinjaman kepada lembaga keuangan seperti bank, selain itu ada pula yang menggunakan chaneling dan/atau penerbitan obligasi yang digunakan oleh beberapa perusahaan multifinance untuk memperoleh pendanaannya Salah satu altematif pendanaan yang mungkin dapat digunakan oleh perusahaan multifinance, yaitu melalui penerbitan ABS.
ABS atau sekuritisasi aset merupakan instrumen pendanaan jangka panjang, yang prinsipnya adalah mengubah aset berupa aliran kas atau tagihan kredit, basil sewa atau perdagangan ke dalam kelompok aset yang lebih likuid. Caranya adalah dengan mengalihkan hak kepemilikan aset tadi kepada pihak lain yang berfungsi khusus, yang disebut special pupose vehicle (SPV). Lembaga khusus ini nantinya menerbitkan surat utang dengan didukung aliran kas atas hak tagihan tersebut.
Dari basil analisa yang dilakukan terhadap PT. XX Finance, terlihat bahwa ABS mampu memberikan suku bunga pendanaan yang lebih rendah dibandingkan dengan altematif pendanaan lain seperti loan dan penerbitan obligasi. Meski demikian, perlu disadari bahwa tidak semua perusahaan dapat melakukan penerbitan ABS ini karena persyaratannya yang cukup banyak. Dan tingkat suku bunga yang diperoleh oleh satu perusahaan pun cenderung tidak akan sama dengan perusahaan lain, karena tingkat suku bunga ABS ditentukan oleh rating perusahaan, di mana rating tersebut terkait dengan performa perusahaan.
Di Indonesia, penerbitan ABS masih tergolong barn bagi pemsahaan multifinance, namun keberadaannya di luar negeri sudah ada sejak lama Potensi investor ABS sendiri di Indonesia sudah cukup banyak terbidik, di antaranya adalah perusahaan asuransi (terutama asuransi jiwa), reksa dana (untuk investor retail) dan dana pensiun.
Bagi perusahaan pembiayaan yang akan melakukan ekspansi pendanaan, penerbitan ABS ini dinilai dapat mengakomodasikan keinginan tersebut, karena pencatatan atas pendanaan berada di luar neraca (off balance sheet). Sehingga pendanaan melalui penerbitan ABS ini tidak akan memperbesar tingkat debt perusahaan. Hal tersebut juga dinilai sangat bagus bagi perusahaan yang telah memiliki debt cukup besar, karena penambahan dana melalui penerbitan ABS ini tidak akan membentur aturan mengenai pendanaan yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia
Untuk mengurangi resiko atas pendanaan yang ada, suatu perusahaan dapat memportofoliokan pendanaannya melalui kombinasi loan dengan penerbitan ABS atau penerbitan ABS dengan debt jenis lain, selain itu hal tersebut juga dapat memaksimalkan pendanaan yang dilakukan perusahaan."
2005
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Handi Pramono
"Pembiayaan konsumen merupakan salah satu dari jenis-jenis pembiayaan yang diatur didalam Permenkeu No.84/PMK.012/2006 tentang pembiayaan, dimana kegiatan pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian barang kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan perjanjian pembiayaan konsumen didalam KUHPerdata dan Permenkeu No.84/PMK.012/2006 dengan memakai contoh perjanjian pembiayaan konsumen pada PT HD Finance dan untuk mengetahui perbedaannya dengan pembiayaan lainnya yaitu kegiatan sewa guna usaha (leasing).
Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dan dilihat dari sifatnya, maka penulisan ini bersifat deskriptif. Dari penulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa KUHPerdata tidak mengatur mengenai pembiayaan konsumen, akan tetapi berdasarkan pasal 1319 KUHPerdata maka peraturan-peraturan umum didalam Bab I sampai dengan Bab IV KUHPerdata berlaku terhadap perjanjian pembiayaan konsumen, seperti pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata, dan Permenkeu No.84/PMK.012/2006 hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja. Perbedaan paling mendasar antara pembiayaan konsumen dan leasing terletak pada hak milik atas objek barang, hak opsi yang dimiliki oleh financial lease, dan penentuan nilai sisa atau residu objek barang yang ditentukan oleh para pihak dalam financial lease.

