Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan ekonomi dan teknologi menuntut ketersediaan tenaga kerja yangmempunyai keahlian yang memadai. Data Produk Domestik Bruto (PDB) serta Sakemastahun 2003 dan 2006 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa setiapkenaikan l persen pertumbuhan ekonomi membutuhkan pekerja berpendidikan Sl ke atassebesar 2,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomiakan semakin banyak ketersediaan tenaga kerja berpendidikan Sl ke atas. Karena untukmenghasilkan pekerja berpendidikan tinggi memerlukan pembiayaan yang cukup besar, maka subsidi pendidikan menjadi suatu hal yang tidak dapat guna mendukuugpertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di masa akan datang.Pemerintah Indonesia telah lama mencanangkan subsidi pendidikan guna menyiapkansumber daya manusia yang handal. Perubahan sasaran subsidi pendidikan terus berlangsungsesuai dengan proses berjalannya waktu. Indonesia pernah mencanangkan wajib belajar 6tahun, kemudian bergeser menjadi wajib belajar 9 tahun, bahkan saat ini masyarakat sudahmenuntut supaya dana pendidikan mencapai 20 persen dari APBN/APBD. Dibeberapa daerahkaya, 20 persen anggaran untuk pendidikan telah terealisasi.Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia tahun 2006 digunakan untukmentransformasi pembahan alokasi anggaran subsidi pendidikan yang diluncurkan olehpemerintah, guna meningkatkan pendapatan rumah tangga yang pada akhirnya akanmendorong rumah tangga mengalokasikan dananya untuk biaya pendidikan tinggi.Sedangkan alur subsidi pendidikan dirunut dengan menggunakan Structural Path Analysis(SPA).Analisis dampak dari tabel SAM tahun 2006 menunjukkan bahwa setiap pertumbuhanekonomi naik sebesar 1 persen akan menyediakan kesempatan kerja berpendidikan Sl ke atassebanyak 24| ribu ekivalen tenaga kerja (EIK). Apabila dilihat pertumbuhannya, maka setiap1 persen pertumbuhan ekonomi akan meminta pekerja berpendidikan S1 ke atas sebesar 4,l2persen.Apabila golongan rumah tangga secara desil berdasarkan jumlahpenduduk, maka 10 persen rumah tangga golongan paling bawah hanya menikmati pendapatanrumah tangga secara keseluruhan sebesar Rp 35,1 triliun. Untuk 10 persen golongan rumahtangga paling kaya menikmati pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.075,2 triliun. Inimenunjukkan bahwa gap pendapatan antara rumah tangga 10 persen termiskin dengan rumahtangga 10 persen terkaya sebesar 1 banding 31. Hasil simulasi subsidi pendidikan menunjukkan bahwa apabila subsidi pendidikandiberikan secara merata ke seluruh rumah tangga, melalui fasilitas pendidikan, makapengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meningkat sebesar l4 persen. Jika subsidipendidikan hanya diberikan untuk rumah tangga golongan bawah, maka pengeluaran rumahtangga untuk pendidikan meningkat sebesar 13 persen"

