Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kesesuaian standar/manual audit kinerja BPK dengan standar/manual audit kinerja lembaga pemeriksa (SAI) negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar dalam hal perbandingan standar/manual audit kinerja yang dimiliki oleh BPK dengan SAI negara lain. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPK perlu menyusun rencana strategis audit kinerja, membuat sebuah tim khusus untuk melakukan manajemen audit kinerja, dan melakukan evaluasi atas dampak dan nilai tambah yang diberikan oleh audit kinerja yang dilakukan.

---

This thesis is a literature and descriptive study that discuses about the appropriateness between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI`s. In general, there is no significant difference between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI`s. This study recommends BPK to arrange a performance audits strategic plan, make a team to manage performance audits, and evaluate the impact and value added brought by performance audits that have been done."

"Tesis ini membahas tentang kesesuaian standar/manual audit kinerja BPK dengan standar/manual audit kinerja lembaga pemeriksa (SAI) negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar dalam hal perbandingan standar/manual audit kinerja yang dimiliki oleh BPK dengan SAI negara lain. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPK perlu menyusun rencana strategis audit kinerja, membuat sebuah tim khusus untuk melakukan manajemen audit kinerja, dan melakukan evaluasi atas dampak dan nilai tambah yang diberikan oleh audit kinerja yang dilakukan.

---

This thesis is a literature and descriptive study that discuses about the appropriateness between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI?s. In general, there is no significant difference between performance audits standard/manual used by BPK and other SAI?s. This study recommends BPK to arrange a performance audits strategic plan, make a team to manage performance audits, and evaluate the impact and value added brought by performance audits that have been done."

"Audit kinerja pada sektor publik telah menjadi salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam memberikan kontribusi tata kelola pemerintahan yang baik. Kapasitas audit kinerja mengacu kepada ketersediaan dan berfungsinya kemampuan pemeriksa (able people) serta ketangkasan proses (agile process) yang membentuk kapabilitas dinamis BPK sehingga dapat memformulasikan suatu kebijakan audit kinerja yang adaptif sesuai konsep dynamic governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas dinamis BPK saat ini dan strategi ideal yang dapat dibangun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas audit kinerja yang dilihat dari aspek able people dan agile process. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivist dengan metode pengumpulan data menggunakan mix method melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Responden kuesioner penelitian ini terdiri dari Pemeriksa BPK dan Pejabat Struktural di bidang Pemeriksaan. Sebanyak 480 kuesioner telah disebarkan, namun hanya 250 kuesioner yang dapat digunakan untuk analisis dengan tingkat pengembalian 52,08%. Lebih lanjut, narasumber dalam wawancara mendalam merupakan praktisi dan pakar yang telah berkecimpung secara mendalam pada bidang audit kinerja di BPK yang terdiri dari 11 narasumber Pejabat BPK. Analisis data dilakukan dengan menggunakan covergent mix method design di mana analisis kuantitatif dilakukan bersamaan dengan analisis kualitatif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengolah data kuantitatif, sementara studi deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengolah data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa belum terpenuhinya able people BPK yang memadai dalam penugasan audit kinerja. Selain itu, pada aspek agile process, ditemukan terdapat kebijakan operasional yang masih kaku sehingga membutuhkan untuk segera melegalisasi dan mengimplementasikan secara penuh kebijakan yang terbaru. Strategi ideal dalam membangun kapabilitas audit kinerja difokuskan kepada kedua aspek pendorong kapabilitas dinamis, yaitu able people dan agile process yang secara langsung mendorong terciptanya peningkatan audit kinerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

