Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPolusi plastik menjadi masalah lingkungan yang semakin serius dan banyak dorongan dari berbagai pihak untuk memberhentikan pemakaian plastik sekali pakai dan plastik non-biodegradable. Polyhydroxyalkanoate (PHA) adalah termoplastik biodegradable dan bioderived yang menunjukkan potensi besar sebagai pengganti untuk plastik yang selama ini digunakan dalam berbagai aplikasi. Pasar PHA saat ini memiliki pasokan yang terbatas, padahal ini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan pasar plastik biodegradable dan bioderived yang berkembang ini. Fasilitas manufaktur untuk memproduksi 5000 ton per tahun PHA bioplastik dari jus tebu harus didesain. Berbagai proses pembuatan dievaluasi untuk menentukan proses yang paling cocok untuk aplikasi ini. Kultur murni Ralstonia eutropha adalah bakteri yang direkomendasikan untuk menghasilkan polimer PHA karena menghasilkan produk akhir yang banyak, stabil secara genetik, cocok untuk bahan baku sari tebu dan mampu menghasilkan PHB dan PHV, yang merupakan persyaratan ketat dalam laporan singkat proyek. Keseluruhan pabrik dibagi kedalam lima bagian terpisah: pra-pengolahan bahan baku, fermentasi, ekstraksi PHA, pemurnian dan peletisasi PHA, serta pemulihan aseton-air. Dalam tugas akhir ini, desain peralatan proses pemurnian dan peletisasi diselidiki lebih lanjut. Bagian pemurnian dan peletisasi bertujuan untuk mengendapkan PHA, mengeringkan dan membentuk produk padatan akhir sehingga menjadi produk PHA yang berbentuk pelet dengan diameter 3 mm. Dampak lingkungan telah diminimalisir semaksimal mungkin terutama dalam mencegah pelepasan aseton. Emisi debu, kebisingan, bau, dan gas buang adalah beberapa dari dampak lingkungan potensial yang diidentifikasi dan perlu dikelola secara efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan.

---

ABSTRACT

Plastic pollution is becoming an increasingly serious environmental issue and there is a growing push to phase out single use and non-biodegradable plastics. Polyhydroxyalkanoate (PHA) is a biodegradable and bioderived thermoplastic that shows great potential as a cost-effective replacement to the existing plastics in a variety of applications. The market is currently supply constrained and it is an opportune time to capitalize on this expanding market. A manufacturing facility to produce 5000 tonnes per annum of PHA bioplastic from sugarcane juice is to be designed. A range of manufacturing processes were evaluated to determine the most suitable process for this application. A pure culture of Ralstonia eutropha was the recommended bacteria to produce the PHA polymers as it is high yielding, genetically stable, suited to cane juice feedstock and capable of producing both PHB and PHV, which is a strict requirement in the project brief. The overall plant was split and designed in five separate sections: feedstock pre-treatment, fermentation, PHA extraction, PHA purification and palletization, as well as acetone-water recovery. In this paper, the purification and palletisation process equipment designs are further investigated. The purification and pelletising section is responsible for precipitating the PHA, drying and forming the final solid product. Environmental impacts have been minimised as much as possible with a particular focus on preventing acetone from being discharged. Dust, noise, odor, and flue gas emissions are among some of the potential environmental impacts identified that will need to be managed effectively in order to prevent environmental harm."

"ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan teknik adaptasi dan

imobilisasi sel khamir Candida tropicalis InaCC Y799 pada fermentasi xilitol dari

