Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia memiliki beberapa anti tax avoidance rules (peraturan anti penghindaran pajak), salah satunya adalah controlled foreign corporation rules (CFC Rules). CFC Rules adalah peraturan yang digunakan untuk mencegah Wajib Pajak menunda penerimaan penghasilan dari investasi di luar negeri karena memiliki kekuasaan terhadap perusahaan di luar negeri tersebut. Investasi ke luar negeri ini merupakan sebuah ironi, di satu sisi dalam negeri masih sangat membutuhkan investasi sementara di sisi lain investasi dilakukan ke luar negeri dan untuk tujuan penghindaran pajak. Selain itu CFC Rules tidak digunakan secara maksimal karena keterbatasan pengetahuan fiskus dan kelemahan peraturan yang ada serta tidak didukung dengan data dan informasi yang memadai. CFC Rules yang ada tidak pernah mengalami perubahan sejak tahun 1995. CFC Rules merupakan bagian dari kebijakan perpajakan yang tahap formulasinya melalui proses politik yang dipengaruhi oleh pihak internal dan eksternal. CFC Rules ini sesuai dengan justifikasi legal hak pemajakan suatu negara. Selain itu CFC Rules juga merupakan cara yang paling umum dan mungkin yang paling efektif dalam melawan kompetisi perpajakan termasuk penghindaran pajak (tax avoidance). Di dalam CFC Rules terdapat beberapa pembenaran dan pendekatan yang digunakan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan key informan dan pengamatan mendalam didukung dengan kuesioner terhadap beberapa responden. Hasil penelitian yang didapatkan adalah CFC Rules masih kurang dipahami oleh fiskus di lapangan. Terhadap fiskus yang memahaminya, terdapat kesulitan dalam pelaksanaan, karena lemahnya peraturan yang ada dan tidak tersedianya data/informasi yang diperlukan. Selain itu terdapat kelemahan dalam perbaikan kebijakan, yang dipengaruhi oleh kemampuan memahami masalah terkait dengan CFC Rules, kemauan para pejabat untuk memperbaikinya, dan hambatan dari pihak-pihak yang menentang baik internal maupun eksternal. Bila dibandingkan dengan CFC Rules di Australia dan CFC Rules yang berlaku umum, CFC Rules di Indonesia masih sangat sederhana dan belum disusun secara komphrehensif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah CFC Rules tidak sama untuk masing-masing negara, tetapi disesuaikan dengan peraturan domestik dan pengaruh dari CFC Rules itu sendiri. Lemahnya pelaksanaan CFC Rules di Indonesia terjadi karena lemahnya pengetahuan fiskus, lemahnya pengawasan dari atasan, data/informasi yang diperlukan tidak tersedia, dan lemahnya peraturan yang ada. Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan DJP kurang berhasil karena lemahnya kemampuan pengetahuan terkait CFC Rules, tidak adanya keinginan untuk memperbaiki, dan adanya hambatan dari pihak eksternal yang tidak menghendaki adanya perubahan CFC Rules tersebut.

---

Indonesia has several anti tax avoidance rules, which one of them is the controlled foreign corporation rules (The CFC Rules). The CFC Rules are rules that are used to combat the tax payers deferred income from investation in foreign country since they have control in it. There is an irony in this foreign investation, in one hand our country still needs investation, in the other hand investation has go out to foreign countries for tax avoidance reason. The CFC Rules are not optimally utilized because of the limitation of tax officers knowledge, rule weakness, and limitated informations and data. The current CFC Rules have never changed since 1995. CFC Rules are part of tax policies which their formulation stages are trigered by political processes that are influenced not only by internal The Indonesian Directorate General of Taxes (The Indonesian DGT) but also by external The Indonesian DGT. The CFC Rules had met legal justification of taxation right in one country. Besides, The CFC Rules are also the most common and effective way to combat tax competition including tax avoidance. The CFC Rules are using several justifications and approaches. This research is a descriptive analysis, with a qualitative approach. This research is supported by literatures study and field study.The collecting data in the field study is conduct by interviewing key informans and depth observations that supported by respondents questionnaires. The results of this research shows that several tax officers do not quite understand about The CFC Rules. Some of the tax officers that understand about The CFC Rules face difficulties in implementation because the rules are weaks and not supported available informations and data. Besides there are weaknesses in policy reformations that are influenced by the ability in problem understanding of The CFC Rules, willingness to reform, and obstacles from who resistance both internally or externally. Compared to Australian CFC Rules and common CFC Rules, The Indonesian CFC Rules are too simple and incomprehensive arranged. That The CFC Rules from a country to other countries are not similar, because The CFC Rules has to be suitable to domestic rules and influence from CFC Rules themselves. The weaknesses of The Indonesian CFC Rules implementations are occured because of the lack of tax officers knowledge, the weakness control from superior, the unavailable data and informations, and the weaknesses of available rules. The reformation efforts conducted by Directorate General of Taxes do not quite succeed because of the lack of knowledge related to CFC Rules, unwillingness to reform, and the obstacles from both internal and ex`ternal factors which do not want CFC Rules is changed."

