Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap berbagai macam bencana, baik alam maupun nonalam, seperti : gempa, longsor, kekeringan, kelaparan, kebakaran, penyakit berbahaya dan menular, malapraktik teknologi dan kerusuhan/konflik sosial...."

"ABSTRAKTesis ini tentang "Penanganan akibat bencana luapan lumpur panas PT. Lapindo Brantas di Kecamatan Porong oleh Polres Sidoarjo" Yaitu : tindakan-tindakan manajerial maupun operasionaI yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dalam menangani akibat yang ditimbulkan oleh bencana luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong. Fokus penanganan yang dilakukan adalah warga masyarakat yang menjadi korban bencana luapan lumpur. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan kwalitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman serta pemeriksaan dokumen.Gambaran umum daerah penelitian yaitu : Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Sebelum terjadinya bencana semburan lumpur, kecamatan ini merupakan wilayah yang sangat potensial. Kondisi sosial ekonomi, tidak kurang 123 industri terdapat di tiga kecamatan tersebut. Di sektor pertanian dan perkebunan wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur, lahan pertanian dan perkebunan ditanami padi dan tebu. Sektor perikanan, di tiga kecamatan tersebut juga terdapat tambak yang cukup luas. Sektor pertambangan, terdapat eksplorasi gas bumi milik PT Lapindo Brantas sebanyak 19 sumur gas. Di sektor perdagangan, terdapat pertokoan dan pasar bahkan sudah banyak minimarket. Sosial budaya, terdapat sekolah SD s/d SLTA juga sekolah agama. Kegiatan keagamaan terutama agama Islam untuk mernperkuat ukuwah Islamiyah serta menumbuhkan suasana kekerabatan sesama warga masyarakat tumbuh subur di daerah tersebut.Bencana luapan Lumpur telah menciptakan 4 macam kerugian yaitu kerugian materiil yang sifatnya permanen, kerugian fisik, kerugian mental, dan kerugian sosial. Masyarakat setempat meminta PT Lapindo Brantas sebagai penyebab terjadinya bencana untuk bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Ada 4 tanggungjawab yang ditanggung oleh PT Lapindo Brantas yaitu tanggungjawab kemanusiaan, tanggungjawab kerugian, tanggungjawab penutupan semburan dan luapan lumpur serta tanggungjawab hukum.Upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo, Pokes Sidoarjo serta instansi terkait lainnya didasarkan pada SK Bupati Sidoarjo nomor: 18816891404.1.1.312006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur Di Kecamatan Porong dan Sekitarnya Tahun 2006. Selain berpedoman pada SK Bupati tersebut Polres Sidoarjo juga telah menyusun organisasi penanganan bencana melalui Operasi "Rencana Kontijensi Khusus" Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo. Prinlak Ops Polres Sidoarjo "Rencana Kontijensi Khusus Tentang Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo " No.Pol : RlPrinlak Ops/591LX12006. Penanganan bencana dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap sebelum kejadian bencana, tahap saat terjadinya bencana, tahap setelah kejadian bencana serta adanya rehabilitasi mental korban bencana. Mengingat banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam penanganan bencana sebagaimana SK Bupati tersebut maka diperlukan adanya koordinasi dan hubungan tata cara kerja yang baik antara Pokes Sidoarjo dengan beberapa instansi terkait lainnya. Namun Koordinasi dan HTCK ini kurang terlaksana dengan baik.Penanganan bencana yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dan instansi terkait lainnya secara garis besar telah mempedomani 6 siklus Disaster Management yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan pembangunan. Namun pada tindakan pemulihan pada bencana luapan lumpur tidak bisa dilakukan karena korban menderita kerugian materiil yang sifatnya permanen. Pada penanganan bencana tersebut juga dilaksanakan Simulasi menghadapi ancaman jebolnya tanggul penahan luapan lumpur. Simulasi bertujuan untuk memberikan gambaran penanganan bencana agar masyarakat yang menjadi korban tidak panik dan aparat kepolisian serta instansi terkait lainnya memahami tentang apa yang harus dikerjakan dalam melakukan penanganan bencana.Hubungan tata cara kerja dan koordinasi antara instansi terkait kurang berjalan dengan baik. HTCK dan koordinasi masih terpengaruh oleh sistem birokrasi pemerintahan yang bersifat Patrimonial. Koordinasi yang dilakukan hanya bersifat reaktif saja. Ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanganan bencana sehingga penanganan bencana menjadi parsial. Masing-masing instansi melakukan penanganan sesuai kebijakan pimpinan masing-masing yang sifatnya temporer.