hidrolisat hemiselulosa daun tebu (Saccharum officinarum L.). Praperlakuan daun

tebu dilakukan menggunakan 1,8% asam maleat dan iradiasi gelombang mikro

pada suhu 180 C selama 5 menit. Penelitian bertujuan untuk mempelajari

kemampuan khamir untuk tumbuh dan beradaptasi pada hidrolisat hemiselulosa

sebelum fermentasi, dan meneliti potensi penggunaan matriks kalsium alginat

untuk imobilisasi sel khamir, serta pengaruhnya dalam peningkatan produksi

xilitol dari hidrolisat hemiselulosa daun tebu. Hasil menunjukkan bahwa khamir

C. tropicalis InaCC Y799 teradaptasi mampu tumbuh pada media hidrolisat

hemiselulosa daun tebu. Adaptasi khamir pada 75% hidrolisat menghasilkan

konsentrasi dan rendemen xilitol maksimum masing-masing sebesar 11,27 1,65

g/L dan 0,56 0,05 g/g (54,98% dari nilai rendemen teoritis) selama 24 jam

fermentasi, lebih tinggi daripada khamir tidak teradaptasi (kontrol). Namun

demikian, imobilisasi C. tropicalis pada kalsium alginat hanya menghasilkan

konsentrasi dan rendemen xilitol maksimum masing-masing sebesar 5,51 0,63

g/L dan 0,27 0,04 g xilitol/g xilosa awal (29,97% dari rendemen teroritis)

selama 48 jam fermentasi. Konsentrasi dan rendemen xilitol pada sistem sel

terimobilisasi setengah kali lebih rendah daripada sel bebas (kontrol).

---

ABSTRACT

Research on adaptation and immobilization method of Candida tropicalis

InaCC Y799 in xylitol production from sugarcane (Saccharum officinarum L.)

waste hemicellulosic hydrolysate has been conducted. Sugarcane waste were

pretreated with 1,8% of maleic acid and microwave at 180 C for 5 minutes. The

aim of this research were to study the effects of yeast adaptation using sugarcane

waste hydrolysate and the potential of using calcium alginate as immobilization

matrix of yeast C. tropicalis InaCC Y799 in the xylitol production during

fermentation. The results revealed that fermentation using adapted yeast in 75%

concentration of hydrolysate produce higher xylitol concentration and yield than

those with non adapted yeast. The highest xylitol concentration and yield obtained

using adapted yeast were 11.27 1.65 g/L and 0.56 0.05 g xylitol /g initial

xylose (54.98% of theoretical yield) for 24-hours fermentation. However, the

highest xylitol yield obtained by immobilization method were 5.51 0.63 g/L and

0.27 0.04 g xilitol/g initial xylose (29.97% of theoretical yield) for 48-hours

fermentation, which were lower than free cells system.

"