Funding of the consumer was one of the funding kinds that were arranged in Permenkeu No.84/PMK.012/2006 about funding, where the funding activity was carried out in the form of the provisions of the fund for the purchase of the requirement thing for the consumer by payment in a manner the installment. The aim of this writing to know the regulation of the consumer of the funding agreement inside KUHPerdata and Permenkeu No.84/PMK.012/2006 by using the example of the funding agreement of the consumer to PT HD Finance and to know his difference by other funding that is the leasing activity of efforts (leasing).
This writing used the method of the bibliography research, and was seen from his characteristics, then this writing was descriptive. From this writing could be taken by the conclusion that KUHPerdata did not arrange about funding of the consumer, but was based on the article 1319 KUHPerdata then the public's regulations in the I Chapter to the Chapter of IV KUHPerdata were valid towards the funding agreement of the consumer, like the article 1320 and the article 1338 KUHPerdata, and Permenkeu No.84/PMK.012/2006 only arranged the provisions that were general then. The difference was most basic between funding of the consumer and leasing was located in proprietary rights on the object of the thing, the option right that was owned by financial lease, and the determitationof the residual value or the object residue of the thing that was determined by the sides in financial lease.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S21515
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Leny Harstaty
"Ketersediaan dana jangka panjang memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya, termasuk di bidang usaha perbankan. Bagi bank, agar tenis berkembang maka haruslali memberikan kredit yang Iebíh banyak. Namun, bank mempunyai beberapa kendala antara lain sumber dana bank bersifat jangka pendek (giro, tabungan, deposito), sedangkan kredit umumnya jangka panjang sehingga bank menghadapi risiko mismatch, Begitu pula bagi bank pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), di mana KPR umumnya berjangka panjang 15 - 20 tahun. Sementara di lain pihak, bank tersebut mempunyal aset yang idle berupa tagihan KPR tersebut.
Guna menjembatani kebutuhan dana tersebut dan memanfaatkan aset yang idle tadi, dimungkinkan dengan cara melakukan asset backed securitization (ABS) atau efek beragun aseEt (EBA) atau melakukan sekuritisasi aset. Sekuritisasi aset merupakan instrumen pendanaan jangka panjang (3-10 tahun) dengan cara mengalihkan atau menjual aset berupa piutang atau tagihan ke pihak lain yang berfungsi khusus yang disebut special purpose vehicle (SPV). Kemudian SPV menerbitkan surat utang yang dljamin dengan portofolio aset tadi. Keuntungan sekuHtisasi net antara lain dapat meningkatkan likuiditas, karena pada dasarnya sekuritisasi aset merupakan penjualan aset, sehingga merupakan sumber dana baru atau tambahan likuiditas yang diperlukan perusahaan. Karena transaksi sekuritisasi aset diperlakukan sebagai penjualan aset, dengan begitu aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) akan berkurang, dan dapat dikatakan dengan jumlah modal yang sama, akan memperbaiki tingkat kecukupan modal dan melakukan ekspansi aktiva. Keuntungan lain, sekuritisasi net ? -khususnya oleh bank, dapat menutupi kesenjangan antara sumber dana dengan penyaluran dana.
Aset-aset yang dapat disekuritisasi adalah aset yang relatif aman, seperti tagihan KPR, tagihan kartu kredit, tagihan kredit kendaraan bermotor, dll. Sekuritisasi aset pada tagihan KPR agak berbeda dengan aset lain, di mana sekuritas hutangnya dapat pula diperdagangkan di pasar khusus mortgage, yang disebut pasar sekunder perumahan (secondary mortgage market). Adanya pasar sekunder perumahan ini akan memberikan likuiditas untuk sektor perumahan secara berkesinambungan dan berdampak pada penurunan tingkat bunga KPR yang dapat dinikmati masyarakat. Naniun, sebagai tahap awal, sekuritisasi aset pada tagihan KPR dijembatarn dengan adanya konsep secondary mortgage facility (SMF) sebagai lembaga yang memberi pinjaman kepada bank pemberi KPR. dengan jaminan portofolio tagihan ¡(PR. Pada SMF, tagihan KPR dijadikan jaminan, jadi bukan merupakan penjualan aset.