---

ABSTRACT

The thesis is about the handling of the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district by Sidoarjo Resort Police. The thesis discusses the managerial and operational action conducted by Sidoarjo Resort Police in handling the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district. The focus of the thesis is the handling the community as the victims of the disaster. The writer employs qualitative approach and data is collected by using several methods, such as observation, involved observation, interview, and document review.

As we all know that before the disaster happened, Porong Sub-district had been known as a potential area There were at least 123 factories or manufacturers, large areas of agriculture, fisheries, oil and gas exploration in which some of them belong to PT Lapindo Brantas. The disaster caused by the hot mud has created four kinds of loss: (1) permanent material losses, (2) physical loss, (3) mental loss, and (4) social loss. The local community has asked PT Lapindo Brantas as the party which caused the disaster to be responsible for the disaster. There are four responsibilities that must be borne by PT Lapindo Brantas: (1) humanity responsibility, (2) losses responsibility, (3) the responsibility of closing the hole and the overflow of the mud, and (4) law responsibility.

The handling efforts conducted by Sidoarjo Local Government, Sidoarjo Resort Police as well as other related agencies are based on the decree of Sidoarjo Regent, No. 18816891404.1.1.312006 dated 15 June 2006 regarding the establishment of the Integrated Team for the Handling of the Overflow of the hot mud in Porong Sub-district and its surroundings. In addition, Sidoarjo Resort Police has set up the organization of such handling through an operation called "Special Contingency Plan", No. Pol.: R/Prinlak Ops1591IX12006. Such handling is classified into three stages: (1) before the disaster, (2) when the disaster happened, and (3) after the disaster as well as the rehabilitation of the victims' mental.

The results of the research reveal that the coordination and working organization among the agencies have not run well yet. Such coordination and working organization among the agencies are still influenced by patrimonial system of the government bureaucrat. Coordination is still conducted in a reactive way. Each agency does the handling based on the temporary policies of their administrators."

"ABSTRAKPada tahun 2007 Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang Penanggulangan Bencana Alam dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Kabupaten/Kota. Penanggulangan Bencana Alam tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini BNPB/BPBD saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk TNI. Dalam penanggulangan bencana banjir Garut, TNI memainkan peran yang cukup signifikan karena BPBD Garut merupakan organisasi bentukan yang termasuk baru, sehingga mempunyai kekurangan kapabilitas dalam penanggulangan bencana . Namun karena aspek legal yang tidak mendeskripsikan peran TNI secara jelas dalam hal pendanaan, durasi waktu penugasan dan model perbantuan hal ini menimbulkan kesulitan dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis sinergitas antara TNI dengan instansi terkait dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Garut, teori yang digunakan terutama adalah teori yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa landasan hukum dalam penanggulangan banjir perlu di adakan perubahan, karena belum menyentuh aspek pendanaan operasional, durasi penugasan dan bentuk perbantuan. Dalam hal sinergitas, masih belum setara/seimbang, karena faktor kultur kerja, pengalaman dan koordinasi.

---

ABSTRACTIn 2007 The Indonesian Government set a national policy about national disaster management by publishing No. 24 of 2007 On Disaster Management Act, which is then followed up with formation of National Disaster Management Agency BNPB Regional Disaster Management Agency BPBD at the district city level. Natural disaster management is not just Government responsbility but it is the responsbility of all components of the Nation including Indonesian Armed Forces TNI . In overcoming of Garut Flashflood TNI plays a significant role due to BPBD Garut is a new formation so that lack of professionalism and leadership acording to disaster management. But the unclear of TNI job description according to financing, time duration and form assistance it make several problems during the activity. This study used qualitative approach aimed at analyzing the sinergy of TNI with related parties in the emergency response Garut flash flood management. The result revealed that in Garut relief disaster management, the legal basis for the involvement of Indonesian Army in the handling of natural disasters need to be change, and according synergy is not balanced due to of work culture, experience and coordination. "

