Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris, sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian ini termasuk penelitian evaluatif analitis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sengketa tanah yang terletak di Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus disebabkan oleh salah satu ahli waris menguasai dan berusaha untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut, sedangkan ahli waris yang dirugikan mengajukan penangguhan proses peralihan hak dan meminta bantuan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus untuk menyelesaikannya. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa tersebut, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menjalankan kewenangannya selaku mediator autoritatif. Penyelesaian dilakukan sehingga menghasilkan suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. Kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk perjanjian perdamaian tidak memiliki kekuatan eksekutorial, perjanjian itu berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hasil penelitan menyarankan bahwa perlunya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan yang ada dan mensahkan peraturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan.

---

This study discusses the resolution of land disputes through mediation conducted by the National Land Agency (BPN). The methodology used in the research is normative-juridical as well as explanatory. Based on its purpose, this research is classified as analytical-evaluative research. Based on the analysis that had been conducted by the author, it can be concluded that the dispute over land located in Pedawang Village, Bae Subdistrict, Kudus District occurred because one of the heirs controlled and attempted to transfer the title to the land, while the remaining heirs filed a suspension of the transfer of the title to the land and submitted the dispute to the Office of Land Affairs of Kudus District to resolve the case. The Office of Land Affairs of Kudus District mediated the parties and managed to resolve the dispute. In this case the Office of Land Affairs of Kudus District exercised its authority as an authoritative mediator. Through the mediation, the disputing parties managed to reach an agreement later contained in a settlement agreement which was drawn up before a notary. An agreement which is drawn up in the form of a settlement cannot be enforced by external parties, since it ontly binds the parties to that settlement agreement who must perform the content of the agreement in good faith. The result of this research suggests that it is important that the government revise the existing laws and regulations and enact a regulation on mediation as an alternative dispute resolution in land disputes."

"ABSTRAKMediasi dipilih menjadi salah satu alternatifpenyelesaian sengketa pertanahan di Aceh karena latarbelakang budaya Aceh yang mengutamakan musyawarah danmufakat. Cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaiansengketa pertanahan dengan membawa masalah tersebut kepadapemuka masyarakat atau pemuka agama untuk diselesaikan.Manfaat penyelesaian konflik dengan pendekatan "win-winsolution" terhadap kesadaran para pihak akan pentingnyamenjaga tali silaturahmi yang baik dimasa depan dan menjagakestabilan komunitas akibat keputusan yang ditetapkan dalamsengketa pertanahan. Tujuan penelitian ini adalah untukmelihat seberapa jauh peran mediasi sebagai alternatifpenyelesaian sengketa pertanahan Di Aceh pasca tsunami.Pengumpulan datk menggunakan studi dokumen dan wawancarakepada narasumber. Peran mediasi sebagai alternatifpenyelesaian sengketa mulai dikenal luas oleh masyarakatIndonesia. Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah AgungNomor 02 tahun 2003 penyelesaian sengketa melalui pengadilan wajib diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu.Keuntungan dijalankannya mediasi sebagai alternatifpenyelesaian sengketa sebagai pihak penengah dalammenyelesaikan perselisihan diantaranya adalah biaya yangringan, waktu yang relatif cepat, hubungan baik yang terjagadimasa depan dan keinginan kedua belah pihak yang dapatdinegosiasikan di antara pihak-pihak yang bersengketatersebut sehingga relatif lebih dapat memenuhi keinginankedua belah pihak. Sementara itu masyarakat di Aceh mengenalmediasi dalam penyelesaian perselisihan sudah sejak lamayang dilatarbelakangi budaya masyarakat Aceh untukmenyelesaikan sengketa berdasarkan musyawarah dan mufakat.Walaupun konflik selalu terjadi pada kehidupan masyarakatAceh namun mereka sudah terbiasa membawa sengketa merekauntuk diselesaikan oleh pemuka agama atau pemuka masyarakatdi Aceh. Terlebih lagi dengan kejadian bencana di Aceh, dimana mereka merasa senasib dan sepenanggungan dalampenderitaan akibat bencana yang sangat dahsyat tersebut,mereka juga ingin tetap menjaga agar tali silaturahmiterjaga tetap baik dimasa yang akan datang. Walaupunpermasalahan sengketa pertanahan di Aceh sangat kompleksdan masih banyak yang harus dilakukan dalam penyelesaiannya, namun secara garis besar sudahtitik terang cara-cara penyelesaian yang dapatdalam sengketa pertanahan di Aceh pasca tsunami."