Konsep ini telah diterapkan di beberapa negara termasuk Malaysia, yang terbukti berhasil menciptakan suku bunga KPR yang rendah. Indonesia pun mulai mengadaptasi konsep SMF ini, mengingat suku bunga KPR di Indonesia tertinggi di banding negara di Asia Iainnya. Namun, kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil mengakibatkan tertundanya peiaksanaan sekuritisasi aset. Perusahaan yang niemungkinkan penerapan sekuntisasi aset atas tagihan KPR adalah Bank BTN. Bank negara yang mengkhususkan din menyalurkan kredit di bidang perumahan ini memiliki tagihan KPR yang besar jumlahnya. Dengan penerapan sekuritisasi aset melalui mekanisme SMF maupun dalam pengertian ?penjualan aset?, diharapkan BTN mempunyai sumber dana murah berjangka panjang yang cukup besar, sehingga dapat membiayai KPR lebih banyak lagi, dengan begitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isye Lily Amelia
"Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan, peluang, kendala dan potensi pengembangan aktivitas sekuritisasi tagihan KPR melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIKEBA) pada bank yang menjadi pelopor aktivitas tersebut. Bagi bank, sekuritisasi aset menjadi alternatif strategi pendanaan jangka panjang yang ditujukan untuk mengatasi masalah mismatch antara pembiayaan kredit bertenor panjang dengan sumber dana jangka pendek. Dana segar hasil sekuritisasi dapat membantu bank memperbesar kapasitas pembiayaan KPR bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala pemasaran produk KIK-EBA, karena relatif baru bagi investor. Namun, mengingat kebutuhan perumahan tinggi dan untuk pembiayaannya membutuhkan dana yang besar, maka kedepannya sekuritisasi aset akan semakin berkembang dengan dukungan semua pihak yang terlibat.

The purpose of this study is to know the implementations, opportunities,obstacles and development of mortgage asset securitization through Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) at one bank that became a pioneer in securitization. This activity has become an alternative strategy for long term financing to resolve mismatch problems between lending and third party fund. The proceeds of mortgage asset securitization could enhance bank's capacity in lending. However, this kind of investment (EBA) still new in Indonesia and takes time to improve. In the future, EBA will take an important role in the financing market since the demand of housing is high. Nevertheless, the need of housing is absolutely high in the society and for financing the mortgages, bank needs a huge of funds. In the future, this kind of activity will be growing with some support from all parties."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T31533
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sudrajat Aruwahyudi
"Penggunaan jasa lembaga pembiayaan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Walaupun pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering di lakukan oleh bank, tapi karena hakekat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Kecuali undang-undang menentukan sebaliknya, yang dalam hal ini tidak kita temukan perkecualian tersebut. Seiring dengan keinginan lembaga pembiayaan memperkecil kerugian yang akan timbul, dapat menimbulkan masalah yang pada akhirnya merugikan konsen, tanggung jawab Para pihak menjadi tidak jelas. Dalam pemakaian jasa lembaga pembiayaan dewasa ini, posisi dan kepentingan konsumen belum terlindungi dengan baik, dan di lain pihak posisi lembaga pembiayaan sangat dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan lembaga pembiayaan, yang dapat dilihat dari perjanjian pembiayaan konsumen, ataupun ketentuan ketentuan pemakaian jasa yang di tetapkan secara sepihak oleh lembaga pembiayaan, dalam suatu perjanjian baku, dimana tidak ada keseimbangan hak. Oleh sebab itu untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen, kiranya diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur tentang perjanjian baku dalam perjanjian pembiayaan agar lebih melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S21270
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Budi Raharjo
