Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Barang Millk Negara (BMN) merupakan salah satu komponen yang mendukung penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Asel tetap di dalam neraca bias:mya mempunyai nilai yang sangat besar, Aset Tetap pemerintah diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam penyelenggaraan Tupoksi instansi pemerintahan maupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Karena nilainya yang sangat besar dan kegunaannya yang sangat penting maka aset tetap pemerintah tersebut perlu dikelola secara efektif Pengelolaan aset tetap pemerintah tersebut bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN. Pengelolaan aset tetap meliputi tahapan Perencanaan Kebutuhan & Penganggaran Aset Tetap, Pengadaan Aset Tetap, Penggunaan Aset Tetap, Pemanfaatan Aset Tetap, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap, Penilaian Aset Tetap, Penghapusan Aset Tetap, Pemindahtanganan Aset Tetap, Penatausahaan Aset Tetap yang terdiri dari Pencatatan, Inventarisasi dan Pelaporan, serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap. Kuasa Pengguna Barang (KPB) mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengajuan perencanaan kebutuhan aset tetap, pengajuan penetapan status penggunaan aset tetap, melakukan pencatatan dan inventarisasi, menggunakan aset tetap untuk penyelenggaraan Tupoksi lembaga, mengamankan aset tetap. mengajukan usul pemindahtanganan melakukan pengawasan dan pengendalian serta menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang. Kuasa pengguna barang harus menerapkan pengelolaan aset tetap yang baik terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaannya. Pengclolaan aset tetap yang baik akan menjamin keamanan aset yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang dan menghasilkan laporan BMN yang dapat dipercaya. Jika suatu entitas memiliki pengelolaan aset tetap yang baik maka entitas akan dapat menyelenggarakan Tupoksinya dengan baik pula. Pengelolaan aset tetap metupakan salah satu faktor penunjang dalam kelancaran penyelenggaraan operasional pemerintahan."

"Pelabuhan merupakan salah satu sarana penting kegiatan ekspor dan impor. Fasilitas pelabuhan berupa terminal peti kemas memberikan peran besar dalam likuiditas arus barang. Semakin cepat peti kemas bergerak, semakin berdampak baik pada performa pelabuhan. Arus peti kemas dipengaruhi oleh penanganan dokumen. Banyaknya campur tangan pihak serta proses penanganan dokumen impor yang cukup ketat, mengakibatkan kegiatan behandle ini menjadi lama. Hal tersebut selalu menjadi permasalahan logistik nasional. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan pusat logistik berikat. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean clan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. PLB hadir untuk mengurangi kegiatan behandle di pelabuhan dengan memindah alihkan beberapa kegiatan pemeriksaan barang yang semula dilakukan di pelabuhan menjadi di PLB. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PLB terhadap kinerja pelayanan barang di pelabuhan, serta membuat model simulasi dari kegiatan bongkar di pelabuhan. Penelitian ini menggunakan Model Simulasi Sistem Dinamik untuk menganalisis kondisi aktual di pelabuhan dan membandingkan simulasi untuk mendapatkan hasil terbaik. Pembuatan model simulasi menggunakan software Vensim, dan hasilnya divalidasi dengan menggunakan uji behaviour pattern test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa impor jalur PLB dapat memangkas waktu dwelling time hingga 6%, meningkatkan ketersediaan kapasitas yard sebesar 11%, serta meningkatkan memberikan efisiensi sebesar 2% pada produktivitas bongkar di pelabuhan.

---

orts are a crucial part of export and import activities. Container terminals in ports play a huge role in the liquidity of the flow of containers. The faster the containers flow, the better the impact on port performance. Container flow is affected by behandling process. In some cases, intervention from multiple parties can make the behandle process more complex and longer. This eventually became a national logistics problem. Therefore, the government created a bonded logistics center as a new policy. Bonded Logistics Center called as PLB (Pusat Logistik Berikat), is a bonded warehouse for storing imported or exported goods, which may involve one or more activities reissued within a certain period. Bonded logistics centers are present to reduce behandle activities at the port by transferring some of the goods inspection activities that were originally carried out at the port to the PLB. The purpose of this research is to determine the efficiency of PLB on port performance and to create a port unloading simulation model. This research uses the dynamic system simulation method to analyze the actual port condition and compare simulations to obtain optimal results. Simulation models were created using Vensim software, and results were validated using behavioral pattern testing. The results show that PLB can reduce dwelling time by 6%, increase available container yard capacity by 11%, and improve efficiency by 2% on port unloading productivity at the port."