"Dalam kondisi perekonomian yang belum pulih dari krisis pada tahun 1997, serta situasi politik yang masih tak menentu, Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang kurang populer di masyarakat yaitu menaikkan harga jual BBM rata-rata 12% dalam bulan Oktober 2000. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN tahun 2000, yang semula dianggarkan sebesar Rp. 22,5 trilyun (diperkirakan akan membengkak menjadi Rp. 43,5 trilyun), jumlah ini sangat besar bila dihubungkan dengan defisit anggaran tahun 1999/2000 sebesar Rp. 44,1 trilyun. Dengan kenaikan harga BBM tersebut diperhitungkan dapat menurunkan subsidi BBM sebesar Rp. 800 milyar, dan selanjutnya penghematan subsidi ini dikembalikan ke masyarakat sebagai kompensasi. Di sini Pemerintah menghadapi situasi yang dilematis, di satu sisi subsidi BBM harus diupayakan dihapus karena sangat membebani keuangan negara (APBN), di lain pihak keadaan sosial ekonomi masyarakat masih dalam keadaan yang memprihatinkan, sehingga sebagian masyarakat cenderung bereaksi menolak kebijakan tersebut. Kondisi yang diuraikan tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM dan kompensasi tersebut terhadap distribusi pendapatan rumah tangga masyarakat, dengan menggunakan peralatan analisa Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 1999. Untuk keperluan ini SNSE tahun 1999 perlu dimodifikasi dengan memunculkan Pengilangan Minyak Bumi sebagai sub sektor tersendiri, tidak lagi tergabung dalam sub sektor pertambangan lainnya. Dari SNSE yang telah dimodifikasi tersebut kemudian dapat diketahui angka-angka pengganda, yang menggambarkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, dalam bentuk dampak global/keseluruhan, transfer, open loop maupun close loop. Hasil analisis menunjukkan beberapa hal berikut : 1. Dilihat dari segi kebijakan, penurunan subsidi BBM selama ini hanya ditempuh melalui intervensi terhadap harga BBM, sedangkan variabel lain yang cukup dominan dalam menentukan besarnya subsidi BBM, yaitu volume konsumsi BBM dan biaya pengadaan BBM belum pernah dijadikan alternatif pemecahan. 2. Angka-angka pengganda pada kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa: - Secara keseluruhan kenaikan harga BBM tersebut menurunkan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 20.839,33 milyar (2,65%), dengan dampak terbesar diatami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan, yaitu dua kelompok rumah tangga yang mendominasi penggunaan BBM sebanyak 43,69% dari konsumsi BBM nasional, dengan meliputi penduduk sebanyak 23,50% dari penduduk Indonesia. - Secara transfer, kenaikan harga BBM belum menimbulkan dampak pada sektor-sektor pendapatan. Secara open loop, kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan rumah tangga pada sektor neraca institusi sebesar 0,74%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan. - Secara close loop kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan sektorsektor pada neraca produksi sebesar 1,91%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan. 3. Angka Pengganda pada kompensasi sebesar Rp. 800 milyar. Secara keseluruhan, kompensasi Pemerintah tersebut menaikkan seluruh pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 1.624,90 milyar atau 0,21% dari pendapatan rumah tangga semula. Kenaikan pendapatan ini terdiri dari kenaikan secara transfer sebesar Rp. 0,95 milyar (0%), secara open loop Rp. 375, 28 milyar (0,05%) dan secara close loop sebesar Rp. 1.048,67 milyar atau 0,13% dari pendapatan semula. 4. Dari penurunan pendapatan dan kenaikan pendapatan pada butir 2 dan 3 tersebut di atas diperoleh dampak netto berupa penurunan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 19.214,43 milyar atau 2,44% dari total pendapatan semula. 5. Kenaikan harga BBM dan pemberian kompensasi dari Pemerintah ternyata membawa dampak perbaikan pada kesenjangan pendapatan rumah tangga. Kalau sebelumnya, perbandingan rata-rata pendapatan perkapita dari masingmasing golongan rumah tangga yang terendah dengan tertinggi adalah 1:5,766, maka dengan adanya kebijakan tersebut perbandingan ini menjadi I:5,442. Dari data ini terlihat bahwa penurunan subsidi memperbaiki kesenjangan pendapatan rumah tangga, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa subsidi BBM sebaiknya dihapuskan dan BBM diperjualbelikan dengan harga pasar. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa secara prinsip subsidi BBM perlu dihapuskan karena memperbaiki kesenjangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun mengingat rumah tangga masyarakat kita masih menghadapi permasalahan perekonomian, yang diindikasikan oleh tabungan masyarakat yang negatif di tahun 1999, maka pada kelompok rumah tangga masyarakat tertentu, yakni yang kurang mampu, masih perlu diberikan subsidi BBM secara langsung. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna menentukan target subsidi dimaksud beserta mekanisme pemberian subsidi yang seefektif mungkin."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh subsidi kesehatan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui peran sektor kesehatan dalam perekonomian nasional serta pengaruhnya terhadap sektor lainnya tenaga kerja dan rumah tangga. Analisis menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) melalui pengembangan sektor kesehatan: industri obat- obatan, rumah sakit pemerintah, Puskesmas, rumah sakit swasta, imunisasi dan pengeluaran kesehatan lainnya. Simulasi kebijakan subsidi kesehatan dilanjutkan untuk menganalisis distribusi pendapatan menggunakan data SNSE dan SUSENAS selanjutnya dilakukan Structural Path Analysis.Hasil analisis menunjukkan kecilnya peranan sektor kesehatan terhadap pembentukan PDB dan hasil simulasi subsidi kesehatan belum mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan golongan rumah tangga miskin dengan golongan rumah tangga kaya meskipun telah mengunakan standar Bank Dunia. Pengaruh langsung terbesar dari subsidi kesehatan akan diterima oleh golongan rumah tangga paling kaya. Hal ini terjadi karena karakteristik pengeluaran kesehatan rumah tangga pada data SUSENAS. Namun dengan memperhitungkan pengaruh tidak langsung dari subsidi kesehatan tersebut dampak subsidi akan lebih besar diterima oleh tenaga kerja berdasarkan klasifikasi (produksi, operator, dll penerima upah gaji) dan tenaga kerja (tata usaha jasa, penjualan, dll penerima upah gaji) dibandingkan tenaga kerja lainnya. Kemudian dampak tidak langsung pada sektor produksi yang terbesar adalah industri (makanan, minuman dan tembakau) serta perdagangan (besar dan eceran).