---

Performance audits in the public sector have become one of the types of audits conducted by BPK in contributing to good governance. Performance audits capacities refers to the availability and well-functioning of able people and agile processes that shape BPK's dynamic capabilities so that it can formulate an adaptive performance audit policy based on the concept of dynamic governance. This study aims to analyze the current BPK's dynamic capabilities and the ideal strategies that can be built in order to improve the quality and quantity of performance audits as seen from the aspects of able people and agile processes. This research uses postpositivism paradigm with mix method of data collection methods through questionnaires and in-depth interviews. The respondents of the research questionnaire consisted of BPK auditors and structural officials in the audit field. 480 questionnaires have been distributed, but only 250 questionnaires could be used for analyzing, the rate of return is 52.08%. Furthermore, the resource persons in the interview are practitioners and experts who have been deeply involved in the field of performance audits at BPK, which consists of 11 BPK officials. The data analysis was performed using convergent mixed methods design where quantitative analysis performes in conjunction with qualitative analysis. Descriptive statistical analysis is used to process quantitative data, while qualitative descriptive studies are carried out to process qualitative data. The results of the study found that able people in BPK had not been fulfilled in the performance audit assignment. In addition, in the agile process aspect, it was found that there are operational policies that are still rigid so they need to immediately legalize and fully implement the latest policies. The ideal strategy in building performance audits capabilities is focused on the two aspects of driving dynamic capabilities, namely able people and agile processes that directly encourage the creation of improved performance audits in terms of both quantity and quality."

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), or The Audit Board of the Republic of Indonesia, has introduced performance audits intensively since public sector audit reforms were initiated in 2001. However, the implementation of performance audits still faces several obstacles. This study examines the development of the performance audit methodology in BPK, which can be divided into three stages: before the revitalization of BPK in 2006, the initial development of performance audits during 2006-2010, and the maturity of the implementation of performance audits since 2011. This study concludes that several key factors have affected the implementation of performance audits at BPK, including the development of audit guidelines, the dynamics of medium-term government planning, the focus of the BPK’s Management, and assistance provided by other supreme audit institutions (SAI). To address new realities and challenges in the future, more sophisticated performance audit methods need to be adopted by BPK, such as big data analytics, the adoption of governance audits, and employing public policy analysis. Without adopting such methods, the institutionalization of ​​effective performance audits might not be achieved in the future."

"Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) merupakan salah satu instansi pemerintahan yang berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagai mana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan Unit kerja mandiri yang ditetapkan.Sejak tahun 2008 BPK RI menerapkan sistem pengukuran kinerja yang menggunakan metode balanced scorecard (BSC) untuk mengukur dan memonitor implementasi dari Rencana Strategis BPK. Dengan menggunakan balanced scorecard, diharapkan BPK RI dapat menghubungkan strategi organisasi dengan kinerja organisasi. Dalam BSC untuk memantau kinerja organisasi digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis yang disusun BPK RI didalam balanced scorecard harus diturunkan dan diselaraskan (cascading) di unit kerja yang berada dibawahnya, yaitu Biro Teknologi Informasi. Akan tetapi saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Biro Teknologi Informasi.Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi terhadap karakteristik dari IKU Biro Teknologi Informasi serta keselarasan antara BSC di tingkat Biro Teknologi Informasi terhadap BSC di organisasi BPK. Evaluasi tersebut akan dilakukan diseluruh IKU Biro Teknologi Informasi sebagai ukuran kinerja BSC. Didalam penelitian ini akan dibuat hubungan antara IKU tingkat BPK RI sebagai tingkatan tertinggi dan Biro Teknologi Informasi sebagai unit dibawahnya. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat digunakan oleh Biro Teknologi Informasi dalam merancang scorecard yang selaras dengan BSC BPK RI untuk tahun – tahun kedepannya.

---

The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI) is one of the government institutions are obliged to draw up Government Accountability Report (LAKIP). Preparation of performance reports are not only attached to the BPK as an institution, but also elements implementing BPK, as stated in the regulations which the Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 on Guidelines for Determination of Performance and Reporting Performance Accountability Government Pasal 13 which states that the institutions must prepare a report the performance accountability including Organizational Unit Eselon I in the Ministry / Agency and self-assigned working units.

Since 2008 BPK RI implementing performance measurement system using the balanced scorecard (BSC) to measure and monitor the implementation of the Strategic Plan for BPK. By using balanced scorecard, BPK RI expected can connect organizational strategies with organizational performance. In the BSC, to monitor the performance of the organization is used Key Performance Indicators (KPI). Objective arranged in balanced scorecard BPK RI should be lowered and aligned (cascading) at working units that are below it, namely the Bureau of Information Technology (Biro TI). But in this has never been evaluated Key Performance Indicators Bureau of Information Technology.