"ABSTRAKSejalan dengan judulnya, tesis ini dikembangkan terutama berdasarkan pada upaya untuk menjelaskan terjadinya proses perubahan tata niaga industri baja di Indonesia. Perubahan yang kemudian lajim dikenal dengan istilah deregulasi baja tersebut, merupakan salah satu bagian dari kebijakan pemerintah di bidang ekonomi secara keseluruhan. Tindakan itu dilakukan sebagai reaksi alas perubahan ekonomi politik internasional pada awal tahun 1980-an. Tujuan utama dari perubahan kelembagaan ekonomi itu adalah untuk mendorong kinerja ekonomi nasional agar mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Namun demikian kebijakan tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya reorientasi terhadap besarnya campur tangan pemerintah di bidang ekonomi. Untuk itu yang tidak dapat dihindarkan adalah terjadinya perubahan pelaku utama di bidang ekonomi, dari dominasi perusahan-perusahaan milik negara (BUMN) kepada ekonomi yang dijalankan oleh swasta. Akibatnya mekanisme ekonomi yang digunakan juga akan berubah, dari titik berat pada government control mechanism kepada market mechanism. Sementara itu bagi Indonesia, industri baja merupakan salah satu industri hulu yang sejak awal pembangunannya telah memiliki kaitan erat dengan perkembangan masalah politik ketika itu. Secara ekonomi, arti penting industri baja dapat dilihat dari keterkaitannya dengan industri menengah dan hilir pengguna baja yang jumlahnya sangat luas, dan sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan nasional. Sedang secara politik, pembangunan industri baja itu sendiri tidak lepas dari latar belakang politik dan strategi keamanan nasional, terutama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan barang vital yang menggunakan bahan baku baja, mulai dari industri ringan sampai ke industri berat serta industri peralatan militer. Sehingga pemilikan industri hulu baja dinilai akan menjamin adanya pasokan bahan baku yang aman dalam rangka pengembangan industri nasional. Melihat arti penting dan tujuan kebijakan pemerintah tersebut, maka sebagai negara yang demokratis, peran serta masyarakat akan menjadi sangat penting pula artinya. Sebab kebijakan deregulasi akan mengarah kepada terjadinya democratic economic policy making, dimana masyarakat sebagai bagian terbesar dari partisipan di bidang ekonomi harus menjadi penentu dari kebijakan, terutama sekali yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk melihat kebijakan deregulasi industri dan perdagangan baja dari proses perumusannya. Bertolak dari permasalahan yang ingin diungkapkan tersebut, maka penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam penelitian kwalitalif dan metode analisanya bersifat diskriptif analitis. Artinya adalah, bahwa penelitian ini disamping menggambarkan fenomena yang ada juga menganalisis keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Ekonomi Politik (Political Economy), yaitu suatu pendekatan- yang berusaha mengkaitkan antara masalah-masalah ekonomi dengan politik. Pendekatan ini dianggap lebih cocok karena selain penelitian ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, juga karena studi ini ingin mengungkapkan jawaban politik dari pendekatan ini, yaitu siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan dan bagaimana prosesnya. Melihat pada kenyataan yang ada, maka sebagai unit analisisnya di sini adalah negara (state centred), karena walaupun mayarakat diyakini mulai besar peranannya namun dalam proses perumusan kebijakan keikutsertaan mereka masih banyak dipertanyakan. Pembahasan tesis ini diawali dengan adanya perubahan di sektor penerimaan negara, menyusul jatuhnya harga minyak di pasar internasional dan kecenderungan perubahan ekonomi politik secara global. Sejak awal Orde Baru, melalui dukungan devisa dari minyak, pemerintah melalui berbagai perusahaan negara (BUMN), secara aktiv menjadi pelaku utama di bidang ekonomi. Namun dengan jatuhnya harga minyak yang tajam dan terus menerus, pemerintah secara bertahap terpaksa hares menyerahkan sebagian besar pengelolaan ekonomi kepada swasta. Akan tetapi proses ini terjadi tidak dengan cara yang sederhana karena melibatkan berbagai kepentingan politik di tingkat pengambilan keputusan. Pertentangan terutama terjadi antara mereka yang mendukung ekonomi terbuka (pro-deregulasi), melawan mereka yang pro-nasionalisme ekonomi (status-quo). Oleh karena itu dilakukannya kebijakan deregulasi ini, bukan berarti hilangnya pengaruh kelompok pro-nasionalisme ekonomi, karena pertentangan pemikiran ekonomi yang terjadi tidak berlangsung secara zero-sume game, sehingga terjadi semacam tarik ulur (trade-off) dalam daregulasi yang dilakukan, terutama dalam masalah proteksi. Dua aliran utama (mainstream) ekonomi Indonesia ini, masing-masing memiliki pendukung dalam birokrasi maupun masyarakat pelaku bisnis, terutama mereka yang diuntungkan dari sistem yang bersangkutan. Mereka ini merupakan aktor-aktor yang mempunyai kepentingan melekat (vested interest), yang keberadaannya kerapkali menjadi pertimbangan utama dari deregulasi. Dalam penelitian ini juga dijelaskan perkembangan industri baja dalam negeri terutama PT Krakatau Steel sebagai pelaku utama, mulai dari awal pembangunannya sampai pada perkembangan terakhirnya, terutama berkenaan dengan kebijakan deregulasi baja yang telah memangkas segala fasilitas yang selama ini diberikan pemerintah. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, faktor-faktor yang menjadi pendorong deregulasi baja dan ekonomi secara keseluruhan adalah jatuhnya harga minyak, tekanan dari dalam birokrasi pemerintah, tekanan dari kreditor internasional, tekanan dari kalangan swasta dan situasi serta kondisi ekonomi politik internasional dan nasional yang telah bertaut menjadi satu kekuatan pendorong yang tidak terabaikan. Sementara itu, sebagai negara yang mengandalkan pada single commodity migas sebagai sumber devisa negara, jatuhnya harga minyak sangat dirasakan akibatnya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk melakukan alih strategi, dari ekonomi yang berorientasi ke dalam (inward looking) ke ekonomi yang berorientasi ekspor (outward looking); dari kebijakan industri substitusi impor (ISI), yang lebih menekankan pada pemenuhan barang pengganti impor dan ekspor bahan mentah kepada industri yang berorientasi ekspor (export oriented) yang menekankan kepada produk barang olahan (industri manufaktur). Dalam prosesnya, deregulasi lebih merupakan inisiatif dari pemerintah ketimbang swasta (masyarakat). Oleh karenanya keterlibatan masyarakat baik melalui Kadin, sebagai lembaga perwakilan para pelaku bisnis, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, serta Parpol sebagai lembaga aspirasi secara umum, adalah tidal( kentara. Minimnya peran mereka ini sebagian diakibatkan adanya strategi korporatisme negara yang dikenakan pemerintah sejak Orde Baru dengan sokongan dari besarnya penerimaan negara dari minyak. Adapun sebab lain dari lemahnya keterlibatan perwakilan masyarakat tersebut menurut pemerintah adalah, dikarenakan terlalu luasnya cakupan organisasi-organisasi tersebut, sehingga dianggap tidak langsung berkaitan dengan industri terkait (baja). Sementara itu Asosiasi (baja) dan Pers diyakini oleh pemerintah memiliki keterkaitan yang kuat dalam kebijakan deregulasi yang dirumuskan. Peran mereka terutama dalam memberikan input yang berkaitan dengan struktur biaya (cost stucture) produksi maupun perkembangan harga dan bahan baku di pasar internasional maupun domestik. Dari penelitian ini juga ditemukanbahwa, mudahnya deregulasi dilakukan terhadap industri baja antara lain dikarenakan industri ini sepenuhnya milik negara. Sedang swasta yang bergerak di sektor hulu satu-satunya milik Liam Soe Liong CRMI (Cold Rolled Milling Steel Industry) sudah diambil alih oleh PT Krakatau Steel milik negara (BUMN) beberapa waktu sebelum deregulasi Oktober 1993 dikeluarkan. Implikasi dari kebijakan deregulasi industri dan perdagangan baja ini sangat terkait dengan pertanyaan pendekatan ekonomi politk, terutama siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari kebijakan tersebut. Mereka yang dirugikan dari kebijakan deregulasi industri dan perdagangan baja ini adalah PT Krakatau Steel, yang selama ini ditunjuk menjadi distributor utama kebutuhan baja nasional dan menikmati berbagai fasilitas proteksi dan subsidi akhirnya hams dilepaskan. Akibatnya adalah terjadinya penurunan keuntungan yang tajam menyusul dikeluarkannya Paket Deregulasi 23 Oktober 1993, yang secara telah menghapus sama sekali dan mengurangi proteksi bea masuk (BM) dan bea masuk tambahan (BMT) atas sebagian besar produk baja. Adapun mereka yang diuntungkan dari kebijakan ini adalah perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan baja sebagai bahan bakunya, seperti perusahaan konstruksi, industri alat-alat berat, otomotif, makanan kalengan dan seterusnya yang banyak bergerak di sektor menengah dan hilir dalam proses produksi. Sedangkan ancaman terhadap prospek deregulasi Baja ini, terutama berkenaan dengan adanya tuduhan dumping yang dialamatkan terhadap produsen baja asing yang selama ini menjual produk mereka ke Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan raregulasi barn (reregulasi), karena mereka mendapat dukungan dari Menteri Perindustrian (juga Komisaris utama PT Krakatau Steel), yang berjanji untuk segera menerapkan UU Anti Dumping."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan kinerja industri gula rafinasi di Indonesia serta merumuskan alternatif dan prioritas kebijakan dalam pengembangan industri gula reformasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan S-C-P (Structure - Conduct - Performance), sedangkan perumusan prioritas dilakukan dengan menggunakan Analystical Hierarchy Process (AHP).Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri gula rafinasi memiliki struktur pasar oligopoli dengan perilaku yang mengarah pada praktek kolutif. Kinerja berdasarkan ukuran profitabilitas menunjukkan adanya marjin yang cukup besar. Namun begitu persepsi konsumen mengharuskan industri ini untuk melakukan perbaikan terutama pada aspek kualitas harga dan kontinuitas suplai. Pilihan dan prioritas kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mewujudkan industri rafinasi yang efisien dan menunguntungkan semua stakeholder adalah : 1) optimalisasi pabrik gula rafinasi dan 5) menuruhnkan bea masuk gula kasar. Mempertimbangkan potensi konflik yang ada di antara stakeholders, pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih adail kepada semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah perlu secara konsisten mulai mengurani proteksi terhadap industri gula rafinasi sehingga diharapkan akan mampu mendorong pasar untuk bekerja lebih efisien."

