Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh diterbitkanya regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat menjadi PMK No. 74/2007). PMK No. 74/2007 tersebut merupakan sebuah proses panjang yang dilakukan oleh Departemen Keuangan berdasarkan desakan dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), khususnya penyelenggara asuransi kendaraan bermotor yang diharapkan dapat menjadi solusi dari gejolak ?perang tariff? yang terjadi dalam industri asuransi Indonesia. Tujuan Tesis ini adalah untuk menganalisis kewajaran atau tidaknya pemberlakuan regulasi tarif referensi (PMK No. 74 Tahun 2007) terhadap iklim persaingan usaha di industri asuransi kendaraan bermotor. Untuk menganalisa permasalahan mengenai kondisi pasar industri asuransi kendaraan bermotor sebelum pemberlakuan tarif referensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan didasarkan pada penghitungan tingkat konsentrasi pasar yang diukur dengan menggunakan rumusan Concentration Ratio (CR) dan The Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Serta pengkajian terhadap indikator total penjualan yang didapat dari perolehan premi netto dan jumlah perusahaan asuransi kendaraan bermotor yang tutup. Serta didukung dengan perangkat analisa yang berbasis teori oligopoly Model Bertrand yang berbasis oligopoly price-setting. Berdasarkan interpretasi hasil pengolahan data menunjukan bahwa perolehan Premi Netto yang cenderung mengalami kenaikan merefleksikan bahwa industri asuransi kendaraan bermotor dalam kondisi yang menguntungkan bagi para pelaku pasar walaupun ditengah kondisi ?perang tarif?. Hal ini menunjukan bahwa penerapan tarif referensi yang diatur PMK No. 74 Tahun 2007 seharusnya tidak perlu dikeluarkan karena pasar industri asuransi kendaraan bermotor dalam kondisi pasar yang kompetitif. Regulator seharusnya lebih memperhatikan penerapan regulasi pada pengawasan dan penegakan hukum di bidang perasuransian. Bapepam ? LK sebagai regulator fokus pada arah kebijakan regulasi yaitu dalam rangka harmonisasi kebijakan sektor asuransi dengan sektor lainnya dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri asuransi terutama sebagai langkah pertama yaitu penerapan arah kebijakan yang pertama dari 3 (tiga) arah kebijakan yang terkait sistem pengawasan berbasis resiko (risk-based supervisition, RBS).

---

The background of this Thesis was the issuance of Ministry Finance Regulation Number 74/PMK.010/2007 regarding Insurance Business primary for Vehicle Insurance (PMK No. 74/2007). The PMK No. 74/2007 was a long process conducted by Department of Finance which was urged by Association of Indonesian General Insurance (AAUI), especially insurance firms which had vehicle insurance?s business line to obtain solution from condition ?tariff war? occurred in that industry. This Thesis has objective to analyze the necessity or not to implement reference tariff of PMK No. 74 Year 2007 toward climate of business competition in industry of vehicle insurance. To analyze the problem especially on market condition of vehicle insurance industry before the application of the reference tariff. The research methodology is based on the calculation market concentration by formula of Concentration Ratio (CR) dan The Herfindahl-Hirschman Index (HHI). The methodology will be applied on the indicator of total sales obtained from Nett Premium and Total closed-vehicle insurance companied. It will be equipped with basis theory of oligopoly Model Bertrand primary on oligopoly price-setting. Based on the data obtained, it showed that Nett Premium reflected to be tended to increase. This condition reflected that industry of vehicle insurance in profitable condition for market players even though in the middle of "price war" condition. Consequently, the regulation issuance to implement reference tariff regulated in PMK No. 74 Year 2007 was supposed to be no necessary to be issued because market industry of vehicle insurance in competitive market condition. Regulator should be more concerned in implementing regulation of supervision and law enforcement in insurance industry, primary related to risk-based supervision (RBS)."