"Tesis ini membahas.pertanggunjawaban pidana maskapai penerbangan apabila terdapat indikasi keterlibatannya terhadap tetjadinya suatu kecelakaan pesawat udara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Undang-undang Penerbangan yang dalam hal ini sebagai aturan yang mengatur masalah penerbangan tidak mengenal subjek hukum pidana korporasi. Keterbatasan hukum yang teijadi di Undang-undang Penerbangan berkaitan dengan mengenai tidak dikenalnya korporasi sebagai subjek hokum pidana dapat diambil alih dengan menerapkan UUPK yang sudah mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, UUPK dapat dijadikan pintu masuk untuk dapat meminta pertanggungjawaban korporasi (maskapai penerbangan) bila terdapat indikasi keterlibatan perusahaan penyedia jasa penerbangan atas teijadinya kecelakaan pesawat udara.

---

This thesis discusses the criminal liability of airlines if there are indications of their involvement in the occurrence of an aircraft accident. This research is a qualitative research with a descriptive design. The Aviation Law, which in this case is a rule that regulates aviation matters, does not recognize the subject of corporate criminal law. The legal limitations that occur in the Aviation Law relating to the unfamiliarity of corporations as subjects of criminal law can be taken over by implementing UUPK which already recognizes corporations as perpetrators of criminal acts. Thus, the UUPK can be used as an entry point to be able to hold corporations (airlines) accountable if there are indications of the involvement of aviation service providers in the occurrence of aircraft accidents."

"Article 157 section 4 of the Limited Corporation Act stated that Company which does not reform its statuta within a periode of time arranged by article 157 section 3, the company can be dissolved by Court's decision based upon attorney's petition or authorized party. It does not mean automatically dissolve but should be liquidated. It could appen that a limited corporation may not reform its statuta after August 16th, 2008 but the company still exists because it does not automatically cause the last of its legal entity status. A limited corporation is still recognised as a legal entity eventhough the corporation does not reform its statuta according to Limited Corporation Act No. 40/2007 because there is no single article which arranges legal sanction for contravention of the article 157 section 4."

"Penelitian ini analisis efisiensi perusahaan Asuransi Umum di Indonesia periode 2014-2015 sebagai akibat kebijakan mengenai rekapitalisasi modal inti perusahaan asuransi yang tertera pada Peraturan OJK Otoritas Jasa Keuangan 67/POJK.05/2015. Metode yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis ndash; model CCR dan BCC dengan orientasi output untuk melihat nilai efisiensi masing- masing perusahaan dari waktu ke waktu. Perusahaan asuransi yang diteliti adalah asuransi umum berjumlah 70 perusahaan. Variabel input yang digunakan adalah beban operasional dan ekuitas, sedangkan variabel output yang digunakan adalah hasil underwriting dan hasil investasi. Dari hasil nilai skala efisiensi, yaitu gabungan antara CCR dan BCC, diperoleh terdapat 7 perusahaan yang efisien pada tahun 2014 dan 5 perusahaan yang efisien pada tahun 2015. Berdasarkan nilai skala efisiensi yang ditunjukkan, terdapat perbedaan rata-rata efisiensi perusahaan pada tahun 2014 dengan tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan OJK tentang penaikan dana modal inti mendorong perusahaan lebih efisien.

---

This study analyzes the efficiency of General Insurance companies in Indonesia for the period 2014 2015 as a result of the policy on recapitalization of insurance company 39 s core capital as stated in the OJK Regulation 67 POJK.05 2015. The method used is Data Envelopment Analysis CCR and BCC model with output orientation to see the efficiency value of each company from time to time. Insurance companies studied are general insurance amounted to 70 companies. The input variables used are operational expenses and equity capital, while the output variables used are underwriting and investment returns.

From the value of efficiency scales, ie, a combination of CCR and BCC, there are 7 efficient companies in 2014 and 5 efficient companies by 2015. Based on the value of the efficiency scale shown, there is a difference in the average efficiency of the company in 2014 with the year 2015. This indicates that the OJK 39 s policy of raising core capital funds encourages companies to be more efficient. "

