Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penangkapan ikan ilegal (Illegal fishing) merupakan praktik yang telah menjadi masalah bersama negara-negara di dunia. Salah satu zona maritim yang paling banyak terjadi Illegal fishing adalah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat yurisdiksi eksklusif suatu negara untuk kegiatan eksploitasi, eksplorasi, serta konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati lautnya, termasuk juga sumber daya perikanannya. Banyaknya praktik Illegal fishing di ZEE tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut, sehingga dibutuhkan pengaturan yang tegas mengenai penegakan hukum terhadap praktik tersebut dalam hukum internasional dan juga hukum nasional.Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum internasional serta pengaturan hukum nasional negara-negara mengenai penegakan hukum terhadap praktik Illegal fishing di ZEE. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dalam bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh Illegal fishing, serta penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap negara, dalam rangka memberantas praktik tersebut di ZEE negara bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu terhadap penegakan hukum yang dapat dilakukan negara berdasarkan hukum internasional.

---

Illegal fishing has become a common issue for all countries in the world. One of the maritime zones which many illegal fishing occur is exclusive economic zone (EEZ), where there are some exclusive jurisdiction for the purpose of exploiting, exploring, conserving, and managing the living resources, including fisheries. The number of illegal fishing practices in EEZ can not be saparated from the weakness of the law enforcement. Therefore, it needs a strict regulation regarding the law enforcement towards such practices, both in the international law and the national legislation.

The purposes of this research are to examine how the international and national law of states arranging the law enforcement towards illegal fishing practices in EEZ. Using juridical-normative method and descriptive form, this research is addresed for serving a comprehensive description concerning the impacts and damage caused by illegal fishing, and actions may be taken by states, as a law enforcement, for the purpose of eradicating such practices in EEZ. The result of this research shows that there are certain limitations on the implementation of the law enforcement can be conducted by states based on the international law."

"Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan Bering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "mega-biodiversity". Dengan tingginya keanekaragaman hayati, maka terbuka peluang yang besar bagi upaya memanfaatkan sumber-sumber gen penting yang ada untuk program pemuliaan, untuk merakit varietas unggul masa depan, namun tanpa kita sadari terbuka peluang mudah untuk dicuri, dipindahkan, dan diperbaiki oleh pihak asing serta diakui sebagai milik meraka. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, memberikan hak kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan yang mempunyai ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama; untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor. Hak ini diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan setelah diberikan Sertifikat hak PVT. Undang-undang ini, diharapkan akan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan industri benih, dan dengan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT, maka apabila ada pihak lain yang menggunakan varietas hasil pemuliaan atau varietas loka1 sebagai benih sumber untuk mendapatkan turunannya tanpa ijin dari pihak yang berhak, maka dapat diketahui oleh pemegang hak atau kantor PVT bahwa telah terjadi pencurian varietas tanaman. Di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap perlindungan varietas tanaman seperti sertifikasi benih tanpa ijin. Sebagian besar diberi pembinaan dan hanya sedikit yang diajukan ke pengadilan. Penegakan hukum terhadap perlindungan varietas tanaman tidak semata-mata menjadi tanggungjawab criminal justice system yang dalam hal ini aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum belum berhasil maka perlu dukungan dari Kantor Pusat PVT, Departemen Pertanian dan masyarakat.