"Sengketa keluarga merupakan sengketa yang terjadi diantara pihak yang memiliki hubungan emosi yang kuat. Apabila penyelesaian sengketa keluarga tersebut salah, maka dapat mengakibatkan hancurnya suatu hubungan kekeluargaan yang sudah terbina. Hal ini mendorong untuk mencari suatu metode penyelesaian sengketa alternatif, dan mediasi diharapkan dapat menjadi jawaban yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan PERMA No 2 tahun 2003 tentang Prosedr Mediasi di Pengadilan untuk mengatasi permasalahan perdata yang terjadi. PERMA No 2 tahun 2003 ini dibentuk dan diberlakukan dengan tujuan mempermudah masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa sehingga mengurangi jumlah penumpukkan perkara yang saat ini terjadi di Mahkamah Agung. Dalam syariat Islam penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan suatu hal yang dianjurkan bahkan diwajibkan dan beberapa sengketa keluarga yang dapat diselesaikan dengan jalur damai ini antara lain adalah sengketa keluarga yang berhubungan dengan perceraian dan akibatnya yaitu pembagian harta bersama dan pengasuhan anak juga masalah pembagian harta warisan. Dalam penulisan ini terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu mengenai penyelesaian sengketa dalam Islam, bagaimana PERMA mengatur masalah mediasi dalam pengadilan dan efektifitas dari PERMA tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ternyata isi dari PERMA No 2 tahun 2003 ini tidak bertolak belakang dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam syariat Islam, bahkan dapat dikatakan mendukung berjalannya penggunaan jalur damai dalam menyelesaikan sengketa yang terdapat dalam syarat Islam. Akan tetapi, dalam prakteknya PERMA No 2 tahun 2003 ini tidak dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini sangat disayangkan mengingat manfaat dari penggunaan PERMA No 2 tahun 2003 ini dalam menyelesaikan suatu sengketa."

"Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar.Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dapat dikorbankan guna kepentingan umum. Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanah Negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat. Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila pembebasan tanah melalui musyawarah tidak mendapatkan jalan keluar antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah, Fenomena yang terjadi dalam pembebasan tanah salah satunya adalah kerap terjadinya sengketa diantara para pihak yang mengklaim memiliki hak yang sama atas satu bidang tanah. Sengketa ini perlu dicarikan jalan keluarnya baik dengan musyawarah diantara para pihak sendiri maupun dengan bantuan pihak lain (mediator) dalam hal ini adalah Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Peran mediator inilah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam menangani sengketa pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur sebagai pelaksana kegiatan pengadaan tanah mengedepankan penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan mediasi dimaksudkan sebagai proses alternatif penyelesaian sengketa melalui intervensi pihak ketiga sebagai penengah (mediator) namun kesepakatan yang dihasilkan adalah hasil pelibatan peran serta para pihak secara aktif. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan, sehingga solusi/kesepakatan atas suatu permasalahan dapat lebih cepat tercapai.

---

Land issue is an issue that concerns on the most basic people right. Land has economic value and social functions as well. Therefore the personal interest of the land can be sacrificed for the public interests. In handling the issue of land acquisition is very prone, because it involves life of the people. The availability of State land is limited. Therefore the only way to be taken is land acquisition. The process of land acquisition will never apart from the compensation issue. If it has reached agreement of the compensation, then doing the compensation payment, moreover release or acquisition of the land concerned.

If there is no solution on land acquisition between government and land rights holders through deliberation. One of phenomenon that occurs in land acquisition is dispute among the parties who claim to have the same rights on land. This dispute needs to be finding solution both by deliberation among the parties themselves or assistance of the other parties (the mediator), in this case is the Land Acquisition Committee (P2T). The mediator role is the object in this study.