"Pada muianya PT. ORIX Indonesia Finance yang meftlpakafl perusahaan patungan antara Indonesia dan Jepang bergerak dalam usaha sewa guna usaha akan tetapi setelah adanya Pakdes 1988 tentang usaha pembiayaan maka perusahaan telah berubah menjadi multi finance. Dengan adanya deregulasi tersebut menyebabkan persaingan ketat. Keadaan tersebut betum dapat diatasi oleh PT. CRIX Indonesia Finance. Sebagai akibatnya pangsa pasar perusahaan mengalami penurunan. Hal ini terlihat dalarn Laporan keuangan yang menunjukkan kerugian pada dua tahun terakhir. Untuk mengatasi penurunan pen dapatan tersebut PT. ORIX Indonesia Finance perlu merubah strategi pemasaran yaitu konsep menarik konsumen menjadi menjakri hubungan dengan supplier/pemasok dan lessee. Konsep tersebut menekankan pada service untuk penciptaan hubungan dalam jangka panjang1 dan melaksanakan strategi pemasaran yang tepat."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Syukur Fauzy
"ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai pengukuran akun piutang pembiayaan komersial melalui loan review pada PT SSS, serta mengevaluasi prosedur audit terkait piutang untuk periode pelaporan 31 Desember 2018. PT SSS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur. Pengakuan dan pengukuran untuk piutang komersial PT SSS sudah sesuai dengan PSAK 55. Evaluasi prosedur audit dilakukan sesuai dengan prosedur pemberian pembiayaan PT SSS yang dibuat berdasarkan pedoman perusahaan. Perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang dijalankan oleh KAP ASF sudah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.
ABSTRACT
This internship report discusses about the measurement of loan receivables through loan review in PT SSS and the evaluation of the audit procedure for loan receivables for the period ended in 31st Dec 2018. PT SSS engages in financing infrastructure. The measurement of loan receivables in PT SSS complied with PSAK 55. The evaluation of audit procedure carried was in accordance with the procedure of PT SSS which is based on Financing Guidline of PT SSS. Audit procedures conducted by KAP ASF is in accordance with applicable standards."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Ries Lawren Pasista
"ABSTRAK
Laporan magang ini membahas tentang perlakuan akuntansi dan prosedur audit KAP XYZ pada akun Penerimaan dari Pembiayaan Konsumen pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di industri keuangan dengan kegiatan usaha utamanya adalah pembiayaan konsumen dan anjak piutang tanpa jaminan without resources . Perlakuan akuntansi yang dianalisis pada penerimaan dari pembiayaan konsumen meliputi: pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 23. Setelah dilakukan analisis pada akun penerimaan dari pembiayaan konsumen, PT ABC telah melakukan perlakuan akuntansi yang tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Prosedur audit dilakukan atas penerimaan dari pembiayaan konsumen berdasarkan standar prosedur untuk pendapatan bunga. Setelah dilakukan prosedur audit sesuai standar yang berlaku, tidak ditemukan salah saji material pada akun penerimaan dari pembiayaan konsumen pada laporan keuangan PT ABC untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017.

ABSTRACT
This report is aimed to explain the accounting treatment and audit procedure conducted by KAP XYZ on Income from Consumer Financing Account at PT ABC. PT ABC is a company operating in financial industry, with the main business activities of the company are consumer financing and factoring without resources. Accounting treatment that was analyzed on income from consumer financing including: recognition, measurement, recording, presentation, and disclosure based on PSAK 23. After the analysis in accounting treatment has been done, accounting treatment for income from consumer financing account was already corresponded with PSAK 23. Audit procedure is conducted on income from consumer financing based on standard for interest income. After the audit procedure has been done, according to the applicable standard, audit team of KAP XYZ did not found any material misstatement on income from consumer financing account on the financial statements of PT ABC for the year ended December 31, 2017. "
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>