Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengenai pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Ruang lingkup penelitian adalah tarif cukai bir, produksi bir dan penerimaan cukai bir mulai periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2005.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa besarnya tarif cukai sangat erat hubungannya dengan pembatasan produksi minuman mengandung etil alkohol termasuk bir serta berpengaruh pada penerimaan cukai bir pemerintah. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa tarif cukai bir berpengaruh negatif terhadap produksi bir sebesar -0,96. Sedangkan variabel harga bir (2,32) dan jumlah tenaga kerja (0.81) berpengaruh positif terhadap produksi bir.Dari hasil penelitian diatas penulis merekomendasikan bahwa pemerintah harus mencari keseimbangan tarif cukai bir yang optimal agar dapat mengendalikan tingkat produksi bir dan sekaligus memberikan penerimaan negara dari cukai bir. Selain itu harus disiapkan kebijakan yang komprehensif dalam penetapan tarif cukai bir yang optimal agar kebijakan (policy) yang diambil tidak malah mengakibatkan berhentinya produksi bir di Indonesia.

---

This research outlines the impact of beer excise toward beer production and excise income. The objective of the research is to understand the degree of beer excise tariff toward beer production and excise income. The scope of the research is beer excise tariff, its production, and beer excise income from the period of January 2001 until December 2005.From the descriptive analysis, it is demonstrated that excise tariff is highly correlated with limitting the production of drinks contains etil alcohol including beer. Thisis also has influence toward government's income from beer excise. The result of quantitative analysis shows that beer excise tariff negatively impacts beer production in the amount of 0,96. Meanwhile, water beer price variable (2,32), and number of worker (0,81) positively influence the beer production.From the result of the above research, the writer recommends government to find the optimum beer excise tariff that enabled government to control the beer production and at the same time contribute the government income from the beer excise. As addition to that, a comprehensive policy on the optimum beer excise tariff determination has to be prepared so the policy taken will not stop the beer production in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis hubungan tarif cukai terhadap perusahaan rokok di industri rokok Tanah Air yang tercatat di Ditjen Bea Cukai. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pasar industri rokok, dilakukan analisis menggunakan Structure-Conduct-Performance, yang melihat hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja industri rokok. Hasilnya, industri rokok di Indonesia memiliki struktur oligipoli dengan tingkat persaingan moderat. Dari dua model pada seluruh perusahaan, ditemukan bahwa penerapan tarif cukai berhubungan negatif dan signifikan dengan pangsa pasar perusahaan rokok. Begitupun dengan harga jual rokok. Pertumbuhan penduduk usia 15-24 tahun juga diketahui berhubungan positif dan signifikan terhadap pangsa pasar rokok. Sementara itu, pada 5 perusahaan utama, pada model 1 atau usia 15+, ditemukan bahwa cukai per harga jual berpengaruh positif terhadap pangsa pasar

---

ABSTRACTThis research analyzed the correlation between excise rates and Cigarette companies in Indonesia which was recorded in the Directorate General of Customs and Excise. In order to find out how the market shapes the cigarette industry, the analysis is conducted using the Structure-Conduct-Performance, which looked at the relationship between structure, behavior and performance of the cigarette industry. As a result, the cigarette industry in Indonesia has oligopoly structure with a moderate level of competition. Of the two models in the entire company, it was found that the application of the tax rates significantly and negatively associated with cigarette companies? market share, as well as the sale price of cigarettes. The growth population of 15-24 year-olds is positively and significantly impacted to cigarette market share. Meanwhile, the five major companies, the model 1 or ages 15+, found that excise per selling price has positive effect on market share"

