Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Temuan berulang adalah kompilasi temuan dari tahun 2000-2008 dengan jenis penyimpangan berulang dari tahun ke tahun. Penelitian dilakukan dengan menganalisis kembali temuan berulang guna menemukan akar penyebab dan merumuskan rekomendasi yang tepat agar tmuan tidak terulang kembali. Akar penyebab dibatasi pada lemahnya soft control yang diambil dari COSO dan lemahnya hard control dari GAO.Hasil penelitian menunjukkan seluruh permasalahan disebabkan karena gagalnya sistem pengendalian intern, baik karena kelemahan maupun karena ketiadaan pengendalian intern. Hasil penelitian menyarankan agar kementerian melaksanakan PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan mengoptimalkan peran inspektorat dalam memfasilitasi peningkatan efektivitas manajemen resiko dan good governance.

---

Repeated finding is a compilation of findings from the year 2000 to 2008 with the same type of deviations from year to year. The research was conducted by reanalyzing the repeated finding in order to find the root causes and formulate appropriate recommendations to the findings are not repeated again. The root cause limited to weakness of soft controls which taken from COSO and the weakness of hard controls of the GAO.The results showed that all the problems caused by the breakdown of internal control system, either because of weakness or because of lack of internal control. The result of research suggest that ministries to implement PP 60/2008 on the Internal Control System of the government and to optimize the role of inspectorate in facilitating the imrovement of the effectiveness of risk management and good governance."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil audit pada KemeterianKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selama periode Tahun 2008 sampaidengan Tahun 2012 guna menemukan jenis temuan yang sering muncul, penyebab temuan- temuan tersebut belum ditindaklanjuti, kendala dalam melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan merumuskan rekomendasi yang tepat agar permasalahan- permasalahan yang ditemukan tidak terulang lagi. Hasil penelitian menunjukkan seluruh permasalahan disebabkan karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern. Hasil penelitian menyarankan agar Kementerian melaksanakan PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara efektif dan meningkatkan kapasitas dan peran Inspektorat sebagai Pemantau Pengendalian Intern, menjalankan fungsi konsultasi dan penjamin kualitas di Kementerian Koordinator bidang Kesra.

---

ABSTRACTThis research was conducted by analyzing audit result on CoordinatingMinistry for People Welfare during the period 2008 to 2012 in order to find thekinds of findings that often show up, the cause of such findings has not benected upon, a constraint in carrying out follow-up findings the results of supervision and formulate appropriate recommendations sothat problems are found not reoccur The results showed all the problems caused by weak internal control Systems. Results of suggest that the Ministry implement PP 60/2008 about the Internal Control System the Government effectively and enchance the capacity and the role of Inspectorate as internal control monitoring, perform quality assurance, consulting on Coordinating Ministry for People Welfare."

"Penulisan tesis ini bertujuan mengeksplorasi potensi risiko saham sektoral dengan menghitung nilai value at risk indeks harga saham sektoral di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah toeri nilai ekstrim (Extreme Value Theory). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola risiko saham sektoral Indonesia memiliki ketidaksimetrisan dengan nilai kemungkinan imbal hasil negatif lebih besar dari kemungkinan imbal hasil positif kecuali untuk saham sektor pertanian. Potensi risiko saham sektoral dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah : sektor industri dasar dan kimia, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri barang konsumsi, sektor aneka industri, sektor perdagangan, sektor properti, sektor infrastruktur, dan sektor keuangan. Perhitungan nilai value at risk indeks harga saham dapat menjadi bahan pertimbangan untuk keputusan investasi pada saham.

