Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian keuangan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai pilot project reformasi birokrasi. Pada tahun 2010 penerapan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan salah satunya diwujudkan dengan menerapkan Balanced Scorecard sebagai sistem manajemen kinerja instansi. Sistem ini pertama kali diterapkan pada level Depkeu-Wide pada tahun 2008. Namun penerapan secara menyeluruh hingga level pelaksana yaitu Depkeu-Five baru dimulai pada tahun 2011. Skripsi ini mencoba untuk membahas tentang operasionalisasi Balanced Scorecard pada level pelaksana atau Depkeu-Five di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Penelitian ini menggunakan tiga dimensi dalam melihat operasionalisasi Balanced Scorecard yaitu dimensi communication & education program, linking the Balanced Scorecard into team & personal goals, dan reward system linkage. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian kepada 74 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa operasionalisasi yang dilakukan tidak optimal terutama dilihat dari analisis masing-masing dimensi.

---

The ministry of finance is a government institution designated as a pilot project of bureaucratic reform. In 2010 implementation bureaucratic reform in the Ministry of Finance, one of which is manifested by implementing the Balanced Scorecard as an agencies performance management systemm. This system was first implemented at the executive level MOF-Wide in 2008. But the overall implementation to the MOF-Five has just started in 2011.

This thesis tries to discuss about the operationalization Balanced Scorecard at the executive level or MOF-Five in the Ministry of Finance, Republic of Indonesia (Case Studies Directorate General of Fiscal Balance). This study uses a three-dimensional to analyze the operationalization of the Balanced Scorecard which are dimensions of communication and education programs, linking the Balanced Scorecard into a team and personal goals, and reward system linkage.

The research approach used is quantitative and questionnaire as a research instrument of the 74 respondents. The results of this study indicate that the operationalization is not optimal, especially from the analysis of each dimension."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif proses bisnis internal perspektif keuangan dan perspektif pelanggan.Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat yang berjumlah 1147 orang, dan Mitra Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat yang berjumlah 51 konsultan. Sampel penelitian adalah 300 responden yaitu pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat dan 51 konsultan terdaftar yang dipilih sebagai responden dengan criteria khusus yaitu yang turut serta dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Ditjen Bina Marga Pusat pada tahun 2008 dan 2009.Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan nilai rata-rata total 3,05 dan hasil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar total 76,26 sehingga termasuk kinerja cukup baik. Kinerja dengan nilai tertinggi ada pada kinerja keuangan. Sedangkan kinerja yang mendapat skor paling kecil adalah kinerja pembelajaran dan pertumbuhan.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik, terutama pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kesejahteraan pegawai harus terus diperhatikan. Selain itu pada aspek proses bisnis internal yang juga perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga.

---

This study focuses on performance measurement Directorate General of Highways Ministry of Public Works using the Balanced Scorecard approach The Balanced Scorecard approach to measure the performance from 4 perspectives: learning and growth perspective, internal business process perspective and customer perspective the financial perspective.The population in this study were employees of the Central Directorate General of Highways, amounting to 1147 people, and Partners Directorate General of Highways, amounting to 51 consultants Center. The sample was 300 respondents are employees of the Directorate General of Highways Centre and 51 registered consultants were selected as respondents with specific criteria that is participating in the project the procurement of goods and services at DGH Center in 2008 and 2009.The results of this study concluded that the performance of the Directorate General of Highways with the Balanced Scorecard approach is quite good with an average rating of 3.05 and total score and weight measurements for all aspects of a total of 76.26 that included the performance is quite good. Performance with the highest value on financial performance. While the performance of the smallest score is the performance of learning and growth.Strategic efforts to improve the performance of the Directorate General of Highways must continue so that the performance level Directorate General of Highways is in better condition / very good, especially on aspects of learning and growth that is giving the opportunity to participate in education and training and improving the welfare of employees should continue to be addressed. In addition to the aspects of internal business processes that also take into account is that existing infrastructure must be tailored to the needs in order to improve the performance of the Directorate General of Highways."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan.Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berjumlah 511 orang, dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar berjumlah 200 orang. Sampel penelitian ini adalah 511 responden yaitu seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 70 orang Konsultan HKI terdaftar yang dipilih sebagai responden dengan kriteria khusus yaitu yang paling banyak mendaftarkan permohonan HKI selama 2 tahun terakhir, dan 10 orang responden ahli.Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor 43. Hasil pengukuran skor serta bobot dari para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,29 sehingga termasuk kategori kinerja baik. Kinerja dengan nilai paling tinggi ada pada kinerja keuangan, dan kinerja kepuasan pelanggan. Sedangkan kinerja yang mendapat skor paling kecil adalah kinerja proses bisnis internal, dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik terutama pada kinerja proses bisnis internal dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Dari kinerja proses bisnis internal, perlu adanya peningkatan kualitas otomasi administrasi HKI, dan kerja sama antar institusi. Untuk kinerja pembelajaran dan Pertumbuhan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai. Dalam rangka memperbaiki pelayanan publik, Ditjen HKI dapat memberikan perhatian pada prioritas utama perbaikan layanan Ditjen HKI yang diperoleh dari unsur tingkat penting pelanggan yaitu pada unsur reliability. Prioritas selanjutnya adalah Emphaty, Responsiveness, Assurance, dan Tangibility. Kinerja keuangan juga perlu ditingkatkan agar pendapatan negara bukan pajak dapat mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya sehingga kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat baik.