"Kebijakan cukai terhadap hasil tembakau merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan tersebut berupa pengenaan tarif cukai bagi setiap hasil tembakau berdasarkan harga jual ecerannya. Pemerintah memberlakukan kebijakan cukai terhadap hasil tembakau dalam upaya mencapai target penerimaan negara dalam suatu periode tertentu. Kebijakan ini ditempuh mengingat potensi produksi dan konsumsi hasil tembakau memberikan peluang yang besar untuk dijadikan salah satu penerimaan negara dari sektor pajak.Produk hasil tembakau yang menghasilkan sumbangan penerimaan negara yang besar diantaranya adalah sigaret kretek mesin (SKM), sigaret kretek tangan (SKT), dan sigaret putih mesin (5PM). Produk tersebut dihasilkan aleh pabrik rokok yang memiliki skala produksi yang berbeda-beda yaitu skala besar, menengah dan kecil.Dalam merumuskan kebijakan cukai hasil tembakau harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu tarif, harga jual eceran dan produksi hasil tembakau. Tujuan kebijakan pemerintah dibidang cukai khususnya hasil tembakau adalah menjamin keamanan penerimaan cukai hasil tembakau, mengontrol dan membatasi tingkat konsumsi hasil tembakau, menciptakan keadilan, iklim berusaha yang sehat dan membina seluruh pabrik hasil tembakau.Untuk itu tesis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang timbul akibat penetapan tarif cukai dan harga jual eceran minimum berdasarkan jenis hasil tembakau dan skala produksi industri rokok. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai terhadap konsumsi rokok SKI, SKM dan SPM, untuk mengetahui apakah pengaruh diantara variabel harga dan pendapatan terhadap konsumsi rokok SKT, SKM, dan SPM memiliki sensitivitas yang sama, untuk mengetahui pengaruh harga dan pendapatan terhadap konsumsi rokok SKT, SKM, dan SPM.Pengujian dilakukan dengan menggabungkan data time series dan data antar komoditi (cross section) atau dengan metode Pooled data. Sebelum dilakukan pengujian,terlebih dahulu dilakukan pemilihan model persamaan yang terbaik disertai pengembangan model dengan struktur fixed effect dan seemingly Unrelated Regression (SUR).Hasil pengujian diperoleh bahwa terdapat perbedaan pengaruh atau efek variabel bebas dari tiap-tiap individu jenis rokok terhadap permintaan rokok. Pola masyarakat daiam mengkonsurnsi rokok dipengaruhi oleh variabel harga rokok dan pendapatan. Dari hasil pengujian juga diperoleh permintaan rokok SKT, SKM, dan SPM bersifat inelastis. Oleh karena itu mengingat potensi penerimaan negara dari cukai rokok cukup besar maka kebijakan pemerintah dalam penetapan tarif cukai harus benar-benar mernperhatikan aspek perubahan pola konsumsi rokok bagi masyarakat serta keberlangsungan produksi rokok."

"Prevalensi obesitas dan diabetes di Indonesia meningkat dua kali lipat dalam satu dekade. Satu dari lima orang dewasa Indonesia obesitas sehingga memiliki risiko tinggi menderita diabetes. Sebagai konsekuensinya, Indonesia menduduki peringkat tujuh penderita diabetes terbanyak di dunia. Jika tidak ada intervensi, Kementerian Kesehatan memperkirakan setengah dari penduduk Indonesia akan obesitas pada tahun 2030 yang akan mengarah pada melonjaknya penderita diabetes. Kerugian ekonomi dilihat dari PDB diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun per tahun akibat tingginya biaya pengobatan dan turunnya produktivitas. Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia diperkirakan akan terus memburuk dikarenakan 90% penduduknya memiliki pola konsumsi tidak sehat yang meningkatkan risiko diabetes. Riset ini membahas mengenai potensi pengenaan pajak pada makanan tidak sehat sebagai langkah interventif. Selain menyajikan tingkat pajak yang optimal, riset ini juga berkontemplasi pada eligibilitas penerapannya. Kontemplasi tersebut didasarkan pada siapa yang nantinya paling terdampak. Pada bagian akhir juga didiskusikan mengenai pro dan kontra pengenaan pajak pada makanan.

---

The prevalence of obesity and diabetes in Indonesia has doubled in a decade. One in five Indonesian adults is obese and thus has a high risk of suffering from diabetes. As a consequence, Indonesia ranks seventh with the most diabetics in the world. If there is no intervention, the Ministry of Health estimates that half of Indonesia's population will be obese by 2030, which will lead to a surge in diabetics. Economic losses seen from GDP are estimated at Rp1,000 trillion per year due to high medical costs and decreased productivity. The health condition of the Indonesian people is expected to deteriorate because 90% of the population has unhealthy consumption patterns that increase the risk of diabetes. This research discusses the potential taxation on unhealthy foods as an intervening step. In addition to presenting the optimal tax rate, this research also contemplates the eligibility of its application. The contemplation is based on who will be most affected. The final section also discussed the pros and cons of the imposition of taxes on food."

