Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini menjelaskan studi tentang gerakan politik mahasiswa. Disertasi ini menggunakan studi kasus untuk menganalisa dua tipe polarisasi gerakan mahasiswa. Pertama, polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Kedua, polarisasi gerakan mahasiswa pada pemerintahan Abdurahman Wahid. Lebih jauh lagi, studi ini menjelaskan gerakan politik mahasiswa yang menggunakan pernyataan politik moral force sebagai kekuatan politik. Penelitian dari disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisa deskriptif. Data dari studi ini diperoleh dengan cara wawancara mendalam dan sumber data sekunder. Beberapa teori digunakan sebagai kerangka analisa.Pertama, teori demokrasi dari Maswadi Rauf dan Larry Diamond. Kedua, teori konflik dari Maswadi Rauf. Ketiga, teori gerakan massa dari Eric Hoffer. Keempat, teori elit dari Suzane Keller. Disertasi ini juga menggunakan tipologi gerakan politik mahasiswa dari Philip G. Altbach dan Burhan D. Magenda untuk memperkaya kajian gerakan mahasiswa di Indonesia. Kerangka teori ini sangat berguna untuk menganalisa gerakan politik mahasiswa dalam disertasi ini.Beberapa penemuan dari disertasi ini adalah pertama, polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie adalah antara HMI, KAMMI kontra FORKOT, FKSMJ. Gerakan mahasiswa ini dapat dikategorikan sebagai gerakan politik mahasiswa ekstra universiter. Sementara itu pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid polarisasi gerakan mahasiswa adalah antara BEMI kontra BEMSI yang dapat disebut sebagai gerakan politik mahasiswa intra universiter. HMI, KAMMI dan FORKOT, FKSMJ pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid berada dalam payung organisasi BEMI dan BEMSI. Dengan demikian polarisasi pada masa pemerintahan B.J. Habibie adalah organisasi ekstra vs ekstra universiter sementara pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah organisasi intra universiter vs intra universiter. Kedua, polarisasi gerakan mahasiswa tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi terhadap figur kepemimpinan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Di satu sisi, HMI, KAMMI percaya bahwa B.J. Habibie adalah tokoh muslim dan telah memenuhi tuntutan reformasi. Sementara itu FORKOT, FKSMJ berpendapat bahwa B.J. Habibie merupakan kroni Soeharto. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, BEMI pendukung Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa Abdurrahman Wahid bukan hanya sukses menyelesaikan agenda reformasi, tetapi adalah tokoh reformis dan pemimpin pluralis. Sementara BEMSI penentang Abdurrahman Wahid, selain menganggap Abdurrahman Wahid terlibat dalam Buloggate dan Brunaigate, juga menganggap tidak serius menyelesaikan agenda reformasi yaitu memberantas KKN dan menganggap Abdurrahman Wahid sebagai anti demokrasi dan anti Islam. Ketiga, disertasi ini menemukan bahwa gerakan mahasiswa HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI merupakan gerakan politik. Gerakan mahasiswa ini mendapat dukungan politik, ekonomi dan psikologi dari elit politik. Dengan demikian gerakan mahasiswa memiliki kesamaan kepentingan dengan elit politik baik secara politik dan ideologis.Studi ini mengajukan perspektif teoritis baru dalam konteks gerakan politik mahasiswa, yaitu: (1) polarisasi gerakan mahasiswa tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan kepentingan politik dan ideologi di antara aktivis mahasiswa. (2) Gerakan mahasiswa di Indonesia selalu menggunakan pernyataan politik moral force, sehingga moral force ini dijadikan dasar legitimasi politik mahasiswa untuk memperluas dukungan politiknya. (3) Relasi kekuasaan elit politik dengan gerakan mahasiswa karena keduanya memiliki kepentingan ideologi dan politik yang sama. (4) Polarisasi gerakan mahasiswa diakibatkan oleh dasar legitimasi moral dan dukungan elit politik.Studi ini menegaskan bahwa untuk mempertahankan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral harus dibebaskan dari ketergantungan finansial dari elit politik walaupun secara ideologi dan psikologi antara aktivis mahasiswa dan elit tidak dapat dipisahkan.

---

ABSTRACT

This disertation examines the study of the students political movements. This disertation uses case study to analysis two types of polarization of the students movements. First, polarization of student movements during B.J. Habibie government. Second, the polarization of student movements during Abdurahman Wahid government.

Furthermore, this study explains the trends of the students movements from political statement of moral force into a real political force.

