Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pengaruh pemberlakuan PP Nomor 56 Tahun 2005 terhadap penetapan dan penyampaian Perda APBD mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menganalisis data sekunder berupa tanggal penetapan dan penyampaian Perda APBD. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan kajian lebih lanjut mengenai batas waktu penetapan dan penyampaian Perda APBD untuk meningkatkan kedisiplinan pemerintah daerah dalam hal tersebut; kerja sama antarinstansi pemerintah perlu ditingkatkan dalam hal evaluasi rancangan Perda APBD; kasus-kasus mengenai penetapan Perda APBD tahun 2009 yang sudah ada perlu diteliti lebih lanjut sebagai ekomendasi bagi proses penetapan Perda APBD daerah lain di masa mendatang.

---

This study discusses the impact of Government Regulation Number 56 Year 2005 on the establishment and submission of local government budget from year 2007 to 2009. This study use descriptive methode to analyze secondary data from the approval and submission date of local government budget. The results suggest that further study is needed regarding the deadlines of local government budget approval and submission date to increase local governments discipline; cooperation of government agencies need to be improved in terms of local government budget evaluation draft; the existing cases of the establishment of local government budget year 2009 should be investigated as recommendations for further establishment process of local governmet budget."

"Implementasi desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi bagian dari dana perimbangan serta belanja modal seharusnya dapat membantu meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah agar tujuan desentralisasi fiskal dapat terwujud. Tujuan desentralisasi fiskal yaitu sebagai alat untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas yang merata dan kemakmuran masyarakat di seluruh Indonesia yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pada realisasinya pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya memisahkan diri dari pemerintah pusat dalam mendanai kebutuhan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan objek studi yaitu Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, menggunakan data realisasi APBD TA 2010-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan DAU berpengaruh secara negatif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan tingkat DAU dan perubahan tingkat belanja modal, masing-masing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah

---

The implementation of fiscal decentralization still faces various challenges. The General Allocation Fund (DAU), which is part of the balancing fund and also capital expenditures, should be able to help increase the level of regional financial independence so that the goals of fiscal decentralization can be realized. Where the purpose of fiscal decentralization is as a tool to create quality public services that are evenly distributed and the prosperity of people throughout Indonesia which is reflected in regional economic growth. However, in reality, local governments have not been able to completely separate themselves from the central government in funding their regional needs. This study aims to analyze the influence of the General Allocation Fund (DAU) and Capital Expenditures (BM) on the level of regional financial independence and on regional economic growth. This research is quantitative research with Provincial Governments of Indonesia as the object of the study, using data on the realization of APBD FY 2010-2020. The results showed that changes in the level of DAU has a negative but not significant effect on changes in the level of regional financial independence, changes in Capital Expenditure has a significant positive effect on changes in the level of regional financial independence, changes in the level of DAU and changes in the level of capital expenditure, each has a positive but not significant effect to changes in regional economic growth."

"Dewasa ini situasi ekonomi global merupakan salah satu faktor yang memberi dampak signifikan terhadap kondisi suatu negara. Ketidakpercayaan akan instrumen arsitektur perekonomian Internasional yang telah dinilai gagal mengimplementasikan fungsinya dengan baik dalam peristiwa krisis terdahulu menjadi dasar bagi negara-negara ASEAN+3 untuk membuat sebuah kerjasama finansial dalam kawasan untuk meredam dan mengantisipasi krisis tersebut. Transformasi kerja sama CMI dari menjadi multilateral merupakan peristiwa penting bagi kerja sama keuangan di Asia untuk menuju proses regionalisasi. Kerjasama yang kompleks antar negara-negara yang heterogen tersebut diwarnai dengan berbagai kepentingan dan posisi dari masing-masing negara atas keterlibatannya. Penelitian ini menganalisis posisi serta kepentingan Indonesia terkait keikutsertaannya dalam kerjasama CMIM. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikutserta serta latar belakang pengalaman krisis yang sedemikian rupa memiliki posisi dan kepentingan tersendiri yang diimplementasikan dalam kebijakan luar negeri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang ikut mendukung terciptanya mekanisme penanganan krisis finansial alternatif yang kuat dan independen. Namun selain itu ada kepentingan akan terbentuknya kerjasama yang lebih kompleks berupa regionalisme, serta memperoleh berbagai keuntungan dibidang-bidang lainnya, baik ekonomi maupun politik sebagai dampak dari kerjasama multilateral dengan negara-negara ASEAN+3.

---

Global economic situation has become one of core factors that gave a significant impact on the conditions of countries. The distrust to the instrument of international economic architecture based on the judged that failed in the implementation of its functions on previous crisis, became the basis for ASEAN + 3 countries to set up a financial cooperation within the region, which become an alternative instrument to stifle and anticipate the crisis.

The CMI transformation into a multilateral cooperation is an important momentum for financial cooperation in Asia especially in leading the countries into the process of regionalization. Complex cooperation between those heterogeneous countries, influenced with variety of interests and position from each country on their involvement to the cooperation.

This research analyze position and interest of Indonesia regarding the involvement in CMIM. Indonesia as one of countries which took part in the cooperation, with background related to crisis experience in such a way, has it's own positions and interests implemented in foreign policy.

This research result showed that indonesia is a country that supporting the creation of a strong and also independent alternative mechanisms that can handle the financial crisis within the region. Futher, there is an intension and also desire to built a more complex cooperation as well as regionalism, that can give an advantage and benefits from various aspect, especially in economic and political as an impact with ASEAN + 3 countries multilateral cooperation."