"Skripsi ini membahas kebijakan tarif cukai pada minuman berpemanis (sugar-sweetened beverages) yang diterapkan di negara Arab Saudi, Amerika Serikat, Barbados, Chili, Filipina, Inggris, Jerman, Meksiko, Perancis, Spanyol, dan Zambia. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui hubungan penerapan kebijakan tersebut terhadap penurunan konsumsi minuman berpemanis dan kejadian overweight dan obesitas. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang dilakukan pada 20 artikel terpilih dengan tahun publikasi dari 2010-2020. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan tarif cukai dapat menurunkan konsumsi minuman berpemanis, sehingga berpotensi mencegah kejadian overweight dan obesitas. Keberhasilan penerapan kebijakan tarif cukai ini didorong oleh beberapa faktor seperti dukungan antar lembaga, skema pajak yang diterapkan, hingga kesadaran masyarakat.

---

This thesis discusses the implementation of excise tax policy on sugar-sweetened beverages (SSB) in various countries, such as Saudi Arabia, United States, Barbados, Chili, Philippine, United Kingdom, Germany, Mexico, France, Spain, and Zambia as an effort to prevent noncommunicable diseases. The aim is to find out the relationship between the application of the policy to the decrease in consumption and the incidence of overweight and obesity. This study is a qualitative research with a literature review approach on 20 published articles between 2010-2020. The results showed that excise tax policy can reduce the consumption of SSB, so that it could potentially prevent overweight and obesity. The successful implementation of the excise policy encourages several factors such as inter-agency support, scheme of tax applied, to public awareness."

"ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh pembatasan rokok terhadap penerimaan cukai industri hasil tembakau, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai industri hasil tembakau, dan kendala yang dihadapi dalan pencapaian target penerimaan cukai industri hasil tembakau tersebut. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan data hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan pembatasan rokok berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan cukai Industri Hasil Tembakau IHT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai IHT selain tarif cukai dan produksi rokok adalah pendapatan per kapita dan dummy1 yaitu faktor pembatasan rokok dalam PP 19 tahun 2003. Sedangkan kendala dalam pencapaian target adanya pelanggaran di bidang cukai seperti rokok tanpa pita cukai dan pita cukai palsu.

---

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the effect of tobacco banned on the Performance in Tobacco Excise Revenue, the factors influencing tobacco excise revenue and the obstacles encountered in achieving the revenue targets of the tobacco industry excise. This study uses analysis method of multiple linear regression and interview results. Smoking restriction analysis showed a significant effect on the performance of tax revenues Tobacco Industry Directorate General of Customs and Excise DGCE . Factors affecting tax revenues in addition IHT tax rates and cigarette production is a factor of per capita income and dummy1 that is smoking restrictions in Government Regulation no 19 of 2003. While constraints in achieving the targets of violations in the field of customs such as cigarettes without excise bands and ribbons counterfeit stamps. "

"Perkembangan teknologi serta kemajuan informasi telah menghasilkan produk tembakau baru berupa rokok elektrik. Satu-satunya payung hukum yang ditujukan untuk pengendalian konsumsi rokok elektrik sekaligus mengatur legalitasnya di Indonesia adalah instrumen cukai. Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik yang tertuang di dalam PMK 192/PMK.010/2022 menuai berbagai polemik, seperti ketidaksetujuan dari pihak pengusaha rokok elektrik, belum adanya peraturan pendukung nonfiskal yang melengkapinya, serta efektivitas cukai rokok elektrik masih dipertanyakan keberhasilannya. Hal ini dikarenakan konsumsi rokok elektrik terus mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threa dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Hal tersebut dikarenakan policy maker merupakan komponen terpenting dalam terwujudnya kebijakan cukai rokok elektrik yang tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini memaparkan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Dari hasil analisis SWOT, ditemukan strategi SO, ST, WO, dan WT yang dapat diimplementasikan untuk policy maker kebijakan ini kedepannya, antara lain: melakukan edukasi mengenai tujuan dinaikkannya cukai melalui media sosial karena masih rendahnya pemahaman masyarakat akan tujuan kenaikan tarif, mempercepat proses revisi PP 109 Tahun 2012 untuk memenuhi kekosongan payung hukum pengamanan zat adiktif dalam rokok elektrik, mengedepankan kesepakatan terbanyak dalam proses formulasi kebijakan, dan menangani maslaah yang timbul dari implementasi kebijakan ini, yaitu beredarnya rokok elektrik palsu.