In this research will be evaluated against the characteristics of KPI in Biro TI also alignment between the BSC at Biro TI to the BSC in the organization BPK. The evaluation will be conducted throughout Biro TI KPI as a measure of the performance of the BSC. In this study will be made the relationship between BPK RI KPI level as the highest level and Biro TI as a unit down. With the evaluation is expected to used by the Bureau of Information Technology in designing scorecard aligned with BSC BPK RI for years - years ahead."

"Untuk menjadi bank terkemuka pada saat ini PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kondisi yang terjadi bahwa kinerja karyawan secara umum pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk khususnya Cabang Jakarta Cawang belum dapat mencapai standar yang diinginkan. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah budaya kerja dan Employee Outcomes dapat meningkatkan kinerja karyawan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk khususnya Cabang Jakarta Cawang. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, data dikumpulkan dari 80 responden karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Jakarta Cawang dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Teknik Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil analisis dengan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwa secara empiris budaya kerja dan keluaran karyawan terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

---

To be the most famous bank, now PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk is giving the best effort on improving the firm performance. The condition happens that generally the employee performance in the PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk of Jakarta Cawang Branch is under the standard. Therefore, the aim of this research is to find out weather work culture and employee outcomes would be able to improve the employee performance in PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk of Jakarta Cawang Branch. To answer the problem, data was collected from 80 respondents that consist of PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk of Jakarta Cawang Branch employees who were asked to answer the questionnaire. The data was then being examined by Multiple Regression Analysis Technique. The result shows that empirically the work culture and employee outcomes have a positive impact on the employee's performance."

"Tesis ini membahas sistem penilaian kinerja di PT. Epson Indonesia yang masih dijalankan pada saat tesis ini dibuat dan selesai dikerjakan. PT Epson Indonesia adalah kantor penjualan dan pemasaran seluruh produk merk EPSON di seluruh area Indonesia dan berfungsi sebagai representasi kantor pusat Seiko-Epson Corporation di Jepang.saat ini PT Epson Indonesia menggunakan PDCA (Plan, Do, Check, and Action) dan WRD (Working-Related Dimensions) sebagai alat ukur kinerja karyawan. Untuk selanjutnya, akan digunakan KPI (Key Performance Index) dari Hay Consultant sebagai alat evaluasi kinerja karyawan.Fokus penelitian adalah menganalisa mengenai standar penilaian kinerja yang berkaitan dengan kemampuan/kompetensi karyawan dan efektifitas pemberian umpan balik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan kerangka teori melalui pendekatan peningkatan kompetensi bagi karyawan dan pentingnya penilaian secara adil bagi karyawan. Diakui bahwa penelitian ini masih harus dilanjutkan terutama mengenai sistem penilaian kinerja berdasarkan sistem yang mengadopsi dari Hay Consultant.Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa masih terdapat kerancuan mengenai standar penilaian yang diberikan sehingga porsi terjadinya subyektifitas dalam penilaian atasan terhadap bawahannya masih besar. Selain itu belum semua atasan memberikan umpan balik kepada bawahannya secara efektif bahkan ada yang sama sekali tidak memberikan umpan-balik yang bisa dijadikan patokan bagi bawahan untuk melakukan peningkatan kinerjanya. Dari hasil penelitian, disarankan perlu adanya standar penilaian kompetensi terutama dalam penilaian untuk kompetensi yang bersifat Kompetensi Inti (Core Competencies); melakukan pemberian umpan-balik yang efektif yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan.

---

This thesis discusses the system performance in PT. Epson Indonesia that is still running at the time of this thesis is made and finished. PT Indonesia Epson is a sales and marketing offices throughout EPSON brand products in all areas and functions as a representation office Seiko-Epson Corporation in Japan. PT. Epson Indonesia is using PDCA (Plan, Do, Check, and Action) and the WRD (Working -Related Dimensions) as a means of measuring the performance of employees. For more, will be used KPI (Key Performance Index) from the Hay Consultant as employee performance evaluation tool.The focus of research is to analyze the performance assessment standards relating to the ability / competence and effectiveness of employee feedback. This research is a qualitative research design with descriptive and theoretical framework through increased competency for employees and the importance of fair assessment for the employees. Recognized that this research still must be followed, especially on the performance assessment system based on the Hay system of Consultant.Based on the research results found that there is still confusion about the standards of assessments so that the subjective portion of a given superior in the assessment of the subordinates are still large. In addition, not all supervisors to provide feedback to subordinates effectively even have a whole does not provide feedback that can be used as benchmarks for the subordinate to perform the increased performance. From the results of the research, suggested the need to assess the competency standards, especially in the assessment of competence for Core Competency (Core Competencies); make the feedback effective that aims to increase employee competence."