---

This research aimed to analyse the impact of health subsidy on household income distribution. The analyses also include health sector contribution to domestic economy and its relation to other sectors, iabours and households. Further analysis uses Social Accounting Matrix model through the development on health sectors industry: such as Drug Industry, Government Hospital, Puskesmas, Private Hospital, Immunization and Other Health Expenditure. Than some simulations policy are applied to analyse their impact on income distribution by using SAM and SUSENAS data, and followed by Structural Path Analysis.

The results show that health sectors have a small contribution to the GDP. The simulations result shows that health subsidy might not be able to reduce gap among poor and rich household income distribution. The highest direct impact of health subsidy will be received by upper level of household even using World Bank Standard. This happens because the linear proportion characteristic of household health consumption on SUSENAS Data. Nevertheiess with indirect impact calculation from health subsidy, the highest impact will be received more by labour with classifications (production, operator, etc recipient wage salary) than others. In production sector, the highest impact will be received by (food, beverages and tobacco) Industries and (whole sale and retail) trading."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan regulasi di bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana dampak kebijakan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap persaingan usaha di bidang distribusi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Indonesia.Regulasi yang diteliti dalam Tesis ini adalah regulasi sebelum berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 44 Prp/1960 dan UU No. 8/1971, dan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 22/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.Tujuan Tesis ini adalah untuk mengukur dampak kebijakan di sektor Minyak dan Gas Bumi baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap 7 (tujuh) indikator persaingan yaitu pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi BBM, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar yang terkait.Untuk mengukur pengaruh suatu regulasi terhadap persaingan, analisis dalam Tesis ini menggunakan panduan yang disusun oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Panduan tersebut terdiri dari seperangkat pertanyaan dalam "Competition Checklist" yang digunakan pada tahap evaluasi awal dan Competition Assessment Toolkit yang digunakan pada tahap evaluasi menyeluruh. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berdasarkan panduan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan untuk menguji masing-masing indikator persaingan antara regulasi sebelum dengan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001.Berdasarkan perbandingan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No. 22/2001, persaingan usaha di bidang distribusi penjualan BBM di SPBU di Indonesia berlangsung lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Regulasi setelah berlakunya UU No. 22/2001 berdampak positif terhadap pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi untuk BBM Non Subsidi, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar terkait. Salah satu dampak negatif regulasi tersebut terhadap persaingan adalah terkait dengan harga dan produksi untuk BBM Bersubsidi. Hal ini dikarenakan dibatalkannya salah satu ketentuan dalam UU No. 22/2001 mengenai penerapan mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

---

The background of this Thesis was the deregulation of Oil and Gas Policy in Indonesia. The main concern of this Thesis was the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward Business Competition in Fuel Distribution at Gas Station in Indonesia.The regulations studied in this Thesis are regulations before the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 44 Prp Year 1960 and Law Number 8 Year 1971, and the regulations after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 22 Year 2001 and Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003.The purpose of this Thesis is to measure the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward 7 (seven) competition indicators, i.e. incumbent, new entrants, fuel price and production, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market.In order to measure the impact of regulation toward competition, this analysis utilized OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development's guideline. This guideline consist of a set of questions namely Competition Checklist which used in initial evaluation and Competition Assessment Tool Kit which used in full evaluation. Futhermore, the result based on those guideline and questions will be analyzed by using a comparative approach method to evaluate each competition indicators between regulations before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001.On the basis of comparation of each competition indicators, it is concluded that after the Law Number 22 Year 2001 came into effect, the business competiton in fuel distribution at Gas Station in Indonesia is better than when the previous regulations applied. Law Number 22 Year 2001 confer positive impact on incumbent, new entrants, fuel price and production of Non Subsidized Fuel, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market. One of the negative impact of those regulation toward the competition is related to fuel price and production of Subsidized Fuel. It caused by the nullification of one of the rule in Law Number 22 Year 2001 by Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003 concerning the implementation of market mechanism in determining Fuel Price."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistem transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama kegiatan produksi dan distribusi. Adanya perbedaan potensi antar daerah menjadikan transportasi sebagai satu-satunya sarana dalam pendistribusian barang agar dapat memenuhi kebutuhan suatu daerah.Penelitian ini menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi dan Anal isis Jalur (Structural Analysis Path{ SPA). Tujuan dari penelitian ini adalah : Pertarna, untuk menganalisis pengaruh transportasi terhadap sektor produksi, faktor produksi dan institusi; Kedua untuk mengetahui identifikasi jalur pengaruh sektor transportasi pada penerimaan rumah tangga; Ketiga menganalisis pengaruh investasi di sektor transportasi terbadap sektor ekonomi dan institusi; Keempat untuk menganalisis pengaruh kebijakan penurunan subsidi BBM terhadap penerimaan rumah tangga.Hasil penelitian menunjukkan dengan sektor transportasi mempengaruhi sektor produksi, faktor produksi dan institusi, adanya investasi yang menyebabkan peningkatan output sektor transportasi akan meningkatkan sektor-sekfor ekonomi lainnya dan meningkatkan penerimaan institusi (rumah tangga dan perusabaan), tcrutama rumah tangga bukan pertanian golongan bawah dan atas di kota. Kebijakan penurunan subsidi rill BBM lebih berdampak pada rumah tangga bukan pertanian di kota baik golongan bawah maupun golongan atas sert.a rumah tangga golongan bawah di desa.Tetapi berdasarkan rasio tabungan, rumah tangga yang mendapat beban lebih berat karena penurunan subsidi riil BBM adalah golongan rumah tangga buruh tani, dan rumah tangga bukan angkatan kerja di desa.