---

Technological developments and advances in information have resulted in new tobacco products in the form of e-cigarettes. The only legal umbrella aimed at controlling the consumption of e-cigarettes while at the same time regulating their legality in Indonesia is the excise instrument. The policy to increase the excise tax for e-cigarettes as stated in PMK 192/PMK.010/2022 has drawn various polemics, such as disapproval from e-cigarette entrepreneurs, the absence of supporting non-fiscal regulations that complement it, and the effectiveness of e-cigarette excise is still questionable. This is because the consumption of e-cigarettes has continued to increase in the last 10 years. Based on these problems, this study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. This is because the policy maker is the most important component in realizing an e-cigarette excise policy that is right on target to solve problems related to this policy. This research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm. Data collection techniques used were in-depth interviews and literature studies. The results of this study describe the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. From the results of the SWOT analysis, SO, ST, WO, and WT strategies were found that could be implemented for policy makers of this policy going forward, including: educating the purpose of increasing excise duty through social media due to low public understanding of the purpose of increasing tariffs, speeding up the revision process PP 109 of 2012 to fill the void in the legal umbrella for safeguarding addictive substances in e-cigarettes, put forward the most agreements in the policy formulation process, and deal with problems arising from the implementation of this policy, namely the circulation of counterfeit e-cigarettes."

"ABSTRAKEksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh kemasan plastik telah menjadi perhatian dunia saat ini. Saat ini Indonesia sedang menggarap kebijakan cukai kantong plastik untuk mengatasi maslaah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis cukai kantong plastik berdasarkan legal character cukai, aspek ekonomi, dan aspek psikologis demi mengetahui bagaimana kebijakan ini dirancang untuk mengatasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan kantong plastik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Ditinjau dari legal character cukai, pengenaan cukai kepada kantong plastik tepat berdasarkan kriteria barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Namun, perlu dilihat kembali jenis kantong plastik yang konsumsinya perlu dikendalikan. Quantitative measurement yang dilakukan berdasarkan pengawasan langsung terhadap kantong plastik yang keluar dari pabrik tanpa pelekatan pita cukai. Ditinjau dari aspek ekonomi, eksternalitas negatif yang ditimbulkan kantong plastik sudah berada di tingkat yang substansial sehingga perlu ditangani karena biaya untuk menanggulangi eksternalitas negatif kantong plastik lebih besar dari biaya sosial yang dapat ditimbukan pengenaan cukai. Biaya sosial dari pemungutan cukai mencakup kemungkinan timbulnya efek samping negatif berupa peningkatan konsumsi barang substitusi yang juga dapat menimbulkan eksternalitas negatif, tax compliance yang dipengaruhi pengawasan dan kompleksitas peraturan yan, dan administrative cost yang dipengaruhi quantitative measurement, biaya pengawasan, dan tekonologi yang dimiliki petugas cukai. Ditinjau dari aspek psikologis, untuk dapat memengaruhi persepsi masyarakat, hal yang harus diperhatikan adalah upaya non-fiskal seperti edukasi.