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 ? 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 - 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 - 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation."

"This research has two objectives. The first objectives is to analyze the impact of seven fundamental factors (Devidend payout, asset growth, leverge, liquidity, asset size, earnings variability, accounting beta) to the bussiness risk. The second one is to analyze whether the impact of seven fundamental factor to the bussiness risk are consistent between before crisis period and after crisis period. Bussiness risk are measured bu using Single Index Model (Beta) and four lag and four lead Fowler and Rorke Method (Corrected Beta). The sample was taken by using purposive sampling method. The taken sample consist of 37 companies. The research period devide in two sub period : before crisis Period (1992 up to 1996) and after crisis period (1997 up to 2001). the research result show that from seven factprs assumed to influence on beta, there are four factors which partially show positive influnce in before crisis period : Devidend payout, asset growth, leverge, liquidity, asset size, earnings variability, and there are six factors : Dividend Payout, asset growth, leverge, liquidity, asset size, accounting beta in after crisis period. The research result show that from seven factors assumed to influence on the corrected beta, there are five factors which partially show positive influence on the corrected beta, there are five factors which patially show positive influence in before crisis period, and five factors too: Dividend Payout, leverge, liquidity, asset size, accounting beta in after crisis period. The result on the chow test indicated that the effect of fundamental factor on bussiness risk are significantly different between before crisis period and after crisis period."

"Laporan magang ini dibentuk untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai badan perencanaan pembantu pelaksana tugas pemerintah daerah DKI Jakarta. Adapun laporan keuangan SKPD akan berpedoman dengan peraturan terkait basis akuntansi yang digunakan. Didorong oleh Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan langkah dalam menginput laporan keuangan SKPD dilakukan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-LPJ) dan dievaluasi oleh beberapa pihak seperti Inspektorat dan BPK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta sendiri telah melakukan penginputan melalui sistem ini sejak tahun 2022. Pertauran terkait lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar atau prinsip dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, dimana didalamnya juga dilampirkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Maka hasilnya, penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akuntansi akrual dan sesuai dengan kerangka CaLK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta perlu melalui beberapa proses sehingga menghasilkan laporan keuangan yang siap terbit. Yaitu melalui pemeriksaan BPKD, BPK, serta Inspektorat.

---

This internship report was created to explain the preparation of the DKI Jakarta Provincial Bappeda financial report for 2022. The DKI Jakarta Provincial Bappeda is one of the Regional Work Units (SKPD) that functions as an auxiliary planning agency for implementing DKI Jakarta regional government tasks. The SKPD financial reports will be guided by regulations related to the accounting basis used. Driven by the Instruction of the Governor of the Province of DKI Jakarta Number 1 of 2022 concerning the Preparation of Regional Government Financial Statements of the DKI Jakarta Province for the 2022 Fiscal Year and Action Plans in the Context of Maintaining the Unqualified Predicate. Instruction of the Governor of DKI Jakarta Province Number 1 of 2022 explains the steps for inputting SKPD financial reports are carried out with the Local Government Information System (SIPD-LPJ) and evaluated by several parties such as the Inspectorate and BPK. DKI Jakarta Provincial Bappeda itself has been inputting through this system since 2022. Other related regulations, namely Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Standards or principles in compiling government financial reports, in which the Government Accounting Standards Regulation (PSAP) 04 concerning Notes to Financial Statements (CaLK) is also attached. As a result, the preparation of financial statements uses an accrual basis of accounting and is in accordance with the CaLK framework. Bappeda DKI Jakarta Province needs to go through several processes so as to produce financial reports that are ready to be published. Namely through BPKD, BPK, and the Inspectorate."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh tiga jenis slack resources (financial slack, innovational slack, dan managerial slack) terhadap nilai perusahaan perdana atau IPO value yang diukur dengan jumlah proceeds pada saat IPO serta discretionary current accruals sebagai variabel moderasi dalam mengukur kualitas pelaporan keuangan. Enam puluh dua sampel diuji dari 4 sektor industri (basic industry & chemicals, agriculture, others, dan trade, services & investment) dengan menggunakan metode regresi linear berganda.Hasil analisis menunjukkan bahwa Innovational Slack memiliki pengaruh positif dan non-linear negatif (U-Terbalik) terhadap nilai perusahaan perdana. Working capital slack tidak memiliki pengaruh terhadap IPO value. Cash reserve slack memiliki pengaruh positif dan experience slack memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan perdana. Discretionary current accruals mempengaruhi secara negatif hubungan cash reserves slack terhadap nilai perusahaan perdana. Berkebalikan dengan hipotesis yang diajukan, jumlah executives slack memiliki pengaruh negatif dan non-linear positif (Berbentuk U) terhadap nilai perusahaan perdananya.

---

This study examines the impact of three types of slack resources (financial slack, innovational slack, and managerial slack) on IPO Value, measured by the amount of proceeds gained at the time of IPO and discretionary current accruals as moderating variable in measuring financial reporting quality By using multiple linear regression method, 62 sample tested from four different sectors (basic industry & chemicals, agriculture, others, and trade, services & investment).Analysis result shows that innovational slack has positive and negative non-linear effects (Reversed-U-Shape) on IPO Value. Working capital slack has no effect on IPO value. Cash reserve slack has positive effect but experience slack has negative effect on IPO Value. Discretionary current accruals has negative effect in the relationship of cash reserves slack to IPO value while working capital slack still has no effect on IPO value. Contrary to hypotheses, executives slack has negative and positive non-linear effect (U-Shape) on the IPO Value."