"Konsep kesiapan sekolah mengaitkan konsep kesiapan belajar dengan suatu standar perkembangan fisik, intelektual dan sosial yang memungkinkan seorang anak memenuhi ketentuan sekolah dan menyerap kurikulum sekolah. Untuk memasuki sekolah dasar, banyak sekolah yang meminta anak mengikuti tes masuk sekolah terlebih dahulu untuk melihat seberapa jauh kesiapan anak bersekolah. Sedangkan pada saat ini, alat yang dapat mengukur kesiapan sekolah anak masih kurang. Berhadapan dengan masalah kekurangan alat pengukur dan keinginan untuk menjamin bahwa hanya anak yang siap dapat memasuki sekolah, dilakukan penelitian untuk melakukan adaptasi alat Brenner Gestalt Test (BGT) yang digunakan untuk mengukur kesiapan sekolah. Ada berbagai kelebihan BGT yang dikatakan oleh Anton Brenner antara lain: ?bebas budaya?, sederhana, praktis, murah, dan cepat administrasinya.Sebelum BGT digunakan di Indonesia, perlu diteliti apakah tes ini memenuhi persyaratan pengukuran yang baik, yaitu mempunyai item yang tersusun berdasarkan derajat kesulitan, menghasilkan skor yang relatif konstan dari waktu ke waktu, serta mengukur apa yang hendak diukur. Adapun penelitian dilakukan pada kelompok anak usia 5 sampai 6 tahun yang duduk di TK B. Alasan dipilih TK B adalah karena sesuai dengan karakteristik yang disebutkan dalam manual BGT dan karena kelas B merupakan kelas persiapan dimana anak disiapkan untuk masuk ke kelas I SD. Dengan alat ukur yang baik seperti BGT diharapkan dapat memprediksi anak yang "sudah siap" / "belum siap" untuk masuk sekolah dasar.Analisis item dilakukan untuk mengetahui derajat kesukaran item dan urutan item, yaitu dengan menggunakan indeks kesukaran rata-rata. Uji validitas dilakukan dengan menghitung koefisien validitas internal dan eksternal menggunakan rumus Pearson product moment. Perhitungan koefisien validitas eksternal dilakukan dengan mengkorelasikan BGT dengan CPM serta mengkorelasikan BGT dengan skala kesiapan kemampuan prestasi dan skala kesiapan perilaku sosial-emosional dari Brenner. Uji reliabiiitas dilakukan dengan menggunakan rumus alpha. Penelitian ini merupakan penelitian awal yang ditujukan untnk menguji apakah BGT benar-benar mengukur kesiapan sekolah.Analisis item memperlihatkan bahwa subtes-subtes BGT pada umumnya sudah tersusun berdasarkan derajat kesukarannya dan derajat kesukaran item tergolong pada taraf sangat mudah sampai sedang. Uji validitas internal menunjukkan bahwa aspek yang diukur dalam subtes-subtes BGT sudah cukup homogen. Uji validitas eksternal menunjukkan bahwa BGT juga mengukur kemampuan yang sama sepetti CPM dan BGT dapat memprediksikan hasil dari skala kesiapan kemampuan prestasi dan skala kesiapan perilaku sosial-emosional. Apabila skor total BGT tinggi dapat diprediksikan hasil penilaian skala kesiapan akan tinggi juga dan sebaliknya, apabila skor total BGT rendah maka hasil penilaian skala kesiapan akan rendah juga. Uji reliabilitas terhadap seluruh item dalam BGT menghasilkan skor yang cukup tinggi berarti BGT dapat dikatakan sebagai alat yang reliabel. Dengan nilai ini masih dilakukan pengguguran item-item yang dianggap tidak valid dan dihasilkan koefisien reliabilitas yang lebih tinggi lagi dengan hanya tinggal satu subtes (Gestalt Sepuluh Bulatan) saja. Ini berarti subtes ini dapat dikatakan sebagai alat yang reliabel untuk mengukur kesiapan sekolah.Saran yang diberikan adalah melakukan perbaikan pada instrumen penelitian yaitu merevisi pada item-item yang kurang valid atau menambah jumlah item dalam BGT, kemudian melanjutkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar hasilnya dapat digeneralisir pada seluruh kelompok populasi. Saran untuk penggunaan praktis adalah membedakan BGT pada anak TK A karena item-item dalam BGT ini terlalu mudah bagi anak TK B, sehingga dapat diprediksi kesiapan sekolah anak sejak dini."

"Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan Direktorat Jenderal pengelola dana terbesar di Indonesia. Dana Dekonsentrasi yang dikelolanya juga paling besar, tersebar di 33 propinsi. Di dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa dana dekonsentrasi untuk kegiatan non fisik tetapi fakta yang terjadi adalah : sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan berbentuk fisik.Akibat dari kesalahan penggunaan dana dekonsentrasi tersebut, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tidak bisa tersaji secara wajar. Sejak pembuatan laporan keuangan tahun 2005 sampai 2007 Departemen Pendidikan Nasional mendapat opini Disclaimer. Penggunaan dana dekonsentrasi yang menghasilkan aset tetap sebenarnya sudah tidak sesuai dengan undang-undang, tetapi akan lebih bermasalah lagi jika pengelolaannya tidak menggunakan manajemen aset yang benar. Pemerintah sebagai pihak eksekutif yang paling bertanggung jawab di dalam pelaksanaan pemerintahan, perlu meningkatkan pelaksanaan unsur-unsur good governance secara konsisten. Unsur-unsur tata kelola tersebut antara lain adanya: Transparansi, yaitu pelaksanaan pemerintahan yang terbuka sehingga rakyat dapat mengetahui dengan jelas pelaksanaan pemerintah dan Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun pengelola pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum (besi practices).Sebelum tahun 2004 di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pemerintah Republik Indonesia belum dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertangungjawaban pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku umum. Salah satu buktinya adalah pemerintah belum dapat menghasilkan neraca, yang berisikan aset, hutang dan ekuitas dana pemerintah. Demikian juga manajemen aset tetap pemerintah masih memprihatinkan.Salah satu bukti kelemahannya manajemen aset tetap pemerintah adalah lemahnya perlindungan aset tetap pemerintah sehingga banyak aset tetap pemerintah hilang, rusak, dll. Penyebab lemahnya manajemen aset tetap pemerintah antara lain disebabkan belum adanya laporan keuangan maupun laporan aset tetap pemerintah yang digunakan untuk manajemen aset tetap yang baik.SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah. Disamping SAP pemerintah pusat juga mengembangkan dan mengimplimentasikan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang menghasilkan neraca dan laporan-laporan BMN. Studi ini menganalisis, sejauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.Manajemen aset tetap yang dimaksud meliputi penilaian resiko aset tetap (kerugian, pemborosan, dan penyalahgunaan aset tetap), perlindungan aset tetap (kebijakan-kebijakan dan perlindungan aset tetap organisasi pengendali aset tetap, catatan-catatan aset tetap, akuntabilitas aset tetap, inventarisasi secara periodik dan asuransi aset tetap), pemeliharaan aset tetap dan penilaian kinerja aset tetap.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur akan dilakukan penulis dengan mempelajari buku-buku teks artikel publikasi, literatur, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen, dan peraturan pendukung lainnya untuk kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang ada. Penelitian lapangan dilakukan pada instansi Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan instansi lain yang terkait dengan permasalahan agar memperoleh gambaran mengenai kondisi kantor serta bagaimana pelaksanaan manajemen pengelolaan aset tetap dana dekonsentrasi sehingga akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan. Untuk itu penulis melakukan wawancara, pengamatan/penelaahan serta menganalisa data-data terkait dengan pokok bahasan untuk mendapat jawaban dari permasalahan, Sejauh manakah manajemen aset tetap telah di lakukan, upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap, hambatan yang dialami didalam mengelola aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam mengelola aset tetap pada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.Keterbatasan penelitian ini adalah terkait pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang belum sinkron, karena pihak-pihak yang berkepentingan belum duduk bersama dalam satu forum untuk membuat solusi permasalahan. Sehingga yang terjadi adanya tarik menarik kepentingan akibatnya sering terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada."