---

ABSTRAKThis thesis is intended to show that the transportation system has played a very important role in economic development, especially in production and distribution activities. Potential differentiation between region makes transportation become more important to distribute goods and service to fulfill the needs. By using the SAM and the SPA analysis the objectives of this study are first, to analyze the effect of transportation to industries/production sectors, production factors and institution; second, to identify the effect path of transportation on household income; third, to analyze the effect of transportation investment to economy sectors and institutions; forth, to analyze the effect of reducing petroleum subsidy to household income.The research show that investment on transportation will improve the economic development, through output reaction, as well as the household and firm income, especially for both lower and upper class of non agriculture household in urban area. The policy of lowering petroleum real subsidy has more impact to the lower class of non agriculture household in urban area and rural area, as well as the upper class in urban area. However, in term of saving ratio, household agricultural workers and non labor force household in rural area are those who get more burden."

"ABSTRAKPemerintah membuat kebijakan penurunan subsidi BBM karena subsidi BBM telah menjadi beban berat bagi APBN, dinilai tidak tepat sasaran, dan merusak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penurunan subsidi BBM dengan pemberian kompensasi berupa cash transfer dan non-cash transfer terhadap perekonomian, distribusi pendapatan rumah tangga, dan tingkat emisi CO2. Penelitian ini menggunakan SNSE Indonesia tahun 2008 sebagai alat analisisnya. Hasil simulasi penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi berupa pemberian cash transfer berdampak lebih baik terhadap perbaikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga Indonesia dibanding dengan kompensasi non-cash transfer. Sedangkan hasil simulasi kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi non-cash transfer menunjukkan bahwa kompensasi yang dialokasikan pada sektor yang terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor angkutan darat) berdampak lebih baik dibanding pengalokasian pada sektor yang tidak terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor konstruksi), baik dalam nilai perubahan PDB, total pendapatan rumah tangga, maupun perbaikan ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun alokasi kompensasi pada sektor angkutan darat berdampak pada peningkatan jumlah emisi CO2. Sementara itu, jika dilakukan kebijakan penurunan subsidi BBM satu jenis tertentu dengan tetap memberikan subsidi untuk dua jenis BBM lainnya, maka penurunan subsidi BBM jenis solar dinilai lebih efektif untuk menurunkan tingkat emisi CO2 dan menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan.

---

ABSTRACT

Fuel subsidides create a heavy burden for state budget, not effective as poor social protection and creating environmental problem. Fuel subsidies which are not well targeted tend to widen income distribution gap. This study aims to analyze the impact of fuel subsidies removal and cash transfer policies to Indonesian economy, household income distribution, and the level of CO2 emission. This study using Social Accounting Matrix Indonesia for the year of 2008 as a tool of analysis. As the results, fuel subsidy removal decreases income distribution inequality and GDP. Overall, fuel subsidy removal decreases CO2 emission, except for fuel compensation allocated in land transportation which increases the CO2 emission. This study also found that cash transfer as compensation gives better effect to the household income distribution compared with non-cash transfer compensation. Another finding was that subsidy removal with sector targeted policy gives better impact for the sector which had direct relation to the fuel subsidy sector than the sector indirect related. This study also identifies that the impact of the certain types of fuel subsidy removal differ each other. The subsidy removal for diesel affects on decreases of income distribution inequality and CO2 emission better than gasoline and kerosene subsidy removal."