"Industri gula Indonesia sering kali menimbulkan berbagai polemik. Dari segi konsumen, harga eceran gula pasir Indonesia sangat tinggi, sebaliknya dari segi produsen, pabrik gula sering kali masuk koran karena hidupnya bagaikan kerakap?mati talc hendak, hidup pun tak mau?meskipun sudah mendapat proteksi yang besar. Karya Akhir ini mencoba membahas salah satu sisi dari permasalahan industri gula tersebut, yaitu dari sisi produsen. Ditinjau berbagai aspek dan permasalahan yang kerap kali menyelimuti industri gula ini. Apalagi dengan mengingat bahwa pada masa kejayaannya tahun 1930-an, Indonesia bukan hanya pernah menikmati swasembada gula, tetapi juga menjadi eksportir gula yang disegani di dunia. Dari analisa ini, tampak bahwa permasalahan tersebut urnumnya bukan hanya berasal dan industrii gula itu sendiri, tetapi pada hulu dan hilirnya. Di hulu, industri gula membutuhicari perkebunan tebu sebagai sumber bahan baku utamanya, dan perkebunan tebu Indonesia juga sering dilanda berbagai masalah yang akhirnya mengimbas ke industri gula. Di hilir, monopoli distribusi bukan saja membuat industri gula menjadi tak efisien, tetapi juga membuat masyarakat harus membayar lebih mahal dari seperlunya. Bila industri gula dapat dijalankan dengan lebih efisien, sebagaimana disarankan dalam Karya Akhir ini, maka dibandingkan dengan industni agribisnis lain yang mengandalkan pada keunggulan komparatif yang dimiliki fndonesia?tanah yang subur, luas dan iklim yang cocok?industni gula sebenarnya memiliki prospek yang cukup baik dan layak dìperhitungkan sebagal pilihan investasi."