---

Indonesia is one of the countries in the world which has various biological resources, and is frequently called a "mega-biodiversity" country. Then, by height such biodiversity, it had opened opportunity to get benefit from important gene resources being available for superiority program such as assembling of leading variety for the future, nevertheless, unintentionally, also it had opened opportunity to be stolen, removed and repaired by foreigners and acknowledges as their property. By enactment of Laws No. 29 year 2000 on Plant Variety Protection, it had given right to breed improver pertaining to resulted plantation variety having new characteristic, unique, stable, uniform, and named; to produce or proliferate seeds, prepare for propagation objective, advertises offer, sell or trade, export, and import. It is given twenty {20) years for one season plantation or twenty five (25) years for annual plantation upon obtaining certificate of PVT right. This legislation is wished will motivate the involvement of private sector to develop seed industry and then, by Documentation System and PVT Information Network, other party who use variety derived from breed improvement or local variety as source seeds to get its generation without permission from authorized party then, it will be known by right holder or office of PMT upon stalling of plantation variety. In the field, so many violation is still found against protected plantation variety as certification without permission. Largely, those had been given building and some of them had been brought to the court. Solely, the enactment of protected plantation variety is not responsible of criminal justice system in this case is police apparatus, attorney's office, court and correctional facility. Law enforcement had not been realized succesfully, but, it requires support from head Office of PVT, Department of Agriculture and society."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui perkembangan proses penyidikan tindak pidana kepabeanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, (2) mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana kepabeanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penegakan hukum dan (3) mengidentifikasi hambatan dan kesulitan yang timbul dalam upaya penegakan hukum. Tinjauan pustaka yang digunakan adalah yang menjelaskan tentang pengertian dan sistem perpajakan, kepatuhan dalam perpajakan, tinjauan pajak dari segi hukum, aspek-aspek pidana dalam hukum pajak, tujuan sanksi pidana, dan penyidikan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada daripada kuantitas atau banyaknya data, serta survey deskriptif analitik, dengan studi kepustakaan. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis interaktif. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan : (1) dari segi perkembangan proses penyidikan tindak pidana kepabeanan di DJBC : proses penyidikan tindak pidana kepabeanan di DJBC saat ini identik dengan fungsi pengawasan. Kantor Pelayanan mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan Kantor Wilayah dalam penguasaan informasi ini dan lebih mudah melakukan pengawasan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-444/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, titik berat fungsi pengawasan berada pada Kantor Pelayanan jika dilihat dari ketersediaannya informasi dan akses ke arah informasi, Kantor Pelayanan lebih potensial untuk melakukan pengawasan dalam pengertian day-to-day-operations. Fungsi pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) oleh Kantor Wilayah akan menghadapi kendala kurangnya informasi, jumlah tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan tetapi untuk pengawasan yang kurang bersifat pencegahan misalnya verifikasi dan audit dapat dilakukan sepenuhnya. Meskipun di dalam fungsi Kantor Wilayah tersebut ada dimensi-dimensi pencegahan, penindakan, dan penyidikan namun kegiatan ini lebih efisien dan efektif dilaksanakan di Kantor Pelayanan sebab kegiatan-kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang, pemeriksaan penumpang, sampai kepada hasil patroli.Dari segi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana kepabeanan, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan proses penyidikannya adalah adanya sinkronisasi hukum peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kewenangan PPNS Bea dan Cukai, perlu diperhatikan lebih lanjut adanya praperadilan sebagai lembaga pengawasan horisontal terhadap upaya paksa dalam proses peradilan pidana. Terakhir dari segi hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang dijumpai dalam proses penegakan hukum adalah adanya faktor teknis dan non teknis aparat penegak hukum yang meliputi dua hal yaitu : (1) sikap profesionalitas yang rendah dari aparat penegak hukum sendiri dan (2) kesadaran hukum aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih rendah. Di samping itu penelitian ini juga menemukan faktor lain yang merupakan hambatan dan kesulitan dalam proses penegakar, hukum. Faktor tersebut adalah faktor yuridis, yaitu faktor undang-undangnya sendiri.Saran yang diajukan setelah dilakukan penelitian ini adalah (1) mengoptimalkan fungsi Kantor Pelayanan dalam bidang penyidikan dan melakukan reposisi terhadap PPNS yang ada, (2) melakukan pelatihan penyidikan kepada pegawai yang belum PPNS serta pelatihan kembali dan magang kepada pegawai yang sudah PPNS tentang penyidikan dan beracara dalam peradilan, (3) melakukan sinkronisasi peraturan pendukung kegiatan PPNS dan kerjasama dengan penegak hukum lain, (4) melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa kepabeanan tentang anti smuggling dan peranan PPNS DJBC.