---

This research focuses on performance measurement using Balanced Scorecard approach at Directorate General of Intellectual Property Rights Department of Law and Human Rights Indonesia. Balanced Scorecard approach measures 4 different perspectives such as learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective.The research population are 511 employees of Directorate General of Intellectual Property Rights, and 200 Intellectual Property Consultants. The research sampels are 511 respondents, all of Directorate General of Intellectual Property Rights employee, 70 Intellectual Property Consultants who are selected based on the number of application during these two years, 10 expert respondents who are 1 Director General of Intellectual Property Rights, 2 Directors, 5 Head of Sub Directorate, and 2 examiners (1 senior paten examiner and 1 senior trademark examiner).The result of this research can be concluded that Directorate General of Intellectual Property Rights performance using Balanced Scorecard approach is quite good with total score 43. Performance measure based on the expert judge is good with total score 3,29. The highest scores are in financial performance, and customer performance. The lowest scores are internal business process performance and learning and growth performance.The strategic efforts to enhance Directorate General of Intellectual Property Rights performance should be remain continually so the level of performance can achieve best conditions, mainly to internal business process performance and learning and growth performance. For internal business process performance, needs to improve the quality of intellectual property administration automation, and cooperation among the institutions. For learning and growth performance needs to improve employee?s knowledge and welfare. In the effort to improve the quality of public service, Directorate General of Intellectual Property Rights should pay attention on first priority of improvement that is reliability. Next priorities are Emphaty, Responsiveness, Assurance, and Tangibility. Financial performance needs to be improved so that Directorate General of Intellectual Property Rights can achieve target on Country Income Besides Tax annually so financial performance will be best."

"Penelitian ini menganalisis implementasi sistem pengendalian internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem pengendalian internal yang ada di DJPK terhadap kerangka pengendalian internal COSO tahun 2013 berdasarkan lima komponen pengendalian internal COSO yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menyarankan bahwa DJPK perlu meningkatkan peranan lingkungan pengendalian melalui kebijakan dan praktik pada pengelolaan Sumber Daya Manusia serta mempertimbangkan analisis beban kerja per pegawai. DJPK juga perlu meningkatkan peranan kegiatan pengendalian melalui penguatan dokumentasi pekerjaan dan SOP. Selanjutnya, DJPK perlu mengoptimalkan aktivitas pemantauan melalui penyusunan kertas kerja pemantauan dan penyusunan ketentuan pemantauan dengan mempertimbangkan bobot maupun jenis proses bisnis yang ada di DJPK.

---

This study analyzes the implementation of the internal control system within the Directorate General of Fiscal Balance (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/DJPK). The purpose of this study is to analyze the implementation of the existing internal control system at DJPK against the 2013 COSO internal control framework based on the five COSO internal control components namely, control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The research uses qualitative methods by collecting primary data sources through interviews and secondary data through literature review and documentation. The results of the research suggest that the DJPK needs to increase the role of the control environment through policies and practices in the management of Human Resources and consider employee workload analysis. DJPK also needs to increase the role of control activities by strengthening work documentation and SOPs. Furthermore, the DJPK needs to optimize monitoring activities through the preparation of monitoring working papers and preparation of monitoring provisions by taking into account the weight and types of business processes that exist in the DJPK."

