Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas preferensi usaha mikro kecil (UMK) di Provinsi DKI Jakarta dalam menambah modal usaha dengan mengagunkan sertifikat tanah miliknya ke bank. Tesis ini mensurvei 85 UMK di wilayah di DKI Jakarta. Metode probit digunakan dalam analisis. Hasil analisis menemukan bahwa terdapat 32,94% dari responden sampel berminat mengagunkan sertifikat tanahnya dalam rangka mendapatkan kredit permodalan perbankan. Variabel yang mempengaruhi preferensi UMK mengagunkan sertifikat tanah adalah luastanah, kepemilikan rencana usaha, dan lingkup pemasaran. UMK yang tidak berminat mengagunkan sertifikat tanahnya dikarenakan tidak memiliki ijin usaha.

---

This thesis discusses the preferences of small micro enterprises (MSEs) in the Province of DKI Jakarta to collateralize land certificate for bank loan. This thesis surveyed 85 MSEs in DKI Jakarta. Probit methods used in the analysis. The results of the analysis found that there were 32.94% of the sample interest in collateralizing his land certificate in order to get credit banking capital. Variables affecting preference MSE collateralize land certificate is broad land, ownership of a business plan, and marketing scope. MSEs which are not interested because they does not have a business license."

"Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960. pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengan 2 cara, secara sistematik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas prakarsa pemerintah dalam wilayah suatu desa atau kelurahan dan secara sporadic yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan pemilik hak atas tanah. Dengan pendaftaran tanah pemegang hak atas tanah akan mendapatkan tanda bukti berupa sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik pasca gempa bumi dan tsunami, hambatan-hambatannya serta bagaimana penyelesaiannya oleh panitia ajudikasi di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dan bersifat deskriptif analitis, melalui penelitian ini didapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan ketentuanketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematik. Pelaksanaan pendaftaran tanah ini dimulai dengan beberapa tahapan yaitu persiapan, identifikasi batas bidang, kegiatan pengumpulan data yuridis, kegiatan pengumpulan data fisik, sidang panitia, pengumuman, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertipikat. Pada kenyataannya pendaftaran tanah oleh panitia ajudikasi pasca gempa bumi dan tsunami di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh banyak mengalami kendala seperti sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengukuran masih kurang sehingga menghambat kelancaran pekerjaan yang dilakukan oleh panitia ajudikasi dan ada beberapa pemilik tanah yang tidak mendampingi sewaktu penetapan tanda batas karena masih berada di tempat pengungsian selain itu pelaksanaan ajudikasi oleh panitia ajudikasi belum memenuhi tujuan dari pendaftaran tanah karena masa tugas tim ajudikasi telah habis dan panitia ajudikasi tidak menerbitkan setipikat sehingga pemilik tanah tidak mendapatkan sertipikat.

---

Land registration is organized in the framework of providing the assurance of legal certainty as stated in Article 19 of Law No. 5 of the Year 1960. The first land registration can be carried out with 2 methods, systematically which is land registration carried out based on the initiative of the government in the territory of a village or a sub-district, and sporadically which is land registration carried out upon the request of the owner of right over land. With land registration, the holder of right over land will receive evidence in the form of land certificate which will be valid as strong evidence. This research has the objective of identifying the process for the implementation of post earthquake and tsunami systematic land registration, its obstacles as well as its settlements by the adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City.The method being used in this research is empirical normative and with descriptive analytic characteristic, through this research can be obtained a thorough and systematic overview regarding the principles of law, legal norms and provisions of the legislations related to land registration in a systematic manner. This implementation of land registration is started by several stages which are preparation, identification over the borders of the parcel of land, juridical data collection activity, physical data collection activity, committee meeting, publication, record entry of the right, issuance and delivery of certificate. I reality, post earthquake and tsunami land registration by adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City, faced many obstacles, such as, the facilities and infrastructures being used in the measurement process were still insufficient, therefore, they hampered the efficiency of work being carried out by the adjudication committee and there were several landowners who did not accompany the adjudication committee during the stipulation of marks of borders because they were still in the refuge, in addition, the implementation of adjudication by the adjudication committee did not yet fulfill the objective of land registration since the term of office of the adjudication team has already expired, and the adjudication committee did not issue certificates, therefore, landowners do not receive any certificates."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh Keluarga Chatab selaku pemilik tanah atas Sertipikat Hak Milik dan Girik yang tanahnya di okupasi oleh Penggarap Liar dan Pemerintah Daerah, juga membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemilik tanah dalam penanganan Okupasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta cara dan mekanisme yang dapat dilakukan oleh Keluarga Chatab agar dapat menguasai tanah yang dimilikinya secara fisik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sehingga mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain, yang berupa sertipikat atau selain sertipikat (petuk pajak bumi), Girik cukup kuat untuk dijadikan pembuktian dalam kasus sengketa di Pengadilan, karena girik ini didampingin oleh alat bukti lain, seperti surat keterangan Lurah, sejarah kepemilikan tanah yang benar dan kuat dan Perjanjian Jual Beli Mutlak yang sudah ditandatangani oleh pihak penjual dengan pihak Keluarga Chatab. Dalam hal penangannya terhadap para Okupan dapat menggunakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dengan penerapan hukuman kurungan atau dapat dilakukan secara persuasif edukatif oleh Pemilik tanah, apabila secara persuasif ternyata tidak tercapai maka harus dilakukan dengan cara-cara lain yaitu dengan langkahlangkah penertiban.

---

This research aims to acknowledge the form of legal protection which can be gained by Chatab Family as the owner of the land with Right of Ownership Certificate and Girik in which the land have been occupied by Squatters and Regional Government, and also to discuss on the legal remedy which can be conducted by the land Owner in handling the Occupation under the applicable Law in Indonesia and the procedure and mechanisms which can be conducted by Chatab Family in order to retain its land physically. This research is a legal research that is normative juridical using secondary data, amongst others laws and regulations and books. As the result of this research, it is obtained the conclusion that the Right of Ownership Certificate is the evidence of right, prevailing as the strong authentication proof. So that it has a power of proof and shall be accepted as true evidence as long as it is not proven otherwise with other evidence, in the form of certificate or otherwise (petuk pajak bumi), Girik is strong enough to be made evidence on the conflict case in the Court, since this Girik is accompanied by other evidence, such as Head Sub-district statement letter, true and valid history of land ownership and Absolute Sale and Purchase Agreement signed by seller and Chatab Family. In the case of handling it with the Squatters can be conducted using the provisions of Article 6 Paragraph (1) of Law No. 51 Year 1960 with the implementation of confinement sanctions or can be conducted via educative persuasive by the land Owner, if persuasively cannot be achieved then it must be conducted with other ways that is with the ways of publishing."

"Meningkatnya populasi manusia menyebabkan meningkatlah kebutuhan tanah, namun ketersediaan tanah terbatas sehingga menimbulkan permasalahan tanah terutama daerah perkotaan. Salah satu permasalahan tanah yaitu mengenai kepemilikan objek hak atas tanah yang sama, dapat dimiliki dua orang yang berbeda dengan bukti dokumen kepemilikan hak masing-masing. Dalam penelitian digunakan metode yuridis normative, yaitu penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan untuk membahas permasalahan hukum yang ada, untuk memperoleh data sekunder guna menganalisis permasalahan, mengenai permasalahan sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai alat bukti yang kuat, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, peraturan perundangundangan mengenai kekuatan pembuktian sertipikat, untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

---

The increase in human population have resulted in the increase need for land, but there are only limited availability of land, which give rise to land problems especially in urban areas. One of the issues regarding land is that ownership rights over the same piece of land can be own by two different people having proper documentary evidence of ownership rights of the land. In this study, the judicial normative method is used, which is a study based on using research literature in order to discuss legal issues that exist and to obtain secondary data to analyze problems regarding the issues of land rights certificate as strong evidence, legal protection against the holder of land rights, laws and regulations concerning proof of strength of certificates to create justice and legal certainty for all parties."

"Pemerintah memperoleh banyak dana dari sektor pajak untuk menjalankan program-program pemerintahan dan pembangunan. Di dalam bidang perpajakan, Notaris dan PPAT memberikan sumbangsih cukup besar baik sebagai wajib pajak pribadi maupun sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemungutan pajak. Permasalahan dalam tesis ini adalah apa peranan yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan, upaya apakah yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT unluk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Unahng serta apa bentuk kendala yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT dalam mengefektifkan pemasukan ke kas Negara dari sektor pajak dan bagairnanakah Notaris dan PPAT mengatasi kendala tersebut. Tesis ini selain menggunakan mefode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada seorang pejabat yang bertugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, serta tujuh orang Notaris dan PPAT di Kota Bandung sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris clan PPAT dalam bidang perpajakan memiliki peran sebagai wajib pajak pribadi dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT untuk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang, antara Iain menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, membuat laporan pajak penghasilan setiap bulan, membuat SPT rampung setahun sekali dan memberikan bukti pemotongan pajak kepada wajib pajak lainnya serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada klien. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak ternyata Notaris dan PPAT menemukan kesulitan. Sehubungan dengan kendala yang ditemukan maka Notaris dan PPAT mengatasinya melalui cara meminta bantuan dari aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

---

The govemment obtained many funds from sectors of the tax to run government programs and development. In the field of taxation, notary and PPAT substantial contribution both as an individual taxpayer as well 8 the extension of govemment to society in terms of tax collection. Problems in this thesis is what the role performed by the Notary and PPAT in the field of taxation, whether the efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Law and what form the constraints faced by the Notary and PPAT in effecting entry into the State Treasury from the tax sector and how deed and PPAT overcome these obstacles. This thesis is in addition to the literature method ww also supported by data obtained Rom interview to an agency official who served on the Tax Office Bojonagara Pratama Bandung, as well as seven people Notary and PPAT in the city of Bandung in order to obtain a result that can be justified. After doing the research concluded that the Notary and PPAT in the field of taxation has a role as a private taxpayer and as an extension of the governments hand. Efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Act, including depositing the taxes in accordance with the provisions of the Law, to make income tax statement every month, make a completed tax return once a year and provide proof of tax deduction to the taxpayer as well as other socialization and legal counseling to clients. In carrying out its obligations as a taxpayer and PPAT deed turned out to find trouble. In relation to the constraints found in the Deed and PPAT overcome by way of seeking help from tax officials in the Tax Office."

"ABSTRACT

The Dissertation problem is concerning about implementation of land adjudication project (LAP) for poor people in slum area at jakarta City. Realization of the project faced fact that the socio economic conditions of the people are heterogenic, and have been defended to through application of various social institutions and culture, including by poor people. People anticipate that project with that variation. After adjudication, existence of land certificate do not always in line with clauses and mechanism of other development projects, hence poor people even also perforce to anticipate that condition with some ability and many ways.

For the purpose of law and economics development for the poor people, this dissertation sees that target of adjudication influenced by a number of factors. So, the problem of this dissertation included an absolute poorness form, ownership doubting of land right, or the limited opportunity of poor people to access legal things. Not to mention existence of other resistance which faced by poor people after project of land adjudication done.

Land adjudication in fact is only one of the small shares or step of a big and wide development process. Adjudication is only a step early to follow that big current. But if poor people only base on land adjudication is not yet adequate. The poor needed many other formal prerequisites if they want to be successful. And, adjudication also is not ending result. Adjudication of course yields formal evidence, namely land certificate, but certificate remains to have to be related to other formal things so that can useful for them.

Thereby, development in fact affects less both for the poor. Development is not merely a planned process which isn't it become a set activity for whosoever, but require selected things, especially productive capital which can continue to develop. As a result, development become to side at owner of capital.

Field data indicated regarding importantly of give adequate attention to heterogeneity that happened, especially in slum area. Existing heterogeneity exactly can equip various concept and theory, for example hitting ?culture of poverty' nor macro social and micro social concepts of Southall (1973) less giving of attention at variant that happened and barbed with people dynamics in answering to all sort of matter which intervening their social group, Heterogeneity also indication of is existence of culture knowledge which vary at people which remain to slum area. Culture knowledge which vary that will be used them to answer to various development intervention. If we mentioned more pay attention, hence will be able to assist us to analyze the essence relation between society and development."

"ABSTRAKLelang atau penjualan umum termasuk salah satu bentuk jual-beli. Lelang memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga tertinggi dan memberikan kepastian hukum. Salah satu yang dapat menjadi objek lelang adalah tanah beserta bangunannya dengan dasar sertipikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikannya, mengingat pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar yaitu dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya dan sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun kenyataannya terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda. Salah satu contoh sengketa adalah pelaksanaan lelang yang objek lelangnya bersertipikat ganda dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2012/PN.Pt. dengan Risalah Lelang Nomor 274/2012. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang memenangkan objek lelang bersertipikat ganda tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda dapat ditempuh dengan upaya sukarela dari para pihak, jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ulang ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan kepada CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Kabupaten Pati dan penghuni. Perlindungan hukum kepada pemenang lelang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara ini.Lelang atau penjualan umum termasuk salah satu bentuk jual-beli. Lelang memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga tertinggi dan memberikan kepastian hukum. Salah satu yang dapat menjadi objek lelang adalah tanah beserta bangunannya dengan dasar sertipikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikannya, mengingat pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar yaitu dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya dan sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun kenyataannya terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda. Salah satu contoh sengketa adalah pelaksanaan lelang yang objek lelangnya bersertipikat ganda dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2012/PN.Pt. dengan Risalah Lelang Nomor 274/2012. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang memenangkan objek lelang bersertipikat ganda tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda dapat ditempuh dengan upaya sukarela dari para pihak, jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ulang ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan kepada CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Kabupaten Pati dan penghuni. Perlindungan hukum kepada pemenang lelang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara ini.