"Penelitian ini berfokus pada perancangan sebuah simulator kebijakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap dampak berkelanjutan dari penerapan industri biodiesel di Indonesia. Simulator akan memberikan kesempatan pada pengguna untuk mensimulasikan kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam sebuah lingkungan yang bebas risiko dan melihat dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut kepada pembangunan nasional yang berkelanjutan. Simulator dirancang untuk memfokuskan diri kepada indikator Millennium Development Goals (MDG) sebagai indikator dari pengaruh pembuatan kebijakan terhadap pembangunan nasional. Simulator telah diujikan kepada mahasiswa Teknik Industri UI dan terbukti mampu berperan sebagai media pembelajaran dari dinamika industri biodiesel di Indonesia.

---

This research focuses on designing a Management Flight Simulator to provide a more comprehensive understanding of sustainable impact on Indonesia?s Biodiesel Industry. The simulator will give the player a chance to take the role of government and simulate a set of policies in an interactive, risk-free environment to improve the knowledge in interpreting the effects of such policies in Indonesia?s sustainable development. System Dynamics approach is used to model the complexity and interaction between social, economic, and environmental aspects of Indonesia?s Biodiesel Industry. The simulator was designed to focus on Millennium Development Goals (MDG) indicators from United Nations (UN) to learn the impact of policy making on national development. The game was tested on University of Indonesia?s Industrial Engineering students. The game was proved to be a good platform for learning about the dynamics of biodiesel industry."