Results of this study indicate that in dealing with land disputes, Land Acquisition Committee (P2T) East Jakarta as implementing land acquisition puts the use of mediation in resolving dispute with reference of applicable law. The use of mediation is intended as alternative dispute settlement process through intervention of the third party as a mediator, nevertheless the resulted agreement is result of the role and involvement of stakeholders actively. Mediation provides feeling of equality for the parties, therefore the issue solution/agreement can be quickly achieved."

"Tesis ini membahas penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah asrama TNI Angkatan Darat sehubungan adanya putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 259 K/TUN/2004 yang mengabulkan permonan kasasi Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Pontianak namun menyatakan gugatannya tidak dapat diterima. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan tindakan pengamanan mencegah sengketa dengan cara pendaftaran haknya dan merawat serta mempergunakan tanah sesuai peruntukannya dan sengketa segera diselesaikan untuk menghindari masalah atau sengketanya semakin komplek; sengketa diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional atau Pengadilan; Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas hendaknya sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik dan para penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa memperhatikan hukum dan keadilan.

---

This thesis explores the settlement of disputes over land ownership rights of the Army hostel due to the decision of the State Administrative Appeal Case Number 259.K/TUN/2004 which granted cassation Building Engineer Detachment Commander 4/VI Pontianak but noted his complaint could not be accepted. This research is a normative juridical literature research method. The results suggest security measures to prevent disputes by way of registration and care as well as their rights to use land according to its allocation and disputes to be resolved to avoid the more complex issues or disputes; disputes settled through the National Land Agency or the Court, the National Land Agency in carrying out duties in accordance with the principle should be- general principle of good governance and law enforcement officials in solving the dispute concerned the law and justice."

"Menjelang dan memasuki abad ke-21 atau era globalisasi batas-batas antara negara yang satu dengan yang lain menjadi tidak jelas, dunia telah menjadi suatu perkampungan global dengan satu sistem perekonomian. Konsekuensi dunia bisnis sebagai suatu perkampungan global dalam kesatuan ekonomi tanpa batas, dengan sendirinya membawa bangsa Indonesia ke kancah bisnis global, perdagangan bebas, dan persaingan bebas. Intensitas hubungan perdagangan dan investasi antara masyarakat bisnis, baik domestik maupun internasional, semakin meningkat. Meningkatnya intensitas perdagangan dan investasi itu tidak hanya akan menimbulkan dinamika ekonomi yang makin tinggi, tetapi juga akan meningkat pula intensitas konflik-konflik (sengketa) di antara mereka. Menghadapi kondisi yang seperti ini, diperkirakan sistem peradilan, baik domestik maupun asing, tidak akan mampu memenuhi kebutahan masyarakat bisnis yang semakin kompleks. Penyelesaian melalui pengadilan kurang efektif dan efisien untuk penyelesaian sengketa bisnis internasional karena waktunya lama, memakan tenaga, memerlukan biaya tinggi, dan sering putusannya kurang memuaskan. Oleh karena itu diperlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa selain pengadilan. Dewasa ini di negara-negara lain telah dikembangkan suatu alternatif penyelesaian sengketa selain dari pengadilan dan arbitrase, seperti : mediasi, konsiliasi, minitrial, dan lain-lain. Arbitrase yang semula sangat efektif dan efisien untuk penyelesaian sengketa bisnis telah menjadi sangat formal dan kurang efektif. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa telah berkembang cult-up pesat negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Singapura, dan lain-lain. Mediasi dipilih dan dikembangkan karena waktunya singkat, biaya retatif lebih ringan, hasilnya memuaskan para pihak (win-win solution). Di negara-negara itu mediasi telah melembaga sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Secara internasional mediasi juga telah digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis oleh lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis internasional, seperti : American Arbitration Association (AAA), International Chamber of Commerce (ICC), UNCITRAL, World Intellectual Property Organization (WIPO), dan Commercial Arbitration and Mediation Centre for Americas (CAMCA). Mediasi telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia, tetapi tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum melembaganya mediasi sebagai penyelesaian sengketa bisnis. Belum melembaganya mediasi sebagai penyelesaian sengketa bisnis meliputi : peraturan perundang-undangan, prosedur pendayagunaan, sumber daya manusia, penyedia jasa mediasi, sumber dana, dan pemasyarakatan. Oleh karena itu pengembangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia harus secara kelembagaan."