"Tesis ini adalah sebuah usaha penelitian untuk melakukan analisa terhadap pelaksanaan sistem penilaian kinerja (Performance Appraisal) karyawan di sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bernama TK Embun Pagi. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan bagaimana sebuah proses penilaian kinerja karyawan diterapkan, kapan penilaian kinerja dilaksanakan, bagaimana prosedur pelaksanaannya, apa tujuan penilaian kinerja serta apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan penilaian kinerja karyawan. Kerangkat teori yang digunakan adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Kinerja (Performance Management) dan Penilaian Kinerja (Performace Appraisal). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil Penelitian ini menyarankan metode evaluasi kinerja sebaiknya perlu untuk melibatkan pihak-pihak stakeholder lainya seperti rekan kerja karyawan, maupun orang tua murid sebagai pihak pengguna (costumer) dari kinerja (Performance) seorang karyawan yang sedang dinilai. Selain itu bagi para penilai kinerja layaknya perlunya untuk dilakukan pelatihan-pelatihan tertentu tentang penilaian kinerja, sehingga kesalahan penilai termasuk bias atau prasangka penilai, efek halo, kecenderungan sentral, dan lain sebagainya niscaya dapat diminimalisir.

---

This thesis is a research effort to analyze the implementation of employee performance appraisal system in an Institute of Early Childhood Education (ECD) named TK Embun Pagi. The research attempted to disclose how an employee's performance appraisal process is implemented, when the performance appraisal is conducted, how is the implementation of procedure, when the performance appraisal is conducted, what is the goals of doing performance appraisal, as well as what the obstacles and problems faced in implementing the performance appraisal. This research is using theories of Human Resources Management, Performance Management and Performance Appraisal. This research is a qualitative research with descriptive design.The research finding suggested that the method of performance appraisal should be necessary involving a number of stakeholders such as employee's peer group and the parents as the costumer of the performance of an employee who is being assessed. In addition, for the performance appraiser specific training on performance appraisal are needed, so the error including bias or Assessor?s prejudice, halo effect, central tendency, and so on would be minimized."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pelaporan aset tetap pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Kompleksitas akuntansi aset tetap masih kurang dipahami di lingkungan pemerintah daerah sehingga berpengaruh pada banyaknya temuan audit atas LKPD yang terkait dengan set tetap. Hasil temuan audit terkait aset tetap tersebut selanjutnya digolongkan dalam beberapa kelompok. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia kecuali kabupaten dan kota di provinsi DKI Jakarta, untuk tahun 2006-2007. Hasil penelitian menunjukkan pelaporan aset tetap pada LKPD tidak ter-standar, jumlah temuan audit aset tetap untuk tahun 2007 meningkat secara drastis, beberapa jenis masalah aset tetap yang umum terjadi terutama catatan dan perincian tidak mendukung saldo aset tetap, beberapa hal yang mempengaruhi kualitas pelaporan asset serta memburuknya kualitas LKPD dimana salah satu penyebabnya adalah temuan atas aset tetap. This research examined fixed asset reporting at local government in Indonesia

---

Complexity in fixed asset accounting and reporting, is still not fully understood at many local goverment entities, and impact to many LKPD (local govemment financial statement) audit findings related to fixed asset. Audit findings related to fixed a classified into several groups. The research uses sample from all local government in Indonesia, except in Province of DKI Jakarta, for the budget year of 2006-2007. The result shows that fixed asset reporting in LKPD is not standardized, fixed asset audit findings of 2007 increased drastically, some types of fixed asset problems commonly occurred especially detailed fixed asset information does not support fixed asset balance, several things related to the quality of fixed asset reporting, and quality of LKPD is get that fixed asset audit findings is one of the cause."

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi, dan tata cara pengelolaan Aset Takberwujud ATB di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti . Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi ATB, pengelolaan ATB dengan kerangka Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO dan Buletin Teknis Nomor 17 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelemahan penerapan pengendalian intern pada komponen penilaian risiko dan kelemahan pada pengakuan dan pengukuran ATB. Hasil penelitian menyarankan Kemenristekdikti menyusun kebijakan penerapan lima komponen Sistem Pengendalian Intern SPI , manajemen risiko, membentuk tim untuk memberikan rekomendasi pengakuan dan pengukuran ATB, dan melakukan inventarisasi ATB.

---

This research analyzes implementation of internal control, accounting policy, and intangible procedure management in Ministry of Research, Technology, and Higher Education. This analysis is done by comparing condition of internal control implementation and accounting policy with framework of Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO and Technical Bulletin of Government Accounting Standards Number 17 about The Accrual Based Accounting of Intangible Assets. This research uses qualitative methodology with case study approach.

The research results show that implementation weakness of internal control in the risk assessment and implementation weakness of intangible assets in the recognition and measurement. The results of research suggest Ministry of Research, Technology, and Higher Education should set policies of five internal control components, risk management, establish a team for giving recommendation of intangible assets acquisition and measurement, and inventorying intangible assets."