"Pembelajaran klinik merupakan metode untuk melatih ketrampilan, menginteiprestasikan dan menerapkan konsep, prinsip dan teori secara efektif didalam praktik. Praktik klinik merupakan pengalaman bam bagi peserta didik, sehingga seringkali menyebabkan kecemasan pada saat akan melaksanakan praktik klinik.Pembimbing klinik sangat diharapkan melaksanakan perannya dengan karakteristik memiliki pengetahuan dan ketrampilan klinik, ketrampilan membimbing, membina hubungan dengan peserta didik dan karakteristik personal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara peran pembimbing klinik dengan tingkat kecemasan mahasiswa. Penelitian ini dilakukan di Akper Bani Saleh Bekasi dengan jurnlah sampel 44 rnahasiswa. Desain penelitian yang diglmakan adalah deslcriptif kolerasi. Instrumen yang djgunakan adalah insirumen untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap peran pembimbing klinik dan instrumen untuk mengukur tingkat kecemasan mahasiswa yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisa univariat dalam bentuk distribusi frekuensi dan analisa bivariat dengan uji chi-square.Hasil penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara peran pembirnbing klinik dengan tingkat kccemasan mahasiswa. Nilai p value yang diperoleh (p value:0.364 ; a=0.05). Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah melakukan penelitian lebih lanjut dengan desain penelitian quasi eksperimen menggunakan metode observasi untuk melihat tingkat kecernasan peserta didik dan peran pembimbing klinik sebelum dan sesudah diberikan pelatihan clinical instructure. Pescrta didik sebelum mengikuti pembelajaran praktik klinik lebih mempersiapkan diri dalam ilmu pengetahuan mengenai asuhan keperawatan, sehingga tingkat kecemasan selama proses pembelajaran di lahan praktik dapat menurun."

"Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban yang pada intinya adalah untuk mewujudkan pembangunan nasional Indonesia secara maksimal. Oleh karena itu, mereka memilki sejumlah pekerjaan dan atas hal tersebut kinerja mereka harus diukur yang salah satu bentuknya adalah penilaian kinerja. Dari hasil penilaian kinerja tersebut kemudian berkaitan pula dengan usaha meningkatkan keberhasilan akan reformasi birokrasi di setiap lembaga, di mana dalam skripsi ini berfokus kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penulisan skripsi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, terutama dalam hal taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sifat penulisan adalah analisis-deskriptif. Mengenai data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, jenisnya adalah data sekunder, alat pengumpulan data berupa studi dokumen, dan teknik analisis atas data yang dilakukan bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait kaitan penilaian kinerja dan reformasi birokrasi di BPK RI, diketahui bahwa setidaknya terdapat tiga langkah utama dalam melakukan penilaian kinerja terhadap para pemeriksa BPK RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semakin tinggi hasil penilaian kinerja yang didapatkan, maka semakin besar pula usaha untuk meningkatkan reformasi birokrasi di BPK RI sehingga tercipta suatu tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

---

Civil Servants have obligations which in core is to realize Indonesia's national development maximally. Therefore, they have a number of jobs and for that their performance must be measured, one form of which is a performance appraisal. From the results of the performance appraisal, it is also related to efforts to increase the success of bureaucratic reform in each institution, where in this thesis the focus is on the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). Writing this thesis applies normative legal research methods, especially in terms of the level of vertical and horizontal synchronization. The nature of writing is analytical-descriptive. Regarding the data used in writing this thesis, the types are secondary data, data collection tools in the form of document studies, and qualitative data analysis techniques. From the results of research conducted related to performance appraisal and bureaucratic reform at BPK RI, it is known that there are at least three main steps in conducting performance appraisals of BPK RI examiners in accordance with applicable laws and regulations and the higher the performance appraisal results obtained, the greater the effort to improve bureaucratic reform at BPK RI so as to create a clean and good governance."