Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran serikat pekerja/serikat buruh “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” di luar perusahaan bagi pekerja/buruh yang menjadi Anggota merupakan tanda pentingnya berserikat bagi pekerja/buruh. Demi menyejahterakan pekerja/buruh, Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Payung hukum ini perlu mengikuti perkembangan serikat pekerja/serikat buruh, baik serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan maupun serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan. Terlebih di dalam praktiknya, serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan memiliki hak dan kewajiban yangberbeda. Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) yang tercatat di Kota Yogyakarta menjadi serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan yang berupaya menyesuikan serikatnya dengan perkembangan di bidang perburuhan. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan tentang serikat pekerja/serikat buruh yang ada di dalam peraturanperundang-undangan beserta peran serikat pekerja/serikat buruh “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” di luar perusahaan bagi pekerja/buruh yang menjadi Anggota. Dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitiandeskriptif analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci tentang perbedaan hak dan kewajiban antara serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan, padahal keduanya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda di dalam praktiknya.Ketiadaan dasar hukum menyebabkan tidak semua serikat pekerja/serikat buruh diakomodasi oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, peran Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) sudah terealisasi dan dirasakan oleh pekerja/buruh yang menjadi Anggota. Di tengah peraturan perundangundangan dan instansi pemerintah yang belum sepenuhnya mengakomodasi serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan, Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) menjadi serikat pekerja/serikat buruh yang lebih terbuka dan mandiri.

---

The role of “Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)” trade union outside of the enterprise

for workers/employees who are part of it is a sign of the importance of unions for workers/employees. In order to achieve the welfare of workers/employees, Indonesia enacted Law of the Republic Indonesia Number 21 of 2000 on Trade Union. This legal protection needs to follow the growth and evolvement of trade union, both trade union inside of the enterprise and trade union outside of the enterprise. Moreover, in practice,

trade union inside of the enterprise and trade union outside of the enterprise have different

rights and obligations. Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta), registered in Yogyakarta, is a trade union outside of the enterprise that seeks to adapt its trade union to the growth and evolvement of the labor sector. Therefore, this paper analyzes how trade union are regulated by law along with the role of "Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta)" trade union outside of the enterprise for workers/employees who are part of it. By using a normative juridical research and a descriptive analytical research typology, the result of the research shows that the rights and obligations of trade union inside of the enterprise and trade union outside of the enterprise have not been regulated in details, even though the fact that both have different rights and obligations in practice. The absence of this legal basis means that not all trade unions are served by the government agency that responsible for manpower affairs. Furthermore, the gain of Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) has been real and perceived by workers/employees who are part of it. While there are no regulations and government agencies that fully served the trade union outside of the enterprise, Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) has become more open and independent."

""The Relation Of Knowledge, Attitude And Practice And The Fulfillment Of Cummulative Credit Points For Widyaiswara In The Center For Education And Training (Pusdiklat) Ministry Of Health And Sub Center (Bapelkes) In Jakarta And West Java".Based on the decree of the State Minister for Administrative Reform No.68/Menpan/1985 concerning cumulative credits for the official widyaiswara, the functional position of widyaiswara in the Ministry of Health was approved. As the staff of Bapelkes of the Ministry of Health, widyaiswara has a main task, which is to train Ministry of Health staffs. This study attempted to see the performance of widyaiswara in several Bapelkes in Jakarta and West Java.There are many widyaiswaras who could not fulfill their tasks to gather cumulative credit points for them as arranged by the rule. The study observed factors affecting the cumulative credit points. The study design was cross sectional one to see the relationship of widyaiswara's characteristics and the fulfill-meat of cumulative credit points.The respondents of this study are the widyaiswaras in the Pusdiklat and Bapelkes of Cilandak (Jakarta) and West Java consisting of the Bapelkes of Ciloto, Lemahabang and Bandung.The data were collected through structured interview based on a set of questionnaire. A multivariate logistic regression analysis was performed to see factors whose relation to the cumulative credit points of widyaiswara were simultaneous observed.The results showed that the factors having close relations to the cumulative credit points were the skills and ability in writing scientific papers, the knowledge of many kind of credit point forms used, the attitude to the position or job they have, and their kind attention to the process of gathering cumulative credit points.Based on the findings we conclude that most of the widyaiswaras who fulfilled their cumulative credit points were the young age group, who graduated from university (S1), the groups who supported attitude to their position or job, levels of understanding to the learning process and the insight of many kinds of credit point forms used, groups who pay attention to the process of gathering cumulative credit points and have skill and ability to write scientific papers.To improve the cumulative credit points gathered we would pay attention to some factors beyond that, especially the skill and ability to write a scientific papers.