The research of this disertation uses qualitative approach and discriptive analysis. The data for this study collected by indepth interview and secondary resources. Some theories are used as analytical framework. First, theory of democracy from Maswadi Rauf, Larry Diamond, Juan J. Linz and Alfred Stepan. Second, Theory of conflict from Maswadi Rauf. Third, social movement theory from Eric Hoffer. Fourth, elite theory of Gaetano Mosca and Suzane Keller, Harold D. Laswell, Gabriel A Almond and Roberth Dahl. This thesis is also used the study of students movement from Philip G. Altbach, Arbi Sanit, Suwondo and Muridan to enrich the analysis on student movements in Indonesia. This theoretical framework are valuable for analysing the student movements in this disertation. Several findings of this disertation are firstly, the polarization of student movement in B.J. Habibie era was between HMI, KAMMI vs FORKOT, FKSMJ. This students organization is categorise as the extra-universiter organization. While in Abdurrahman Wahid government, polarization of student movements was between BEMI and BEMSI which called the intra universiter student governments. HMI, KAMMI and FORKOT, FKSMJ in Abdurrahman Wahid government were under the the umbrella of BEMI and BEMSI category. In other words, the polarization of student movements in Abdurrahman Wahid government was using the intra-universiter organisation such as BEMI. Therefore, the polarization of student movements during the B.J. Habibie government was extra organization and during Abdurrahman Wahid government was intra organization. Secondly, the polarizations of students movements are caused by the perception towards the leadership figure of B.J. Habibie and Abdurahman wahid. In one hand, HMI, KAMMI believe that B.J. Habibie as Muslim leader and already tackle the reformation demands. However, on the other hand, FORKOT, FKSMJ considered B.J. Habibie as a cronie of President Soeharto. While in Abdurrahman Wahid Era, BEMI as supporter of Abdurrahman Wahid believe that his government has been succeded to comply with most of the reformation agenda. He was also consider as a reformist and pluralist leader. However, BEMSI found that Abdurrahman Wahid was involved in the Bullogate and Brunaigate. He was also not seriously tackling the KKN, consider as anti democracy and anti Islam. Thirdly, the study is also suggested that students movements moved from moral force into the political movement. the students movements supported by political elites through the logistic support, financial and psychological support. Therefore, the political elites have the similar interests politically and ideologically.

This study is also propose a new theoretical perspective in the student political movement, that are: (1) polarization of student movement can not ovoid it because of the differences of the political and ideological interest among students activist.(2) Student movements in Indonesia always use political moral force, so that moral force is used as legimaticy basis of the students to enlarge their political support. (3) the power relation between political elite and student movement because of both of them have a similar ideological and political interests.(4) the polarization of students movement are caused by moral legitimacy basis and the support from political elites.

This study suggested that to maintain the moral force of the students movements have to liberated from the financial dependency from the political elites. Even though ideologically and psychologically between the students activist and the elites cannot be separated."

"ABSTRAKStudi mengenai gerakan mahasiswa di Indonesia memang masih jarang dan belum menjadi kajian yang mandiri. Karena, selama ini studi tersebut masih berpola dalam konteks kajian dimensi budaya dan tidak memasuki wilayah ekonomi politik. Dengan pemahaman ekonomi politik akan lebih komprehensip dan memasuki akar permasalahan yang mandasar. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk merefleksikan dan mengadakan rekonstruksi analisa terhadap parkembangan gerakan mahasiswa di Indonesia. Periode yang digarap adalah tahun 1966 sampai 1974. Dengan melihat berbagai persoalan yang timbul yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya gejolak aktualisasi dari kelompok intelektual yang notabene bagian dari masyarakat Indonesia. Pemahauran tentang peran mahasiswa diantara pertarungan blok politik { kekuasaan } dalam peta percaturan politik nasional sangat tampak menonjol dan kompetitif, disamping peran dan dominasi kelompok militer, yang cenderung m endominasi. Tapi hal ini men j ad i wajar dan berpengaruh di setiap negara-negara berkembang. Selain itu penulis yang juga mantan aktivis gerakan mahasiswa mencoba membuat aktualisasi dari berbagai pengalaman dalam melihat apa dan bagaimana suatu gerakan mahasiswa itu terbentuk dan mempunyai tujuan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi hasil karya penulis cukup menarik untuk dipelajari dalam melihat fenomena-fenomena yang terjadi apabila timbul gejolak di dalam masyarakat terutama keresahan dan bangkitnya kembali gerakan mahasiswa. Selain refleksi penulis, karya ini juga merupakan salah satu puncak dari akhir perjuangan penulis dalam meayelesaikan kewaj iban akademisnya selaku mahasiswa Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) pada tahun 1996. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca yang tertarik pada studi tentang gerakan mahasiswa di Indonesia.