"Adanya perubahan struktur organisasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) berdasarkan Kepmendikbud No. 010/0/2000 yang telah memberi perubahan suasana dinamis adalah merupakan awal ketertarikan penulis memilih tema penelitian dengan tujuan memberi gambaran tentang kinerja Ditjen Dikti sebagai organisasi pemerintah yang memberi pelayanan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan pendidikan tinggi di Indonesia.Obyek penelitian dibedakan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Internal adalah karyawan Ditjen Dikti (eselon dan non eselon) sejumlah 125 responder. Eksternal adalah sivitas akademika dari 4 kota, yaitu : Jakarta, Yogyakarta, Malang dan Padang yang dianggap dapat mewakili seluruh Indonesia sejumlah 100 responder. Jenis penelitian adalah non eksperimental dengan rancangan potong silang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.Mengukur kineraja organisasi dengan Balanced Scorecard memaksa organisasi harus melibatkan karyawan dari setiap tingkatan untuk memahami dan mengerti visi dan misi organisasi sesuai kapasitas masing-masing karyawan.Balanced Scorecard mensyaratkan empat pilar (Kaplan & Norton,1996) antara lain dalam hal ini:1. Perspektif finansial, adalah merupakan given dari pemerintah karena itu yang dilihat adalah bagaimana rencana dan operasional dapat berjalan sesuai dan memperkecil pemborosan.2. Masyarakat pelanggan/mitra Ditjen Dikti dengan indikator adanya peningkatan keterlibatan, kepuasan pelanggan meningkat dan masalah waktu tunggu yang singkat.3. Proses internal organisasi dengan indikator kemampuan memperbaiki daur waktu kerja, mernperhatikan prosedur kerja, dan memperpendek jalur birokrasi.4. Pembelajaran dan pertumbuhan organisasi dengan indikator pengukuran kepuasan kerja, komitmen, dan peningkatan keterampilan karyawan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan Ditjen Dikti ternyata baik. Kepuasan kerja tangible ternyata sedang dan kepuasan kerja intangible umumnya rendah. Sebagian besar karyawan tidak memahami visi dan misi Ditjen Dikti tetapi mereka tetap bekerja sebaik mungkin. Dengan menerapkan Balanced Scorecard memaksa organisasi menjaga keseimbangan antara perspektif pertumbuhan dan pembelajaran organisasi, proses internal organisasi, efisiensi keuangan yang telah dialokasikan, kesesuaian antara rencana-rencana dan operasional dan perspektif kepuasan pelanggan/konsumen tercapai dengan adanya keterlibatan masyarakat untuk kemajuan dunia pendidikan."

"Penelitian ini difokuskan untuk mengukur kinerja Direktorat Paten. Dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard oleh Kaplan & Norton untuk menggambarkan penggunaan perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta perspektif keuangan untuk mengukur kinerja Direktorat Paten. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, terdapat 89 responden yang terdiri atas 58 responden dari Direktorat Paten dan 31 responden dari pelanggan Direktorat Paten yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa kierja dari Direktorat Paten adalah cukup baik, ini terlihat dari nilai hasil analisis yang bervariasi dan cukup baik. Aspek keuangan yang mendapatkan nilai paling kecil, sehingga memerlukan langkah stratejik dan inovasi pada perencanaan pelaksanaan serta prosedur di Direktorat Paten.

---

This research is focused for measures the performance of the directorate patent. Using the Balanced Scorecard Approach by Kaplan & Norton to describe the use of customer perspective, internal business perspective, learning and growth perspective and financial perspective can measure how the organization performance. Data collect with questioner, there are 89 respondent consist of 58 respondent from Directorate Paten and 31 respondent from customer Directorate Paten which selected by specific criteria.

The result of the research describe that the performance of Directorate Paten is quite good, it can be seen from variable value. Financial aspect get the smallest score so that needs strategic improvement and innovation in planning, implementing and the procedure in Directorate Patent."

"ABSTRAKDalam rangka pembangunan nasional, mutu sumberdaya manusia merupakan salah satu modal dasar. Belajar dari pengalaman negara-nrgara industri baru (new emerging industrialized countries) diAsia Timur, pembangunan suatu bangsa memerlukan apa yang disebut critical mass, yaitu sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung pembangunan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu mengupayakan dengan sungguh-sungguh adanya jumlah tertentu dari penduduk Indonesia agar memiliki tingkat pendidikan dan jenis keahlian tertentu untuk memenuhi critical mass tersebut.Berhubungan dengan hal tersebut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama selaku ujung tombak dari Departemen Pendidikan Nasional dalam program penuntasanprogram Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun untuk menghasilkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang bermutu dan berkualitas dituntut untuk dapat mengelola dan memanage organisasi secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan yang tertuang dalam visi dan misiDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memerlukan pengukuran kinerja yang efektif. Dari beberapa pengukuran kinerja yang ada balanced scorecard salah satunya yangmemiliki kelebihan dibandingkan dengan pengukuran yang ada yaitu merupakan sistem pengukuran yang komprehensif, adaptif dan responsif terhadap perubahan di lingkungan organisasi dan fokus terhadap tujuan.Di dalam balanced scorecard memandang organisasi dalam empat perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan yang menghubungkan pengendalian operasional jangka pendek ke dalam visi dan strategi jangka panjang.Balanced scorecard memberikan kerangka kerja, bahasa untuk mengkomunikasikanmisi dan strategi, scorecard mempergunakan pengukuran yang berguna memberikan informasi kepada para pekerja tentang faktor yang mendorong keberhasilan pada saat ini dan yang akan datang.Dengan penerapan balanced scorecard diharapkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mampu menghasilkan proses manajemen penting :1. Memperjelas dan menterjemahkan visi dan misi2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis."