Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya populasi gamers di Indonesia yakni sebanyak 34 juta jiwa,serta pencapaian prestasi esports di Indonesia menjadikan esports di Indonesia layak untuk dijadikan olahraga prestasi. Pemerintah Indonesia melalui Kemenpora bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) meresmikan esports sebagai cabang olahraga prestasi di Indonesia, dan menunjuk Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) sebagai induk cabang olahraga esports. Kebijakan keolahragaan secara umum memuat kebijakan-kebijakan terkait dukungan dana, kelembagaan olahraga, partisipasi, pembinaan prestasi, dan penyediaan fasilitas yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Keolahragaan Tahun 2022, dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahun 2021. Kebijakan-kebijakan keolahragaan tersebut dilakukan sebagai upaya membenahi permasalahan keolahragaan yang salah satu diantaranya adalah pembinaan prestasi belum dilakukan secara sistematis, dan penyediaan fasilitas menjadi masalah utama yang dihadapi berbagai cabang olahraga. Dalam pelaksanaan keolahragaan pencapaian maupun kendala yang muncul dalam keolahragaan akan dapat dilihat dengan mengkaji pelaksanaan kebijakan keolahragaan pada cabang olahraga esports yang relatif masih baru, namun telah memberikan prestasi terukur dalam waktu relatif singkat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan keolahragaan bidang esport sebagai cabang olahraga prestasi di Indonesia ditinjau dari faktor determinannya yakni teori Edward III tentang implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer, studi literatur sebagai, dan dokumentasi sebagai data skunder serta teknik analisis yang digunakan menggunakan illustrative methode. Hasil dalam penelitian ini adalah secara normatif Kemenpora, PB ESI, dan KONI telah mengimplementasikan kebijakan keolahragaan, kendati demikian olahraga esports masih dalam tahap proses adaptasi menjadi olahraga prestasi. Adapun faktor determinan yang paling memberpengaruh terimplementasinya kebijakan keolahragaan di bidang esports yakni partisipasi stakeholders yang berada di ekosistem esports yang sangat mendukung.

---

The population of gamers in Indonesia reach 34 million people and the achievement of esports in Indonesia has made esports as performance sports in Indonesia. The Government of Indonesia with Ministry of Youth and Sports (Kemenpora) and National Comitee of Sports Indonesia (KONI) decided esports as performance sports and choose PB ESI as the association who handle esports in Indonesia. The sports policy generally contain some policy related to financial support, sports institutions, participation, and performance development, and facilities as contained in Undang-Undang Nomor 11 Tentang Keolahragaan Tahun 2022, and Peraturan Presiden Nomor 86 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahun 2021. These sports policies are carried out as an effort to solved sports problem, which is that performance sportst hasn’t yet been carried as systematically, and the provision of facilities is the main problem that various sports faced. In the implementation of sports, the achievement and an obstacles that arise in sports can be seen by examining the implementation of sports policies in esports, that which are relatively new, but has measureable achievement in a relatively short time. This study aims to explain the implementation of sports policies in the field of esports as a performance sports in Indonesia that analayze by the determinant factor that Edward III told about theory of policy implementation. The method that used in this research is post-positivist approach, data collection techniques with in-depth interviews to obtain primary data, literature studies and documentation as secondary data, and analysis technique used illustrative method. The results in this reseach showed that normatively Kemenpora, PB ESI, and KONI have implemented sports policies, even though esports are still in the process of adaptation to performance sports. The determinant factor that most influences the implementation of sports policies in esports is the participation of stakeholders is very supportive as esports ecosystem."

"Penelitian ini menggambarkan tentang relasi antara olahraga dan pembangunan, dengan memfokuskan kepada pemanfaatan olahraga sebagai katalis untyuk mempercepat pencapaian MDGs Indonesia tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarusutamaan dalam pembangunan dan percepatan pencapaian MDGS telah dilakukan oleh pemerintah, namun baru pada tataran konseptual yang tercantum dalam dokumen kebijakan percepatan Bappenas tahun 2010. Dalam pelaksanaan dan operasionalisasi, olahraga belum menjadi prioritas, dan mengalami marjinalisasi. Dengan demikian dibutuhkan, komitmen dan political will dari pemerintah, untuk mengarusutamakan olahraga dalam pembangunan, supaya berbagai manfaat positif olahraga dapat diberdayagunakan untuk pembangunan Indonesia.

---

This study describes the relationship between sport and development, with a focus on the use of sport as a catalyst to accelerate the achievement of MDGs Indonesia in 2015. The results showed that mainstreaming in development and attainment of MDGs acceleration has been done by the government, but only at the conceptual level listed in the policy document of Bappenas acceleration’ in 2010. In the implementation, sport is not a priority, and experiencing marginalization. Thus it takes, commitment and political will of the government, to mainstream sport in development, in order to use positive impact of sport for Indonesia’ development."