"Bencana lumpur Lapindo yang terjadi sejak 29 Mei 2006 hingga sekarang ini merupakan bencana terlama yang terjadi di Indonesia. Bencana ini telah menimbulkan berbagi kerusakan, kehilangan dan perubahan yang berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat korban. Salah satu dampak yang terjadi akibat bencana lumpur ini adalah dampak psikososial.Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode fenomenologi deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dampak psikologis, dampak sosial, dan harapan untuk penyelesaian masalah serta layanan kesehatan yang dibutuhkan. Jumlah partisipan yang terlibat dalam penelitian ini sampai dengan terjadi saturasi data sebanyak 7 orang. Prosedur sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan tehnik key person. Prosedur pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam dengan bentuk pertanyaan semi terstruktur. Hasil wawancara direkam menggunakan Voice Record Digital, kemudian dilakukan transkrip verbatim dan dianalisis dengan menggunakan metode langkah - langkah Colaizi (1978, dalam Daymon & Dolloway, 2008).Hasil penelitian ini teridentifikasi 9 tema inti dan 2 tema tambahan. Sembilan tema inti tersebut adalah perubahan emosi, perubahan kognitif, mekanisme koping, perubahan fungsi keluarga, perubahan hubungan sosial kemasyarakatan, dukungan social, harapan penyelesaian masalah kepada pemerintah dan kepada PT Lapindo, kebutuhan layanan kesehatan fisik dan kesehatan psikologis. Sedangkan dua tema tambahan yaitu resiko dan gangguan perkembangan, dan distres spiritual.Kesimpulan penelitian ini adalah masyarakat korban lumpur Lapindo mengalami dampak psikosoial dan berharap kepada pemerintah dan PT Lapindo menyelesaikan pembayaran tahap II (80%) serta menyediakan layanan kesehatan fisik maupun psikososial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya intervensi psikososial kepada masyarakat korban dan penelitian lanjutan setelah masyarakat korban menempati rumah baru.

---

Lapindo mud disaster that occurred since 29 May 2006 is considered as the longest disaster that occurred in Indonesia. This disaster has caused damage and lost of property which has been affecting the viability of the residents of the affected areas. Psychosocial well being is one af the impacts of disaster.Research was conducted using qualitative design with descriptive phenomenology method. The purpose required of this research was to identify the psychological impact, social impact, and hope for the settlement of problems and health services. Number of participants were involved in this research based on the saturation of data was 7 people. This study used purposive sampling technique using the key informant. Procedure of data collection techniques using depth interviews with a semi-structured form of used questions. The Digital Voice Record was utilized to record the interviews, and verbatim transcripts made and analyzed using the methods of Colaizi (1978, in Daymon & Dolloway, 2008).This study revealed 9 theme of core and 2 additional theme. Nine the core theme is emotional changes, cognitive changes, coping mechanism, changes in family function, changes in social relationships, social support, hope to the problem to the government and PT Lapindo, physical health service needs and psychological health. While two additional theme that is risk and growth trouble, and distres spiritual.Conclusion of this research society of victim of mud of Lapindo experience of impact of psikosoial and hope to government and PT Lapindo settle the payment phase II (80%) and also provide service of health of physical and also psikososial. This research recommend the importance of intervention of psikososial to society of victim and research of continuation after society of victim take possession of new residences."

"Pada tanggal 29 Mei 2006, PT. Lapindo Brantas melakukan aktivitas pengeboran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gas domestik di Jawa Timur. Bersamaan dengan aktivitas tersebut muncul luapan lumpur panas dari dalam perut bumi ke permukaan. Inilah awal terjadinya bencana lumpur panas di Sidoarjo. Volume luapan lumpur terus bertambah seiring bertambahnya waktu, sehingga menggenangi daerah pemukiman di sekitar lokasi sumur pengeboran yang meliputi lebih dari enam desa. Kejadian ini telah menimbulkan dampak bagi lingkungan, sosial dan juga ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bencana ini juga telah menimbulkan kerugian material bagi sektor publik, baik pada infrastrukturnya maupun juga lingkungan yang termasuk milik publik. Dalam skripsi ini, akan dianalisis bagaimana kondisi bencana ini, apa saja yang mempengaruhinya, dengan demikian dapat dibuat sebuah model bencana lumpur panas. Dengan adanya model ini, dapat ditentukan apakah bencana ini merupakan bencana alam atau bencana buatan manusia, sehingga dapat ditentukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana ini. Dengan demikian sebuah konsep mengenai pertanggung jawaban penanggulangan bencana dapat di ajukan. Selain itu, dalam skripsi ini juga akan diidentifikasi biaya-biaya yang timbul, sehingga dapat ditentukan pula, biaya apa saja yang harus ditanggung."

"Penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana siap pakai dalam penanganan bencana nonalam pandemi Coronavirus Disease 2019. Penggunaan dana siap pakai tidak tepat digunakan untuk membiayai belanja dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019, disamping juga telah terdapatnya pilihan kebijakan kedaruratan untuk mengatasi situasi pandemi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep pengelolaan dana siap pakai sebagai salah satu anggaran penanggulangan bencana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga mengenai pengelolaan anggaran penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang. Akan dipaparkan pula analisis perbandingan konsep kedua pendanaan tersebut dalam kerangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode eksplanatoris dengan pendekatan teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana siap pakai merupakan dana on-call yang tersedia dan dicadangkan dalam APBN yang dipakai untuk kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, sedangkan anggaran penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 merupakan dana yang digunakan untuk membiayai penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian nasional.

---

This research discusses the utilization of on-call funds (dana siap pakai) in non-natural disasters management of the Coronavirus Disease 2019 pandemic. The utilization of dana siap pakai is inappropriately used to fund expenditures in the Coronavirus Disease 2019 management, as well as the existence of emergency policy options to overcome the pandemic situation. Therefore, in this research, we will discuss the concept of managing dana siap pakai as one of the disaster management budgets in the perspective of Act No. 24 of 2007 on Disaster Management and also about budget management for Coronavirus Disease 2019 management in the perspective of Act No. 2 of 2020 on Issuance of Governance Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 to Become Law. A comparative analysis of the two funding concepts will also be presented in the framework of the Coronavirus Disease 2019. This research is a normative legal research that uses an explanatory method with the conceptual approach and statute approach. It is analyzed qualitatively. The results of the research show that dana siap pakai is on-call funds that are available and reserved in the APBN which are used only for disaster management activities during disaster emergency response, while the budget for the Coronavirus Disease 2019 is used to funds the response activity on pandemic and economic recovery."

"Skripsi ini membahas mengenai peran kelompok rentan yang menjadi Satuan Tugas dalam kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana di Desa Gunung Geulis, Kabupaten Bogor. Penelitian ini meneliti proses pembentukan Satgas, peran kelompok rentan yang menjadi Satgas, dan faktor pendukung serta faktor penghambat kelompok rentan menjadi Satgas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.Metode yang digunakan yaitu observasi, in-depth interview, dan studi literatur.Hasil menunjukkan bahwa keterlibatan kelompok rentan sebagai Satgas sesuai dengan peraturan, Satgas kelompok rentan berperan aktif dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana, dan faktor pendukung keterlibatan kelompok rentan lebih banyak selama kebutuhan mereka diakomodasi dan tugas disesuaikan sesuai kapasitas.

---

This thesis discusses about the role of vulnerable groups who are being Task Force in disaster management and disaster risk reduction efforts in Gunung Geulis Village, Bogor Region. This study examine the process of formation of the Task Force, the role of vulnerable groups into the Task Force, and the supporting factors and inhibiting factors of the vulnerable groups into the Task Force. This study is a descriptive study with qualitative methods.The methods used are observation, in-depth interviews, and the study of literature.The end results show that the involvement of vulnerable groups as Task Force has been suitable with the regulation, the Task Force from vulnerable groups are active in disaster management and disaster risk reduction efforts, and supporting factors are likely more as long as their needs are accommodated and customize the tasks according to their capacity.;"

"ABSTRAKKelurahan Rawa Buaya RW 11 memiliki tingkat ancaman terhadap bencana banjiryang cukup tinggi. Maka, Kementerian Sosial melalui program Kampung SiagaBencana (KSB) menginisiasi warga RW 11 agar mempunyai kemandirian dalammenanggulangi bencana banjir yang rutin datang ketika musim penghujan. Denganpendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan implementasi program KSB di RW11 dalam rangka penanggulangan bencana berbasiskan masyarakat, serta faktorpendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut setelahberdiri selama lebih kurang 3 tahun. Temuan penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan KSB di RW 11 selain menciptakan organisasi masyarakat yang siapdan tanggap terhadap bencana juga meningkatkan kapasitas warga dalammenghadapi banjir dan meningkatkan partisipasi warga dalam upayapenanggulangan bencana di wilayahnya.

---

ABSTRACTRW 11 Rawa Buaya Urban Village has a threat of floods on high levels. With thatkind condition, The Ministry of Social initiated Kampung Siaga Bencana (KSB)Programe to make community independency in response to floods that routinelycome up when the rainy season. With a qualitative approach, this thesis illustratesthe implementation of KSB programs in RW 11 in the framework of communitybased disaster management, also describe the supporting factors and inhibitingfactors in the implementation of the program after standing for about 3 years . Thestudy findings suggest that the implementation of the KSB in RW 11, has create acommunity organizations well prepare for and respond to disasters also increasethe capacity of people to cope with floods and increase citizen participation indisaster management in they region."