"Sejak tahun 1988 sampai dengan 1994, Pemerintah telah mengeluarkan empat kebijakan insentif disektor hulu industri minyak dan gas bumi, yang dinamakan Kebijakan Paket Insentif Perminyakan. Tujuan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan insentif tersebut adalah untuk mendorong investor/kontraktor Kontrak Bagi Hasil (KBH) meningkatkan investasi/kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi industri minyak dan gas bumi dimasa yang akan datang menuntut perlunya diadakan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan insentif tersebut sebagai dasar penyempurnaan atau penyesuaian/dikeluarkan kebijakan insentif baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan insentif yang telah dikeluarkan Pemerintah selama ini dengan melakukan analisis mengenai formulasi, implementasi dan implikasi dari kebijakan-kebijakan insentif tersebut serta perlu/tidaknya dikeluarkan kebijakan insentif baru dan bagaimanakah kebijakan insentif yang lebih menarik bagi kontraktor KBH. Data untuk penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan beberapa pejabat yang berkompeten, menyebarkan kuesioner kepada beberapa kontraktor KBH yang beroperasi di Indonesia serta dari publikasi dan dokumentasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dari hasil penelitian terungkap antara lain perkembangan investasi/kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi kontraktor KBH setelah dikeluarkannya Kebijakan Paket Insentif Perminyakan belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan. Hal ini disebabkan disamping adanya beberapa kelemahan pada kebijakan insentif, juga diakibatkan pengaruh dari faktor-faktor diluar kebijakan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya dorongan/kebutuhan untuk dikeluarkannya kebijakan insentif yang baru sebagai penyempurnaan/peningkatan dari kebijakan-kebijakan insentif yang telah dikeluarkan Pemerintah selama ini. Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah : melibatkan kelompok sasaran kebijakan (kontraktor KBH) dalam proses formulasi kebijakan insentif, penyempurnaan petunjuk pelaksanaan kebijakan, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan insentif baru yang lebih menarik bagi kontraktor KBH, yaitu yang dapat meningkatkan "return" investasi yang ditanamkan dan dapat meringankan beban kontraktor KBH dalam tahap eksplorasi (risk sharing) terutama untuk daerah frontier, laut dalam dan Kawasan Timur Indonesia."

"Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu industri yang memiliki peranan cukup besar pada perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peranan industri TPT dalam perolehan devisa melalui ekspor non-migas dan juga dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, banyak kendala dan permasalahan yang terjadi di industri tersebut, diantaranya produktivitas tenaga kerja yang rendah. Setelah adanya liberalisasi perdagangan, terutama adanya kesepakatan penghapusan kuota impor tekstil, dikhawatirkan industri TPT dalam negeri tidak dapat bersaing dengan negara lain.Studi ini mencoba untuk melihat apakah liberalisasi perdagangan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja industri TPT di Indonesia, terutama setelah adanya penghapusan kuota impor tekstil yang disepakati melalui pembentukan WTO, serta melihat faktor-faktor lainnya yang juga mempengaruhi pertumbuhan produktivitas tenaga kerja industri TPTIndonesia. Studi dilakukan dengan menggunakan metode data panel studi kasus industriTPT di Indonesia tahun 1991-2005.Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan, ternyata liberalisasi perdagangan padaindustri TPT, yang ditandai dengan penghapusan kuota impor tekstil berpengaruh secaranegatif terhadap produktivitas tenaga kerja industri TPT di Indonesia. Selain itu faktorfaktor lainnya seperti perubahan intensitas ekspor, perubahan permintaan internal, pertumbuhan output, indeks skala, dan rasio konsentrasi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan produktivitas tenaga kerja industri TPT di Indonesia."