"Tech winter menyebabkan sebanyak 97,000 pekerja di sektor teknologi terdampak pemutusan hubungan kerja pada tahun 2022. Fenomena ini menyebabkan lapangan kerja yang semakin terbatas dan kompetitif, sehingga para lulusan baru di bidang teknologi informasi sulit mendapatkan pekerjaan. Faktor utama yang menyebabkan lulusan baru kalah bersaing adalah kurangnya pengalaman kerja praktis selama masa studi. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini terletak dalam gig economy. Saat ini sudah banyak platform yang menawarkan gig economy dalam bentuk pekerjaan lepas (freelance), tetapi belum ada yang secara khusus menargetkan mahasiswa sebagai pasar utamanya. Padahal, melalui gig economy mahasiswa dapat membangun portofolio yang baik sejak masih duduk di bangku perguruan tinggi dengan menerima proyek lepas bidang Teknologi Informasi (TI). Dalam penelitian ini, dirancang sebuah aplikasi web yang khusus menyediakan proyek lepas di bidang TI bagi mahasiswa dengan menerapkan metodologi Customer Development. Aplikasi web tersebut dapat digunakan oleh dua tipe pengguna, yaitu pengguna pekerja mahasiswa dan pengguna klien. Penelitian ini berhasil menghasilkan luaran berupa solusi yang telah mencapai problem-solution fit dengan menggunakan value proposition canvas yang sudah tervalidasi, MVP berbentuk high-fidelity prototype, serta mengusulkan sebuah funnel akuisisi pengguna dengan memanfaatkan model AIDA. Secara garis besar, value propositions yang harus dimiliki oleh aplikasi adalah sistem verifikasi mahasiswa, sistem assessment bagi mahasiswa, sistem pendaftaran yang terpusat, bimbingan mentor saat pengerjaan proyek, dan sistem insentif yang kompetitif. Beranjak ke funnel akuisisi pengguna, awareness ditandai dengan pengguna pertama kali mengenal aplikasi, interest ditandai dengan pengguna mengunjungi aplikasi, desire ditandai dengan pengguna membuat akun pada aplikasi, dan akhirnya action ditandai dengan pengguna melamar pada proyek yang tersedia pada aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi besar dalam pemanfaatan gig economy untuk membantu mahasiswa TI mendapatkan pengalaman kerja nyata.

---

The tech winter led to the layoff of approximately 97,000 workers in the technology sector in 2022. This phenomenon has led to increasingly limited and competitive job opportunities, making it difficult for fresh graduates in the field of information technology to secure employment. The main factor contributing to fresh graduates' inability to compete is the lack of practical work experience during their studies. One solution to this issue lies in the gig economy. There are currently numerous platforms that offer gig economy opportunities in the form of freelance work, yet none specifically target students as their primary market. However, through the gig economy, students can build a strong portfolio from their university days by accepting freelance projects in the field of Information Technology (IT). In this research, a web application is designed specifically to provide freelance projects in the IT field for students, applying the Customer Development methodology. The web application will be facilitating two segment of users, the student workers and the clients. The research successfully produced outputs including a solution that has achieved a problem-solution fit using a validated value proposition canvas, a Minimum Viable Product (MVP) in the form of a high-fidelity prototype, and proposed a user acquisition funnel utilizing the AIDA model. To simplify, the value propositions for the application are student verification system, an assessment system for students, a centralized registration system, mentor guidance during project work, and a competitive incentive system. Moving on to the user acquisition funnel, awareness is characterized by users first getting to know the application, interest is characterized by users visiting the application, desire is characterized by users creating an account on the application, and finally action is characterized by users applying to projects available on the application. The findings of this research demonstrate a significant potential in leveraging the gig economy to assist IT students in gaining real work experience."

"Keberadaan olahraga sebagai pendukung proses pembangunan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus ditempatkan dalam sistem hukum nasional, hal tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (PP No 16/2007) sebagai peraturan pelaksana UUSKN, diatur mengenai organisasi keolahragaan berbadan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian bersifat yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan analisis data kualitatif sehingga penelitian ini berbentuk evaluatif analitis, yang menyimpulkan bahwa melalui peranan Notaris sebagai pejabat umum, sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), organisasi keolahragaan dapat menjadi perkumpulan berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1653 KUHPer dan Staatblad 1870 No 64. Sehingga organisasi keolahragaan dapat memenuhi ketentuan dalam PP No 16/2007 serta dapat mencegah timbulnya permasalahan di bidang olahraga.

---

The existence of sport as a supporter of the process of nation building in the life of society and state should be placed in the national legal system, that?s the basis of the establishment of Law Number 3 of 2005 on the National Sports System (UUSKN). On Government Regulation Number 16 of 2007 (PP No. 16/2007) as the implementing regulations, set the legal status of sports organizations. Through role as a notary public official, in accordance with Article 1868 Book of the Law of Private Law (Civil Code) and Act Number 30 of 2004 concerning Notary (UUJN), so that sports organizations can be incorporated association as provided in section 1653 Civil Code and the Staatblad 1870 No. 64. So that sports organizations can comply with the requirements of Regulation No. 16/2007 and can prevent the onset of problems in the field of sports. In this study, the authors use a normative juridical research, with qualitative data analysis so that this form of evaluative analytical research."