---

This thesis explores the potential risk of equity price index in all sectors at Indonesia Stock Exchange. The objective reached by measuring its value at risk. The approach used in the study is Extreme Value Theory; it is used to measure the potential risk. The study shows the equity risk in all sectors at Indonesia Stock Exchange has an asymmetric pattern with its negative possibility value higher than the positive one; however, there is an exception for agricultural sector. The highest to the lowest values of potential risk in all sectors are: basic industry and chemical, agriculture, mining, consumer goods, miscellaneous industries, trade, property, infrastructure and finance. The value at risk of equity price index would be considerable for equity investment decision."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses audit yang dilakukan oleh KAP VDT terhadap properti pertambangan PT XXX untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Laporan magang membahas lebih lanjut perlakuan akuntansi, prosedur audit, temuan audit, dan analisa serta perlakuan akan temuan tersebut selama proses audit dijalankan. Berdasarkan hasil prosedur audit yang dijalankan oleh KAP VDT diketahui bahwa perlakuan akuntansi terhadap penurunan nilai properti tambang sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Kuangan (PSAK) yang berlaku. KAP VDT juga sudah melakukan semua tahap prosedur audit atas properti pertambangan tersebut dan tidak mendapatkan adanya perbedaan yang material antara penghitungan penurunan nilai oleh klien dan penghitungan KAP VDT.

---

This internship report presenting the audit process performed by KAP VDT towards PT XXX?s mining property for the period ended on 31 December 2013. The internship report will further discusses the accounting treatment, audit procedures, audit findings, and an analysis and findings through out the audit process. Based on the audit procedures performed by KAP VDT, its noted that the accounting treatment of impairment of property prices are in accordance with Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) that occurred. KAP VDT also have done all the audit procedures on the mining property and there is no material differences between the calculation of the client and KAP VDT recalculations."

"Skripsi ini memaparkan perkembangan penggunaan Internet di Prancis sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan perkembangan penggunaan Internet di Prancis sejak mulai diperkenalkan kepada masyarakatnya di tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Pemaparan ini didasari oleh beberapa indikator yaitu jumlah domain dan host, pengguna dan profilnya, frekuensi penggunaan serta situs yang paling banyak dikunjungi masyarakat Prancis akan datang. Keberhasilan program tersebut mulai dirasakan oleh masyarakat Prancis. Hal ini dapat dilihat dari angka-angka yang menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dalam penggunaan fasilitas-fasilitas Internet pada tahun-tahun berikutnya. Keterlambatan ternyata tidak menjadi penghalang bagi Prancis untuk tetap maju dalam menghadapi era informasi dan komunikasi saat ini."

"Pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang telah disahkan secara internasional guna mencapai kesetaraan gender yang bertujuan untuk membawa perubahan yang fundamental pada budaya organisasi dengan cara menanamkan praktek-praktek dan norma-norma kepekaan gender dalam tatanan kebijakan publik. Secara resmi Indonesia telah mengesahkan pendekatan pengarusutamaan gender pada tahun 2000, dengan dikeluarkannya lnstruksi Presiden no 9/2000. Inpres tersebut mengharuskan semua tingkat pemerintahan untuk mengarusutamakan isu gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat. Namun demikian, perwujudan suatu kebijakan formal ke dalam tindakan nyata sering kali bukan merupakan proses yang langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak yang diterima oleh pelaku, baik individual maiwun institusional, dalam pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender di Indonesia, dan sampai pada tingkat apa upaya-upaya tersebut di atas telah mendorong terjadinya pergeseran yang berkelanjutan pada budaya dan kapasitas organisasi menuju ke pembentukan kerangka kerja yang lebih responsif terhadap isu gender. Penelitian ini menggunakan dua alur teori politik untuk mendukung analisisnya. Yang pertama adalah teori kebijakan public, khususnya studi mengenai penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Wiemar dan Vining, yang digunakan untuk meneliti kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak dalam suatu rangkaian kebijakan. Yang kedua adalah, studi yang menggunakan teori feminis mengenai pengarusutamaan gender, termasuk penelitian Squires, Daly dan Walby, guna memberikan pertimbangan apakah aplikasi praktis dari upaya pengarusutamaan gender di Indonesia dapat mencerminkan tujuan-tujuan teoritisnya. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk mengunpulkan data, yang kemudian diperiksa dengan menggunakan analisa deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen administratif maupun kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang menjadi target dan juga berasal dari serangkaian wawancara mendalam dengan perwakilan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan lima Departemen lain yang memiliki program-program pengarusutamaan gender. Secara umum, birokrasi di Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya partriakal yang memberikan prioritas utama kepada laki-laki daripada perempuan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaku individual, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, adalah pihak-pihak utama yang memiliki peranan penting dalam mendorong pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender dan memerangi budaya patriarkal tersebut di atas. Ketergantungan kepada individu dan bukan kepada mekanisme lembaga ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa lembaga pemerintah yang relevan dalam hal ini tidak memiliki cukup kekuasaan, kepemimpinan dan kapasitas teknis untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Dengan demikian lembaga-lembaga pemerintah ini sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh individu utama dalam menggerakkan program-program pengarusutamaan gender di masing-masing departemen. Namun demikian, jika prakarsa dari individu-individu tersebut tidak diwujudkan dalam pengetahuan dan praktek lembaga, maka program-program yang dibuat tidak akan berkelanjutan karena tidak ada pengembangan kapasitas Iembaga secara substansial. Hasil penelitian juga menegaskan posisi Daly yang menyatakan bahwa ada disparitas pada pelaksanaan praktek pengarusutamaan gender dengan tujuan teoritis dan tujuannya, khususnya dalam hal janji akan adanya perubahan struktural. Hal ini bisa disebabkan oleh tiga alasan utama. Yang pertama adalah tanggungjawab upaya pengarusutamaan gender di Indonesia biasanya 'berada di tangan"divisi perempuan' yang telah ada, yang dengan demikian dapat berarti bahwa mereka masih tetap terpinggirkan posisinya di dalam Departemen itu sendiri. Isu gender belum menjadi isu yang lintas sektoral. Yang kedua, dengan mengadopsi model penerapan birokrasi yang maju, upaya pengarusutamaan gender cenderung untuk dimasukkan ke dalam budaya administratif yang telah ada, yang berarti bahwa isu gender belum terintegrasi ke dalam kebijakan utama. Isu gender hanya ditambahkan sebagai permasalahan tambahan. Dan akahirnya, penelitian ini menemukan bahwa ada kecenderungan untuk memisahkan upaya pengarusutamaan gender dari wacana gender dan kesetaraan, yang dengan demikian hal tersebut akan menjauhkPengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang telah disahkan secara internasional guna mencapai kesetaraan gender yang bertujuan untuk membawa perubahan yang fundamental pada budaya organisasi dengan cara menanamkan praktek-praktek dan norma-norma kepekaan gender dalam tatanan kebijakan publik. Secara resmi Indonesia telah mengesahkan pendekatan pengarusutamaan gender pada tahun 2000, dengan dikeluarkannya lnstruksi Presiden no 9/2000. Inpres tersebut mengharuskan semua tingkat pemerintahan untuk mengarusutamakan isu gender ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat. Namun demikian, perwujudan suatu kebijakan formal ke dalam tindakan nyata sering kali bukan merupakan proses yang langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak yang diterima oleh pelaku, baik individual maiwun institusional, dalam pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender di Indonesia, dan sampai pada tingkat apa upaya-upaya tersebut di atas telah mendorong terjadinya pergeseran yang berkelanjutan pada budaya dan kapasitas organisasi menuju ke pembentukan kerangka kerja yang lebih responsif terhadap isu gender. Penelitian ini menggunakan dua alur teori politik untuk mendukung analisisnya. Yang pertama adalah teori kebijakan public, khususnya studi mengenai penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Wiemar dan Vining, yang digunakan untuk meneliti kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak dalam suatu rangkaian kebijakan. Yang kedua adalah, studi yang menggunakan teori feminis mengenai pengarusutamaan gender, termasuk penelitian Squires, Daly dan Walby, guna memberikan pertimbangan apakah aplikasi praktis dari upaya pengarusutamaan gender di Indonesia dapat mencerminkan tujuan-tujuan teoritisnya. Metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk mengunpulkan data, yang kemudian diperiksa dengan menggunakan analisa deskriptif. Data dikumpulkan dari dokumen administratif maupun kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang menjadi target dan juga berasal dari serangkaian wawancara mendalam dengan perwakilan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan lima Departemen lain yang memiliki program-program pengarusutamaan gender. Secara umum, birokrasi di Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya partriakal yang memberikan prioritas utama kepada laki-laki daripada perempuan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pelaku individual, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, adalah pihak-pihak utama yang memiliki peranan penting dalam mendorong pelaksanaan upaya pengarusutamaan gender dan memerangi budaya patriarkal tersebut di atas. Ketergantungan kepada individu dan bukan kepada mekanisme lembaga ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa lembaga pemerintah yang relevan dalam hal ini tidak memiliki cukup kekuasaan, kepemimpinan dan kapasitas teknis untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Dengan demikian lembaga-lembaga pemerintah ini sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh individu utama dalam menggerakkan program-program pengarusutamaan gender di masing-masing departemen. Namun demikian, jika prakarsa dari individu-individu tersebut tidak diwujudkan dalam pengetahuan dan praktek lembaga, maka program-program yang dibuat tidak akan berkelanjutan karena tidak ada pengembangan kapasitas Iembaga secara substansial. Hasil penelitian juga menegaskan posisi Daly yang menyatakan bahwa ada disparitas pada pelaksanaan praktek pengarusutamaan gender dengan tujuan teoritis dan tujuannya, khususnya dalam hal janji akan adanya perubahan struktural. Hal ini bisa disebabkan oleh tiga alasan utama. Yang pertama adalah tanggungjawab upaya pengarusutamaan gender di Indonesia biasanya 'berada di tangan"divisi perempuan' yang telah ada, yang dengan demikian dapat berarti bahwa mereka masih tetap terpinggirkan posisinya di dalam Departemen itu sendiri. Isu gender belum menjadi isu yang lintas sektoral. Yang kedua, dengan mengadopsi model penerapan birokrasi yang maju, upaya pengarusutamaan gender cenderung untuk dimasukkan ke dalam budaya administratif yang telah ada, yang berarti bahwa isu gender belum terintegrasi ke dalam kebijakan utama. Isu gender hanya ditambahkan sebagai permasalahan tambahan. Dan akahirnya, penelitian ini menemukan bahwa ada kecenderungan untuk memisahkan upaya pengarusutamaan gender dari wacana gender dan kesetaraan, yang dengan demikian hal tersebut akan menjauhkan upaya pengarusutamaan gender dari ketidaksetaraan gender yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Di dalam sistem birokrasi lndonesia, ada sistem kontradiksi gender yang terjadi. Biasanya para staff, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan bahwa lembaga cukup terbuka untuk inisiatif-inisiatif kebijakan yang responsif terhadap isu gender, namun pada saat yang sama para staff ini menolak bahwa telah terjadi ketidaksetaraan gender atau bahwa mereka memerlukan tindakan khusus untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini. Pernyataan para staff ini mengingkari tujuan utama dari upaya pengarusutamaan gender guna mencapai perubahan kelembagaan yang fundamental.an upaya pengarusutamaan gender dari ketidaksetaraan gender yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Di dalam sistem birokrasi lndonesia, ada sistem kontradiksi gender yang terjadi. Biasanya para staff, baik laki-laki maupun perempuan, menyatakan bahwa lembaga cukup terbuka untuk inisiatif-inisiatif kebijakan yang responsif terhadap isu gender, namun pada saat yang sama para staff ini menolak bahwa telah terjadi ketidaksetaraan gender atau bahwa mereka memerlukan tindakan khusus untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini. Pernyataan para staff ini mengingkari tujuan utama dari upaya pengarusutamaan gender guna mencapai perubahan kelembagaan yang fundamental."

"Dari hasil evaluasi tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang (2000) diketahui bahwa kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang dilaksanakan puskesmas dan kabupaten (rumah sakit umum dan dinas kesehatan) sudah berjalan sejak tahun 1994. Selama ini kegiatan AMP telah menghasilkan banyak rekomendasi dan tindak lanjut namun hasilnya masih belum baik dan jauh dari yang diharapkan. Kegiatan AMP di Kabupaten Serang belum memperlihatkan daya ungkit yang berarti dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) hal ini tampak dengan masih tingginya AKI yaitu 425/100.000 kelahiran hidup dan AKB yaitu 86,70/1000 kelahiran hidup yang merupakan angka tertinggi di Jawa Barat.Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran pelaksanaan kegiatan AMP di Kabupaten Serang yang dilihat dengan pendekatan sistem input, proses dan output. Sebagai komponen input adalah pengetahuan petugas, struktur organisasi, sarana dan dana 1 anggaran. Komponen proses dilihat melalui koordinasi , metoda dan bimbingan teknis serta supervisi. Outputnya adalah rekomendasi dan tindak lanjut.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) bagi 32 informan yang terdiri dari 16 dokter puskesmas dan 16 bidan puskesmas dan Wawancara Mendalam (WM) bagi 7 informan terdiri dan 4 informan RSU Serang dan 3 informan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang serta telaah dokumen yang ada di puskesmas, rumah sakit dan dinas kesehatan kabupaten. Peneliti mengumpulkan data sejak 1 Mei 2000 sampai dengan 22 Juli 2000, sedangkan analisa dilakukan dengan cara analisis isi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya pengetahuan petugas tentang AMP sudah cukup baik dan sudah dirasakan manfaatnya oleh petugas, tapi tidak menyeluruh. Struktur organisasi belum tertata dengan baik terutama ditingkat puskesmas . Kemudian sarana dan anggaran yang ada sampai saat ini belum mencukupi, terutama untuk tindak lanjut dan mengenai koordinasi antar petugas, metoda AMP dan bimbingan teknis serta supervisi yang telah dilaksanakan selama ini sudah cukup baik . Rekomendasi yang dihasilkan sudah cukup baik hanya kasusnya masih terbatas dan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh tim AMP kabupaten sudah cukup baik sedangkan oleh puskesmas masih kurang baik.Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan jangkauan AMP perlu dibuat perencanaan AMP lebih baik lagi menyangkut pelatihan dan penyegaran petugas, pengadaan sarana dan dana. Perlu juga diusulkan agar puskesmas membuat struktur organisasi AMP yang baku dan ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan. Selain itu perlu melakukan perbaikan Surat Keputusan (SK) tim AMP kabupaten dengan SK yang ditandatangani oleh bupati_ Tim AMP kabupaten perlu melakukan bimbingan teknis dan supervisi yang lebih intensif lagi. Selain itu tim AMP kabupaten perlu memikirkan agar rekomendasi dan tindak lanjut lebih sederhana lagi sehingga dapat dilaksanakan oleh petugas serta perlu adanya penelitian lanjutan guna melengkapi penelitian ini.