"[Dalam melakukan pedaftaran tanah dan penegakan hukum di bidang pertanahan, terdapat lembaga pemerintah non departemen yaitu BPN. BPN memiliki tugas menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan, Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi terdapat kasus terbitnya sertipikat oleh BPN atau kantor pertanahan setempat terhadap tanah yang masih berstatussengketa di pengadilan.Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah antara Taily Aida dan Hendra Santoso dengan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya yang berakibat pada pembatalan sertipikat hak milik nomor 669/ Dukuh Pakis atas nama pihak lain yaitu Suladi Abdus Shomad yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya diatas tanah milik Taily Aida dan Hendra Santoso yang masih menjadi objek sengketa di pengadilan. Salah satu faktor penyebab timbulnya kasus ini adalah adanya kesalahan dari pihak administrasi kantor pertanahan kotamadya Surabaya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpukan bahwa timbulnya sertipikat hak milik atas nama pihak lain diatas tanah yang masih menjadi objek sengketa di pengadilan telah melanggar pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Taily Aida dan Hendra Santoso yaitu mengajukan permohonan kembali hak atas tanah dengan sertipikat hak milikkepada Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya atas nama Taily Aida dan Hendra Santoso.;In conducting the registration of land and law enforcement in the land sector, there is a non-departmental government agency called BPN. BPN has the task of organizing several functions, namely the formulation of national policy in the field of land, development and general administrative services in the area of land,in practice, there are rare cases of issuance of certificates by BPN or local land office on the ground are still a dispute in the court. This thesis is illustrate about the land dispute between Taily Aida and Hendra Santoso against the Head of the Land Office of Surabaya City that resulted in the cancellation of property rights certificate number 669 / Dukuh Pakis on behalf of other parties, namely Suladi Abdus Shomad issued by the Land Office on land owned by the municipality ofSurabaya Taily Aida and Hendra Santoso, who is still the object of dispute in court. One of the factors causing this case is mistakenness on the part of municipal land office administration Surabaya. Research using normative juridical method with typology of explanatory and prescriptive. Results of the study concluded that the incidence of property rights certificate on behalf of another party on the ground that they become the object of dispute in court has violated article 45 paragraph (1) letter e of the Government Regulation No. 24 of 1997 aswell as the legal steps that can be performed by Taily Aida and Hendra Santoso reapply land rights with certificates of property rights to the Land Office on behalf of the municipality of Surabaya as Taily Aida and Hendra Santoso., In conducting the registration of land and law enforcement in the land sector,there is a non-departmental government agency called BPN. BPN has the task oforganizing several functions, namely the formulation of national policy in thefield of land, development and general administrative services in the area of land,in practice, there are rare cases of issuance of certificates by BPN or local landoffice on the ground are still a dispute in the court. This thesis is illustrate aboutthe land dispute between Taily Aida and Hendra Santoso against the Head of theLand Office of Surabaya City that resulted in the cancellation of property rightscertificate number 669 / Dukuh Pakis on behalf of other parties, namely SuladiAbdus Shomad issued by the Land Office on land owned by the municipality ofSurabaya Taily Aida and Hendra Santoso, who is still the object of dispute incourt. One of the factors causing this case is mistakenness on the part ofmunicipal land office administration Surabaya. Research using normative juridicalmethod with typology of explanatory and prescriptive. Results of the studyconcluded that the incidence of property rights certificate on behalf of anotherparty on the ground that they become the object of dispute in court has violatedarticle 45 paragraph (1) letter e of the Government Regulation No. 24 of 1997 aswell as the legal steps that can be performed by Taily Aida and Hendra Santosoreapply land rights with certificates of property rights to the Land Office on behalfof the municipality of Surabaya as Taily Aida and Hendra Santoso.]"