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana FIS1P Universitas Indonesia, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan kendala upaya koperasi dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian dilaksanakan dengan metoda Analisis Kualitatif, yaitu teknik yang dipergunakan untuk mengolah data yang terkumpul dalam bentuk narasi atau pemyataan-pernyataan tertulis dari berbagai sumber data. Untuk memperoleh data primer penulis mengambil 7 Informan penelitian dari unsur pengurus, unsur anggota koperasi biasa, anggota koperasi luar biasa, dan dari Dinas Koperasi Pidie, serta tokoh masyarakat yang dianggap relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dari Studi Kepustakaan, Wawancara dan Observasi. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Sejak didirikan pada tahun 1999 hingga memasuki tahun 2000, upaya Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan produksi ikan, kepemilikan perahu, peralatan penangkapan ikan pada tahun 1999, Laporan Neraca Keuangan Koperasi Samudra Pidie Per 31 Desember Tahun 2000, jumlah anggota aktif koperasi sebanyak 49 nelayan dan adanya usaha koperasi untuk mengurangi ketergantungan nelayan terhadap tengkulak melalui pemberian kredit, pemenuhan kebutuhan nelayan sehari-hari melalui unit toko kelontong serta pengelolaan TPI secara benar. Namun keberhasilan ini tidak berkesinambungan, karena pada tahun 2001 Koperasi Samudra Pidie tidak lagi mempunyai kegiatan usaha. 2. Keberhasilan upaya Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa yang tidak berkesinambungan merupakan fenomena perkoperasian yang tidak hanya terjadi di Kelurahan Pasirawa, tetapi banyak juga terjadi di hampir seluruh Daerah Indonesia. Fenomena ini terbentuk oleh sebab adanya sejumlah kendala yang menyebabkan lembaga koperasi sulit mendapat kepercayaan masyarakat, sulit mengelola potensi usaha dan mengembangkan kepercayaan mitra kerja serta tidak mampu mengantisipasi persaingan usaha. 3. Kendala upaya lembaga Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa adalah sebagai berikut : a. mentalitas para pengurus koperasi yang tidak jujur dan tidak terbuka dalam mengelola hal-hal yang penting untuk diketahui para anggota, terutama dalam hal keuangan. b. adanya dominasi sekelompok orang dalam koperasi yang menyebabkan asset dan manajemen koperasi dikuasai oleh sekelompok pengurus; dan c. komunikasi yang kurang efektif di antara para pengurus dan para anggota koperasi. "

"Dampak dari krisis moneter ini bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dihadapkan pada: 1. Penjualan yang menurun karena daya beli masyarakat yang rendah. 2. Tingginya biaya yang disebabkan oleh beban hutang. 3. Akibat dari krisis moneter ini rasio hutang perusahaan terhadap modal melambung bahkan mungkin melebihi asetnya. Kondisi ini terjadi, juga karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh banyak perusahaan di dalam pengelolahan dana yang disebut mismatch. Baik maturity mismatch maupun currency mismatch. Oleh karena kinerja masing-masing perusahaan tersebut berbeda, untuk itu perlu dilakukan penelitian atas penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia dan mengelompokannya ke dalam kelompok yang berbeda yaitu, kelompok perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan kelompok perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatif dengan pendekatan kwantitatif melalui teknik statistik Multivariate Diskriminant Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan Analisa Diskriminan ini dapat melakukan Penilaian Kinerja Perusahaan-perusahaan tersebut dengan akurat dan melakukan pengelompokan dalam kelompok yang berbeda secara signifikan. Hasil dari penelitian ini juga menyarankan, supaya perusahaan masuk dalam kelompok yang tidak mengalami kesulitan keuangan untuk mengindari mismatch yang mungkin terjadi. Sehingga apapun bentuk pembiayaan perusahaan harus memperhatikan pada struktur modal perusahaan, karena akan memberikan beban tetap pada keuangan perusahaan.

---

Dampak dari krisis moneter ini bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dihadapkan pada: 1. Penjualan yang menurun karena daya beli masyarakat yang rendah. 2. Tingginya biaya yang disebabkan oleh beban hutang. 3. Akibat dari krisis moneter ini rasio hutang perusahaan terhadap modal melambung bahkan mungkin melebihi asetnya. Kondisi ini terjadi, juga karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh banyak perusahaan di dalam pengelolahan dana yang disebut mismatch. Baik maturity mismatch maupun currency mismatch. Oleh karena kinerja masing-masing perusahaan tersebut berbeda, untuk itu perlu dilakukan penelitian atas penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia dan mengelompokannya ke dalam kelompok yang berbeda yaitu, kelompok perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan kelompok perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatif dengan pendekatan kwantitatif melalui teknik statistik Multivariate Diskriminant Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan Analisa Diskriminan ini dapat melakukan Penilaian Kinerja Perusahaan-perusahaan tersebut dengan akurat dan melakukan pengelompokan dalam kelompok yang berbeda secara signifikan. Hasil dari penelitian ini juga menyarankan, supaya perusahaan masuk dalam kelompok yang tidak mengalami kesulitan keuangan untuk mengindari mismatch yang mungkin terjadi. Sehingga apapun bentuk pembiayaan perusahaan harus memperhatikan pada struktur modal perusahaan, karena akan memberikan beban tetap pada keuangan perusahaan."