"Penelitian ini menganalisis dampak regulasi Surat Edaran OJK no.6/D.05/2013 mengenai peraturan tarif pada asuransi umum dengan lini bisnis kendaraan bermotor di Indonesia terhadap premi asuransi dan faktor penentu perubahan premi. Dengan menggunakan data 44 perusahaan asuransi kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2016, analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel dinamis dengan metode Generalized Method of Moment (GMM) dari Arellano dan Bond untuk menganalisis dampak regulasi terhadap premi asuransi kendaraan di Indonesia. Untuk menganalisis dampak regulasi terhadap perubahan pada volatilitas premi asuransi penelitian menggunakan model regresi data panel dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Selanjutnya untuk menganalisis faktor penentu premi asuransi pada periode sebelum dan sesudah regulasi, penelitian menggunakan model regresi data panel dengan metode Weighted OLS dengan Newey-West corrected standard error. Analisis empiris dari penelitian ini menunjukan bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap premi asuransi kendaraan bermotor di Indonesia tetapi tidak mempengaruhi volatilitas premi asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan premi berbeda secara signifikan pada periode sebelum dan sesudah deregulasi.

---

This study analyzes the regulatory impact of OJK Circular Letter No. 6 / D.05 / 2013 regarding tariff regulation on general insurance with motor vehicle business line in Indonesia against insurance premium and premium rate change factor. Using data from 44 motor vehicle insurance companies in Indonesia from 2008 to 2016, the analysis was done by using dynamic panel data regression model with Generalized Method of Moment (GMM) method from Arellano and Bond to analyze the impact of regulation on vehicle insurance premium in Indonesia.

To analyze the impact of regulation on changes in insurance premium volatility, this study uses Panel Data Regression by Ordinary Least Square (OLS) method. Furthermore, to analyze the determinants of insurance premiums in the period before and after the regulation, the study used Panel Data Regression model with Weighted OLS method with Newey-West Corrected Standard Error.

The empirical analysis of this study showed that the regulation has a positive and significant impact on motor vehicle insurance premiums in Indonesia but does not affect the volatility of motor vehicle insurance premiums in Indonesia. The factors affecting the change of premium differ significantly in the period before and after deregulation."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis sistem bonus malus prinsip nilai ekspektasi untuk asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Pada prinsip nilai ekspektasi setiap pemegang polis dikenakan premi yang proporsional dari ekspektasi jumlah klaim. Data klaim diolah menjadi tabel Jumlah Klaim untuk tahun 2010-2012. Berdasarkan tabel tersebut analisis dilakukan menggunakan distribusi Negative Binomial, Geometric dan Poisson Inverse Gaussian. Hasil distribution fitting menunjukkan distribusi Negative Binomial dan Geometric fit digunakan pada tabel jumlah klaim sedangkan distribusi Poissson Inverse Gaussian tidak. Tabel bonus malus yang dibentuk berdasarkan penelitian ini dapat digunakan untuk penentuan tarif kendaraan bermotor pada PT. ABC dengan menganalisis jumlah klaim yang terjadi pada periode klaim sebelumnya. Hasil analisis dan evaluasi menggunakan tools relative stationary average level (RSAL), coefficient variation (CV) dan waktu konvergensi menunjukkan sistem bonus malus yang berdasarkan distribusi Negative Binomial lebih baik dibandingkan yang berdasarkan distribusi Geometric. Berdasarkan analisis loss ratio, sistem bonus malus lebih mampu merefleksikan risiko pada premi asuransi dibandingkan sistem tarif merata.