---

The aims of the research are 1) identify the investigation process of customary crime done by the General Directorate of Custom and Tax; 2) identify problems in the process of investigation; 3) identify obstacles and difficulties in law enforcement related to customary crime. Literature study which is done is how to explain the meaning and the system of tax, compliance in taxation, tax in the perspective of law, criminal aspects in law of tax, goals of criminal sanction, and investigation.

Method of research applied in the research is descriptive with qualitative approach which tends to emphasize meaning of data rather than quantity of amount of data. Descriptive analytic survey is also applied with literature study and the analysis is interactive analysis. The research results some findings, which are 1) investigation of customary crime is identical with monitoring function, Provision Office has wider access compare to Division Office in controlling information and easier to control. Based on decree of Minister of Treasury Number KEP-444/KMK.01/2001 on 23 July 2001 on Organization and Job's Arrangement of District Office of General Directorate of Custom and Tax and Provision Office of Custom and Tax, the function of monitoring takes place in the Provision Office. Based on availability of information and access to day to day operation, the office is more potential to do monitoring. Preventive monitoring functions in District Office have a burden of lack of information, number of officer, and cost that must be paid. However, for verification and audit, District Office can have full authority. Even though in the function of District Office there are dimensions of preventive and investigation, it is more effective if it is done by Provision Office because it is a continuation of checking documents, goods and passengers, and also patrol's results.

From the problems emerge during the process of investigation, efforts to achieve better result is done by synchronize the regulations. With authority of PPNS in the Directorate, a pre-court should be considered as a horizontal monitoring mechanism on compulsory action in the process. From the dimensions of obstacles and difficulties, there are technical and non-technical factors of law enforcer which are low professional attitude of them and low awareness of law enforcer and society. The research also finds juridical factors in this dimension. The problem is the law itself.

It is suggested that the Directorate 1) optimize the function of Provision Office in investigation and reposition of existing PPNS; 2) arrange investigation training for employee who have not yet PPNS and re-training and also apprentice to employee who have PPNS on investigation and make a good conduct in court; 3) synchronize supporting law for PPNS activities and cooperate with other law enforcer; and 4) socialize the customer on anti smuggling and the role of PPNS in the Directorate."

"ABSTRAKPada penulisan tesis ini akan dibahas tentang Penegakan Hukum Terhadap PelanggaranRahasia Jabatan Notaris. Hal ini dilatar belakangi karena Notaris dalam menjalankanjabatannya selaku Pejabat Umum selain terikat pada suatu peraturan jabatan, juga terikatpada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai Notaris, dimana Notariswajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Dari latar belakangtersebut maka muncul permasalahan bagaimana lingkup rahasia jabatan Notaris terhadapakta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan dalamperaturan lainnya, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasiajabatan Notaris. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yangdiperolehnya dalam pelaksanaan jabatannya tidak hanya diatur dalam Undang-UndangJabatan Notaris saja, ada Undang-Undang lain yang memberikan aturan agar Notaris jugaikut merahasiakan akta yang dibuat nya yaitu dalam ketentuan Undang-UndangPerbankan. Pada sisi lain terhadap hal ini ada pengecualian dimana Notaris wajib untukmemberikan kesaksian atau mengungkapkan keterangan akta yang telah dibuatnyaapabila berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi danUndang-Undang Pengadilan Pajak. Terhadap Notaris yang terkait pemanggilan untukmengungkapkan isi akta atau keterangan yang terkait Tindak Pidana Korupsi atauperpajakan maka Notaris tidak dapat dikenakan sanksi terhadap jabatannya.

---

AbstractIn writing this thesis research examines the Law enforcement on Notary?s SecretViolation. This is the background for running a notary in addition to his position asGeneral Officer is bound to a regulatory position, also bound by the oath of office wassaid at the time was appointed as a notary, in which the notary is obliged to keep thecontents of the deed and the information obtained. From this background it appears thequestion of how the scope of the secrecy of the notary deed made by a notary under theAct Notary and in other regulations, then to how confidential law enforcement againstviolations of notary office. Notary obligation to keep confidential the contents of the deedand the information gained in the implementation of office is not only regulated in theLaw on Notary course, there is another Act that provides the rules to keep the Notarydeed also made that the provisions of the Banking Act. On the other side of this there areexceptions where the notary is obliged to testify or disclose the information that has beenmade if the deed relates to the provisions of the Act of Corruption Act and the TaxCourt. Related to the notary deed calls to disclose the contents or information related tocorruption or tax the notary can not be penalized for his post."

"ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang maju dengan pesat, mengakibatkan peningkatan persaingan dalam perdagangan. Informasi rahasia atau rahasia dagang merupakan sumber pasokan dan komoditi berharga serta menjadi tumpuan kegiatan industri dan komersial telah dijadikan sebagai aset perusahaan dan dijaga ketat kerahasiaannya oleh pemilik informasi. Untuk melindungi informasi rahasia tersebut Negara-negara seperti Australia dan Amerika serikat mengeluarkan peraturan khusus yang mencangkup perlindungan terhadap informasi rahasia yang disebut sebagai Uniform Trade Secrets Act. Dengan diratifikasinya Protokol Madrid, dan bergabungnya Indonesia di perdagangan dunia atau Agreement Estabilishing The World Trade Organization maka Indonesia harus membuat suatu mekanisme perlindungan rahasia dagang yang memadai, hal ini dapat dipelajari dalam sistem perlindungan rahasia dagang di Negara lain. Indonesia wajib mempelajari mengenai perlindungan terhadap rahasia dagang dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan penerapan peraturan tersebut sebagaimana dalam contoh duduk perkara Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd (2001) 210 CLR 181. Pembentukan World Trade Organization dilakukan dalam di Marakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994 dan disahkan melalui Undang-undang No.7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994. Konsekuensi keikutsertaan itu adalah bagaimana mempersiapkan para pengusaha Indonesia agar mampu melakukan persaingan jujur dan sehat dalam pasar global. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah sistem perlindungan rahasia dagang? Bagaimanakah penegakkan pada perlindungan rahasia dagang di Australia dan Amerika Serikat? Bagaimanakah penerapan penegakkan pada perlindungan rahasia dagang? Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih memerlukan penambahan dan perbaikan peraturan menjadi lebih komperhensif sebagaimana dapat dipelajari dari Australia dan Amerika Serikat. Penerapan penegakkan pada perlindungan rahasia dagang sebagaimana dalam kasus Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd Tahun 2001 dapat dijadikan acuan dalam penerapan penegakkan pada perlindungan rahasia dagang di Indonesia khususnya terhadap para penegak hukum dimana perlindungan terhadap rahasia dagang berakar kepada perjanjian kerahasiaan antara para pihak.

---

ABSTRACTThe development of science, technology and the information advanced by leaps and bounds, resulting in increased competition in the trade. Confidential information or trade secrets are a source of valuable commodity supply and as well as being the object of an industrial and commercial activities have been made as the company's assets and closely guarded secret by the owner of the information. To protect the confidential information of countries such as Australia and the United States issued special regulations, which encompassed the protection of confidential information is referred to as the Uniform Trade Secrets Act. The Ratification of Madrid Protocol, and the admission of Indonesia at the World Trade Agreement or The World Trade Organization then Indonesia must make a trade secret protection mechanism that is adequate, it can be learned in trade secret protection system in other countries. Indonesia must learn regarding the protection of trade secrets in the form of legislation and the application of the regulation, as in the example of case Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd (2001) 210 CLR 181. The establishment of the World Trade Organization done in Marrakech, Morocco on 15 April 1994 and ratified through law No. 7 of 1994 on November 2, 1994. The consequences of that participation are how to prepare Indonesia entrepreneurs in order to be able to do honest and healthy competition in the global market. The writing of this thesis is using research methods in library with secondary data as the source of the data. The main issues are how does trade secret protection system? How does enforcement of the law on the protection of trade secret held in the United States and Australia? How is the application of enforcement of the law on the protection of trade secret protection? As a result of the research it can be concluded that Indonesia needs additions and improvements to the regulations becoming more comprehensive as can be learned from Australia and the United States. The enforcement of the law on the protection of trade secret protection as in the case of Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd in 2001 can be reference in the enforcement of the law on the protection of trade secret protection in Indonesia, especially against law enforcers in which protection against the trade secret has its roots to the confidentiality agreement between the parties."