---

Based on Yearly Evaluation of Health Office of Serang District,(year 2000) known that Maternal and Perinatal Audit( MPA ) has been held by Public Health Centre, Public Hospital and Health Office of Serang District since 1994.. During that period, the audit got a lot of recommendation and follow-up care, but it is still bad and not as expected. The implementation of MPA doesn't show that Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) have been deceased quickly. lt can be proved that MMR is 4251100.000 live births and IMR is 86,7011000 live births. It is high rate in West Java.The purpose of observation is to know the implementation of. MPA program in Serang District by System Approach "input, process and output". The component parts of input are knowledge of officers, structure of organization, facilities and fund/budget. The components of process are coordination, method, guiding and supervising. TheOutput components are recommendation and follow-up.This observation uses qualitatyve method , which data is collected by Focus Group Discussion (FGD), there are 32 informants, , consist of 16 doctors and 16 midwives from public health centre. Also by In dept Interview 7 informants, consist of 4 informants from Hospital and the others from Health Office of Serang District. And also observing the documents in Public Health Centre, Hospital and Health District Office, done from 1st May until 22nd July 2000, using content analysis.The result of observation shows that knowledge of some officer about MPA are good enough and useful for officer but not all. But the arrangement of structure of organization is still bad, especially at public health centre. The facilities and budget are not enough right now, especially in follow-up. The implementation of coordination of officers, MPA method, guiding and supervising are good enough. The result of recommendation is also good, even though limited number of cases. The follow up from MPA district team is good enough but it is bad from public heath centre team.To increase the quality of implementation and scope of MPA, need a good planning, such as : training and refreshing for officers, preparing facilities and funds. Public health centre should be better make the standard of MPA organization structure, signed by head of health district office. The Decision letter for MPA team of district must be sign by bupati (Head of District). The team must get the training of guiding and supervising intensively how to make recommendation and follow up more simply. So it can make officers do it easily. And it's better to do the following research to complete this research."