---

ABSTRACTThis study's aim analyze the bonus malus system with expected value principle for motor vehicle insurance in Indonesia. In expected value principle each policyholder is charged premium proportionally of their expected number of claims. Claims data is processed into tables Number of Claims for 2010-2012 period. Based on this table analysis was performed using the Negative Binomial, Geometric and Poisson Inverse Gaussian distribution. Results from distribution fitting showing the Negative Binomial and Geometric distribution is accepted used for the table while Poisson Inverse Gaussian distribution is rejected. Table bonus malus established by this study can be used to determine rates of motor vehicle in PT. ABC based on the number of claims occurred in the period of the previous claims. Result from analysis and evaluation using relative stationary average level (RSAL), coefficient of variation (CV) and convergence time tools shows bonus malus system that is based on Negative Binomial distribution is better than that based on Geomteric distribution. Based on the analysis of the loss ratio, bonus malus system is able to reflect the risk in insurance premiums compared flat tariff system."

"Surat Edaran OJK No.21/SEOJK.05/2015 mengatur mengenai tarif batas bawah premi asuransi yang menentukan harga minimum yang boleh ditetapkan perusahaan asuransi dalam menjual premi asuransinya. Ketentuan ini menimbulkan potensi terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat karena perusahaan asuransi akan menetapkan harga premi pada batas bawah yang telah ditentukan, meskipun perusahaan tersebut ternyata lebih efisien dan mampu menjual produk dengan harga premi yang lebih murah dari batas bawah yang ditetapkan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa perusahaan asuransi telah terbukti melakukan praktik perjanjian penetapan harga yang dilarang secara per se illegal oleh UU No. 5 tahun 1999. Akan tetapi, meskipun telah terbukti, praktik tersebut pada akhirnya dapat dibenarkan, sebab hal tersebut dikecualikan dari ketentuan hukum persaingan usaha atas dasar melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

---

OJK Circular Letter No.21/SEOJK.05/2015 stipulates lowest limit tarif in insurance premium, which determines a particular minimum premium that could be charged by insurance companies in selling insurance. The contents of this OJK Circular Letter creates a potential unfair trade practices between insurance companies, because they will sell their product at the set limit tarif, despite the fact that they are being more efficient and hence capable of selling their product at a price that is lower than the set limit tarif.

The result of this research shows that insurance companies have evidently conducted unfair trade practices, in the form of "price fixing agreement", which is not allowed "per se illegal" by Indonesian Competition Law No. 5 of the year 1999. Albeit evidently proved, those practices are eventually justified, because they have been excluded from the Competition Law provision on the basis of implementing other prevailing law and therefore no regulations have been violated."

"Memperkirakan cadangan kewajiban terhutang adalah penting dalam menjaga keseimbangan solvabilitas keuangan pada perusahaan asuransi umum. Porsi terbesar dan terpenting dari cadangan kewajiban terhutang adalah cadangan klaim terhutang. Penelitian ini mencoba melakukan estimasi perhitungan cadangan klaim dengan menggunakan pendekatan model Munich Chain Ladder. Model Munich Chain Ladder dalam hal ini menggunakan pendekatan metode Chain Ladder klasik, serta korelasi antara nilai pembayaran klaim (paid) dengan nilai pelaporan klaim (incurred). Dengan menggunakan data masa lalu, sebuah estimasi cadangan klaim IBNR akan dihitung dengan menggunakan model Munich Chain Ladder.

---

Estimating outstanding liability is very important in maintaining financial solvency of a general insurance company. The largest and most important outstanding liability is outstanding claim reserves portion. This study is tried to estimate claim reserve by using Munich Chain Ladder. The Munich Chain Ladder is using a classical Chain Ladder method approach as the basic framework, and then utilizes the correlation between the paid and incurred claim data to calibrate the proposed model prediction. By using past data, a claim reserve will be calculated."