"Tesis ini merupakan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian yang mengangkat permasalahan penegakan hukum keimigrasian dalam hal menemukan falctor-faktor yang patut dipertimbangkan bagi usaha pemberdayaan fungsi penegakan hukum keimigrasian tersebut serta menentukan strategi yang tepat untuk melakukan prioritas pembenahan dan pcrbaikan dari tiga unsur sistem hukum yaitu unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang mempunyai kepentingan terbesar berdasarkan bobot prioritas kepentingan yang diperoleh. Obyek penelitian dalam tesis ini diuraikan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantilatif dengan disain deskriptif yang didasarkan dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian dianalisis secara kuantitalif dengan menggunakan model operasiona! penelitian Analyzical Hierarchy Process (AHP), dengan mengambil populasi para unsur pimpinan jajaran Dircktorat Jcnderal Imigrasi, dan kemudian mengambi! sampel dari populasi tersebut berdasarkan kriteria bahwa sampel yang dipilih adalah ekspcrt di bidang penegakan hukum keimigrasian. Penelitian dalam tesis ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan fungsi penegakan hukum keimigrasian ditentukan oleh faktor penegak hukum, undang-undang, sarana atau fasilitas, dan masyarakat. Dari hasil analisis terhadap penclitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa unsur substansi hukum merupakan altcmatif pilihan pembenahan yang pertama kali harus dilakukan dengan besarnya bobot kepentingan sebesar 47%, selanjutnya adalah unsur budaya hukum sebesar 28%, sedangkan unsur struklur hukum merupakan Iangkah pembenahan terakhir dengan bobot kepentingan sebesar 25%. Pembaharuan substansi hukum keimigrasian merupakan langkah awal tercapainya penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum keadilan hukum, dan manfaat hukum. Untuk itu disamakan agar kegiatan perencanaan kebijakan keimigrasian harus memperhatikan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap substansi dan regulasi lainnya yang tclah ada. Langkah tersebut diwujudkan dalam kegiatan kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang mempunyai sifat multidimcnsi serta pengetahuan tentang percncanaan kebijakan yang sesuai dengan aturan penetapan paraturan perundang undangan yang telah ada.

---

This thesis is as the results of the study and research that carried out by the Writer towards the Implementation of the Function of the Immigration law Enforcement in the matter of finding the factor that ought to be considered for empowerment efforts as well as determined the strategy that is important to be carried out in the repairmen and the improvement of the three elements of the Law System which consist of the Substance of Law, the Structure of Law, and the Culture of Law. Such elements have their own interest based on the interest weight received.

The object of the research in this thesis is described using the Quantitative Method of Research with the Descriptive Design which based on the Library and Field Research. The research is being analyzed quantitatively with the used of Operational Research Model which known as Analytical Hierarchy Process (Al-IP), while the Population is from the Board of Immigration Heads of the Directorate General of Immigration and then the sample of such population is based on the criteria that the sample chosen is the expert of the Immigration Law Enforcement. The research in this thesis showed that the implementation of the Empowerment of the Function of Immigration Law Enforcement is determined by the law upholder, the law, the means or facilities and the society.

From the research analysis that has been done, it can be seen obviously that the Substance of Law becoming the subject needed to be improved at the first time with the biggest interest of 47%, the second position is the Culture of Law with the interest of 28% while the Structure of Law is on the last position to be improved with the interest of 25%. The reformation of Immigration Law Substance is at the first step of Law Enforcement which can give the Assurance of Law, Legal Justice, and other benefits of Law. The activity of Immigration Planning Strategy should consider the harmonisation and Sincronisation of the Substance of law and other existing regulation. Such activity or step is being implemented ini the activity of criminalism, decriminalism, and depenalism. Therefore, it needs the knowledge that has the multidimensional characteristic as well as the knowledge about policy planning in accordance with the legislation of the existing rules of law."