---

ABSTRACTThe negative externalities caused by plastic packaging have become a world concern. At present, Indonesia is working on excise on plastic bag to deal with this problem. The objective of this research is to analyze excise on plastic bags based on the legal character of excise, economic aspects, and psychological aspects to find out how this policy is designed to overcome the negative externalities caused by plastic bags. This research uses qualitative approach and qualitative data analysis techniques. Judging from the legal character of excise, the imposition of excise on plastic bags is based on the criteria of goods whose consumption needs to be controlled. However, it is necessary to look back at the types of plastic bags whose consumption needs to be controlled. Quantitative measurements are carried out based on direct supervision of plastic bags coming out of the factory without excise tape adheration. In terms of economic aspects, the negative externalities caused by plastic bags are already at a substantial level that needs to be addressed because the costs of overcoming the negative externalities of plastic bags are greater than the social costs that can be incurred by the imposition of excise. The social costs of excise tax cover the possibility of the emergence of negative side effects in the form of increased consumption of substitute goods that can also lead to negative externalities, tax compliance that is influenced by supervision and complexity of the regulations, and administrative costs which influenced by quantitative measurement, cost of supervision, and technology owned by excise tax officials. Judging from the psychological aspect, to be able to influence people's perceptions, the thing that must be considered is non-fiscal measure such as education."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik dan formulasi kebijakan pengenaan cukai atas plastik sebagai usaha pemerintah mengatasi masalah sampah plastik di Indonesia. Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan permasalahan yang disebabkan sampah plastik terhadap lingkungan membuat plastik telah memenuhi karakteristik untuk ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, yang konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Penentuan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, koordinasi dan pembahasan yang harus dilakukan kembali dengan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Panitia Antar Kementerian karena persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menambah luas usulan dari pemerintah menjadi tantangan dalam proses perumusan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Salah satu upaya menjawab tantangan tersebut dengan menyelaraskan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai dengan jenis plastik yang dibatasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

---

This study aims to analyze the basic considerations of the government proposing a policy on imposing excise on plastic and policy formulation in formulating policies on imposing excise on plastic as the government's effort to overcome the problem of plastic waste in Indonesia. The research approach in this thesis uses a qualitative approach through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate the problems caused by plastic waste on the environment make plastic meet the characteristics to be designated as Excisable Goods, whose consumption needs to be controlled and its use can harm society or the environment. This is the basis for the government's consideration of proposing a policy on imposing excise duty on plastic. Determining the type of plastic that will be designated as Excisable Goods, coordination and discussion must be carried out again with the Ministries/Institutions that are members of the Inter-Ministerial Committee due to the approval of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia which increases the scope of proposals from the government becomes a challenge in the process of formulating policies on the imposition of excise on plastic. One of the efforts to answer this challenge is by aligning the types of plastic that will be designated as Excisable Goods with the types of plastic that are limited based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 75 of 2019 concerning Roadmap for Reducing Waste by Producers."

"Penelitian ini membahas mengenai kemungkinan pengenaan cukai sebagai regulerend atas bahan perusak ozon (BPO), melihat eksternalitas negatif yang ditimbulkan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, karena produk ber-BPO yang masih terus digunakan. Penggunaan BPO yang terus-menerus akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup terutama lapisan ozon, serta dampak kesehatan pada manusia dan beberapa makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, penggunaan BPO harus diatur dan ditekan sehingga konsumsinya berkurang, melalui pengenaan cukai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa pengenaan cukai atas bahan perusak ozon di Indonesia memungkinkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan dan disertai dengan strategi-strategi ekstensifikasi. Sementara itu, Amerika Serikat sebagai negara pembanding telah berhasil menerapkan pengenaan cukai atas BPO dengan berkurangnya kasus eksternalitas negatif akibat BPO, namun Thailand masih harus memperkuat payung hukum pajak lingkungan dalam penerapan pajak atas BPO tersebut.

---

This research discusses the possibility of imposing excise as a regular for ozone depleting substances (ODS), looking at the negative externalities caused to public health and the environment, because ODS products are still being used. The continuous use of ODS will cause damage to the environment, especially the ozone layer, as well as health impacts on humans and some other living things. Therefore, the use of ODS must be regulated and suppressed so that consumption is reduced, through the imposition of excise duties. The approach used in this research is descriptive qualitative, as well as the collection of data through literature study and field studies, as well as qualitative data analysis techniques. Through this research, it is concluded that the imposition of excise duty on ozone depleting substances in Indonesia is possible to be carried out by considering several provisions and accompanied by extensification strategies. Meanwhile, the United States as a comparison country has succeeded in imposing excise tax on ODS by reducing the case of negative externalities due to ODS, but Thailand still has to strengthen the environmental tax law umbrella in the application of the tax on the ODS."