"Selama lebih dari 25 tahun, pemerintah Indonesia telah berhasil menerapkan subsidi BBM. Dengan terpukulnya perekonomian Indonesia akibat krisis moneter, masalah penghapusan subsidi BBM, walaupun terkait dalam lingkup ekonomi, merupakan masalah yang secara politis bersifat sensitif. Tingginya beban subsidi BBM pada anggaran belanja negara menyebabkan pemerintah Indonesia mencari cara untuk menghapusnya.Dengan terjalinnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan IMF, maka pemerintah terikat untuk melaksanakan program IMF yang bersifat liberal. Salah satu sasaran program IMF adalah mengurangi pemborosan pada anggaran belanja melalui penghapusan subsidi BBM.Dapat dikatakan bahwa program IMF memiliki dampak yang sangat besar terhadap anggaran, neraca pembayaran dan kebijakan domestik dan ekonomi negara peminjam karena IMF memiliki kekuatan untuk menetapkan kondisionalitas-kondisionalitas yang sangat ketat bagi negara peminjam. Negara berkembang yang tidak patuh terhadap nasehat-nasehat IMF, selain tidak akan diberikan bantuan oleh lembaga ini, juga tidak akan mendapatkan kredit dari program-program bantuan bilateral.Kenaikan harga BBM sebagai akibat pengurangan /penghapusan subsidi BBM yang diterapkan pemerintah menimbulkan gejolak dalam negeri. Tekanan baik dari dalam maupun dari luar terhadap isu penghapusan subsidi BBM menimbulkan dilema bagi pemerintah Indonesia. Di satu pihak ia harus menyokong kepentingan nasional, di lain pihak ia harus bersifat akomodatif terhadap kepentingan eksternal. Keadaan ini yang mengakibatkan pemerintah Indonesia untuk bersikap tidak konsisten dalam mengimplementasikan penghapusan subsidi BBM. Atas dasar ini, maka penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tekanan-tekanan eksternal dan domestik yang dilandaskan oleh kepentingan antara aktor eksternal dan domestik yang berbeda dapat mempengaruhi inkonsistensi sikap pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan penghapusan subsidi BBM pada tahun 1997 hingga 2003.Sejumlah teori dan pemikiran-pemikiran oleh Helen V. Milner, Mohtar Mas'oed, Arief Budisusilo, Robert D. Cantor, Richard Cooper, K.J. Holsti, Paula Hoy, Daniel S. Papp, Arifin Rahrnan, James Lee Ray, Bruce Russet dan Harvey Starr digunakan untuk menjelaskan alasan terjadinya kerjasama internasional untuk menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan dalih kerjasama internasional untuk kepentingannya, kepentingan aktor eksternal untuk menjelaskan latar belakang dibalik tekanan yang dilakukan aktor tersebut untuk mempengaruhi sikap pemerintah terhadap kerjasama internasional. perubahan sistem politik dari otoriterisme ke demokratis untuk menjelaskan kebangkitan partisipasi politik aktor-aktor domestik (berkaitan dengan hal ini, kepentingan aktor-aktor domestik mencerminkan struktur preferensi masing-masing aktor terhadap suatu kebijakan dan sebagai konsekuensi logis adalah tekanan-tekanan yang timbul apabila terjadi kepentingan yang berbeda antara masing-masing aktor terkait) dan pertimbangan pemerintah untuk menggunakan / tidak menggunakan suatu instrumen kebijakan tergantung dan tinggi / rendahnya tekanan eksternal dan internal.Adanya gejolak-gejolak dalam negeri terhadap dihapuskannya subsidi BBM menandakan bahwa home benefits tinggi. Di lain pihak, peran IMF sebagai barometer kepercayaan pihak Iuar negeri menandakan bahwa externalities cukup tinggi. Hal ini yang menyebabkan implementasi pemerintah atas kebijakan penghapusan subsidi BBM tidak pernah optimal. Walaupun pengaruh IMF tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penundaan, pencairan dana merupakan bentuk pengaruh yang cukup efektif untuk menjamin konsistensi pemerintah. Tetapi dapat dikatakan bahwa tekanan-tekanan IMF itu lebih ditujukan kepada keseluruhan program pemulihan ekonomi Indonesia sehingga tekanan langsung yang berhasil mempengaruhi sikap pemerintah Indonesia adalah tekanan domestiknya. Untuk itu dapat disimpulkan pengaruh tekanan domestik dalam bentuk penolakan DPR dan demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa menyebabkan pemerintah untuk tidak bersikap konsisten mengimplementasikan penghapusan subsidi BBM. Kurangnya tekanan eksternal dalam bentuk hukuman, yakni pencairan. dana oleh IMF, juga merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah bersikap inkonsisten terhadap implementasi penghapusan subsidi BBM."