---

ABSTRACTAuction or general sale is one form of buying and selling system. Auctions provide several benefits compared to other sales ways, namely fair, fast, secure, achieving the highest price and providing legal certainty. One that can be the object of the auction is the land and its building on the basis of the certificate of ownership, since the registration of land in Indonesia aims to guarantee the legal certainty of the registered land by giving the certificate as a proof of its right and the certificate is valid as a strong evidentiary tool. However, there is an overlap in the issuance of land titles that result in multiple certificates. One example of a dispute like this is the conduct of auctions whose auction object is double certified on Auction Report Number 274 2012. The purpose of this study is to find out what legal efforts can be done by the auction winner and what is the legal protection for the auction winner who won the object of the auction with double certificates. This research is normative juridical research with descriptive research type using secondary data. To solve the problem of double certificates can be pursued by the voluntary efforts of the parties, if it can not be resolved then the injured party may file a civil lawsuit again to the District Court. The lawsuit filed to CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Pati and the residents of the object of the auction. Legal protection for the auction winner is given by the District Court Judge when deciding this case."

"Hukum waris mengatur mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Serta akibat-akibat yang timbul dari pemindahan tersebut. Salah satu hak yang dimiliki oleh para ahli waris adalah hak menuntut untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak para ahli waris tersebut, namun lebih khusus dibahas mengenai hak menuntut para ahli waris untuk memperjuangkan obyek warisnya yang berupa hak atas tanah dimana bukti kepemilikannya atas nama orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa sertipikat hak atas tanah adalah tanda bukti yang kuat atas kepemilikan suatu tanah, serta merupakan hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah. Sehingga selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam buku tanah harus diterima sebagai data yang benar. Namun disayangkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan menyadari pentingnya sertipikat hak atas tanah ini. Seperti yang terjadi dalam Kasus yang menjdai studi dari tesis ini, Hendrik Sutanto yang mana adalah adik dari SIa Toa Bok yang adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, hendak meminjamkan namanya untuk dipakai dalam proses jual beli yang ingin dilakukan oleh kakaknya tersebut. Maka disepakati secara lisan untuk meminjam nama Hendrik Sutanto dalam akta jual beli yang selanjutnya akan menjadi dasar dari diterbitkannya sertipikat hak atas tanah tersebut. Adapun tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh Hendrik Sutanto tanpa sepengetahuan dari Sia Toa Bok yang akhirnya mengetahui dikemudian hari. Lebih lanjut bahkan Sertipikat tersebut disimpan oleh Hendrik Sutanto itu sendiri. Melihat adanya hal-hal yang tidak wajar ini, menyebabkan kegusaran dari para ahli waris Sia Toa Bok yang senestinya berhak atas rumah tersebut, tetapi pada kenyataannya secara hukum dikuasai oleh pamannya Hendrik Sutanto yang dibuktikan melalui Sertipikat Tanah. Ketidaktahuan Sia Toa Bok akan prosedur pensertipikatan tanah tersebut, sebagai proses final dari proses pemindahan hak tersebut, membuat ia sudah merasa cukup aman dengan hanya memegang salinan resmi dari Akta jual Beli tersebut tanpa menyadari bahwa tanahnya tersebut telah dikuasai secara hukum oleh adiknya, Hendrik Sutanto melalui proses pensertipikatan yang dilakukan adiknya tersebut.

---

Hereditary law regulating about the removal of the properties which left by the heir to his beneficiary. And also the consequences arising from such removal. One of the beneficiary's rights is to claim their right of the heritage, but specially discussed about the beneficiary's right to fight the heritage of lands which legally owned b the other party. As we know, the land certificate is the legal evidence of the ownership of the land, and also as the final result of the land register process. So, if there is no counter claim from the other party, the physical and jurisdiction date mentioned in the land certificate is valid. But, unfortunately most of the people do not know and do not realize the importance of such land certificate.

As happen in the case which being the studying in this thesis, whereas, Hendrik Sutanto, younger brother of Sia Toa Bok, Indonesian citizen, want to lent out his name for purchasing process on behalf of his older brother. So, its orally agreed to lent Hendrik Sutanto's name in the purchasing deed, which hereinafter as the basis of the issuance of the land certificate. The registration process done on behalf of HS, without any approval from STB, which knew it later. Furthermore, even the land certificate was kept by HS. Related to this un proper matters, made STB's beneficiaries worried, which should be owned that house, but in fact, legally that house was owned by their uncle which proven by land certificate. The unknown of STB of the certification process of land, as the final process of the right removal made her/him felt secure with just kept the original purchasing deed, without realizes that the land has been legally owned by his/her young brother, HT trough certification process which has been done him."