---

Sejak ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 68/Menpan/1985 tentang angka kredit bagi jabatan widyaiswara, maka sejak itulah jabatan fungsional widyaiswara di Departemen Kesehatan diakui keberadaannya. Sebagai staf tetap Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Departemen Kesehatan, widyaiswara mempunyai tugas utama memberikan pelatihan. Penelitian ini mengenai kinerja widyaiswara dibeberapa Bapelkes di DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Barat.Masih banyak widyaiswara yang belum dapat melaksanakan kewajibannya mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini melihat faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perolehan pemenuhan angka kredit tersebut. Jenis penelitian adalah cross sectional untuk melihat' hubungan antara karakteristik widyaiswara dengan perolehan pemenuhan angka kredit yang disyaratkan dalam jabatan widyaiswara.Sebagai responden dalam penelitian ini adalah widyaiswara yang bertugas pada Pusat Diktat Pegawai Depkes dan Bapelkes Cilandak di DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Barat (Bapelkes Ciloto, Bapelkes Lemah Abang dan Bapelkes Bandung).Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yakni berpedoman kepada kuesioner dan data sekunder dari Pusat Diktat Pegawai Departemen Kesehatan Selanjutnya analisis statistik dilakukan dengan uji regresi logistik multivariat (secara bersama-sama), dimaksudkan untuk melihat faktor mana yang paling erat hubungannya dengan pemenuhan angka kredit.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang erat hubungannya dengan perolehan pemenuhan angka kredit adalah ketrampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah, pengetahuan tentang macam/jenis formulir, sikap terhadap jabatan yang dipangku serta perhatian terhadap pengumpulan angka kredit.Berdasarkan hasil temuan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar widyaiswara yang dapat memenuhi angka kredit yang diwajibkan adalah widyaiswara dari kelompok usia muda, berpendidikan sarjana (S1), kelompok yang memiliki sikap mendukung terhadap jabatan yang dipangku, tingkat pengetahuan tentang proses belajar mengajar dan pengetahuan tentang macam /jenis formulir cukup baik, kelompok yang memiliki perhatian penuh terhadap pengumpulan angka kredit dan yang memiliki ketrampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah.Agar perolehan pemenuhan angka kredit dapat ditingkatkan, beberapa hal perlu mendapat perhatian, utamanya mengenai ketrampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah."

"Penelitian ini menganalisis hubungan pendidikan dan partisipasi tenaga kerja perempuan di Jawa Barat. Penulis menemukan bahwa pendidikan berdampak negatif dengan signifikansi 1% terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan di Jawa Barat. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2018–2022 digunakan untuk metode kuantitatif yang menerapkan model Binary Logistic Regression. Selain itu, status pernikahan dan status KRT berdampak positif pada partisipasi tenaga kerja perempuan di Jawa Barat. Penulis juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti jenis instansi dan gaji berdampak pada partisipasi tenaga kerja perempuan. Untuk mendukung temuan kuantitatif, penulis menggunakan analisis kualitatif yang mencakup survei kuesioner dan wawancara mendalam.

---

This study analyses the relationship between education and female labour force participation in West Java. The author found that education has a negative impact with 1% significance on female labour force participation in West Java. The results of the 2018-2022 National Labour Force survey were used for the quantitative method that applied the Binary Logistic Regression model. In addition, marital status and household head status have a positive impact on female labour force participation in West Java. The authors also found that factors such as agency type and salary have an impact on female labour force participation. To support the quantitative findings, the authors used qualitative analysis that included a questionnaire survey and in-depth interviews."