---

"

"Membaca Aldera: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 199301999 laksana membaca kitab gerakan demokratisasi di Indonesia. Buku ini merekam salah satu etape perlawanan terhadap rezim otoritarianisme Orde Baru pada awal 1990-an hingga kejatuhan Soeharto. Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) memang memainkan peranan penting dalam interaksi perlawanan atas rezin. Pilihan bergerak bersama rakyat yang dimulai dengan membangun gerakan-gerakan perlawanan atas perampasan tanah di Jawa Barat, telah membangun solidaritas gerakan ini dan menjadi gerakan politik adiluhung sebagai pengontrol sekaligus penantang langsung kebijakan Soeharto. Salah satu resensi ALDERA menuliskan bahwa buku ini menangkap wujud dari kekuatan pemuda untuk mengubah zaman."

"Buku ini mengkaji dinamika kontestasi ideologis antara organisasi Islam arus utama dan gerakan Islamis di Indonesia pada era digital. Kajian dalam buku ini memfokuskan pada dampak media digital terhadap proses produksi dan distribusi wacana ideologi politik gerakan Islam di Indonesia dan bagaimana mereka membingkai wacana tersebut untuk mempengaruhi persepsi Muslim di ruang publik digital. Buku ini juga membahas kebijakan politik hukum pemerintah dalam menghadapi gerakan Islamis yang mempropagandakan ideologi politik alternatif di ruang publik digital.Buku ini berhasil membongkar dengan baik, bagaimana kemunculan ruang publik digital yang telah mengakibatkan demokratisasi dan fragmentasi otoritas keagamaan serta mempertajam kontestasi dan polarisasi ideologis antara gerakan Islamis dan organisasi Islam arus utama di Indonesia. Di satu sisi, gerakan Islamis dan organisasi Islam menggunakan internet dan media sosial sebagai arena produksi wacana kontra-hegemonik dan alat propaganda ideologi politik alternatif. Di sisi lain, organisasi Islam arus arus utama menggunakan internet dan media sosial sebagai arena reproduksi wacana hegemonik dan sarana untuk mempertahankan ideologi politik negara yang telah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Kontestasi ideologi politik di ruang publik digital ini pada saat bersamaan merepresentasikan perebutan kekuasaan simbolik antara otoritas keagamaan tradisional dan otoritas keagamaan baru.Dengan paparan mendalam dan dikemas dalam bahasa yang lugas, buku ini memberikan gambaran seputar dinamika kontestasi ideologis antara gerakan Islamis dan organisasi Islam arus utama di ruang publik digital serta kebijakan pemerintah dalam merespon perkembangan tersebut."

"This book is about the building of alliances and about joint activities between two groups of social movement actors ascribed increasing relevance for the functioning and the eventual amendment of democratic capitalism. The chapters provide a well-balanced mix of theoretical and empirical accounts on the political, social and economic catalysts behind the changing motives finding expression in a multitude of novel types of joint collective action and inter-organizational alliances. The contributors to this volume go beyond attempting to place unions, movements, crises, precariousness, protests and coalitions at the centre of the research. Instead, they focus on actors who themselves transcend clear-cut social camps. They look at the values and motives underlying collective action by both types of actors as much as at their structural and strategic properties, and inter-organizational relations and networks. This creates a fresh, genuine and historically valid account of the incompatibilities and the commonalities of movements and unions, and of prospects for inter-organizational learning."

"ABSTRACTTugas Akhir ini membahas tentang pengaruh gerakan perempuan dalam keberhasilan legalisasi aborsi di Uruguay. Dalam penjelasannya nanti, akan dianalisis bagaimana RUU Hak Seksual dan Reproduksi yang telah dijatuhi veto oleh presiden Tabare Vazquez pada tahun 2008, namun dapat dilegalisasi di bawah kepemimpinan presiden Jose Mujica pada tahun 2012. Penelitian ini akan melihat peluang-peluang politik apa saja yang mendorong dilegalisasinya aborsi di Uruguay. Mulai dari keberadaan organisasi-organisasi perempuan, kaukus perempuan dalam parlemen, dan presiden yang menjabat.

---

ABSTRACTThis thesis will explore the strategy of woman movements on the success of the legalization of abortion in Uruguay. The central analysis will be on how the draft of the Sexual and Reproductive Law that had been vetoed by President Tabare Vazquez in 2008 was re appealed and legalized under the government of President Jose Mujica in 2012. This writing will look on the political opportunities that support the legalization of abortion in Uruguay, such as the existence of woman organizations, the woman caucus inside the parliament, and the political views of the serving president."