"Asuransi Kendaraan Bermotor menjamin beberapa resiko kerugian, diantaranya adalah resiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Asuransi ini menjamin resiko berupa luka (bodily injured), dan/atau kerusakan harta benda (property damaged), yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tertanggung, atau hal lain yang diperjanjikan dalam polis. Bila terjadi perbuatan melawan hukum dari pengguna kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut, misal nya menabrak orang atau kendaraan lain yang menimbulkan kerugian, maka akan timbul hubungan hukum antara Penanggung, Tertanggung dan Pihak Ketiga. Pihak Ketiga adalah pihak yang menderita kerugian dimana ia dapat menuntut pemberian ganti rugi dari pengguna kendaraan bermotor atau tertanggung. Tertanggung akan mengajukan permohonan klaim kepada penanggung atas resiko tanggung jawab hukum tersebut. Kemudian tertanggung memberikan kuasa kepada penanggung untuk menyelesaikan klaim, maka penanggung dapat berhadapan dengan Pihak Ketiga. Adapun penggantian yang dilakukan oleh Penanggung adalah sesuai dengan luas jaminan yang tertera di dalam polis Tertanggung. Jadi tidak semua tuntutan Pihak Ketiga yang merugi tersebut dapat di ganti. Sebagai pengguna jasa asuransi, harus dapat menilai apakah suatu polis, yang juga dapat disebut sebagai perjanjian baku, telah benarbenar dipahami sesuai dengan kebutuhan jaminan yang diinginkan. Sebagian besar permasalahan yang timbul pada saat terjadi klaim karena kurangnya pemahaman isi polis yang menimbulkan salah penafsiran (misinterpretation), sehingga ada kewajiban bagi pengguna jasa asuransi untuk membaca, dan bagi perusahaan asuransi untuk menjelaskan secara menyeluruh luas pertanggungan yang diperjanjikan. Penyelesaian klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia walaupun sudah baik namun masih membutuhkan perbaikan system mekanisme kerja yang lebih cepat, mengingat jangka waktu penyelesaian yang melampaui ketentuan undang-undang yang berlaku."

"Tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan risiko sari tertanggung kepada penanggung (PT Asuransi Jasa Indonesia). Dalam garis besarnya asuransi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang (jiwa). Dalam asuransi kerugian dikenal adanya asas subrogasi yang diatur dalam Pasal 264 KGHD, yang maksudnya adalah penyerahan hak dari tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap pihak ketiga. Maksud subrogasi ini adalah untuk memberikan perlindungan/hak kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, kaitannya dengan Pasal 1365 it f?er_ menurut Pasal 5 ayat (4) alinea 3 Polis Rendarean Bermotor, disebutkan bahwa: Tertanggung diwajibkan memberikan segala bantuan yang ada padanya dan segala keterangan kepada Maskapai (PT Asuransi Jasa Indonesia (Penulis) dalam penyelesaian sesuatu tuntutan.Dalam pelaksanaannya yang dimaksud subrogasi asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Jasa Indonesia adalah meliputi:1. Penyerahan hak dari, tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia untuk menuntut pihak ketiga, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat subrogasi.b. Menyerahkan surat Keterangan Kepolisian yang nenyatakan penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga.c. Menyerahkan salinan/foto kopi surat tuntutan dari tertanggung kepada pihak ketiga.2. Penyerahan benda pertanggungan (kendaraan bermotor) dari tertanggung kepada PT Asuransi Jasa Indonesia, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat Keterangan Kepolisian/Pejabat yang berwenang tentang terjadinya kecelakaan.b. Menyerahkan benda pertanggungan (kendaraan bermotor).3. Penyerahan hak untuk menuntut pihak ketiga dan benda pertanggungan (kendaraan bermotor) dari tertanggung kepada.PT Asuransi Jasa Indonesia, dengan kewajiban tertanggung adalah:a. Menyerahkan surat subrogasi.b. Menyerabkan surat Keterangan Kepolisian yang menyatakan penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga.c. Menyerahkan salinan/foto kopi surat tuntutan dari tertanggung kepada pihak ketiga.d. Menyerahkan benda pertanggungan (kendaraan bermotor).Namun dalam kenyataannya dalam pelaksanaan subrogasi masih banyak permasalahan yang muncul sehingga belum dapat berhasil secara maksimal. Adapun, permasalahan ini disebabkan oleh: Tertanggung, Pihak Ketiga, dan Penanggung."