"ABSTRAKRespon dan koping ibu bersalin yang mengalami persalinan lama pada setiap individuadalah berbeda. Tujuan mengembangkan kerangka konsep respon dan koping ibubersalin yang mengalami persalinan lama, penelitian kualitatif, pendekatan groundedtheory. Sembilan partisipan didapatkan dengan cara theoritical sampling. Hasilpenelitian menunjukkan respon psikologis : syok, panik, cemas, tenang, yakin bisamelahirkan normal. Respon fisiologis : tanda-tanda vital tidak stabil, kelelahan,gangguan pola tidur, nyeri persalinan. Melakukan koping adaptif dan kopingmaladaptif. Faktor yang mempengaruhi : persepsi tentang persalinan lama dandukungan sosial. Fungsi perawat maternitas meningkatkan keselamatan, kesehatan,kesejahteraan fisik dan psikososial ibu, sehingga persalinan lancar, ibu dan bayiselamat.

---

ABSTRACTRespon and coping mechanism of prolong labour is different in each individual. The aim of the research is to develope conceptual framework about respon and coping of prolong labour, research qualitative, using methodology grounded theory. Nine participant were selected by theoretical sampling. The result of this studypsychological respon is shock, panic, ansietas, calm and peace of sure can normally. Physiological respon is unstable vital sign, fatigue sleep pattern trouble and pain. Mechanism of coping adaptive, maladaptive. Factors influencing is perception and social support. Function nurse of maternity improve safety, health, prosperity of and physical of psikososial mother, so birthing succes, safe baby and mother."

"ABSTRAKKedudukan anggota Direksi dalam perseroan terbatas telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Pemahaman mengenai anggota Direksi yang diangkat dari karyawan perseroan masih belum luas dipahami oleh praktisi hukum maupun masyarakat luas, khususnya dari tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai status hukum pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi yang masih berstatus karyawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akibat hukum dari pemberhentian anggota Direksi yang masih berstatus karyawan perseroan terbatas yang bersangkutan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016, dan peran notaris dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif analitis. Status hukum pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dari karyawan Perseroan tidak semata-mata merujuk kepada UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 melainkan ada tambahan yang merujuk pada UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 tahun 2004 dan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Akibat dari pemberhentian anggota Direksi yang masih berstatus karyawan diharuskan menyelesaikan hubungan industrialnya dikarenakan masih melekatnya status karyawan pada anggota Direksi yang diberhentikan. Notaris dalam hal ini diharapkan dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam pembuatan Akta RUPS tentang pemberhentian anggota Direksi. Kata Kunci : pemberhentian anggota Direksi, perselisihan hubungan industrial, Rapat Umum Pemegang Saham.

---

ABSTRACT The position of members of the Board of Directors in a limited liability company i regulated in Limited Liability Company Law No. 40 of 2007. An understanding of the members of the Board of Directors appointed by the Company 39 s employees is still not widely understood by legal practitioners and the wider community, especially from the procedures for his appointment and dismissal. This thesis raises the issue of the legal status of the appointment and dismissal of members of the Board of Directors who are still employee status under Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Law Number 13 Year 2003 on Manpower, legal impact of dismissal of members of Board of Directors who still have employee status in Supreme Court Decision No. 69 PK Pdt.Sus PHI 2016, and the role of a notary is associated with Supreme Court Decision Number 69 PK Pdt.Sus PHI 2016. The method of research this thesis is the form of normative empirical research with qualitative approach and generate analytical descriptive data. The legal status of the appointment and dismissal of the Board of Directors of the Company 39 s from it rsquo s employee does not merely refer to Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 but also the Industrial Relations Dispute Settlement Act No. 2 of 2004 and Manpower Law Number 13 of 2003. As a result of dismissal of members The Board of Directors with employee is required to settle the industrial relations due to the attachment of his employeement instead relationship dismisal from him as a member of the Board of Directors. Notary in this case is expected to be more careful and prudent in the making of the Minutes of General Meeting of the Shareholders Deed concerning the dismissal of members of the Board of Directors. Key words Dismissal of members of the Board of Directors, Industrial Relations Disputes , General Meeting of Shareholders."